Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai disparitas dalam pemberian sanksi administratif pada perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Sanksi administratif memiliki peran penting dalam menegakkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban notifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, fakta di lapangan sering kali menjumpai perbedaan pemberian sanksi antar perkara yang disebabkan belum adanya ketentuan yang secara jelas memperinci perhitungan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terlambat melakukan notifikasi. Dalam beberapa perkara, seringkali ditemukan kondisi dimana pelaku usaha yang jangka waktu terlambatnya lebih lama justru diberikan denda yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku usaha yang jangka waktu keterlambatannya lebih singkat, sehingga menimbulkan disparitas dalam penjatuhan saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan kewajiban notifikasi dan sanksi administratif dalam perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham serta menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-M/2024, Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2024, dan Putusan KPPU No. 12/KPPU-M/2022 terhadap perbedaan sanksi administratif yang diberikan. Selain itu, dalam penelitian ini juga memaparkan pengaturan denda untuk perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham di Korea Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas dalam pemberian sanksi administratif dapat terjadi antara lain karena adanya faktor-faktor yang dianggap meringankan atau memberatkan suatu denda menurut pertimbangan Majelis Komisi. Adapun, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal yang menekankan pada sumber atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkap dengan wawancara dengan narasumber sebagai sumber referensi penunjang.

---

This research discusses the disparity in the imposition of administrative sanctions in cases of late notification of share acquisitions within the framework of Competition Law in Indonesia. Administrative sanctions play an important role in enforcing business actors compliance with the notification obligations stipulated by the Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU). However, in practice, disparities in the imposition of sanctions between cases are frequently encountered, caused by the absence of clear provisions detailing the calculation of administrative sanctions for business actors who are late in submitting notifications. In several cases, it was found that business actors with longer delays were subjected to lighter fines compared to those with shorter delays, thereby creating disparities in the imposition of sanctions. The purpose of this research is to examine the regulation of notification obligations and administrative sanctions in cases of late notification of share acquisitions, as well as to analyze the considerations of the Commission Council in KPPU Decision No. 07/KPPU-M/2024, KPPU Decision No. 10/KPPU-M/2024, and KPPU Decision No. 12/KPPU-M/2022 regarding the differences in administrative sanctions imposed. In addition, this study also describes the regulation of fines for cases of delayed notification of share acquisitions in South Korea. The results of this research indicate that disparities in the imposition of administrative sanctions may occur, among others, due to factors considered to be mitigating or aggravating circumstances according to the Commission Council’s considerations. The research method used is doctrinal, emphasizing primary, secondary, and tertiary legal sources, complemented by interviews with resource persons as supporting reference materials."