Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah yang diteliti di dalam tesis ini adalah suatu dilema yang harus dihadapi oleh corporate whistle-blowers di Enron dan WorldCom ketika mereka memutuskan untuk melawan sistem (akuntansi) yang korup di dalam organisasinya. Dilemanya adalah di satu sisi mereka memiliki komitmen terhadap organisasinya, sementara di sisi lain mereka juga memiliki tanggungjawab sebagai anggota masyarakat, sehingga tindakan mereka pun menimbulkan pro dan kontra. Organisasi memandang mereka sebagai pengkhianat karena telah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan organisasinya, tapi masyarakat luas justru menganggap mereka sebagai pahlawan. Tesis ini ingin memperlihatkan bahwa fenomena Whisrleblowing ini dapat terjadi karena nilai-nilai budaya, hukum dan agama yang dimiliki oleh masyarakat Amerika, Kasus yang diambil sebagai model di dalam analisis ini adalah kasus skandal korupsi di Enron dan WorldCom. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kajian kepustakaan yang menggunakan teknik deskriptif interpretatif. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep individualisine, konsep benar-salah, konsep profesionalisme, konsep civic duty, konsep agama dan konsep kapitalisme. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya, hukum dan agama yang dimiliki oleh bangsa Amerika dan komitmen mereka terhadap hukum dan kemandirian hukum memungkinkan seseorang yang memiliki informasi tentang terjadinya penyimpangan untuk mengungkapkannya, karena yakin bahwa ia akan mendapat perlindungan keamanan dan mengetahui bahwa tindakannya kelak akan memberikan dampak positif yang lebih luas daripada negatifnya.

---

Whistleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus SystemThe dilemma faced by the corporate whistle-blowers when fighting the system in the body of the organization becomes the objective of this thesis. On one side those Whisrleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus System are committed to their organization, while on the other side they have responsibilities as citizens, therefore, every step they take arises pros and cons, The organization considers them as `traitors' due to the violation of agreement with the organization, while the society thinks that they are 'the hero'. This thesis indicates that Whisrleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus System -phenomenon happened as the reflection of the cultural dimension in the society. As 'role-mode' analyzed in this thesis is the corruption scandal in Enron and WorldCom. Qualitative approach is used for this thesis by using literally research method with descriptive-interpretative technique. The concepts are individualism, right-wrong, professionalism, civic duty, religion and whistleblowing, while the theory is considered from the changing of cultural values. The result of this research shows that individual tendency to whistleblow could be influenced by the cultural dimensions of individualism (the expectation that the individual will look out for him/herself only) and power distance (the degree to which employees feel comfortable approaching or contradicting supervisors).cultural values, religion of the Americans and their commitments to the law and to the independence of law will probably encourage anybody who has information on tile violation to give away the secret, because they know that they would get protection and is convinced that what they do will give more positive effects rather than the negative ones.

