Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin tingginya tantangan persaingan dan semakin kompleksnya pihak-pihak pemegang kepentingan pada perusahaan (stakeholders) yang harus dihadapi dalam dunia usaha di Indonesia telah menuntut PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) sebagai salah satu BUMN yang menjadi pelopor perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, untuk menerapkan mekanisme corporate governance yang baik atau efektif di dalam perusahaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan PT Antam Tbk adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap organ-organ perusahaannya, di mana salah satu organ perusahaan yang memiliki peranan penting terhadap terwujudnya praktek dari corporate governance yang eFektit tersebut adalah board of directors (dewan kontisa.rs).Pada dasarnya terdapat banyak elemen yang diperlukan guns menciptakan praktek good corporate governance pada suatu perusahaan. Dari kerangka kerja corporate governance yang dikemukakan oleh Keasey dan Wright dan pendapat Ariyoto terungkap bahwa elemen-elemen untuk good corporate governance tersebut terdiri atas elemen regulatory framework (kerangka pengaturan tentang corporate governance), accountability supervisi terhadap Direksi, dan elemen pengelolaan perusahaan oleh pihak Direksi (eksekutif), manajer dan karyawan perusahaan.Sementara itu, dalam rangka pemberdayaan dewan komisaris agar dapat berfungsi secara efek-tif dan profesional sesungguhnya dibutuhkan beberapa aspek. Dengan mengacu pada pendapat dari beberapa ahli dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi dewan komisaris tersebut terdiri atas: aspek knowledge, informasi, kekuasaan, motivasi, waktu dan agenda dari rapat komisaris.Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme corporate governance dan efektivitas penyelenggaraan fungsi dari dewan komusaris pada PT Antam Tbk serta untuk mengungkapkan dan menganalisis elemen-elemen yang diperlukan Magi terwujudnya praktek good corporate governance dan beberapa aspek yang dibutuhkasi dalam rangka pemberdayaan fungsi dewan komisaris pada PT Antam Tbk. Penelitian dari tesis ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data dan informasi yang diperoleh akan diungkapkan dan kemudian dianalisis: Data dan informasi dalam penyusunan tesis ini dikumpulkan melalui penyampaian daftar pertanyaan, kegiatan wawancara dart observasi.Dua hasil analisis dapat diketahui bahwa pada hakekatnya mekanisme corporate governance pada PT Antam Tbk cenderung masih belum berjalan dengan efektif, karena terdapat beberapa elemen untuk terciptanya good corporate governance masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya. Sedangkan dari basil analisis terhadap pelaksanaan fungsi dewan komisaris dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan fungsi dari dewan komisaris pada PT Antara Tbk cenderung telah berjalan cukup baik, akan tetapi belum berhasil dalam upava mendukung terwujudnya praktek corporate governance yang efektif, karena beberapa aspek yang dihutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas dewan komisaris belum berjalan sebagaimana mestinya."

"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."

"Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB adalah sebuah norma yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. AAUPB yang sudah dikenal di negara-negara lain penganut sistem Civil Law (Eropa Kontinental), merupakan hal yang baru berkembang di Indonesia terutama sejak efektifnya Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1991, yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berkembangnya AAUPB ini adalah karena menurut doktrin dapat dipakai sebagai alasan gugatan di PTUN dan sebagai pedoman pembuatan keputusan pemerintah. Sebagai norma, AAUPB cukup sulit dijadikan dasar pengujian legalitas oleh hakim di PTUN, kecuali bahwa dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986. Selain itu AAUPB dapat Pula dikembangkan melalui putusan-putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dikembangkan dengan makin banyaknya gugatan dan putusan yang berdasarkan AAUPB."

"Era globalisasai diartikan sebagai masa kebebasan bagi perdagangan dan menanamkan modal serta mengambil manfaat darinya secara bebas ke beberapa negara lain. Tahun 2003 kita kenal juga sebagai awal tahun AFTA yaitu awal perdagangan bebas khusus untuk wilayah Asia. Dengan demikian negara yang tergabung dalam AFTA harus berbenah diri dan bersiap menghadapi persaingan yang semakin keras ini. Jika tidak, negara bersangkutan akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti perkembangan perdagangan dunia. Konsekwensi dari kebebasan perdagangan ini, membawa para pengusaha untuk serius membenahi perusahaannya mengikuti ketentuan dalam perdagangan dunia. Sebab jika tidak, investor tidak akan bersedia menanamkan modalnya jika perusahaan tidak mengikuti ketentuan yang diberlakukan; yang dikenal sebagai etika berbisnis. Salah satu yang menjadi perhatian utama para investor adalah syarat good corporate governance, baik dalam kinerja finansial maupun menggabungkan potensi perusahaan, khususnya bagi negaranegara yang pasarnya berkembang. Investor cenderung menghindari pasar-pasar yang buruk atau rendah corporate governancenya. Hal ini menjadi salah satu sebab perlunya sosialisasi good corporate governance."

