Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penetapan tarif pemeriksaan pasien di Unit Kateterisasi Jantung RSMH Palembang, belum mengacu pada analisis biaya satuan layanan, dan besarnya subsidi yang diberikan rumah sakit kepada pasien belum diketahui. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran mengenai keseimbangan antara biaya dan pendapatan serta untuk mendapat gambaran mengenai biaya-biaya serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2002 di Unit Kateterisasi Jantung RSMH Palembang. Penelitian merupakan penelitian operasional studi kasus. Data yang digunakan adalah data - data primer dilakukan dengan wawancara langsung, dan data-data sekunder dari pusat-pusat biaya. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan Metode Activity Based Costing untuk melihat aktivitas dan besarnya biaya aktivitas tersebut. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa biaya satuan actual untuk pelayanan 1 orang pasien adalah rata-rata Rp 7.028.284. dan biaya satuan normative Rp 3.793.034. Cost recovery rate (CRR) 56,36 % atau dibawah 100 % artinya cost object belum mampu membiayai seluruh biaya yag menjadi bebannya atau masih mendapat subsidi. Selain itu basil penelitian ini menunjukkan kebijakan penetapan tarif tidak memperhitungkan biaya produksi, pembagian hasil tidak rasional dan tidak wajar. Saran dari penelitian ini adalah melakukan pembenahan, perbaikan terhadap pengelolahan bahan medis, fungsinya dikembalikan kepada Instalasi Farmasi. Pemasangan meteran listrik pada unit kateterisasi Jantung agar dapat malakukan dan meneliti lebih lanjut untuk usulan tarif rasional RSMH dimasa yang akan datang berdasarka potensi pasar. ...... The establishment of patients check up rates in Heart Cauterization Unit of RSMH Palembang, has yet to refer to the individual service cost and the amount of subsidy given by the hospital to the patients has yet to be known. The objective of this study was to see a description of the balance between the cost and the income, and to get a description of the costs and policies that have been carried out in 2002 by the RSMH Palembang. This study was an operational case study. The data used were primary data through direct interviews, and secondary data that were acquired from cost centers. The calculations of individual service cost were obtained from a cost analysis using Activity Based Costing Method in order to see the activities and the amount of the individual service cost. The result of this study concluded that the actual individual cost for the service of one patient was approximately Rp 7.028.284.- and normative individual cost was approximately Rp 3.743.034.﷓ Cost recovery rate was 56,36 % or below 100%, meaning that cost object was yet to compensate all the cost which become the obligation or was still subsidized. Furthermore, the result of this study showed that the rate establishment policies did not make an estimation of the production cost, the sharing of income was not rational and sensible. Based on the result of the study, it is suggested to improve medical items management and return its function to the Pharmacy Installation, to provide the installation of electricity barometer in Heart Cauterization Unit, and to make a further study for the proposal of rational rate of RSMH in the future, which is based on market potential.

Abstrak :
Sifat kegiatan migas adalah beresiko tinggi, temiasuk resiko terjadinya tumpahan minyak, dilain pihak Iebih dari 50% kegiatan migas di Indonesia beroperasi di Iepas pantai. Meskipun perusahaan migas sudah melengkapi kegiatannya dengan sistem kesiagaan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan (PTMP), namun masih sering terdengar adanya tumpahan minyak bahkan tumpahan yang sampai ke pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi existing kesiagan PTMP, mengetahui gap implementasi antara existing kesiagaan PTMP dengan pedoman yang ada, dan memberikan usulan perbaikan temadap kesiagaan PTMP maupun terhadap pedoman itu sendiri. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi kasus tumpahan, sebagai alat ukur evaluasi ini mengacu kepada Pedoman Tata Kerja (PTK) BPMIGAS No. Kpts : 112 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan, Oil Spill Response Guide yang disusun o/eh Robert J Meyer, Research Pianning /nsritut Inc dan sumber Iain yang relevan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa kesiagaan PTMP yang ada sudah memenuhi kebutuhan minimum, kecuali untuk panjang oil boom apabila penentuan panjang minimumnya menggunakan metoda tiga kali panjang kapal. Implementasi dilapangan memperlihatkan bahwa metoda analisa resiko (risk assesment) lebih di rekomendasikan untuk penentuan kebutuhan minimum kesiagaan PTMP.