Abstrak :
Pemotongan dana donasi sebesar lebih dari 10% yang dilakukan oleh Yayasan XXX merupakan bentuk penyimpangan dari Pasal 6 PP 29/1980 dan mencederai maksud dan tujuan yayasan sebagai non profit organization. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari penyimpangan dana donasi oleh Yayasan XXX ; dan, peran notaris untuk melakukan konstruksi pasal agar mencegah kembali terjadinya kasus penyimpangan dana donasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah (1) Perlu dilakukan perumusan ketentuan  mengenai batasan upah yang dapat diterima oleh Pembina dan organ yayasan lainnya agar dapat meminimalisir penyelewengan pemanfaatan dana donasi. Organ pada Yayasan XXX dalam menjalankan tugas & jabatannya tidak menjalankan fiduciary duties dan duty of care dimana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tanggung jawabnya adalah secara pribadi pada masing-masing organ yang terlibat. Penyimpangan dana donasi yang dilakukan oleh Yayasan XXX memberikan kewajiban bagi para organ melakukan pengembalian uang, barang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada Yayasan XXX sejalan dengan amanat Pasal 70 ayat 2 UU 16/2001. (2) Sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU 16/2001 notaris sebagai pejabat umum memiliki peran terhadap pencegahan terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana donasi pada yayasan yang bergerak dalam bidang PUB yaitu melalui konstruksi pasal dalam AD dan/atau ART yang sifatnya memberikan batasan atas kegiatan PUB yayasan. Indonesia perlu membentuk lembaga pengawas khusus kegiatan PUB seperti di California & Singapura ......The deduction of donation funds of more than 10% made by the XXX Foundation is a deviation from Article 6 of PP 29/1980 and injures the purpose and purpose of the foundation as a non-profit organization The problem in this study is about the legal consequences of irregularities in donation funds by the XXX Foundation; and the role of the notary to carry out the construction of the article in order to prevent the re-occurrence of cases of irregularities in donation funds. To answer these problems, normative juridical research methods with explanatory research types are used. The results of the analysis in this study are (1) It is necessary to formulate provisions regarding the limit on wages that can be received by the Trustees and other organs of the foundation in order to minimize the misappropriation of the use of donation funds. Organs at XXX Foundation in carrying out the duties of their positions do not carry out fiduciary duties and duties of care where the act is an unlawful act so that the responsibility is personally on each organ involved. Deviation of donation funds made by the XXX Foundation provides an obligation for organs to make refunds, goods and/or other forms to the XXX Foundation in line with the mandate of Article 70 paragraph 2 of Law 16/2001. (2) In line with the provisions of Article 14 paragraph 1 of Law 16/2001, notaries as general officials have a role in preventing irregularities in the use of donation funds to foundations engaged in the PUB sector, namely through the construction of articles in the AD and/or ART which in nature provide limits on the activities of the foundation PUB. Indonesia needs to establish a special supervisory agency for PUB activities such as in California Singapore.

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang Kejahatan Perbankan dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi antara tahun 1997 sebelum krisis sampai dengan pertengahan tahun 1998. Yang menjadi fokus adalah penyimpangan ketentuan perbankan dalam bentuk kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pemeriksa bank dari Bank Indonesia dengan pejabat bank yang diperiksa, termasuk didalamnya pihak terafiliasi bank tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kwalitatif dengan tehnik pengumpulan data secara wawancara dengan pedoman, penelitian dokumen, dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan untuk dapat menjelaskan latar belakang, hubungan satu dokumen dengan yang lainnya, dalam rangka merekonstruksi suatu peristiwa dengan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengawasan Bank Indonesia periode 1994-1997 menggunakan sistem Dedicated Team yang menggabungkan pengawasan (off site supervision) dengan pemeriksaan (on site supervision). Penggabungan kedua fungsi itu telah menimbulkan moral hazard bagi pihak pengawas dan pemeriksa bank dengan pemilik atau pengelola bank yang diperiksa. Dedicated Team memiliki kewenangan yang sangat besar tetapi tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Dedicated Team juga telah menciptakan hubungan pengawas dan pemeriksa bank dengan pihak bank yang diperiksa menjadi hubungan personal yang akrab dan baik, sehingga sistem pengawasan tidak berfungsi sesuai ketentuan, karena peran pemeriksa telah berubah menjadi konsultan. Hubungan personal yang akrab telah menciptakan hubungan saling percaya secara personal yang lebih dominan dibanding hubungan saling percaya dalam sistem yang impersonal. Kepercayaan secara personal itu lebih mudah dimanipulasi dan diselewengkan, karena tidak ada mekanisme kontrol yang secara obyektif menjadi rambu-rambu yang membatasi batas-batas kebolehan manipulatif para pihak. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kolusi antara pengawas dan pemeriksa bank dengan pihak bank yang diperiksa. Disamping faktor penyebab kolusi diatas, adanya intervensi kekuasaan (Presiden) juga dominan menjadi penyebab terjadinya kolusi dan korupsi. Kedudukan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota kabinet dan anggota Dewan Moneter, yang membuat kedudukannya tidak independen, dapat dengan mudah diintervensi oleh Presiden untuk kepentingan keluarga dan kroninya(abuse of economic power and abuse of political power). Pejabat Bank Indonesia juga memanfaatkan intervensi kekuasaan tersebut (Reference Power) untuk menarik keuntungan pribadi dengan cara memberi fasilitas dan kemudahan; tidak menindak, membiarkan terjadinya pelanggaran, membantu merekayasa laporan agar tidak ditindak sesuai ketentuan perbankan; pihak bank yang diperiksa memberikan imbalan kepada pengawas dan pemeriksa BI secara berjenjang dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pribadi pejabat BI. Implikasi dari tesis inl adalah perlunya dibentuk organ pengawas bank yang betul-betul independen dan dipisahkan antara fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, dan perlu peningkatan peran satuan-satuan kerja agar lebih profesional, adanya check and balance serta kepatuhan pada Kode Etik Profesi. Selanjutnya, bagi pihak yang melakukan intervensi sehingga terjadi penyimpangan ketentuan perbankan, maka pihak tersebut dapat dimasukkan dalam kategori pihak terafiliasi, yang dapat di proses menurut hukum. Apabila pihak tersebut tidak termasuk dalam kategori pihak terafiliasi, maka Bank Indonesia dapat menetapkannya dengan cara memperluas penafsiran pasal 1 huruf 15. f Undang-Undang Perbankan. Tesis ini juga dapat dimanfaatkan oleh penyidik kasus perbankan, khususnya yang menyangkut KLBI dan BLBI yang terjadi pada periode diterapkannya sistem pengawasan Dedicated Team, sehingga mempermudah untuk menetukan arah penyidikan dalam menjerat pelakunya.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari pengamatan bahwa fenomena korupsi terjadi di masyarakat Indonesia dalam volume yang luar biasa dan bentuk yang beragam. Berbagai sanksi yang disiapkan oleh pranata hukum ternyata tidak mengurangi angka korupsi. Salah satu penyebabnya adalah kemungkinan adanya budaya dan nilai yang permisif terhadap korupsi sebagai perilaku, yang kemudian mempengaruhi penilaian seseorang tentang perilaku tersebut.

