Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Notaris/PPAT ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik inilah dibutuhkan jasa dari Notaris/PPAT, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani. Dari bukti tulisan tersebut, ada bagian yang berharga untuk dilakukan pembuktian yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris/PPAT yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris/PPAT. Notaris/PPAT dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

---

The existence of Notary / PPAT is very important in people's lives. Because Notary / PPAT guarantees legal certainty to the community regarding the making of authentic deeds needed in community activities both in economic, social or political terms. And to make this authentic deed is needed services from Notary / PPAT, so that the authentic deed can be accepted by all parties concerned and can have legal certainty. Deed is a writing that is intentionally made to be used as evidence if an event occurs and is signed. From the written evidence, there is a valuable part of proof that is proof of the deed. Where a deed is a writing that is made to be used as evidence of an event and is sufficiently signed. It is very unfortunate when there are Notary / PPAT deeds whose content is disputed, doubtful, deemed contrary to law and justice and perceived to be detrimental to his client due to accident or lack of mastery in carrying out his duties and positions and contrary to Notary / PPAT professional ethics. The Notary / PPAT can be liable for his actions in making authentic deeds that are not in accordance with the provisions that apply or are carried out against the law."

"Fenomena budaya asal Korea Selatan atau disebut Korean Wave, memberikan pengaruh bagi kaum muda di Asia, termasuk Indonesia. Musik K-Pop menyebar luas ke seluruh dunia lewat berbagai situs dan media sosial lainnya. Dengan mendunianya K-Pop ini, membuka peluang para pemasar untuk melihat perilaku konsumen penggemar Budaya Korea Selatan ini. Penelitian ini merujuk pada fenomena tersebut yang bertujuan untuk memahami motivasi yang mendasari penggemar K-Pop dalam melakukan penggunaan replika pakaian dan aksesoris artis K-Pop. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivis, dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan metode wawancara mendalam untuk memperoleh gambaran mendalam dan menyeluruh mengenai motivasi penggemar K-Pop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pembelian dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menunjukkan identitas sebagai penggemar K-Pop.

---

The cultural phenomenon of South Korea or Korean Wave, gives an impact to the young generation of Asia, including Indonesia. The K-Pop music is going worldwide through various sites and social media. With K-Pop music is going global opens the opportunity for marketers to observe the consumer behaviour of fans of the South Korea Culture. This study is based on this phenomenon which objective is to understand the motivations underlying K-Pop fans in making use of clothing and accessories replica of K-Pop artist. This study used a qualitative approach, the constructivist paradigm, and is descriptive. The data was collected in-depth interview method to obtain a thorough picture of the motivation of K-Pop fans. The results suggest that purchase motivation motivated by the need to show the identity of the K-Pop fans."

"Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam praktiknya perlindungan tersebut belum digunakan dengan maksimal apalagi saat ini marak penjualan barang bermerek palsu secara online di marketplace di Indonesia. Perlindungan bagi pemegang hak atas merek kini lebih rumit dikarenakan tanggung jawab marketplace terhadap penjualan barang bermerek palsu di platformnya menjadi permasalahan baru. Dalam skripsi ini Penulis akan meneliti mengenai tanggung jawab hukum marketplace sebagai penyedia layanan perdagangan melalui sistem elektronik terhadap penjualan barang bermerek palsu serta upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas merek yaitu gugatan kepada marketplace dengan penurunan konten sebagai dasar gugatannya. Penulis akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian di salah satu marketplace ternama di Indonesia yaitu Marketplace X untuk meneliti kebijakan platform tersebut dalam kasus penjualan barang bermerek palsu. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian mengenai norma, konsep, prinsip, hak dan kewajiban, dan sistem hukum. Kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa marketplace tidak bertanggung jawab terhadap penjualan barang bermerek palsu di platformnya yang merupakan kesalahan/kelalaian penjual. Penurunan konten yang dilakukan pihak marketplace dapat dijadikan dasar gugatan karena marketplace telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjadikan bukti penurunan konten sebagai alat bukti elektronik

---

Legal protection for trademark holder has generally been regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, in practice, this protection has not been used to its full potential, especially now that there are rampant sales of counterfeit trademark goods in online marketplace in Indonesia. Protection for trademark holder is now more complicated, as the online marketplace’s responsibility for selling counterfeit trademark goods on its platform is a new problem. In this thesis, the author will examine the legal responsibilities of a marketplace as a provider of trading services through an electronic system against the sale of counterfeit trademark goods and legal remedies that can be taken by the trademark holder, namely a lawsuit to the marketplace with take-down content as the basis for the lawsuit. The author will relate these issues by conducting research in a famous marketplace in Indonesia, Marketplace X, to examine the platform’s policies against the sale of counterfeit trademark goods. The research method used is normative research which research on norms, concepts, principles, rights and obligations, and the legal system. The conclusion is that the marketplace is not responsible for counterfeit trademark goods trade on its platforms if it seller’s fault/negligence. The take-down content can be used as the basis for a lawsuit, as the marketplace has committed an unlawful act. The take-down content evidence can be used as electronic evidence."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik dapat mengakibatkan Notaris dan PPAT patut diduga melakukan tindak pidana, lalu bagaimana tanggungjawab Notaris dan PPAT dalam membuat akta otentik yang mengandung unsur pemalsuan surat, dan bagaimana kedudukan akta otentik yang terbukti mengandung unsur pemalsuan surat, dalam menjawab permasalahan tersebut tesis ini menggunakan metoda yuridis normatif, dengan menganalisis masalah tersebut melalui bahan hukum sekunder yaitu bahan literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Maka PPAT/Notaris dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, apabila terbukti ada unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik, dan akta otentik yang terbukti ada unsur pemalsuan di dalamnya dapat menjadikan akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

