Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan korupsi menjadi hambatan serius di tengah kondisi perekonomian yang sedang melaju pesat di negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu sangat penting untuk mendeteksi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang menjadi determinan korupsi Indeks Persepsi Korupsi . Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi dan Keterbukaan Perdagangan, sedangkan variabel kontrol yang digunakan berasal dari dimensi politik yakni Stabilitas Politik dan Demokrasi. Penelitian ini menggunakan data panel negara ASEAN pada 2012-2015 dengan menggunakan model Pooling Least Square PLS atau Common Effect sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi, artinya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi, Keterbukaan Perdagangan, Stabilitas Politik dan Demokrasi dapat digunakan sebagai determinan korupsi.

---

ABSTRACT
Corruption becomes a serious obstacle in the midst of conditions are being developed rapidly in ASEAN countries. Therefore, detecting what factors are affecting corruption is very important. This study aims to analyze the variables that become determinant of corruption Corruption Perceptions Index . Economic variables used are growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization and trade openness, while the control variables used from the political dimension are political stability and democracy. This study uses data panel of ASEAN countries in 2012 2015 by using Pooling Least Square PLS model or Common Effect as its analysis tool. The results of the study found that all variables had significant influence on CPI, meaning that growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization, trade openness, political stability and democracy can be used as a determinant of corruption.

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan nilai kebenaran apakah salah satu kekhawatiran Komunitas Integritas ASEAN bahwa perkembangan pada sektor finansial karena adanya Komunitas Ekonomi ASEAN terutama pada penggunaan produk perbankan dapat meningkatkan korupsi pejabat publik secara umum. Penulis melakukan pembaruan pada variabel sektor finansial dengan menggunakan indeks dan penelitian ini menggunakan data tingkat negara dari tahun 2002 hingga 2015. Model empiris menunjukkan bahwa perkembangan finansial pada sektor perbankan secara umum dapat menurunkan tingkat korupsi untuk ASEAN. Akan tetapi, variabel perkembangan finansial pada sektor perbankan tidak bisa dijadikan salah satu jalur yang efektif dalam mereduksi tingkat korupsi secara masif, mengingat peningkatan satu nilai indeks hanya dapat menurunkan 0,8 -2 dari tingkat korupsi. Variabel perkembangan finansial pada sektor perbankan juga relatif tidak efektif dalam menurunkan tingkat korupsi dibandingkan jalur lainnya seperti kualitas pejabat pemerintah secara umum dan stabilitas politik.

---

This paper aims to proof the validity on one of ASEAN Integrity Community rsquo s concern which if the increment in financial development especially in banking sector due to ASEAN Economic Community will increase corruption on public official level. The writer does a novelty by using an index in representing the financial development variable and the research uses data on country level between 2002 and 2015. In general, the empirical model shows that increment on financial development in banking sector will reduce the corruption level for ASEAN. However, financial development in banking sector could not be justified as an effective pathway in reducing corruption massively, remembering an increase by one absolute value of financial development index could only reduce corruption level by 0,8 2 . In addition, financial development in banking sector is relatively ineffective in reducing corruption level compared to other pathways such as improving public official performance in general and political stability.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat korupsi, keberadaan komisi anti korupsi, dan intervensi pemerintah terhadap pengambilan risiko bank di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan pada tahun 1995-2016 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel korupsi, variabel spesifik bank, variabel mikroekonomi, variabel dummy, dan variabel interaksi untuk estimasi pengambilan risiko bank. Menggunakan data 76 bank dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan selama 21 tahun, penelitian ini menemukan bahwa bank melakukan transaksi yang lebih berisiko di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Intervensi pemerintah ketika terjadinya krisis finansial juga meningkatkan pengambilan risiko bank. Namun kegiatan berisiko bank tersebut diminimalkan dengan keberadaan komisi anti korupsi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa intervensi pemerintah memperkuat pengaruh tingkat korupsi terhadap pengambilan risiko bank karena moral hazard yang tinggi serta pengawasan yang rendah. ...... This paper aims to addresses the impact of corruption, anti corruption commission, and government intervention on bank rsquo s risk taking using banks in Asian Countries such as Indonesia, Malaysia, Thailand, and South of Korea during the period 1995 2016. This paper uses corruption variable, bank specific variables, macroeconomic variables, dummy variables, and interaction variable to estimate bank rsquo s risk taking variable. Using data from 76 banks in Indonesia, Malaysia, Thailand and South Korea over 21 years, this research finds consistent evidence that higher level of corruption and government intervention in crisis situation will increase the risk taking behaviour of banks. In the other hand, bank risk taking behaviour minimized by the existence of anti corruption commission. In addition, this paper also finds that government intervention amplifies corruption rsquo s effect on bank rsquo s risk taking behaviour because of strong signs of moral hazard and weaknesses in the governance and supervision.