Sebagai suatu studi dengan mempergunakan kaidah-kaidah psikologi sosial, penelitian memperlihatkan bahwa posisi penilaian tidak setara dengan sikap, intensi dan lain-lain. Dengan pendekatan konvergensi, dipergunakan teori atribusi guna memahami pola penilaian yang muncul.

Penelitian kemudian mencoba mempertanyakan pola penilaian yang bagaimana yang muncul dalam menilai korupsi. Dipertanyakan pula perihal faktor-faktor apa yang muncul saat seseorang menilai penyebab korupsi. Pencarian data dilakukan terhadap 214 responden, terdiri dari kelompok pegawai, aktif dan pensiun, tingkat manajerial ke atas dari lingkungan swasta maupun negeri.

Terhadap pertanyaan tentang pola penilaian dielaborasi menjadi pertanyaan tentang apa yang termasuk korupsi dan penyebab korupsi. Untuk pertanyaan pertama dianalisis secara deskriptif dan pertanyaan kedua dengan analisis faktor.

Sebagai hasilnya, ditemukan sebagai berikut: Pertama, dalam keempat kelompok terdapat pola penilaian yang berbeda secara signifikan (p
Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap korupsi memang kompleks, kontekstual dan multi faktor. Dikaitkan dengan teori atribusi, hal tersebut diinterpretasi sebagai akibat sari desakan group mind yang membuat anggota kelompok melakukan konformitas setiap kali memberikan penilaian terhadap perilaku tersebut.

