Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah korupsi telah banyak terjadi di lembaga-lembaga negara. Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga legislatif seperti, namun juga terjadi di lembaga eksekutif, seperti kementerian. Korupsi yang terjadi di Kementerian Agama dipilih dalam penelitian ini karena praktik korupsi tersebut merupakan sebuah ironi dari sebuah kementerian yang identik dengan moral dan agama yang secara prinsip menolak dan menentang praktik korupsi. Tulisan ini berargumen bahwa praktik korupsi haji tahun 2010-2013 disebabkan oleh regulasi yang bermasalah dan penyalahgunaan pengawasan oleh DPR. Penelitian sebelumnya melihat penyebab praktik korupsi di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu persoalan sistem atau regulasi, mental, atau kombinasi keduanya. Penelitian ini berbeda karena menjelaskan faktor sistem secara lebih mendalam dan mengajukan dua hal penting yang terkait dengannya yaitu regulasi yang bermasalah dan penyalahgunaan pengawasan oleh legislatif yang memberikan kesempatan praktik korupsi. Penelitian ini juga meninjau ulang faktor opportunity dalam teori GONE yang dicetuskan oleh Bologna."

"The prevalence of corruption in Indonesia is increasing every year. This fact has further undermined public confidence to strengthen governance and is a critical barrier to national development. This study aims to empirically examine the individual and combined impact of audit opinions, the implementation of audit recommendations, and findings of state losses by the Indonesian Supreme Audit Board (BPK) on the prevalence of corruption in ministries and institutions in the Republic of Indonesia. Using multiple linear regression analysis, this study used a purposive sampling method and investigated 72 ministries using secondary data from 2014 to 2017 obtained from BPK and the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK). This study indicates that audit opinions and the implementation of audit recommendations do not affect corruption in Indonesian ministries and institutions. In contrast, findings of state losses do have an influence. The combination of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of simultaneous state losses do not affect corruption cases in Indonesian ministries and institutions. BPK can use the results of this study to formulate approaches and recommendations for auditing government financial reports that have a strong correlation with corruption eradication. Moreover, KPK needs to be more vigorous in its efforts to eradicate corruption, including establishing closer cooperation with BPK because the results of this research show that findings of state losses by BPK are closely related to corruption cases."

"This timely and insightful book provides the key elements needed to understand the nature and prevalence of corruption in public governance, as well as the devastating public policy consequences."

"Public procurement is the main area of corruption in the government. This study aims to examine the correlation between government expenditure audit conducted by BPK and local government corruption behavior. This study uses a fixed effect panel regression approach and the dependent variable is the value of irregularities in the public procurement sector in all local governments in Indonesia. This study found that the government expenditure audit carried out in the previous period correlated with changes in local government corruption behavior. Local governments will reduce corruption behavior as an implication of changing views and calculating expected cost corruption based on their experience of being audited. Besides, local governments expect their probabilities to be re-audited. It is evident in the local government which has not been audited for three years that it will try to reduce its corrupt behavior because it is expected that this year will be audited again. This study suggests an increase in audit frequency that is expected to decrease the aggregate corruption level in public procurement in local government."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-government terhadap tingkat persepsi korupsi dengan menggunakan studi lintas negara. E-Government diharapkan dapat mendorong reformasi administrasi dan budaya transparansi informasi publik demi memperkuat inisiatif pemberantasan korupsi. Penelitian ini mengukur e-government menggunakan digunakan E-Government Development Index EGDI yang terdiri dari dimensi kualitas layanan online dimensi sumber daya manusia dan dimensi infrastruktur telekomunikasi. Sampel penelitian terdiri dari 122 negara dengan 521 observasi dari tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi. Penelitian ini mendukung dorongan bagi pemerintah negara negara untuk menerapkan e-government serta lebih berinvestasi pada sektor infrastruktur telekomunikasi dalam upaya menurunkan tingkat korupsi.

---

This study is done to explain the impact of e-government implementation on corruption level using a cross country study. E-Government is expected to encourage administration reform and transparency culture in order to support anti corruption initiatives. This study measures e government using E-Government Development Index EGDI consisting of online services index human capital index and telecommunications infrastructure index. This study utilizes 521 observations from 122 countries in year 2009 through 2013 for research sample. Results show negative impact of e-government implementation towards corruption perception index This study supports encouragement for countries to implement e-government and invest more on telecommunications infrastructure in their anti corruption efforts."

"UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Indonesia mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisis dan membandingkan konsep pidana denda dalam UU Tipikor Indonesia, Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van StrafrechtBelanda. Studi ini menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda tersebut memiliki konsep yang berbeda untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman pidana denda dalam rumusan delik, yang dapat digunakan dalam pembaruan UU Tipikor Indonesia."

"Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan dihadapkan pada persoalan harta benda korporasi yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor. Pada kondisi ini, eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana tidak dapat berperan optimal karena dihadapkan pada persoalan hukum tertentu. Artikel ini berfokus untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, untuk mengetahui penggunaan hukum kepailitan sebagai instrumen hukum dalam mengeksekusi harta benda korporasi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti. Penggunaan instrumen hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kejaksaan harus dapat mencegah terjadinya tunggakan pembayaran uang pengganti dengan mendata dan menyita harta benda korporasi yang sudah harus dilakukan sejak penyidikan."

"Penelitian ini membahas tentang kejahatan korupsi yang diurai secara komprehensif menggunakan teori criminological verstehen, perilaku kejahatan korupsi dipelajari dan diurai menggunakan teori differential association, profil pelaku korupsi dianalisa menggunakan teori white collar crime dan penulis menawarkan solusi untuk mengungkap korupsi menggunakan teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen dalam audit investigasi dengan pendekatan teori prisma kejahatan yang menjelaskan bahwa kejahatan korupsi sifatnya tersembunyi atau berada di prisma bagian bawah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan 3 tahap yaitu studi pustaka, wawancara serta delphi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen memiliki hambatan dalam penerapannya di lapangan, namun memiliki peluang besar untuk dapat diterapkan. Dengan menggunakan teknik digital forensic, dapat membantu dalam pengumpulan bukti yang bermuara pada korupsi, meskipun masih memerlukan payung hukum yang tepat serta penanganan bukti digital yang tepat agar dapat diterima di Pengadilan. Hasil analisis intelijen dapat digunakan sebagai petunjuk meskipun masih memerlukan serangkaian prosedur agar dapat dijadikan bukti, selain itu dapat digunakan sebagai prediksi langkah pelaku jika informasi yang diperoleh memadai dan tepat.

---

This study discusses corruption crimes that are comprehensively parsed using the verstehen criminological theory, the behavior of corruption crimes is studied and analyzed using the differential association theory, the profiles of corruption perpetrators are analyzed using white collar crime theory, and the authors offer solutions to reveal corruption using digital forensic techniques and intelligence analysis techniques in an investigative audit with a crime prism theory approach which explains that corruption crimes are hidden and in the lower prism. The research was conducted using a qualitative method with 3 stages, namely literature study, interview and Delphi. The results showed that digital forensic techniques and intelligence analysis techniques had obstacles in their application in the field, but had a great opportunity to be applied. Using digital forensic techniques can help in gathering evidence that leads to corruption, but it still requires the right law and proper handling of digital evidence in order to be accepted in court. The results of intelligence analysis can be used as a guide, but it still requires a series of procedures so that it can be used as evidence, besides that it can be used as a prediction of the perpetrator's steps if the information obtained is adequate and accurate."