Abstrak :
Penyakit TBC merupakan masalah kesehatan masyarakat di tingkat Nasional maupun global karena pada sebahagian negara di dunia, penyakit TBC tidak terkendali, ini disebabkan banyaknya penderita yang 1:idak berhasil disembuhkan, terutarna penderita menular (BTA Positif). Sejak tahun 1995, program penanggulangan TBC telah dilaksanakan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treazment Shortcoise Chemotherqpy) yang direkomendasikan oleh WHO. Penanggulangan TBC dengan strategi DOTS dapat membcrikan kesembuhan yang tinggi , dan Bank Dunia menyatakan strategi DOTS merupakan strategi kesehatan yang paling cost-active. Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Serdang Bedagai sudah dimulai sejak tahun 2001, pada tahun 2005 angka penemuan kasus baru mencapai 46%, angka kesembuhan 87%. Sedangkan untuk pembiayaan program bertumpu kepada Bantuan Luar Negeri yaitu GF-ATM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembiayaan program penangguiangan penyakit TBC di Kabupaten Serdang Bedagai tahmm 2006; kesenjangan antara kebutuhan biaya dan ketexsediaan dana. Desain penelitian adalah penelitian diskriptif analitik, dilaksanakan dengan mcngumpulkan data alokasi anggaranpntuk program penanggulangan TBC yang'dike1ola Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa realisasi anggaran program penanggulangan TBC di Kahupaten Serdang Bedagai tahun 2006 sebesar Rp. S71.208.208,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. l10.955.604 (19,42%), APBN sebesar Rp. l54.992.604,-(27,13%), PHP-II sebesar Rp. 47.000.000,-(8,23%) dan GF-ATM scbcsar Rp. 258.560.000,-(4S,21%). Sedang hasil perhitungan berdasarkan alctiitas, diperoleh kebutuhan dana sebesar Rp.l.01l.233.577,- terdapat kesenjangan sebesar Rp. 440.025.369,-. Para pejabat tcrkait dalam penentuan alokasi dana program penanggulangan TBC di Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai kornitmen terhadap program penanggulangan TBC. Dalam membuat usulan rencana kcgiatan program penanggulangan TBC Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai agar mengacu kepada aktifitas yang dapat meningkatkan cakupan program dan melakukan advokasi kepada Pihak Pcmerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berkompeten dalam pengalokasian dana tennasuk DPRD. ...... Tuberculosis (TBC) is a public health problem nationally and globally due to uncontrolled and low recovery rate particularly if it is contagious (positive BTA). Since 1995, TBC eradication program has been implemented through Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS) strategy as recommended by WHO. Through this strategy, the recovery rate is relatively high and World Bank stated that DOTS is the most cost-effective health strategy. TBC eradication program in Serdang Bedagai District has been started since 2001 and in 2005 the incidence rate was 46%, recovery rate of 87%. While for timding, the program funded by foreign aid that is GF-ATM. This study aims at knowing the costing aspect of TBC eradication program in Serdang Bedagai District year 2006 as well as the gap between cost need and iiinding availability. The design of the study is analytic descriptive, conducted by collecting data on budget allocation for TBC eradication program managed by Serdaug Bedagai District Health Ofiice. The study found that the implemented budget for TBC eradication program in Serdang Bedagai District year.2006 was Rp 571, 208, 208,- and iimding from local budget (APBD) was Rp. 110, 955, 604,- (l9.42%), national budget (APBN) Rp 154, 992, 604,- (27.I3%), PHP II Rp 47, 000,000,- (8.23%) and GF-ATM Rp. 258, 560, 000,- (45.21%). Based on activity calculation, the needed cost was Rp. 1, 011, 233, 577,- and then the gap between need and funding availability was Rp. 440, 025, 369,-. Odicers related to budget and allocation planning for TBC eradication program had committment toward the program. It is suggested that in budget planning of TBC eradication program, Serdang Bedagai Health 0&ice should refer to activities that can increase program coverage and conducting advocacy to relevant and competent Serdang Bedagai District government in timding allocation including local parliament.