Abstrak :
Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan atau anggaran negara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) "X" pada Departemen "Y" terdapat penyimpangan berdasarkan audit atau pemeriksaan dari tim Ispektorat Jenderal (Irjen) yang menemukan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan dalam jabatannya, sehingga negara dirugikan. Terjadinya penyimpangan tersebut merupakan suatu siklus yang sering terjadi dengan penyalahgunaan jabatan. Metodologi Penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini mengingat obyek yang diteliti telah terdapat informasi mengenai suatu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara berdasarkan dokumen dash pemeriksaan Ispektorat Jenderal (Irjen) sebagai data sekunder. Mengacu kepada dimensi teori Differential Association oleh Edwin H.Sutherland dan Donall R.Cressey dan adanya batasan-batasan terhadap suatu penyimpangan yang dikemukakan oleh Dentler dan Kai T.Erickson, bahwa praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di UPT "X" pada Departemen "Y" dikategorikan sebagai White Collar Crime dalam bentuk Occupational Crime hal ini sesuai dengan proposisi yang dikemukakah oleh Gilbert Geis. Dalatn hal penyimpangan yang terjadi di UPT "X" pada Departemen "Y" pada awal Tahun 2004 sampai dengan Juni 2005 penggunaan anggaran keuangan negara terjadi penyimpangap untuk alokasi biaya operasional, pengadaan alat tulis kantor, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas telah terbukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara. Untuk mencegah agar praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dapat dikurangi atau bahkan dihindari pemerintah perlu membuat suatu kebijakan seperti menempatkan seorang pengelola keuangan dalam posisi bendahara yaitu dari luar Instansi atau departemen terkait serta memberikan sanksi hukum yang tegas setiap terjadinya praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara.

---

The background behind this research performance is due to in implementation of the state's financial or budgetary management at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department was found a deviation in according to audit conducted by General Inspectorate team where it found some deviations committed by financial manager in their occupational position, therefore state suffers loss. Those deviational occurrence are oftenty repeated cycles with occupational abuse. The research methodology used in this thesis writing is a descriptive method by qualitative approach. It is in considering that studied object had contained information about deviations in state's financial and budgetary management based on documents from the General Inspectorate's audit findings as secondary data. In referring to Edwin H. Sutherland and Donall R. Cressey's Differential Associaiton theoritical dimension and limitation on deviation described by Dentler and Kai T. Erickson that, a deviation practice in financial management by state at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department is categorized as White Collar Crime in form of the Occupational Crime, and it is accorded with proposition proposed by Gilbert Geiss. In case of occurred deviation at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department in early 2004 to June 2005, there were deviation in state budgetary utilization for operating expenses, stationary supplies procurement, building and automobile maintenance expenses has been proved to show deviation in state's financial and budgetary management. In attempt to prevent misuse in financial management by state, the government must regulate a policy, such as to assign a financial manager in treasury position from outsiders or related department and gives a assertive legal sanctions for every deviational practice occurrence in state's financial or budgetary management.

Abstrak :
Korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan ilmu hukum pidana pun semakin maju dengan kemunculan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun dalam praktik, putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi masih minim dan berbeda-beda penerapan hukumnya. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2010 PT. Giri Jaladhi Wana korporasi yang dituntut sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian diikuti oleh kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa direktur utama PT. Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan yang sebenarnya lebih mengarah kepada tindak pidana korporasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah ada kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dan apa saja kesulitan dalam pelaksanaannya akan dibahas pada skripsi ini. ......Corporation is not known as a subject of criminal law in Indonesia Criminal Code. Corporation is recognized as a subject of criminal law in the acts outside of Indonesia Criminal Law, such as Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption (as amended by Law No. 20 Year 2001). The development of criminal law become more advanced with existence of corporate criminal liability doctrines. On the other side, in practice there is lack of jurisprudence that corporation become a subject of criminal law. For the first time, in 2010 Giri Jaladhi Wana Ltd was charged as perpetrator of corruption. This followed by corruption case where the director of Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan, as a defendant although this case leads to corporate criminal offence. The question arises whether there are difficulties to implement corporate criminal liability in corruption. How the implementation of corporate criminal liability and the difficulties to implement it will be discussed in this thesis.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dari kasus korupsi yang terjadi pada infrastruktur jalan terhadap kualitas infrastruktur jalan serta pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data riil kasus korupsi infrastruktur jalan yang telah inkrah di pengadilan dan model estimasi panel data fixed-effect dengan standard error yang di-cluster berdasarkan wilayah pulau di Indonesia, menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif yang signifikan antara kasus korupsi infrastruktur jalan dengan kualitas infrastruktur jalan. Penelitian ini juga menemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara kasus korupsi infrastruktur jalan dengan ketimpangan pendapatan yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak kasus korupsi yang terjadi di suatu wilayah, akan semakin menurunkan kualitas infrastruktur jalan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang diukur melalui indeks gini (gini ratio). ......This study investigates the relationship between the corruption cases in road infrastructure and the quality of road infrastructure and its effect on income inequality in Indonesia. Using actual data on cases of road infrastructure corruption that have been in court and a fixed-effect data panel estimation model with standard errors clustered by island regions in Indonesia, it shows a significant negative correlation between road infrastructure corruption cases and road infrastructure quality. This study also found a significant positive correlation between cases of road infrastructure corruption and income inequality moderated by economic growth. The finding indicates that the more corruption cases occur in an area, the lower the quality of road infrastructure and the increasing income inequality as measured by the Gini index (gini ratio).

