Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan laut dan sumber daya yang dikandungnya harus dijaga demi generasi-generasi manusia yang akan datang. Salah satunya adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan sumber daya laut yang perlu di jaga. Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah dikenal oleh seluruh dunia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya laut yang tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari maraknya kerusakan ekosistem terumbu karang salah satu contohnya dengan banyaknya kapal kandas di perairan Indonesia. Kapal-kapal kandas yang merusak terumbu karang di Indonesia salah satunya adalah Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung. Kandasnya kapal asing MV Lyric Poet di di Laut Natuna, sekitar 80 mil laut dari Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kapal asing MT Alex yang kandas di perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang diperkirakan berjarak kurang lebih 65 mil laut dari Kota Manggar. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi serta penegakan hukum yang dilakukan Indonesia dalam menerapkan perlindungan terumbu karang ditinjau dari hukum internasional seperti UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) dan United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. Serta keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama regional terkait perlindungan mengenai ekosistem terumbu karang seperti Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CTF) dan International Coral Reefs Initiative (ICRI). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bentuk penelitian yuridis- normatif menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang diambil oleh Indonesia dalam kasus Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung adalah dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai dengan Permen LHK No. 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan ketentuan sanksi yang   diimplementasikan dalam UUPLH No. 32 Tahun 2009 serta diperlukannya urgensi bagi negara-negara di dunia untuk segera membentuk suatu perjanjian internasional yang bersifat memaksa untuk menyelesaikan masalah terumbu karang secara spesifik. Regulasi harus berupa hukum yang keras dan mengikat dalam bentuk konvensi PBB untuk dapat mengisi celah dalam hukum internasional tentang perlindungan ekosistem terumbu karang. ......The existence of the sea and the resources it contains must be maintained for the sake of human generations to come. One of them is the coral reef ecosystem which is a marine resource that needs to be maintained. Indonesia is an archipelagic country that is known throughout the world as a country that has high biodiversity and wealth of marine resources. This cannot be separated from the rampant damage to coral reef ecosystems, one example of which is the many ships aground in Indonesian waters. One of the aground ships that damaged coral reefs in Indonesia was the Stranded Ships MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters. The foundering of the foreign ship MV Lyric Poet in the Natuna Sea, about 80 nautical miles from Pangkal Pinang City in the Bangka Belitung Islands Province and the foreign ship MT Alex which ran aground in Manggar waters, East Belitung Regency, which is estimated to be approximately 65 nautical miles from Manggar City. This paper will explain how Indonesia implements and enforces laws in protecting coral reefs in terms of international laws such as UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) and the United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. As well as Indonesia's participation in regional cooperation related to the protection of coral reef ecosystems such as the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI) -CTF) and the International Coral Reefs Initiative (ICRI). The research method used in this study is a normative-juridical research using secondary data with data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions drawn in this study are that the law enforcement efforts taken by Indonesia in the case of the Stranded Foreign Ship MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters are by resolving environmental disputes out of court in accordance with Minister of Environment and Forestry No. 4 of 2013 concerning Guidelines for Environmental Dispute Resolution and the sanctions provisions implemented in UUPLH No. 32 of 2009 and and the need for urgency for countries in the world to immediately form an international agreement that is coercive to resolve the problem of coral reefs specifically. Regulations must be in the form of strict and binding laws in the form of UN conventions to be able to fill gaps in international law regarding the protection of coral reef ecosystems.