---

Notary and Land Deed Official PPAT is an officer who by law are authorized to create an authentic deed. An authentic deed is evidence that the strength of perfect, therefore it is proper authorities to make such deed must keep the products it produces. The element of error in making authentic act can result Notary and PPAT reasonably suspected of committing a crime, then how responsibilities Notary and PPAT in making authentic act containing elements of forgery, and how to position the authentic act is proven to contain elements of forgery, in addressing these problems this thesis using normative juridical method, by analyzing the problem through secondary law which is material literature literature and legislation. Notary and PPAT then be held criminally accountable, if it is proven there is an element of error in making authentic deed and authentic act that proved there was an element of forgery in it can make authentic deed into a deed under hand."

"ABSTRACTPeredaran obat palsu merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang telah terjadi di Indonesia selama lebih dari 20 tahun dan dewasa ini, peredaran obat palsu mengalami perkembangan ruang dengan adanya media Internet. Perkembangan ruang ini kemudian menyebabkan suatu keadaan dysnomie dalam dunia maya yang kemudian berujung kepada keadaan lsquo;tanpa hukum rsquo; yang menjadi faktor kriminogenik pemicu beredarnya obat palsu secara online di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani fenomena peredaran obat palsu di Indonesia. Namun hasil penelitian menemukan bahwa negara secara tidak langsung telah berperan dalam memfasilitasi terjadinya peredaran obat palsu akibat kegagalannya dalam menciptakan regulasi peredaran obat secara online. Ketidakadaan regulasi kemudian menjadi salah satu faktor kegagalan negara dalam menangani peredaran obat palsu secara online.

---

ABSTRACTOnline trade of counterfeit drugs is a form of transnational organized crime that has been happening in Indonesia for more than 20 years and now, counterfeit drugs trade experiences development of space with the existence of Internet. This development of space then causes a condition of dysnomie in cyberspace that leads to a state of lsquo lawlessness rsquo which becomes a criminogenic factor that triggers online trade of counterfeit drugs in Indonesia. The State has duties to prevent and handle the online trade of counterfeit drugs in Indonesia, but research shows that the State has indirectly took a role in facilitating the online trade of counterfeit drugs through its failure regulate online trade of drugs. This absence of regulation then becomes one of the many factors that causes the State to fail in handling online trade of counterfeit drugs."

"Visualisasi yang estetis menjadi salah satu daya tarik bagi penggemar musik Korean Pop (K-Pop). Ketertarikan penggemar ditunjukkan melalui keinginan untuk menirukan gaya busana artis K-Pop dengan menggunakan pakaian dan aksesori yang mirip dengan mode busana yang dikenakan idolanya. Artis K-Pop menggunakan produk dari merek terkemuka serta mengeluarkan official merchandise dengan warna, bentuk, dan logo yang mencirikan identitasnya. Penggunaan produk replika menjadi cara alternatif bagi penggemar untuk dapat melakukan peniruan mode busana dengan harga terjangkau. Penggemar mengunggah foto diri menggunakan pakaian dan aksesori replika pada media sosial sebagai bentuk penguatan identitas diri sebagai penggemar. Jurnal ini menggunakan metode studi literatur untuk mengulas bentuk identitas yang ditampilkan penggemar ketika menggunakan pakaian dan aksesori replika K-Pop. Penulis menemukan bahwa penggunaan pakaian dan aksesori replika bertujuan untuk memenuhi tujuan spesifik produk yang berkaitan dengan kepuasan yang didapatkan individu secara emosional. Penggemar menggunakan pakaian dan aksesori K-Pop untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai penggemar K-Pop di lingkungannya. Dengan demikian, produk replika K-Pop digunakan untuk menunjukkan atribut yang dapat memperkuat identitas diri sebagai penggemar dalam lingkungannya.Aesthetic visualization is one of the attractions for Korean Pop (K-Pop) fans. Fans try to mimic the fashion style by using clothes and accessories that are similar to their idol fashion. K-Pop artists use products from luxury brands and release official merchandise with colors, shapes, and logos that characterize their identities. This makes the use of counterfeit products an alternative way to imitate K-Pop artists fashion at affordable prices. Fans upload photos of themselves using K-Pop products on social media to strengthening their identity as fans. This journal uses the literature study method to review the form of identity displayed by fans when using K-Pop counterfeit products. The writer found that the use of K-Pop counterfeit products aims to meet the specific objectives of the product, which is to get emotional satisfaction. Fans use K-Pop products to show their identity as K-Pop fans in their neighborhood. Thus, K-Pop counterfeit products are used to show attributes that can strengthen self-identity as fans in their environment."