Abstrak :
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap proyek-proyek bidang kimpraswil tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2002 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kimpraswil maupun oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). LHP terdiri dari 10 buah temuan yang dalam analisa ini disebut variabel, terdiri dari 2 buah variabel teknis dan 8 buah variabel administratif. Dari dua buah variabel teknis, mengandung nilai rupiah yang merupakan indikasi kebocoran negara, yaitu kebocoran yang merugikan negara dan kewajiban penyetoran kepada negara. Kedua variabel ini, penulis nyatakan sebagai variabel dependent atau variabel tidak bebas. Metode yang digunakan dalam analisa kali ini adalah analisa korelasi dan analisa regresi terhadap variabel dependent (y) dan variabel independent (x). Hasil analisa yang diperoieh dengan menggunakan software TSP, dapat disimpulkan bahwa: 1. Korelasi atau keeratan hubungan antara yl (besarnya kebocoran yang merugikan negara) dan x1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) adalah 0.67; korelasi antara yl (besarnya kebocoran yang merugikan negara) dan x12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun kewajiban penyetoran kepada negara) sebesar 0.60; korelasi antara y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) dan x1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) yaitu 0.66; dan korelasi antara y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) dan x12 (banyaknya temuan keborosan yang merugikan negara dan banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara) adalah 0.60. Korelasikorelasi ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara kedua variabel cukup erat. 2. Fungsi regresi yang dapat tercermin dari analisa adalah bahwa Y1 (besarnya kebocoran yang merugikan negara) merupakan fungsi dari X1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) atau x12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara). Dengan model yang diperoleh adalah: Model 1. yl = -288.13 + 226.80 x1 Model 2. yl = -467.97 + 187.80 x12 3. Fungsi regresi Y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) merupakan fungsi dari X1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) ataupun X12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara), dengan model sebagai berikut: Model 3. y12 = -259.55 + 233.35 x1 Model 4. y12 = -457.07 + 196.73 x12 4. Kebocoran yang merugikan negara (y1) terbesar dipegang oleh bidang jalan dan jembatan kecuali pada tahun 2000 oleh bidang perumahan permukiman dan tahun 2001 oleh bidang sumberdaya air. Namun bila dilihat persentasenya terhadap total anggaran yang tersedia, tiga tahun pertama disandang oleh bidang jalan dan jembatan, tahun keempat dipegang oleh bidang permukiman, tetapi pada tahun kelima disandang oleh bidang penunjang yang diselenggarakan oleh Setjen, Itjen, dan Badan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 5. Kewajiban penyetoran kepada negara (y2) terbesar disandang oleh bidang jalan dan jembatan kecuali tahun 1999/2000 dipegang oleh bidang sumberdaya air. Sedangkan secara persentase terhadap total anggaran yang tersedia, tiga tahun pertama dipegang oleh bidang jalan dan jembatan yang diikuti oleh bidang permukiman pada tahun berikutnya, dan pada tahun kelima oleh bidang sumberdaya air.