Abstrak :
Penelitian bertujuan melihat perbedaan cost recovery rate (CRR) tarif INA CBG’s dan tarif rumah sakit kasus CAD dengan PCI di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways pada severity level I nilai CRR RS berada diatas CRR tarif INA CBGs, pada severity level II dan III nilai CRR RS lebih rendah dari CRR tarif INA CBGs pada utilisasi stent 1 dan 2. Tarif INA CBGs tidak memperhitungkan jumlah stent dalam setiap tindakan PCI. Perlu evaluasi metode penghitungan tarif INA CBGs dari hospital base rate ke metode perhitungan cost of treatment berdasarkan clinical pathway, sehingga biaya operasional RS dapat dipenuhi dan tetap mampu berikan pelayanan yang bermutu. ...... This study aims to see how the difference between the cost recovery rate (CRR) hospital rates and INA CBG's rates in case of CAD with PCI at Hospital Dr. Mohammad Hoesin Palembang.The results showed the cost of treatment based on clinical pathways are at the severity level I value of CRR Hospital rates above the CRR CBGs INA rates, whereas the severity level II and III of CRR Hospital rate more lower than CRR INA CBGs rates for the utility stent is less than 2. This is due to CBGs INA rate do not take into account the magnitude of the stent in every act of PCI performed in patients with CAD. Based on the research necessary to evaluate teh methode of calculating INA CBGs ratesfrom hospital base rate methode to Cost of treatment based on clinical pathway in order to create a balance so that the operational cost of service rates hospitals can be met and still be able to provide good quality services.

Abstrak :
RSUD Pasar Rebo bezmula hanya sebagai Rumah Sakit Rakyat pada tahun 1945, yang dikenal sebagai Pos PBK. PMI. Dalam perkembangannya mmah sakit ini menjadi rumah sakit khusus TBC pam sampai akhimya berkembang menjadi rumah sakit swadana pada tahun 1996. Perkembangan terakhir memmjukan adanya persiapan yang dilakukan oleh rumah sakit ini menuju organisasi yang lebih dinamis dan mandiri lagi yaitu bentuk organisasi BUMD yang diharapkan dapat lebih menjawab tantangan di masa depan. PKS adalah salah satu instalasi produksi di RSUD Pasar Rebo, pertama kali diselenggarakan pada tahun 1993 dengan hanya melayani 4 klinik yaitu klinik paru, umum, gigi dan mulut dan klinik Perloembangan terakhir tahun 2002 berkembang menjadi 16 pelayanan klinik spesialis dan subspesialis yang berapm. Pada awalnya PKS diselenggarakan untuk Iebih meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendapatkan tambahan penghasilan untuk karyawaxmya dengan cara lebih mendayagunakan fasilitas yang idle pada sore hari. Didalam perkembangan organisasi yang lebih mandid dan target pasar menengah-atas yang tidak memerlukan subsidi maka diharapkan pula diperoleh dana tambahan untuk subsidi silang dan menjadi sumber pendapatan tambahan rumah sakit dari aktivitas penyelenggarasm PKS ini. Tujuan penelitian ini xmtuk melihat tingkat kinerja keuangan penyelenggaraan Instalasi PKS dengan melihat tingkat kemampuan pengernbalian biaya Instalasi PKS melalui pendapatan yang diperoleh dari pelayanan kepada pasiennya dan memdapatkan gambaran umum mengenai pemanfaatan neraca surplusnya. Penelitian merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan melakukan analisis biaya terhadap penyelenggaraan PKS dan dilakukan dengan metoda cross sectional. Analisis tingkat pengembalian biaya dilakukan melalui anaiisis biaya yang dilakukan dengan metode activity based costing untuk melihat aktivitas dan besarnya biaya aktivitas tersebut, Selanjutnya identitikasi sumber pendapatan untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas PKS. Perbandingan antara pendapatan dan biaya dari masing-masing poliklinik merupakan informasi tingkat kemampuan pengembalian biayanya (cost recovery rate=CRR). CRR di atas 100% berarti instalasi atau cost object telah mampu membiayai seluruh biaya yang menjadi bebannya melalui pendapatannya, sedangkan CRR di bawah 100% artinya cost object belum mampu membiyai seiuruh biaya yang menjadi bebannya atau masih mendapat subsidi. Surplus merupakan selisih antara pendapatan dan biaya cost object tersebut. