Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran perpajakan. Kepemilikan asing diukur dengan tiga cara yaitu persentase kepemilikan saham oleh investor asing, signifikansi persentase kepemilikan asing, dan jumlah anggota dewan direksi yang merupakan warga negara asing. Pengukuran penghindaran perpajakan yang digunakan adalah Accounting Effective Tax Rate (ACCETR), Accrual Cashflow ETR (ACFETR), dan Cashflow ETR (CFETR). Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan indeks Kompas 100 selama periode tahun 2013 ? 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase kepemilikan asing memiliki memiliki pengaruh yang signifikan pada ACCETR dan CFETR. Pada kepemilikan asing yang signifikan dengan batas threshold PSAK 15, pengaruh terhadap penghindaran perpajakan adalah signifikan pada ACCETR dan CFETR. Pada keterwakilan Direksi asing, pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran perpajakan terjadi pada ACCETR dan ACFETR.

---

This study aims to assess the effect of foreign ownership on tax avoidance. Foreign ownership is measured in three ways: the percentage of share ownership by foreign investors, the significance of the percentage of foreign ownership, and the number of board members who are foreign nationals. Tax avoidance is measured by Accrual Effective Tax Rate (ACCETR), Accrual Cashflow ETR (ACFETR), and Cashflow ETR (CFETR). The study uses sample of firms listed on Kompas 100 index over the period 2013 - 2015. The results showed that the percentage of foreign ownership variables has a significant influence on ACCETR and CFETR. Significant foreign ownership which is defined using 20% threshold based on PSAK 15 has a significant effect on tax avoidance of taxation which is measured by ACCETR and CFETR. The presence of foreign director in the Board of Directors has a positive significant influence and positive impact on tax avoidance which is measured by ACCETR and ACFETR.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan penghindaran pajak nonconforming dan conforming, serta peran moderasi dari faktor institutional terhadap hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait trade-off antara penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Dengan menggunakan analisis lintas negara yang terdiri dari 33 negara untuk sampel penghindaran pajak nonconforming dan conforming pada periode 2010-2020, penelitian ini menemukan bukti sebagai berikut. Pertama, analisis pada determinan penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak nonconforming dan conforming relatif lebih tinggi di negara dengan bahasa strong FTR dan risiko iklim yang tinggi. Selanjutnya, penghindaran pajak nonconforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat dan book-tax conformity yang tinggi. Di sisi lain, penghindaran pajak conforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat, tetapi lebih tinggi di negara dengan book-tax conformity yang tinggi. Kedua, analisis pada peran faktor institusional secara umum menunjukkan bahwa faktor institusional mampu memperlemah perilaku perusahaan (bahasa dan risiko iklim) untuk melakukan penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Selanjutnya, interaksi faktor institusional yang paling efektif untuk mengurangi penghindaran pajak nonconforming dan conforming adalah interaksi antara tax enforcement dan public governance. Ketiga, analisis pada trade-off penghindaran pajak nonconforming dan conforming menunjukkan bahwa biaya dari penghindaran pajak nonconforming lebih besar daripada penghindaran pajak conforming pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, perlindungan investor yang lebih rendah, public governance yang lebih baik, book-tax conformity yang lebih tinggi, dan tax enforcement yang lebih kuat. Sebaliknya, pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, perlindungan investor yang lebih tinggi, public governance yang lebih buruk, book-tax conformity yang lebih rendah, dan tax enforcement yang lebih lemah, biaya dari penghindaran pajak conforming lebih besar daripada penghindaran pajak nonconforming. Terakhir, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi suatu negara dalam menghadapi permasalahan penghindaran pajak melalui analisis dua strategi penghindaran pajak secara bersamaan yaitu penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan suatu negara untuk lebih memprioritaskan penguatan pada dua faktor institusional, yaitu tax enforcement dan public governance. ......This research aims to provide empirical evidence regarding the factors associated with nonconforming and conforming tax avoidance, as well as the moderating role of institutional factors in these relationships. Additionally, the study seeks to establish empirical evidence concerning the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance. Using cross-country analysis comprising 33 countries for nonconforming and conforming tax avoidance samples during the period 2010-2020, this research yields the following findings. Firstly, the analysis of the determinants in this study indicates that nonconforming and conforming tax avoidance is relatively higher in countries with strong Future Time Reference (FTR) language and high climate risk. Furthermore, nonconforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement and high book-tax conformity. On the other hand, conforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement but higher in countries with high book-tax conformity. Secondly, the analysis of the role of institutional factors in general indicates that institutional factors have the capacity to weaken corporate behavior (language and climate risk) in engaging in both nonconforming and conforming tax avoidance. Furthermore, the most effective interaction of institutional factors in reducing nonconforming and conforming tax avoidance is the synergy between tax enforcement and public governance. Thirdly, the analysis of the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance indicates that the costs associated with nonconforming tax avoidance exceed those of conforming tax avoidance in countries characterized by higher levels of corruption, diminished investor protection, superior public governance, higher book-tax conformity, and more robust tax enforcement. Conversely, in countries with lower corruption levels, higher investor protection, poorer public governance, reduced book-tax conformity, and weaker tax enforcement, the costs of conforming tax avoidance surpass those of nonconforming tax avoidance. Finally, this research carries significant implications for a nation facing tax avoidance issues through the simultaneous analysis of two tax avoidance strategies, namely, nonconforming and conforming tax avoidance. Specifically, the study underscores the importance of prioritizing the strengthening of two institutional factors which are tax enforcement and public governance.