Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status dan jabatan tinggi serta berasal dari berbagai latar belakang sosiologis dan psikologis. Teori yang dipakai dalam skripsi ini ialah teori white collar crime, karir kriminal, kecurangan individu, dan group cohesiveness. Metode yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Skripsi ini memaparkan profil koruptor Indonesia era KPK periode 2005-2013 yang dijabarkan melalui perspektif kriminologi mencakup identitas profesi, latar belakang sosiologis, dan latar belakang psikologis. Pada bagian pembahasan, skripsi ini membahas profil koruptor Indonesia serta adanya persilangan antara dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil koruptor tersebut sebagai refleksi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Skripsi ini dilengkapi pula dengan pembahasan dari kacamata hukum, sosiologi, dan pengamat korupsi Indonesia. Skripsi ini berusaha mencari solusi efektif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang; mencakup rekomendasi akademis dan strategis yang dipaparkan pada bab akhir dari skripsi ini. ...... This thesis is based upon corruption phenomenon in Indonesia those were occupied by the people who have high status and position who come from various sociological and psychological background. The theory used in this thesis are white collar crime, criminal career, individual fraud, and group cohesiveness. The method used is qualitative method with documents study, interviews, and secondary data retrieval as data gathering technique. The data sources were obtained from Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) and Indonesian Corruption Watch (ICW). This thesis shows Indonesian corruptor profile in KPK era within the year of 2005 - 2013 which is explained through criminological perspective encompasses professional identity, sociological background, and psychological background. In the discussion part, this thesis discusses Indonesian corruptor profile by means of crossing among the dimensions within the profile as a reflection from corruption eradication in Indonesia this one last decade. This thesis is also completed by the discussion from law, sociology, and Indonesian corruption observer perspective. This thesis tries to find the effective solution to corruption eradication in Indonesia for the coming years; comprises the academical and strategical recommendation those both are explained in the last chapter of this thesis.

Abstrak :
Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai salah satu unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana korupsi untuk menilai adanya kerugian negara yang timbul dalam hubungan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara ataupun Daerah. Hal ini tentu bertentangan dengan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa BUMN maupun BUMD tunduk pada UU Nomor 40 tahun 2007. Sehingga negara hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diberikan yang telah di konversi menjadi saham.Jadi, kekayaan negara dalam BUMN maupun BUMD hanya sebatas saham itu sendiri. Perdebatan mengenai sejauh mana keuangan negara yang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara sampai sekarang masih terjadi. Penelitian ini akan melihat sejauh mana kerugian negara dalam dikategorikan sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi. Tinjauan analisis didasarkan pada teori transformasi keuangan negara, dan melihat mengenai perbedaan mengenai definsi kerugian negara dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu melakukan analisis pada aturan hukum terkait BUMN, BUMD, keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan, perjanjian,  serta tindak pidana korupsi, merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, maupun Peraturan Pemerintah  Jadi, data yang akan diperoleh berupa data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah : Pertama, Salah satu unsur untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah kerugian negara yang timbul terhadap keuangan negara, serta kerugian pada BUMN maupun BUMD tidak dapat dikategorikan secara langsung sebagai tindak pidana korupsi. Kedua, kedudukan debitur dalam suatu perjanjian pada dasarnya adalah setara dengan kreditur, dimana debitur dan kreditur memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Ketiga, dalam kasus kredit macet terhadap Bank Papua dan PT. Vitas tidak dapat hanya bertumpu pada kerugian negara semata untuk menyatakan bahwa debitur termasuk dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa adanya tindak pidana korupsi dalam kasus ini. ......Financial arrangements that are very broad in a number of current laws and regulations have also resulted in the widespread translation of losses of the state itself. This has caused difficulties in determining whether an act can be categorized as a criminal act of corruption. In Law No.31 of 1999 concerning Corruption Crime, including separated state assets as one of the elements fulfilled in corruption acts to assess the existence of state losses arising in legal relations carried out by State or Regional State-Owned Enterprises. This is certainly contrary to Law Number 19 of 2003 concerning BUMN which states that BUMN and BUMD are subject to Law No. 40 of 2007. So that the state is only responsible as limited as the capital provided which has been converted into shares. So, state wealth in BUMN and BUMD only limited to the stock itself. Debates about the extent to which state finances can be categorized as state losses have still occurred. This study will look at the extent to which state losses are categorized as an element of corruption. The analysis review is based on the theory of state financial transformation, and looks at the differences regarding the definition of state losses in several applicable laws and regulations. The study was conducted using a normative research methodology, namely conducting an analysis of the legal rules relating to BUMN, BUMD, state finance, separated state assets, agreements, as well as corruption, referring to the Laws and Regulations, as well as Government Regulations in the form of secondary data (primary and secondary legal materials). The conclusions that can be obtained from this study are: First, one element to determine whether or not an action can be categorized as a criminal act of corruption is state losses arising from state finances, and losses to BUMN or BUMD cannot be categorized directly as corruption. Second, the position of the debtor in an agreement is basically equivalent to the creditor, where the debtor and creditor have their respective rights and obligations that must be fulfilled. Third, in the case of bad loans to Bank Papua and PT. Vitas cannot only rely on state losses alone to state that debtors are included in corruption, so it cannot be said that there is a criminal act of corruption in this case.