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hanya 4 klinik dari 16 pelayamin klinik yang telah mencapai CRR di atas 100%, yaitu Klinik Anal; Bedah, Gigi dan Klinik Kebidanan Selain itu hasil penelitian ini tidak menemukan kebijakan khusus mengenai pemanfaalan dana neraca surplus dari penyelenggaraan PKS ini. Saran dari penelitian ini adalah melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap pencatatan di pengelola anggaran, aturan mengisi fonnulir srruk pembqyaran PKS kenaikan tarif, cost containment, peningkatan mum produk dan promosi mengenai produk PKS. ...... In 1945 Pasar Rebo District General Hospital known as "hospital for the people", part of P3K Indonesia Red Cross division. The hospital was established as a TBC hospital and then converted to an autonomous (swadana) hospital since 1996. At the moment, the hospital is being prepared to be converted as a more dynamic and autonomous institution (BUMD) to respond any challenge in the future. One of production unit in Pasar Robo District General Hospital is Private Outpatient Department (PKS) established in 1993, which only provided four clinics: pulmonary clinic, general clinic, dental clinic and nutrition clinic. In 2001 number of clinics were 16 specialist and sub-specialist services. In the begirming Private Outpatient Department was set up to extend service for the public and to increase income for employees by utilizing idle facilities alter fomial oiiice hours, As a more self-suflicient institution and the clinics is expecting to catch up the middle-up socio economic market provides cross-subsidy. The aim of the study was to analyze financial performance of Private' Outpatient Department or its cost recovery rate and to obtain information about on how to use its surplus. The research is a descriptive-qualitative study using cost analysis on Private Outpatient Department services with cross-sectional design. Cost analysis was conducted by using activity based costing method. Total revenue from Private Outpatient Department was also identiiied. If cost recovery rate (CRR) more than l00%, meaning that the department potential to recover its costs and vice versa. Surplus was obtained by subtracting total cost from total revenue. It was concluded that only 4 (four) out of 16 (sixteen) clinics reached CRR more than 100% i.e. Pediatric, Surgery, Dental and Obstetric/gynecology clinics. And there was no panicular policy on using its surplus. It is recommended to Pasar Rebo District General Hospital to improve thc recording system on its expenses, to [ill in the billing sheet properly, to adjust the tariff to apply cost containment program, to improve product quality and product promotion.

Abstrak :
Termin fiskal adalah salah satu faktor yang teramat penting dipertimbangkan untuk keputusan investasi di dalam minyak dan gas. Royalty, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum, dan tarif pajak (tax) mempunyai pengaruh yang signifikan untuk keputusan investasi. Karya akhir ini menganalisa dan membandingkan termin fiskal PSC di Indonesia, PSC Non Cost Recovery, dan PSC di Malaysia. Dalam rangka menganalisa keuntungan dan kerugian dari setiap termin fiskal diperlukan analisis ekonomi dengan data lapangan yang sama dengan aplikasi dari termin fiskal yang berbeda. Termin fiskal yang umum digunakan dalam analisis karena investor biasanya dapat menegosiasikan termin spesial dengan pemerintah. Informasi pada karya akhir ini sangat berguna bagi pemerintah ketika menginginkan termin fiskal yang kompetitif dibandingkan dengan termin fiskal di negara lain dalam hal ini Malaysia sejak Malaysia mengirimkan staf-staf Petronas untuk belajar di Indonesia namun hasilnya Malaysia lebih sukses dibandingkan di Indonesia dan yang terutama adalah mengatasi masalah di Indonesia sekarang ini yaitu masalah cost recovery yang semakin meningkat sedangkan produksi dan harga minyak semakin menurun. Analisis mendalam termin fiskal tersebut adalah sangat penting untuk industri minyak dan gas sehingga akan menambah pengetahuan dasar dari industri ini. Kesimpulan dan rekomendasi dibuat dari pengaruh perbedaan termin fiskal dari cash flow dan profitability perusahaan minyak dan gas dan pengaruhnya terhadap kebijaksanaan pemerintah.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions. The paper examines and compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, PSC Non Cost Recovery and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes. Generic fiscal terms are used in the analysis since contractors usually can negotiate the special terms with governments. The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia since Malaysia delivered their Petronas?s staffs to learn in Indonesia but the result is now on Malaysia more success than Indonesia and the most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease. In depth analysis on fiscal regimes of those countries is very important for oil and gas industry and it will add to the knowledge base of this industry. Conclusions are made of the effects of these different fiscal regimes on oil and gas company cash flow and profitability and how they affect government policy.