Abstrak :
Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara  langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai bangsa pelaut, Indonesia kembali mengajukan visi Global Maritime Fulcrume untuk dapat berjaya sekali lagi. Kekayaan Sumber daya alam yang melimpah menjadi perhatian khusus, terutama bagi terumbu karang. Pusat kekayaan hayati tersebut menjadi harapan hidup tidak hanya bagi biota laut namun juga masyarakat pesisir.Penelitian  ini berbentuk yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan metode kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan Negara dalam tanggung jawabnya mengelola terumbu karang terkendala dalam tata kelola, tata ruang dan tata zonasi. Pemanfaatan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir dikarenakan kewenangan pengelolaan dan perlindungan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.Kesimpulan yang diambil, diperlukan Harmonisasi peraturan dan penyelesaian sengketa lembaga di tingkat pusat. Dengan berpijak pada Ocean Governance Policy yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir yang lebih paham pada karakteristik terumbu karang. ......Protection and Management of Coral Reefs should be returned to the authority of the Regency/City government. This is because the characteristics and usefulness values are better understood by coastal communities so that their protection and management can be carried out comprehensively, giving as much impact as possible to the people who are in direct contact and fulfilling the basic principles of regional autonomy. With a history in the past as a nation of seafarers, Indonesia again proposes the vision of Global Maritime Fulcrume to be victorious once again. Abundant natural resource wealth is of particular concern, especially for coral reefs. The center of biological wealth is a life expectancy not only for marine life but also for coastal communities. This research is in the form of a normative juridical analysis by analyzing laws and regulations with a qualitative method. zoning system. Utilization that is not in favor of coastal communities is because the management and protection authority is no longer the authority of the Regency/City government. Based on the Ocean Governance Policy which is more in favor of coastal communities who are more aware of the characteristics of coral reefs.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya skripsi ini juga membahas mengenai kasus perusakan terumbu karang di Indonesia yaitu kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky serta bagaimana penegakan hukum dari kasus tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui hubungan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan terumbu karang di Indonesia serta mengetahui penegakkan hukum terhadap perusakan terumbu karang di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan terumbu karang didasarkan kepada urusan konkuren UU Pemda. Akan tetapi terdapat hambatan yaitu tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Penegakkan hukum terhadap kasus perusakan terumbu karang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. penegakan hukum administratif cara penghentian kegiatan, pembongkaran, penyitaan, dan pencabutan izin. Penegakan pidana tersebut terbagi atas sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. hukum perdata dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses how the authority of the Central and Regional Governments in Indonesia towards the protection and management of coral reefs is viewed from the laws and regulations. Furthermore, this paper also discusses the case of coral reef destruction in Indonesia, namely the case of destruction of coral reefs in Raja Ampat by the MV Caledonian Sky Ship and how the law enforcement of the case. The purpose of this paper is to find out the relationship between the responsibilities of the central government and the regions in protecting coral reefs in Indonesia and to know the law enforcement on the destruction of coral reefs in Indonesia. The research method in this paper is normative juridical. The relationship between the authority of the Central Government and the Regional Government towards coral reef management is based on the concurrent affairs of the Regional Government Law. However, there are obstacles, namely the absence of district/city government authority over the management of coastal areas. Law enforcement for cases of coral reef destruction based on Law No. 32 of 2009, namely the enforcement of administrative, civil and criminal law. administrative law enforcement on how to terminate activities, demolition, confiscation and revocation of licenses. The criminal enforcement is divided into imprisonment sanctions and fine criminal sanctions. Civil law can be done through settlement of disputes outside the court and through the court.