Abstrak :
Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan yang sudah diakui sejak pertama kali diundangkan Undang-Undang Kejaksaan Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 bahwa di Indonesia Jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkara pidana berdasarkan kepentingan umum. Maka seharusnya eksistensi diskresi kejaksaan dengan berlandaskan asas oportunitas dapat dijadikan acuan para jaksa untuk melawan praktik-praktik korupsi yang sudah merajalela dan banyak menimbulkan kerugian keuangan negara, agar proses pengembalian tersebut dapat dilakukan tanpa harus melewati tahapan persidangan yang begitu panjang. Untuk itu maka diperlukan adanya regulasi khusus dan pemahanan komperhensif agar dapat menemukan suatu formula yang tepat dan efektif dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan korupsi. Dengan mencari korelasi antara penerapan asas oportunitas dan asas oportunitas, serta dengan menggunakan metode perbandingan hukum terhadap peraturan-peraturan di berbagai negara di dunia.

---

State Attorney, in running the function of judicial power in prosecution field for law enforcement and justice, also performs other judicial functions which are given by the law. Especially in handling corruption cases that one of the main objectives (purposes) is to recover or restore state financial losses due to Corruption. By optimizing the state Attorneys discretion authority that has been recognized since it was first enacted by the Generals Attorney Law Number 15 of 1961 that in Indonesia the Attorney General has the authority to disregard criminal cases based on public interests. So the existence of a prosecutors (state attorneys) discretion based on the principle of opportunity can be used as a reference to fight corruption practices that are already rampant and cause a lot of state financial losses, so that the return process can be carried out without having to go through such a long trial. For this reason, special regulations and comprehensive understanding are needed in order to find an appropriate and effective formula in anticipating various forms of corruption. By looking for correlations between the application of the legality of principle and the principle of opportunity, and by using the method of comparing laws against regulations in various countries in the world.

Abstrak :
Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Namun dalam prakteknya bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara membutuhkan adanya kerugian negara yang nyata atau riil. Di samping itu bahwa rumusan ancaman pemidanaan dalam kedua pasal a quo memberikan kontribusi akan terjadinya disparitas pemidanaan karena selain memuat alternatif mengenai jenis-jenis pidana juga memuat ancaman pidana minimum dan maksimum. Keadaan rumusan demikian merupakan ancaman pemidanaan dalam bentuk ruang hampa yang harus dikonkretisasi dalam penjatuhan pemidanaan. Dengan begitu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menilai efektivitas implementasi pemidanaan dalam kaitannya dengan jumlah kerugian keuangan negara. Kajian yang dilakukan juga merupakan bentuk kajian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach)dan analisa putusan (decision analysis). 

---

Convicting the defendants of corruption in Article 2 and Article 3 of Law Number 20 of 2001 on Amendment to Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication is not only based on acts affecting the state financial or economic losses, but it is rather considered as despicable because it is not corresponding to the sense of justice or the norms of social life in the society. However, state financial or economic losses require real state losses. In addition, the formulation of criminal punishment in the two a quo articles contributes to the disparity of punishment as those do not only contain alternatives regarding types of crime, but also minimum and maximum criminal punishment. This situation is a criminal punishment in the form of vacuum which must be concretized in the criminal conviction. Therefore, the approach used in this research was to assess the effectiveness of implementation of criminalization in relation to the amount of state financial losses. The study conducted was also a form of normative juridical study through a statute approach and decision analysis.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruh lainnya. Mahkamah Agung dalam memberikan pemberatan dalam hukuman harus sesuai dengan nilai-nilai, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang menjadi dasar Mahkamah Agung dalam memperberat hukuman antara lain: UUD 1945 sebagai landasan hukum negara Indonesia, asas hukum yang adil yang merupakan dasar untuk memutus suatu perkara, dan kekuasaan kehakiman, yakni kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara terlepas dari pengaruh negara, pemerintah ataupun kekuasaan politik lainnya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dikatakan demikian karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan upaya hukum yang luar biasa pula untuk memberantas tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah dengan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemberatan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tidak semata-mata sebagai pembalasan yang tidak beralasan, pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini mempunyai beberapa tujuan antara lain: untuk menegakkan hukum dan keadilan, untuk kesejahteraan rakyat dan untuk pembaharuan hukum dan pembangunan hukum.