Abstrak :
Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui nilai ekonomi, sensitivitas, dan dampak dari skema manajemen kontrak yang berbeda terhadap nilai ekonomi lapangan kerja minyak dan gas. Oleh karena itu kami mencoba untuk membandingkan antara pemulihan biaya kontrak pembagian produksi dan skema gross split, dengan menggunakan teknik penganggaran modal konvensional dan metode penilaian 'real options' dalam kedua skema. Penelitian ini mengumpulkan data hanya dari satu lapangan kerja minyak dan gas yang sifat keunikannya mungkin berbeda dari lapangan kerja migas lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa skema 'PSC Gross Split' memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan 'PSC Cost Recovery'. Terlepas dari keterbatasan data, makalah ini akan menjadi panduan bagi praktisi, pengambil keputusan, peneliti, dan siapa saja yang tertarik pada industri minyak dan gas. Makalah ini adalah yang pertama yang membandingkan nilai ekonomi antara dua skema. Ini akan memungkinkan setiap pihak untuk lebih memahami industri minyak dan gas. ...... The purpose of the paper is to know the economic value, sensitivity, and impact of different contract management scheme to the economic value of oil and gas working field. Therefore we try to compare between production sharing contract cost recovery and gross split scheme, by using conventional capital budgeting technique and real option valuation method in both schemes. This research gathered data only from one oil and gas working field that its character of uniqueness may differ from other working fields. The result showed that PSC Gross Split scheme has lower economic value compared to PSC Cost Recovery. Despite of data limitation, this paper will become guidance to practitioners, decision maker, researcher, and anyone who interested in oil and gas industry. The paper is the first which compare economic value between the two schemes. This will enable any party to understand more in oil and gas industry.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis dampak perubahan skema bagi hasil gross split terhadap proses evaluasi biaya operasi kontraktor dan proses administrasi penerimaan migas bagian negara (PNBP Migas). Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara kepada narasumber dari SKK Migas dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Kementerian Keuangan. Penelitian dampak gross split ini berfokus pada tiga aspek, yaitu pengawasan dan pengendalian biaya operasi, penganggaran penerimaan migas dalam APBN, dan administrasi PNBP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor gross split tidak lagi berfokus pada biaya operasi kontraktor karena tidak ada lagi cost recovery. Sementara itu, biaya operasi hanya sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga pengawasan dan pengendalian beralih dari Direktorat PNBP ke Direktorat Jenderal Pajak. Penganggaran penerimaan migas dalam APBN tidak lagi memperhitungkan cost recovery sehingga selisih antara target dan realisasi penerimaan dapat diminimalkan. Dari sisi administrasi gross split, PNBP Migas lebih mudah diadministrasikan karena pemerintah tidak lagi menanggung pembayaran kewajiban kontraktual kepada pihak terkait dan PNBP SDA Migas dapat diakui lebih awal tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan pencadangan atas kewajiban kontraktual. ...... This study analyzes the impact of changes to the gross split scheme on the process of evaluating contractor operating costs and the administration process of state oil and gas non-tax revenue (PNBP Migas). The study was conducted through literature studies and interviews with resource persons from SKK Migas and the Directorate of Non-Tax State Revenues (Direktorat PNBP) - Ministry of Finance. This study focuses on the impact of gross split to three aspects, namely supervision and control of operating costs, budgeting of oil and gas revenues in the state budget, and administration of oil and gas PNBP. The results showed that the aspects of supervision and control of gross split contractors no longer focused on contractor operating costs because there was no cost recovery. Meanwhile, operating costs only become a deduction from income tax so that supervision and control shifts from the Direktorat PNBP to the Directorate General of Taxes. Budgeting of oil and gas revenues in the APBN no longer takes into account cost recovery so that the difference between the target and realization of revenues can be minimized. In terms of gross split administration, PNBP Migas is easier to administer because the government no longer bears the payment of contractual obligations to related parties and Oil and Gas Natural Resources PNBP Migas can be recognized earlier without being calculated in advance with the provision of contractual obligations.