Abstrak :
[

---

ABSTRACT
Coral reef cover has been conducted observations using the Line Intercept Transect (LIT), and methods of Under water Fish Visual Census (UVC) to determine the type of fish Observation of the condition of coral reefs and reef fish is done in shallow water which is 3-6 depth in ten-point observation station. Based on direct observtion, the general condition of coral reef in Wangi-wangi Island is classied into the category from moderate to good. The average peresentage of live coral cover (life form) at the base station to station 10 is 64,61%. Water temperature ranged from 25 until 29oC, Salinity 34-36?, Brightness reaces the bottom; diversity index (H?) ranged from 3,2 to 3,6. Uniformity index (E) at te bottom waters ranged from 0,83 to 0,91. Dominance Index (C) ranged from 0,09 to 0,14. Reef fish diversity index ranged from 2,96 to 3,97, Uniformity index (E) reef fish ranged from 0,55 to 0,97. Valve dominance index (C) ranged from 0,04 to 0,17. Based on the valve of scoring on te whole category, all of the observation stations are include in category S1 which is suitable for beach tourism or nautical tourism like diving or snorkling. ;Coral reef cover has been conducted observations using the Line Intercept Transect (LIT), and methods of Under water Fish Visual Census (UVC) to determine the type of fish Observation of the condition of coral reefs and reef fish is done in shallow water which is 3-6 depth in ten-point observation station. Based on direct observtion, the general condition of coral reef in Wangi-wangi Island is classied into the category from moderate to good. The average peresentage of live coral cover (life form) at the base station to station 10 is 64,61%. Water temperature ranged from 25 until 29oC, Salinity 34-36?, Brightness reaces the bottom; diversity index (H?) ranged from 3,2 to 3,6. Uniformity index (E) at te bottom waters ranged from 0,83 to 0,91. Dominance Index (C) ranged from 0,09 to 0,14. Reef fish diversity index ranged from 2,96 to 3,97, Uniformity index (E) reef fish ranged from 0,55 to 0,97. Valve dominance index (C) ranged from 0,04 to 0,17. Based on the valve of scoring on te whole category, all of the observation stations are include in category S1 which is suitable for beach tourism or nautical tourism like diving or snorkling. , Coral reef cover has been conducted observations using the Line Intercept Transect (LIT), and methods of Under water Fish Visual Census (UVC) to determine the type of fish Observation of the condition of coral reefs and reef fish is done in shallow water which is 3-6 depth in ten-point observation station. Based on direct observtion, the general condition of coral reef in Wangi-wangi Island is classied into the category from moderate to good. The average peresentage of live coral cover (life form) at the base station to station 10 is 64,61%. Water temperature ranged from 25 until 29oC, Salinity 34-36?, Brightness reaces the bottom; diversity index (H?) ranged from 3,2 to 3,6. Uniformity index (E) at te bottom waters ranged from 0,83 to 0,91. Dominance Index (C) ranged from 0,09 to 0,14. Reef fish diversity index ranged from 2,96 to 3,97, Uniformity index (E) reef fish ranged from 0,55 to 0,97. Valve dominance index (C) ranged from 0,04 to 0,17. Based on the valve of scoring on te whole category, all of the observation stations are include in category S1 which is suitable for beach tourism or nautical tourism like diving or snorkling. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban bagi para pihak yang terlibat dalam kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal pesiar MS Caledonian Sky di Raja Ampat, Indonesia, yang terjadi pada tahun 2017 silam. Hingga saat ini, kasus kandasnya MS Caledonian Sky yang merusak terumbu karang di perairan Indonesia tersebut masih belum membuahkan penyelesaian. Tulisan ini menjabarkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang tersedia dalam hal terjadinya kerusakan lingkungan hidup terumbu karang di kawasan perairan sensitif, yang diatur dalam berbagai sumber hukum internasional prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian regional, di mana penerapannya dapat dilihat berdasarkan praktik negara-negara states practices seperti Australia, dan Filipina, melalui kebijakan serta instrumen hukum nasional yang diberlakukan terhadap kawasan perairan sensitif yang mengandung terumbu karang pada yurisdiksi nasional mereka. Selanjutnya, tulisan ini juga menganalisa harmonisasi antara ketentuan hukum internasional yang tersedia dengan ketentuan hukum nasional Indonesia sehubungan dengan pertanggungjawaban yang akhirnya relevan bagi penyelesaian kasus MS Caledonian Sky. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Pada akhir pembahasan, termuat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan kawasan terumbu karang oleh kapal dalam kaitannya dengan kasus MS Caledonian Sky.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the liabilities for the parties responsible in coral reefs damage due to the grounding of cruiseship MS Caledonian Sky in Raja Ampat, Indonesia, which occurred in 2017. Up until now, the MS Caledonian Sky grounding accident remains unsolved. This writing describes the form of liabilities available for coral reefs damage that occurs in sensitive sea areas containing coral reefs habitat, which are regulated under sources of international law the principles of international law, conventions and regional agreements, and the implementation of which can be seen in states practices such as Australia, and the Philippines, through their national legal instruments and governing policy for sensitive sea areas containing coral reefs within their national jurisdictions. Furthermore, this paper as well analyzes the harmonization between the provisions of international law available with the provisions of Indonesian law that are relevant for the case of MS Caledonian Sky for the parties involved to be held accountable. In this thesis, the research method being used is the normative juridical type. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions concerning the form of liabilities for coral reefs damage by vessels which applicable to the MS Caledonian Sky grounding accident.