"Pemalsuan produk telah menjadi isu global saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) pada tahun 2020 diperkirakan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh peredaran produk palsu mencapai lebih dari Rp291 triliun. Dalam rangka mengatasi isu pemalsuan, beragam cara telah dilakukan oleh produsen maupun peneliti. Banyak skema telah dikembangkan seperti skema anti pemalsuan menggunakan RFID atau NFC, skema Tag Reapplication Detection, skema Physical Unclonable Structures, dan lainnya namun belum mampu menyelesaikan isu pemalsuan secara menyeluruh termasuk pemalsuan dengan skenario penggunaan kembali label produk asli pada produk palsu.Pada penelitian ini akan diusulkan sebuah skema anti pemalsuan berbasis perceptual image hash dengan menggunakan label NFC, QR code dan protokol autentikasi online. Skema ini bekerja dengan membuat relasi antara produk dan informasi produk yang tersimpan di dalam label NFC. Relasi ini dibuat dengan memanfaatkan gambar / citra dari bentuk atau motif produk yang merupakan ciri khas suatu produk. Tujuannya adalah agar produk tidak mudah dipalsukan dan dapat diketahui keaslian dari produknya. Skema ini dibangun dengan menggunakan label NFC untuk menyimpan informasi produk. Label NFC ini memiliki fitur Counter yang nilainya akan bertambah secara otomatis apabila label ini dibaca. Hal ini bertujuan untuk melacak dan menelusuri serta memastikan keaslian dari produk. Proses autentikasinya menggunakan protokol autentikasi online yang akan terhubung dengan server produsen, sehingga informasi produk yang tersimpan dalam label NFC akan diverfikasi secara langsung dengan informasi produk yang tersimpan pada database produsen. Di samping itu, skema ini juga memanfaatkan kombinasi dua algoritma perceptual image hash yaitu Average Hash (AHash) dan Difference Hash (DHash) sebagai fitur pengamanan terhadap citra relasi antara produk dengan informasi produk yang tersimpan dalam label NFC, sehingga citra relasi tidak mudah untuk dipalsukan yang dapat mengakibatkan “kekeliruan” informasi. Lalu sebagai “pelengkap” fitur keamanan tambahan, QR code digunakan untuk memicu perubahan status penjulan produk, sehingga memudahkan dalam mendeteksi bahwa produk telah terjual dan dijual oleh penjual yang sah. Usulan skema anti pemalsuan berbasis perceptual image hash ini akan difokuskan pada studi kasus batik tulis yang memiliki motif batik yang berbeda. Motif batik tulis ini akan menjadi citra relasi yang menghubungkan produk dengan informasi produk dalam label NFC. Untuk mengetahui keamanan dari skema anti pemalsuan ini, penulis melakukan analsis keamanan dengan mengacu pada praktik umum dalam mengevaluasi sistem autentikasi produk serta analisis keamanan secara matematis. Hasilnya adalah skema ini mampu mendeteksi dan tahan terhadap pemalsuan.

---

Product counterfeiting has become a global issue today and also in Indonesia. According to the Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) in 2020 estimated that economic losses caused by the circulation of counterfeit products will reach more than IDR 291 trillion. In order to overcome the issue of counterfeiting, various methods have been used by producers and researchers. Many schemes have been developed such as anti-counterfeiting schemes using RFID or NFC, Tag Reapplication Detection schemes, Physical Unclonable Structures schemes, and others but have not been able to completely solve the issue of counterfeiting including counterfeiting with scenarios of reuse of original product labels on counterfeit products. In this study, a perceptual image hash-based anti-counterfeiting scheme will be proposed using NFC tags, QR codes and online authentication protocols. This scheme works by creating a relation between the product and the product information stored in the NFC tag. This relation is created by utilizing images of the shape or motive of the product which is the fingerprint of a product. The goal is that the product is not easily counterfeited and the authenticity of the product can be known. This scheme is built using NFC tags to store product information. This NFC tag has a Counter feature whose value will increase automatically when this tag is read. It aims to track and trace and ensure the authenticity of the product. The authentication process uses an online authentication protocol that will connect to the producer's server, so that product information stored in the NFC tag will be verified directly with product information stored in the producer's database. In addition, this scheme also utilizes a combination of two perceptual image hash algorithms, namely Average Hash (AHash) and Difference Hash (DHash) as a security feature for the image of the relationship between the product and product information stored in the NFC tag, so that the image of the relationship is not easy to fake. which may result in “mis” information. Then as a "complementary" additional security feature, a QR code is used to trigger a change in the sales status of the product, making it easier to detect that the product has been sold and sold by a legitimate seller. The proposed anti-counterfeiting scheme based on the perceptual image hash will focus on case studies of batik tulis with different batik motives. This batik tulis motive will be an image of the relation that connects the product with product information in the NFC tag. To find out the security of this anti-counterfeiting scheme, the author conducts a security analysis with reference to the general practice of evaluating product authentication systems and mathematical security analysis. The result is that the scheme is capable of detecting and resisting counterfeiting."