Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dilakukan dengan suatu alasan tertentu dan hanya orang tertentu saja yang dapat melakukannya serta dalam pengajuan pembatalan perkawinan ditetapkan suatu jangka waktu tertentu. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat terhadap perkawinan saja melainkan juga terhadap kedudukan anak. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mempelajari putusan pengadilan agama tasikmalaya dan mencari referensi dari bahan hukum lainnya. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa tata cara pembatalan perkawinan dilakukan sama seperti tata cara perceraian serta pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga anak-anak tersebut tetap menjadi anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya yang dibatalkan tersebut.

---

The Thesis is consist of marital annulment, Marital Annulment is a court action in making their decision over the verdict which imposed that marital is illegal and considerably does not exist. Marital Suspend is conducted by particular excuse and with only certain people that allow to do it and certain period is defined during filing for Marital Annulment. Marital Annulment has no given effect towards marriage instead against in child?s position. Writer is using a normative method research by learning a Tasikmalaya religion court?s verdict and browsing another law material references. Based on the research, writer may conclude that marital annulment procedures are treated equal with divorce procedures and marital annulment has nothing to do with children that were born in a marriage, so as they still can be a part of legal child from the marriage that are annulmented.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai orang yang diperdaya menjadi kurir narkotika. Tolok ukur dalam menentukan orang tersebut merupakan korban atau pelaku tindak pidana adalah UU No. 21 Tahun 2007, dan UU No. 35 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tulisan ini memaparkan dan mengkritik peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan Indonesia yang kerap menyamakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang diperdaya dan orang yang sengaja mengedarkan narkotika. Padahal orang yang diperdaya tersebut, berdasarkan rentetan prosesnya dapat digolongkan sebagai korban perdaganganan orang. Tulisan ini menyarankan dibedakannya pelaku pengedaran gelap narkotika yang merupakan kurir dengan yang merupakan pelaku utama, yang mana kurir dapat berupa orang yang diperdaya, dan juga orang yang sengaja.

---

ABSTRACT
This essay discussed the matter about human trafficking victims that being deceived to act as a drug trafficker. Act 21 of 2007 and Act 35 of 2009 being used as the measurement whether someone is the criminal or the victim of a crime. This essay uses descriptive method, with qualitative approach, which based on secondary data. The secondary data take form in primary, secondary, and tertiary legal material. This essay explained and criticize the regulation and court verdict that often equate the liability between deceived persons and deliberated persons who become drug trafficker. By the sequence, the deceive persons could be classified as human trafficking victims. This essay suggests that there should be a different regulation between deceived person and deliberated persons in drug trafficking.