Abstrak :
ABSTRAK
Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut yang paling penting dan paling rentan di dunia. Terumbu karang dapat rusak yang diakibatkan oleh faktor lingkungan dan aktivitas manusia, seperti kegiatan pariwisata. Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar terumbu karang, yang kemungkinan besar mengalami kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan terumbu karang yang terjadi di pulau-pulau tujuan wisata, Kabupaten Belitung, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam secara spasial dan temporal serta menganalisis faktor penyebab utama dari perubahan luasan terumbu karang dari tahun 2005 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan citra satelit landsat seperti Landsat 5 TM untuk tahun 2005, Landsat 7 ETM untuk tahun 2011, dan Landsat 8 OLI/TIRS untuk 2018. Dalam studi ini, perubahan terumbu karang ditentukan oleh pengolahan data citra satelit. Kemudian, metode overlay digunakan untuk menganalisis perubahan. Ada perubahan terumbu karang yang signifikan terjadi dari tahun 2005-2018, yaitu pengurangan luas terumbu karang dari semula seluas 5,05 km2, menjadi seluas 1,98 km2 atau berkurang seluas 3,93 km2. Dari 3,93 km2 luas terumbu karang yang berkurang atau rusak tersebut, seluas 1,34 km2, atau sekitar 34.04 disebabkan oleh faktor non alam atau dengan kata lain sekitar 65.96 kerusakan diakibatkan oleh faktor alam.

---

ABSTRACT
Coral reefs are one of the most important and the most vulnerable marine ecosystem in the world. The coral reefs can be damaged, because of environmental factors and human activities, such as tourism activities. Bangka Belitung islands is one of the provinces in Indonesia that have a huge potential of coral reefs, which are likely being damaged. This study aims to analyse the changing of coral reefs that occurred caused by natural and non natural factors in the islands of tourist destinations in Belitung Regency spatially and temporally from 2005 to 2018. This study used landsat satellite imageries such as Landsat 5 TM for 2005, Landsat 7 ETM for 2011, and Landsat 8 OLI TIRS for 2018. In this study, the changes of coral reefs will be determined by image data processing. Then, overlay methods are used to analyse the changes. There are significant coral reef changes in 2005 2018. The coral reef areas decreased from 5.05 km2 to 1.98 km2 or decreased about 3.93 km2. Out of 3.93 km2 decreased area, approximately 1.34 km2 or about 34.04 is caused by non natural factors. In other words, about 65.96 of damaged coral reef area is caused by natural factors.

Abstrak :
Nudibranchia Famili Phyllidiidae merupakan pemangsa spons Ordo Halichondrida. Nudibranchia Famili Phyllidiidae memangsa spons Halichondrida untuk mengambil dan mengakumulasi senyawa metabolit sekunder dari mangsanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi spons mangsa Phyllidiella nigra dan melakukan analisa hubungan pemangsaan Phyllidiella nigra terhadap spons mangsanya. Pengamatan dilakukan di lapangan dengan pengamatan secara langsung dan analisa hubungan pemangsaan dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode teknik kromatografi lapis tipis (KLT). Analisis dilakukan dengan membandingkan senyawa dari ekstrak Phyllidiella nigra dan spons mangsa yang muncul pada pelat KLT. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa nudibranchia Phyllidiella nigra merupakan pemangsa spons Ordo Halichondrida. Hal tersebut terbukti dengan terlihatnya penjuluran bulbus faring dari mulut Phyllidiella nigra dan tanda bekas pemangsaan pada spons mangsa. Hasil analisa di laboratorium juga memperkuat bukti pemangsaan terlihat dari hasil KLT yang menunjukkan adanya kesamaan senyawa antara Phyllidiella nigra dan spons mangsa.

---

Nudibranchia Famili Phyllidiidae merupakan pemangsa spons Ordo Halichondrida. Nudibranchia Famili Phyllidiidae memangsa spons Halichondrida untuk mengambil dan mengakumulasi senyawa metabolit sekunder dari mangsanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi spons mangsa Phyllidiella nigra dan melakukan analisa hubungan pemangsaan Phyllidiella nigra terhadap spons mangsanya. Pengamatan dilakukan di lapangan dengan pengamatan secara langsung dan analisa hubungan pemangsaan dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode teknik kromatografi lapis tipis (KLT). Analisis dilakukan dengan membandingkan senyawa dari ekstrak Phyllidiella nigra dan spons mangsa yang muncul pada pelat KLT. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa nudibranchia Phyllidiella nigra merupakan pemangsa spons Ordo Halichondrida. Hal tersebut terbukti dengan terlihatnya penjuluran bulbus faring dari mulut Phyllidiella nigra dan tanda bekas pemangsaan pada spons mangsa. Hasil analisa di laboratorium juga memperkuat bukti pemangsaan terlihat dari hasil KLT yang menunjukkan adanya kesamaan senyawa antara Phyllidiella nigra dan spons mangsa.