---

ABSTRACT
Judicial power by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is the independent power carried by a Supreme Court and judicial bodies underneath, and by a Constitutional Court, to organize judiciary to enforce the law and justice. The Supreme Court is the Supreme Court of the State of all courts, which in carrying out their duties free from the influence of government and other influences. The Supreme Court in giving the weighing of punishment should be in accordance with the values, norms, laws and regulations in force in Indonesia. Matters on which the Supreme Court in aggravate the punishment include: 1945 is the legal foundation of the Indonesian state, the legal principle of fair which is the basis for deciding a case, and judicial authorities, namely the independence of judges in deciding a case apart from the influence of the state, government or other political powers. Corruption is an extraordinary crime, said that because of corruption may endanger the stability and security of the state and society, endanger the social and economic development of society, politics, and may even undermine democratic values and morality as they affect the unsupported corruption. Therefore required extraordinary legal remedy anyway to eradicate corruption. One way is to give a weighting of convictions for corruption. Weighting the punishment of the accused of corruption is not solely in retaliation unwarranted, weighting the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption committed by the Supreme Court has several objectives: to enforce the law and justice, for the welfare of the people and for the renewal of the law and legal development.;Judicial power by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is the independent power carried by a Supreme Court and judicial bodies underneath, and by a Constitutional Court, to organize judiciary to enforce the law and justice. The Supreme Court is the Supreme Court of the State of all courts, which in carrying out their duties free from the influence of government and other influences. The Supreme Court in giving the weighing of punishment should be in accordance with the values, norms, laws and regulations in force in Indonesia. Matters on which the Supreme Court in aggravate the punishment include: 1945 is the legal foundation of the Indonesian state, the legal principle of fair which is the basis for deciding a case, and judicial authorities, namely the independence of judges in deciding a case apart from the influence of the state, government or other political powers. Corruption is an extraordinary crime, said that because of corruption may endanger the stability and security of the state and society, endanger the social and economic development of society, politics, and may even undermine democratic values and morality as they affect the unsupported corruption. Therefore required extraordinary legal remedy anyway to eradicate corruption. One way is to give a weighting of convictions for corruption. Weighting the punishment of the accused of corruption is not solely in retaliation unwarranted, weighting the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption committed by the Supreme Court has several objectives: to enforce the law and justice, for the welfare of the people and for the renewal of the law and legal development., Judicial power by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is the independent power carried by a Supreme Court and judicial bodies underneath, and by a Constitutional Court, to organize judiciary to enforce the law and justice. The Supreme Court is the Supreme Court of the State of all courts, which in carrying out their duties free from the influence of government and other influences. The Supreme Court in giving the weighing of punishment should be in accordance with the values, norms, laws and regulations in force in Indonesia. Matters on which the Supreme Court in aggravate the punishment include: 1945 is the legal foundation of the Indonesian state, the legal principle of fair which is the basis for deciding a case, and judicial authorities, namely the independence of judges in deciding a case apart from the influence of the state, government or other political powers. Corruption is an extraordinary crime, said that because of corruption may endanger the stability and security of the state and society, endanger the social and economic development of society, politics, and may even undermine democratic values and morality as they affect the unsupported corruption. Therefore required extraordinary legal remedy anyway to eradicate corruption. One way is to give a weighting of convictions for corruption. Weighting the punishment of the accused of corruption is not solely in retaliation unwarranted, weighting the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption committed by the Supreme Court has several objectives: to enforce the law and justice, for the welfare of the people and for the renewal of the law and legal development.]