"Prinsip-prinsip good corporate governance saat ini telah diwajibkan oleh PT Bursa Efek Jakarta untuk diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Melalui penelitian ini, ingin diketahui apakah pengimplementasian good corporate governance tersebut mendapat tanggapan dari para investor, yang terlihat dari adanya pengaruh terhadap return saham dan volatilitasnya.Didalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data saham harian dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah memenuhi ketentuan PT BEJ mengenai pengangkatan Komisaris Independen dan penunjukan Komite Audit, dengan periode penelitian tahun 2001, 2002, dan 2003. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan return harian baik saham maupun IHSG, yang kemudian dijadikan dasar untuk memperoleh Beta portofolio, expected return, dan abnormal return, serta standar deviasi return. Pengujian untuk hipotesis dilakukan atas abnormal return dan standar deviasi dengan menggunakan pengujian t-test two samples.Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa pengimplementasian good corporate governance tidak mempengaruhi retun saham dan volatilitasnya. Artinya, setelah tiga tahun kewajiban pengimplementasian good corporate governance berjalan, masih belum mendapatkan respon dari investor.Good corporate governance hingga saat ini masih sebatas pedoman, yang hanya mengatur level atas dari para pengelola perusahaan. Dampaknya tidak dapat dilihat secara langsung, sebagaimana kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, para investor yang selama ini lebih tertarik pada angka-angka didalam laporan keuangan, kemungkinan belum berminat atau enggan untuk melihat penerapan good corporate governance pada emiten sebagai salah satu ukuran didalam menilai kinerja perusahaan."

"Konsep Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur korporasi untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable dengan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan staketholders lainnya. Dalam menerapkan prisip GCG maka akan memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan yang mencakup kontrol internal dan eksternal yang efektif serta keseimbangan antar organ perusahaan dan keseimbangan eksternal antar shareholders. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN khususnya PT.(Persero) PELINDO IV dan apakah perjanjian kredit antara PT (Persero) PELINDO IV dengan BII telah menerapkan konsep GCG.Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga metode penelitian kepustakaan (Library Research). Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaan yaitu sejak tanun 2004 PT.(Persero) PELINDO IV telah mencanangkan untuk menerapkan prinsip GCG yaitu dengan adanya buku panduan GCG di lingkungan Perusahaan selain bertujuan untuk menciptakan praktik-praktik yang sehat dalam menjalankan kegiatan perusahaan, juga untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan Menteri BUMN NO.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.Perjanjian kredit yang diadakan antara PT.(Persero)PELINDO IV dengan BII pada tanggal 8 Desember 2004 telah melalui tahapantahapan yang sesuai dengan prinsip GCG bahwa sebelum perjanjian diadakan Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN dan Komisaris Perseroan dan manajemen perusahaan mengadakan proses seleksi kreditur dimana BII memberikan penawaran yang paling rendah. Klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"Good public and corporate governance have begun to command considerable attention today in the world, as well as across the Asia-Pacific, not only from civil society, NGOs and the public itself, but also from the business community and the markets. Despite the heavy emphasis on international terror and the war against it, human rights and democracy are far from being irrelevant in good governance; in fact, the people could now become an even more effective "bridge" and "check" between good public and corporate governance than earlier envisaged. A new mentality seems to be sprouting up across Asia in terms of governance."

"Ownership which was concentration is one of the characteristic most companies in Indonesia, in the reality have tendency to generate debt agency problem between majority shareholder and creditor. Desire to keep holding to conduct company make majority taking debt as especial choice of financing of company. Beside that using debt will give entire all benefit to majority if success investment, and creditor follow to account loss if failure investment. This phenomenon proven of crisis moment, where according to finding of ADB (Asian Development Bank) the root cause the happening of crisis was the ownership which is more concentrated, less effective of observation him by director of board, market which not yet personated controller of company and 70% financing of company dominated with loan not yet accompanied with enough observation at creditor. Company in Indonesia is generally owned by foreign multinational company or foreigner, domestic company or local people or owned by state. This study will check the company with multinational majority and company with non multinational majority, where have been proved at research before by Suad Husnan (2001) that company with majority multinational have better than company with majority is not multinational, with period of research before the happening of crisis (year 1996) and the happening of crisis (year 1997- 1998). In this study use samples 15 companies with multinational majority shareholder and 29 companies with majority shareholder non multinational. Governance Corporate monetary aspect will indicated with DER (Debt Equity Ratio) and monetary performance will indicated with ROE (Return on Equity) as accountancy indicator and with abnormal of return as capital market indicator. For know how to policy of performance and financing of company will be used by t-test which analyst DER, ROE and both company group. After that, regression used to test influence of DER to ROE, then regression with variable of dummy conducted to know the changed of regression parameter for the periods of crisis and after crisis."