Abstrak :
ABSTRAK
Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan dangkal yang memiliki peran sangat penting untuk kehidupan biota laut, dan juga memiliki berbagai macam fungsi untuk manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi degradasi terumbu karang di Taman Nasional Bunaken, dan menganalisis pola keterpaparan terumbu karang terhadap perubahan iklim, serta hubungan antara keduanya. Perubahan iklim pada konteks penelitian ini adalah berdasarkan variabel oseanografi yakni suhu permukaan air laut, salinitas air laut, dan tingkat keasaman air laut. Pada dasarnya, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis meta-descriptive untuk menentukan penilaian keterpaparan, analisis spasial-deskriptif untuk mengkaitkan antara perubahan iklim dan kondisi terumbu karang. Hasil yang didapatkan adalah, kondisi degradasi terumbu karang dari tahun 2002 hingga tahun 2013 mengalami penurunan luas wilayah, namun kondisi terumbu karang yang terdegradasi mengalami peningkatan luas wilayah kembali pada tahun 2017. Berdasarkan hasil analisis dari kondisi terumbu karang dan keterpaparannya terhadap perubahan iklim, ada kaitan yang nyata antara keduanya. Hasil analisis antara kondisi El Nino, dan La-Nina dapat menunjukkan ada kaitannya dengan kondisi terumbu karang yang ada, namun tidak terdapat ada hasil yang signifikan dari peta keterpaparan terumbu karang terhadap perubahan ikliM.

---

ABSTRACT
Coral reef is one of many shallow water ecosystems that have a very important role for the marine life, and have different purposes and functions for the well being of human. The purpose of this study is to analyse the degradation pattern of the coral reefs and its exposure towards climate change, and its relation between those two. Climate change in the context of this study is based on oceanographic variables such as sea surface temperature, sea water salinity, and acidity levels of sea water. Basically, the methods that are used in this study is through meta descriptive analysis to determine the exposure of the coral reefs, spatial descriptive analysis to relate between climate change and coral reef conditions. The results showed that the degradation conditions of coral reefs from 2002 to 2013 have decreased, but the condition of the degraded coral reefs has increased by 2017. Based on the analysis of the conditions of the exposure and coral reefs show that, there is a correlation between the two. The analysis El Nino, and La Nina conditions can indicate that there is a connection with the condition of the coral reefs.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Segitiga Terumbu Karang Coral Triangle merupakan kawasan biodiversitas penting yang keberadaannya terancam karena dampak perubahan iklim. Hal ini mendorong aktor-aktor lingkungan di kawasan regional untuk beraksi dalam menyelamatkannya. Tesis ini berupaya mengetahui bagaimana aktor non-negara World Wide Fund for Nature WWF melakukan diplomasinya dalam isu terumbu karang di kawasan Coral Triangle, khususnya di Indonesia. Paparan yang terdapat pada tulisan ini membahas bagaimana aktor non-negara bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu dalam mewujudkan Plan of Action Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security CTI-CFF . Tulisan ini berfokus pada upaya-upaya NGO dan dampaknya terhadap negara terkait dari proses issue framing, proses pembentukan kerja sama dan negosiasi, sampai pada taraf implementasi. Analisa penelitian dengan pendekatan diplomasi non-governmental organization NGO mengantarkan pada argumentasi utama, bahwa peranan NGO dalam kerja sama lingkungan internasional memiliki pengaruh yang signifikan.

---

ABSTRACT
Coral Triangle is a rich biodiversity area, which is threatened by the impact of climate change. Therefore, the increasing threat appears to encourage environmental actors in the region to remedy the ecosystem. This thesis explains the diplomacy of non state actor, particularly the World Wide Fund for Nature WWF in their effort to raise the Coral Triangle issue to the global attention. The explanation featured in this thesis discusses on how WWF cooperates towards reaching the Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security CTI CFF Plan of Action. The focus of this thesis is the impacts of WWF efforts to the behavior of the state they comprise of the process of issue framing, partnership making and negotiation process, and the program implementation processes. Using the Non Governmental Organisation NGO Diplomacy approach, this thesis leads to the main argument that WWF plays a significant role on international coral reef governance.