Abstrak :

Korupsi adalah salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan proses pencucian uang, pelaku biasanya dibantu oleh pihak lain untuk dapat melakukan transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencurigakan. Notaris termasuk profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui transaksi keuangan yang mencurigakan saat bekerja dengan kliennya. Identifikasi permasalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah regulasi yang mengatur kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dan peranannya saat menjadi saksi perkara korupsi dan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan selanjutnya data-data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk profesi Notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Kelalaian melaksanakan kewajiban pelaporan akan diberikan sanksi administrasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan yang berlaku Melaksanakan kewajiban pelaporan berarti menjaga reputasi sebagai profesi yang kredibel, dapat dipercaya serta merupakan cara memperluas jaringan dan pengembangan bisnis.

---

Corruption is one of the main reason law offenders commit money laundering. While performing money-laundering process, it is common for corruptor to find assistance from other parties to carry out financial transactions in such a way that the transactions will not appear suspicious. Notary is included as a profession appointed as reporting parties and required to submit reports if finding suspicious financial transactions while working with their client. Problems identification to be analyse on this case study are government regulations that regulate Notary obligation as reporting parties and their role while acting as witness on corruption and money laundering case. Research method in this writing is normative legal research with analytical descriptions.  The type of data use is secondary data using document studies and further data collected and analysed using qualitative approaches. The Ministry of Law and Human Rights is the Supervisory and Regulatory Institution that administer Notary reporting obligations. Failure to comply with reporting obligations will impose administrative sanctions by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations. Performing obligatory reports means maintaining reputation as a credible, trustworthy profession, this is one of method to expand networks and develop business.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas untuk dapat diberlakukan dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perantara delik suap, khususnya mengenai pembuktian dan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) untuk mengetahui konsep penyertaan delik suap pada tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan penyertaan delik suap yang diatur dalam UNCAC, dan pertanggungjawaban pidana perantara delik suap dalam putusan pengadilan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan perantara suap yang tidak memiliki kualitas yang dirumuskan dalam rumusan delik tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan konsep penyertaan yang digunakan bersama pasal suap, perantara dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. This thesis discusses bribery offense is often done in the form of a long chain by using a liaison or intermediary as a liaison in creating the occurrence of bribery which makes it difficult to qualify the position of the intermediary as the bribe giver or receiver. UNCAC has regulated the complicity in bribery offenses. However, the concept is not yet clear to be applied in corruption cases in Indonesia. Giving rise to problems in criminal liability for intermediaries in bribery offenses, especially regarding proof and conviction. This study uses a descriptive normative juridical research method using the statue approach and conceptual approach to determine the concept of complicity of bribery offense on corruption in Indonesia, the regulation of complicity of bribery offense regulated in UNCAC, and criminal liability intermediary offense bribery in a court decision in Indonesia. The results of this study conclude that bribe intermediaries who do not have the quality formulated in the offense formula cannot be held liable for criminal liability, so that with the concept of inclusion used with the bribery article, intermediaries can be called for liability.

