Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kedudukan kreditur korporasi asing sebagai pemegang Hak Tanggungan yang mendapatkan pengalihan piutang atas nama (cessie). Dalam konteks kepailitan, hal tersebut dapat memunculkan sengketa, sebagaimana ditemukan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan subjek Hak Tanggungan karena adanya pengalihan piutang atas nama (cessie) kepada korporasi asing dan peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta cessie dan pencatatan Hak Tanggungan karena adanya cessie. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa korporasi asing tidak dapat menjadi subjek Hak Tanggungan yang dibebankan di atas tanah Hak Milik karena berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 21 ayat (1), hanya Warga NegaraIndonesia yang dapat mempunyai Hak Milik, sehingga pengalihan piutang atas nama tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun akta cessie yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak memiliki jaminan kebendaan karena objeknya tidak bisa dikuasai. Selain itu PPAT juga tidak dapat mendaftarkan Hak Tanggungan yang diperoleh dari cessie karena subjek cessie adalah korporasi asing. ......The research focused on legal standing of foreign corporate creditor as mortgage holder obtaining the transfer receivables on behalf of cessie. In the context of bankruptcy, this led to disputes, as found in the case of Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court number 86/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. The issues raised in this study were regarding the legal standing of the subject of Mortgage Rights obtained from the transfer of cessie to foreign corporations and the role of a notary/ PPAT in arranging cessie deed and recording the Mortgage due to the cessie. This normative juridical research used secondary data collected through literature study and analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that foreign corporations cannot be the subject of Mortgage that was imposed the proprietary land, as based on the provisions in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), Article 21 paragraph (1), only Indonesian Citizens can have Ownership Rights, so that the transfer of receivables in that name is null and void. The cessie deed arranged by a notary does not have material guarantees since the object cannot be controlled. In addition, PPAT also cannot register Mortgage obtained from cessie because the subject of cessie is a foreign corporation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang cross border insolvency pada pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Seiring dengan perkembangan suatu negara, transaksi bisnis mulai merambah melewati batas-batas negara, salah satunya adalah pinjam meminjam uang untuk modal suatu perusahaan. Keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utangnya dapat membuat debitur dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut disebut cross border insolvency. Salah satu kasus terkait cross border insolvency adalah kasus permohonan pailit Penaga Timur Sdn.Bhd yang diajukan oleh PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari. Permasalahan yang diangkat dalam kasus tersebut adalah unsurunsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross- Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. Permasalahan lain yang diangkat pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Analisis yang dilakukan adalah untuk menjelaskan unsur-unsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, dan pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia.
This paper discussed cross border insolvency in enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. As a country developing, business transactions begin to penetrate cross border, one of the business transcations is loan agreement for capital. The condition of debtors can not pay their debts can make the debtors go bankrupt. This is called as cross border insolvency. One of the cases of cross border insolvency is a bankruptcy of Penaga Timur Sdn.Bhd case that was filed by PT. Wijaya Artha Shipping and PT. Ujung Medini Lestari. This paper examines the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvency in the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. This paper also examines the enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. This study was conducted by using normative legal research method. The analysis presents the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvency in the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, and the enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tren akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing. Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi pemodal asing untuk memiliki paling banyak 99% saham di bank umum. Ketentuan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan modal bank yang disebabkan oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an. Peluang ini dimanfaatkan oleh pemodal asing untuk membeli saham bank-bank di Indonesia. Bahkan, hingga saat ini sebagian besar bank swasta di Indonesia dimiliki oleh asing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai tren akuisisi bank lokal oleh investor asing yang telah dilakukan sejak krisis moneter sampai saat ini. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Untuk melihat tren ini, perlu ditinjau mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuisisi bank lokal oleh pihak asing, termasuk di dalamnya peraturan tentang kepemilikan saham bank umum, pemegang saham pengendali, kepemilikan tunggal, dan sebagainya. Penulis juga meneliti motif yang dimiliki oleh asing untuk mengakuisisi bank lokal. Pada dasarnya, tindakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti dilatarbelakangi dengan niat untuk meningkatkan sinergi agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam skripsi ini, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai latar belakang Indonesia sebagai target akuisisi investor-investor asing. Selain itu, penulis juga meneliti dan menganalisis dampak liberalisasi perbankan terhadap kepentingan nasional perbankan Indonesia dan juga terhadap bank yang diakuisisi itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing didasari oleh bertemunya penawaran dari investor asing yang ingin memperluas pasar dan permintaan Indonesia yang membutuhkan pemodal yang kuat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindakan akuisisi oleh asing berdampak positif bagi bank-bank di Indonesia yang dapat dilihat dari performa, efisiensi, dan inovasi. Bank-bank di Indonesia semakin maju dalam digitalisasi perbankan setelah diakuisisi oleh investor asing dari negara-negara maju. Demi memenuhi kebutuhan nasabah, bank-bank juga melakukan kerjasama yang inovatif dengan penyedia jasa yang populer di kalangan masyarakat. ......This thesis discusses the trend of acquisition of local banks by foreign corporations. The Government of Indonesia opens the door for foreign investors to own at most 99% of shares in commercial banks. The provision was established to meet the bank's capital needs caused by the monetary crisis in the late 1990s. This opportunity is utilized by foreign investors to buy shares of banks in Indonesia. In fact, until now most private banks in Indonesia are owned by foreigners. Therefore, the author is interested to discuss about the trend of acquisitions of local banks by foreign investors that have been carried out since the monetary crisis to date. Research method that used by the author is juridical-normative, whereas in this research, author refers to positive law or written norms law. To see this trend, it is necessary to review the laws governing the acquisition of local banks by foreign parties, including regulations on the share ownership of commercial banks, controlling shareholders, sole prop ownership, and so on. The author also examined foreign-owned motives for acquiring local banks. Predominantly, the acquisition actions carried out by a company must be motivated by the intention to increase synergy to obtain greater profits. In this thesis, it will be further described about Indonesia's background as the target of acquisition of foreign investors. In addition, the author also examines and analyzes the impact of banking liberalization on the national interest of Indonesian banks as well as on the banks acquired itself. The results showed that the trend of acquisition of local banks by foreign legal entities is based on the meeting of offers from foreign investors who want to expand the Indonesian market and demand that requires strong investors. This research also shows that foreign acquisitions have a positive impact on banks in Indonesia that can be seen from performance, efficiency, and innovation. Banks in Indonesia are increasingly advancing in banking digitization after being acquired by foreign investors from developed countries. In order to meet customer needs, banks also conduct innovative cooperation with service providers that are popular among the public.