Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Budaya pop Jepang adalah salah satu produk ekonomi kreatif yang terkenal di ranah internasional dan seluruh dunia. Didalam budaya pop jepang, dikenal sebuah konsep bernama ldquo;doujinshi rdquo;, sebuah kegiatan dari para pengemar karya kreatif terkenal untuk membuat karya derivative dari karya-karya yang mereka sukai. Tidak hanya membuat, para pembuat karya derivative juga menjual karya derivative mereka di acara konvensi doujinshi dari sejak tahun 1975 di Jepang dan 2012 di Indonesia. Walaupun kegiatan doujinshi ini sudah berjalan cukup panjang, kegiatan ini masih sering dipandang sebagai ldquo;zona abu-abu rdquo; didalam hukum hak cipta Indonesia dan Jepang. Ini dikarenakan para penggiat kegiatan doujinshi umunya melakukan kegiatanya tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta karya yang menjadi rujukan karya derivatif. Skripsi ini akan menganalisa mengenai bagaimana konsep doujinshi diatur dalam hukum hak cipta ke-dua Negara dan legalitas kegiatan doujinshi yang berfokus pada karya musik doujinshi. ...... Japan pop culture is one of the internationally known creative economic industry products across the globe. Among Japan pop culture, there are known the concept of ldquo doujinshi rdquo , a practice of fans creating derivative works from an existing creative works made by famous artist. Not only creating, the creator rsquo s of doujin works worldwide, sometimes they also sell their derivative works during a doujin convention since 1975 in Japan and starting at 2012 in Indonesia. Despite the long existence of doujinshi practice in Japan and Indonesia, the practice is still somewhat in the ldquo grey zone rdquo under the concept of both Indonesian and Japanese copyright law. This is because the doujinshi practice is commonly done without prior permits from the copyright holder. This thesis will analyze how the concept of doujinshi being regulated in both countries rsquo copyright law and the legality of doujinshi practices focusing on doujin musical works.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan terhadap peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN dengan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti musik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk sengketa terkait royalti musik, bagaimana kedudukan LMKN dan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti, dan apakah perlu LMKN mengadopsi aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa bentuk sengketa royalti musik yang sering terjadi antara lain berupa formulasi penghitungan royalti yang tidak sesuai, royalti atas pemberian lisensi dan besaran royalti. Adapun peranan LMKN dalam penyelesaian sengketa royalti musik yaitu dapat melakukan mediasi apabila terjadi sengketa, sedangkan Copyright Royalty Board dapat memutuskan terkait distribusi royalti secara parsial sebagian selama menunggu proses penyelesaian sengketa berjalan, menerima atau menolak klaim royalti, menerima atau menolak permohonan penyesuaian tarif dan menyetujui/mengesahkan suatu kesepakatan/perjanjian tentang hal-hal yang disetujui oleh sebagian atau semua pihak selama proses penyelesaian sengketa, sebagai dasar penentuan syarat-syarat dan tarif atau sebagai dasar distribusi pembayaran royalti. Agar tidak terjadi lagi multitafsir terkait kewenangan dan kedudukan LMKN, kiranya Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti.

---

ABSTRACT
This thesis aims to examine the comparison of the role of the National Collective Management Organization Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN and the Copyright Royalty Board in musical royalties related dispute settlement. The problems of this thesis include what musical royalties related disputes are, how LMKN and the Royal Royalty Board are positioned in the settlement of royalties related disputes, and whether or not it is necessary for LMKN to adopt the rules relating to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalties related disputes. After conducting the research, it is concluded that forms of most frequent musical royalties related disputes include unacceptable formulation of royalty calculations, royalties for licensing and amounts of royalties. The role of LMKN in the settlement of royalties related disputes is to mediate in the event of a dispute, while the Copyright Royalty Board may decide on partial royalty distribution while pending a dispute settlement process, accept or reject a claim for royalty, accept or reject an application for rate adjustment and approve endorse an understanding agreement on matters agreed by some or all parties during a dispute resolution process, as a basis for determining terms and rates or as a basis for distribution of royalty payments. In order to avoid further multiple interpretations with regard to the authority and position of LMKN, it is necessary for the Government to immediately enact a Government Regulation as the implementation of Law Number 28 of 2014 and, in its preparation, it is necessary to consider the adoption of several rules with regard to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalty disputes.

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi formatif Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan olah sebuah organisasi yang belum berhasil melakukan Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kampanye Sadar Hak Cipta yang dilakukan oleh PAPPR!. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian ini menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan dalarn tahapan program pereneanaan Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan. Pertama, pelaku Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan periu melakukan analisa SWOT dalam tahap analisa masalah. Kadua, pelaku Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan perlu menspesifikasi target kampanye. Ketiga, pelaku Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan perlu merencanakan sebuah program evaluasi datam program perencanaannya. ......This thesis talks about the formative evaluation of Social Change Campaign Against Music Piracy Product which is been done by an organization and haven't been succeed. This research case study is Sadar Hak Cipta Campaign by Indonesian Societies of Recording Singers, Composers and Music Arrangers. This is a qualitative research with evaluative design. At the end, this research recommending some points that should be done in Social Change Campaign Against Music Piracy Product planning program. First, by the analyzing problem step, Social Change Campaign Against Music Piracy Product campaigner should do the SWOT analysis. Second, Social Change Campaign Against Music Piracy Product campaigner needs to specify the campaign target.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penanggulangan pelanggaran hak cipta lagu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan dengan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual masih belum berjalan dengan baik karena kemampuan dalam halsosialisasi dan penegakan hukum yang masih lemah, isi kebijakan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. ......The focus of this study is about policy implementation against song's copyright infrigement in Directorate of Intellectual Property rights, Ministry of Law and Human Rights. This research is a qualitativw data with descriptive design. This research is using qualitative data analysis with interview and literature study. The results show that in the Directorate of Intellectual Property Rights is not running well because of a weak organizational capability in socialization and law enforcement, content of policy, and economic, social, and politic conditions.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin de minimis dalam perlindungan hak cipta karya musik atau lagu yang menggunakan metode sampling dalam proses penciptaannya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-undang Hak Cipta). Semakin berkembanganya teknologi dalam bidang industri musik yang memunculkan cara-cara baru dalam proses penciptaan karya musik maupun lagu yang mana metode sampling adalah salah satu cara baru terebut, sehingga diperlukan analisa atas metode sampling serta penggunaan doktrin de minimis sebagai pembelaan atas kasus sampling karena pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih terbatas. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian ini memaparkan penggunaan doktrin dan teori tertentu sebagai penunjang dan pelengkap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dalam menganalisi penggunaan doktrin de minimis dalam kasus music sampling serta perlindungannya dalam Hukum Hak Cipta. ......The focus of this mini-thesis is to describe the application of de minimis doctrine on music and song work that use sampling in the process of creation under Coptyright Act. Modernization of technologhy in music industry bring new ways of composing and producing music or song, and sampling method is one of that new ways, because regulation about this new method still limited, it is necessary to analyze the method which is often use de minimis doctrine to defend that action. This research is a qualitative research with prescriptive design. The research depicts the use of certain doctrines and/or theories as supplementary provisions upon Copyright Law in analyzing the use of the doctrine of de minimis in the case of music sampling as well as protection in the Copyright Law.