Abstrak :
Hingga sekarang masih ditemukan banyak masalah mengenai pembentukan undang-undang, dimana salah satunya ialah korupsi legislasi yakni proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur yang secara normatif telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan pokok yang dibahas dalam tesis ini mengenai pembentukan undang-undang selama “lame duck session” di Indonesia, khususnya terkait Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik hukum dalam perubahan kedua undang-undang ini selama “lame duck session” bersifat represif/otoriter. Hal ini salah satunya karena unsur partisipasi dan akuntabilitas publik dalam perubahan kedua UU ini tidak dipenuhi, sehingga kedua UU ini dilakukan hanya berdasarkan preferensi politik sekelompok pihak saja. Selain itu, bila dilihat dari aspek prosedur pembentukan UU, perubahan terhadap kedua UU ini telah melanggar asas-asas pembentukan UU, khususnya asas formil sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, guna mencegah maraknya korupsi legislasi selama “lame duck session” di Indonesia yang memang relatif lama, dibutuhkan perubahan pengaturan terhadap jarak dari masa pemilihan hingga pelantikan anggota legislatif dan eksekutif serta pembatasan kewenangan mereka, sehinga kebijakan yang bersifat strategis tanpa urgensi yang jelas selama “lame duck session” tidak muncul dan memicu kontroversi di masyarakat. ......At present there are still many problems regarding the formation of laws, one of which is legislative corruption, where the process of forming laws is not in accordance with the procedures of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, it was determined that the last amendment was made by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and its products are considered to be made only for certain purposes so that they produce bad products and violate people's rights. The problem discussed in this thesis is how the formation of laws during the "lame duck session" in Indonesia, especially related to Law Number 42 of 2014 concerning Amendments to Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representatives, and the Regional People's Representative Council (MD3 Law) and Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law). The research method used is juridical-normative with a conceptual approach, based on how the formation of laws is seen from both a legislative and political aspect, especially during the "lame duck" era. The results of the study show that the configuration of legal politics in the amendments to the KPK Law and the MD3 Law in the “lame duck session” is a repressive/authoritarian legal political configuration, this is because participatory elements that involve the community are not fulfilled so that the formation of laws is only based on the political interests of a group of people, apart from Therefore, if you look at the formation of laws, the Corruption Eradication Commission Law and the MD3 Law have carried out the principles of forming laws and the process of forming laws. This reinforces the configuration of authoritarian legal politics in the amendments to the KPK Law and the MD3 Law.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang mekanisme ideal pengangkatan pegawai Penghubung Komisi Yudisial. Selama ini status kepegawaian Penghubung adalah pegawai honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Hal itu membuat tidak ada kepastian mengenai hak keperdataan Penghubung, baik mengenai jaminan pendapatan (gaji dan tunjangan), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kepastian status kepegawaian juga menentukan mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pola karir, serta mekanisme evaluasi kinerja. Hal ini menarik karena Penghubung Komisi Yudisial sudah terbentuk sejak tahun 2013 di 12 Provinsi, tetapi status kepegawaiannya tidak jelas. Permasalahan yang diangkat adalah urgensi keberadaan Penghubung Komisi Yudisial, Pengaturan status kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial, dan mekanisme ideal pengangkatan Penghubung di Komisi Yudisial. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan analisis kualitatif, dengan menggunakan penelusuran literatur sebagai studi dokumen pada data sekunder. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan Penghubung sangat urgen sebagai pembantu pelaksana tugas Komisi Yudisial di daerah. Akan tetapi pengaturan mengenai status kepegawaiannya tidak jelas dan hanya sebagai pegawai honorer. Oleh karena itu Penghubung idealnya adalah menjadi ASN yaitu sebagai PNS. Sementara Penghubung yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PNS, terutama karena syarat usia, maka ditransformasikan sebagai PPPK dengan pengaturan yang mengikuti ketentuan UU ASN dan PP Manajemen PPPK. Tujuannya, agar Penghubung memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang jelas. Sebab ketidakjelasan status Penghubung membuat beberapa diantara mereka memilih resign dan memilih pekerjaan lain. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi mengingat penghubung bekerja di Komisi Yudisial yang merupakan Lembaga Negara sekaligus entitas pemerintahan. Sebagai entitas pemerintahan yang bekerja dalam rangka memberikan layanan publik seharusnya Penghubung menjadi aparatur sipil Negara dan mengikuti ketentuan dalam UU ASN. Apalagi pekerjaan Penghubung membutuhkan tingkat kerahasiaan tinggi, sehingga status kepegawaian Penghubung juga harus kuat secara formal. ......This thesis discusses the ideal mechanism for appointing the Judicial Commission Liaison Employee. So far, the Liaison's employment status is an temporary employee which is not regulated in the ASN Law. This creates no certainty regarding the Liaison's civil rights, both regarding income security (salaries and benefits), protection, and competency development. Certainity of employment status will also determine the selection mechanism, appointment and dismissal, implementation of basic tasks and functions, career patterns, and mechanism of performance evaluations. This is interesting because the Judicial Commission Liaison has been formed since 2013 in 12 Provinces, but the employment status is not clear. The research method used by the author is normative juridical, using a qualitative analysis approach, and using literature search as a document study on secondary data. The study results found that the existence of liaisons is very urgent as assistants implementing the duties of the Judicial Commission in the regions. However, the regulation regarding their employment status is not clear and they are only a temporary employees. Therefore, ideally the Liaison is to become an ASN, namely as a civil servants (PNS). Meanwhile, Liaisons who do not fulfil the qualifications as civil servants (PNS), mainly because of the age requirement, are transformed into PPPK with arrangements that follow the provisions of the ASN Law and PP Manajemen PPPK. In order to have clear protection and legal certainty. Because the unclear status of the Liaisons made some of them choose to resign and moved to other jobs. This condition is certainly an irony considering that the Liaison works in the Judicial Commission which is a State Institution as well as a government entity in a broad sense. As a government entity that works in the context of providing public services, the Liaison should become a state civil apparatus and follow the provisions of the ASN Law. Moreover, Liaison job requires a high degree of confidentiality, so the Liaison's employment status must also be formally strong.