Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum hak cipta dapat mempengaruhi kreativitas. Pada awalnya, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta kemudian dibatasi hanya sebatas 14 tahun, dengan tujuan agar ketika jangka waktu tersebut habis dan suatu karya cipta masuk ke dalam ranah domain publik, maka masyarakat dapat mengakses karya cipta tersebut secara gratis dan tanpa hambatan. Namun dalam perkembangannya jangka waktu tersebut kemudian diperpanjang secara bertahap hingga sangat lama, yang mana hal ini akan berdampak pada semakin lamanya karya cipta tersebut masuk ke dalam ranah domain publik, dan semakin sedikit pula karya cipta yang tersedia untuk digunakan secara bebas. Sebagai salah satu respon atas keadaan ini kemudian hadir lisensi Creative Commons yang ternyata memberikaan manfaat tersendiri bagi aktivitas Komunitas Web Series Indonesia. ......This thesis emphasize how copyright law can affect creativity. The term of copyright protection was originally fourteen years. After that the work entered the public domain, enable the public to gain free and unhindered access to creative endeavors. However, the term of protection has continually expanded. As one response to this situation, at present, there are Creative Commons licenses that provides benefits to Komunitas Web Series Indonesia's activities.

Abstrak :
Bisnis rekaman kaset video beberapa tahun belakangan ini maju de~ ngan pesat dan mendatangkan keuntungen yang cukup besar, alat pes rekam dan kaset video dapat ditemkan dengan midah den harsa yang tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang bekal dipero = leh, Keadaan ini menimbulkan keinginan pada pihak tertentu untuk melakukan pembajakan atas rekaman kaset video yang dimiliki oleh pemegang - hak ciptanya yang sah, pembajakan hak cipta rekaman ini yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar hak subjektif orang lain adalah merupakan sua tu perbuatan melawan hukum, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian peda pemegang hak cipta yang sah serta menimbulkan kewajiban untuk mengganti rugi, pasal 1365 KuHPerdata. Namun hal ini tidak terlepas dari pembuktian dan penilaian hakim, adapun pengertian perbuatan melawan hukum di Tadonesia adalah sesuai dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 dalam kesus Cohen-Lindenbaun, yang diutamakan dalam pembajakan hak cipta rekeman ini ada’ lah perekaman kembali, penambahan maupun pengurangan sebagian atau seluruh rekaman pada pita kaset video yang diperoleh oleh pemegang hak cipta rekamen kaset video yang sah itu, tanpa menpermasalahkan pada jenis/ merek apa rekaman dilakukan. Adanya pembajakan hak cipta ini dan hak cinta pata umumhya memperlihatkan adanya suatu, kemerosotan di dalam bidang moral perdaganan, Pengundangan undang-undang hak cipta yang baru tahun 1982 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kembali moral perdagangan yang baik, Hal ini sangat diperlukan apabila kita ingin memperoleh kedudukan yang baik di dalam bisbis internasional. Saat ini perdangangan internasional lebih ditekankan pada komoditas nonmigas. Adanya jaminan hak cipta atas suatu ciptaan menimbulkan ke gairahan orang untuk mencipta lebih banyak lagi.

Abstrak :
[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perbandingannya dengan negara lain. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik pada Industri Kreatif, bagaimana peran dan mekanisme pembayaran royalti yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta, dan bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan konvensi dan kerjasama perdagangan internasional serta di beberapa negara lain. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal pembayaran royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik ditentukan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Secara internasional, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terdapat dalam Pasal 11 bis ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi Bern. Indonesia, melalui Undang-Undang Hak Ciptanya yang baru telah mengatur secara tegas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dimana hal ini menjadi dasar hukum yang pasti untuk Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal memajukan Lembaga Manajemen Kolektif, dibutuhkan dorongan dan dukungan dari Pemerintah, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lainnya.;This thesis aims to determine how the role of Collective Management Organization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The research problems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creative industries, the role of Collective Management Organization and how the royalty payment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and the regulation regarding Collective Management Organization according to international convention and international trade cooperation along with its regulation in several different countries. This thesis uses the normative legal research method, and the secondary data is used as its source. The exercise of economic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music shall be conducted by Collective Management Organization. With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music is determined from the specified values, norms, and customs that occur, both in national and international level. Internationally, the regulation regarding The Collective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article 13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law has firmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes a definite legal basis for Collective Management Organization. With respect to develop The Collective Management Organization, it takes The Government’s encouragement and support, as well as in several other countries., This thesis aims to determine how the role of Collective Management Organization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The research problems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creative industries, the role of Collective Management Organization and how the royalty payment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and the regulation regarding Collective Management Organization according to international convention and international trade cooperation along with its regulation in several different countries. This thesis uses the normative legal research method, and the secondary data is used as its source. The exercise of economic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music shall be conducted by Collective Management Organization. With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music is determined from the specified values, norms, and customs that occur, both in national and international level. Internationally, the regulation regarding The Collective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article 13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law has firmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes a definite legal basis for Collective Management Organization. With respect to develop The Collective Management Organization, it takes The Government’s encouragement and support, as well as in several other countries.]

Abstrak :
Hak Kekayaan Intelektual HKI dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kebendaan atas suatu pembiayaan. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, khususnya yang terkait dengan penjaminan hak cipta, telah diatur dalam pasal 16 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena penjaminan atas hak cipta ini merupakan suatu pengaturan yang baru di Indonesia, penerapannya akan menimbulkan beberapa kendala, baik dari segi normatif maupun segi praktis. Sebagai perbandingan, HKI yang dijadikan objek jaminan telah berkembang dengan pesat di Amerika Serikat, sejalan dengan perkembangan industri kreatif negara tersebut. Amerika Serikat telah membuat suatu peraturan hukum yang cukup baik dalam rangka mendukung diterimanya hak cipta sebagai salah satu agunan, yang diwujudkan dalam aturan Copyright Act dan Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . Oleh sebab itu, tesis ini akan membahas tentang bagaimana cara menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala terkait hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum dan praktik penjaminan hak cipta yang telah berlangsung di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rangka menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang di Indonesia, yakni menunjuk secara tegas dalam undang-undang lembaga jaminan yang dapat menerima penjaminan hak cipta, pengaturan dari sektor perbankan, menentukan dokumen-dokumen yang dijadikan alas hukum atas terjadinya pembiayaan dengan agunan hak cipta, membuat pedoman penilaian bagi lembaga penilai appraisal atas hak cipta yang dijaminkan, mengatur lebih lanjut tentang perlunya pendaftaran hak cipta apabila ingin dijadikan agunan, dan membuat Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 serta peraturan-peraturan terkait lainnya. ...... Intellectual Property IP assets can be used for collateral or transformed into securities for loans. In Indonesia, the legal principles governing those matter, especially in accordance with copyright, is regulated by article 16 paragraph 3 and 4 Law Number 28 of 2014 on Copyright. Since copyright securitization is a new legal institution in Indonesia, its application may spark problems at the normative and practical levels. In contrast, IP securitization has been growing rapidly as much as the creative industry in the United States. United States had regulated a well developed legal framework to support the acceptance of copyright as a collateral by creating the Copyright Act in accordance with Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . In order to overcome those problems, therefore this research aims to determine how copyright can be made as the object of security interest and how to overcome the difficulties that may arise while accepting the copyright as a collateral in Indonesia by looking up into the regulation frameworks and its practice that has been developed in the United States. This research is using a juridical normative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach. As a result, there are several things Indonesia need to improve in order to accept copyright as collateral, which can be concluded as follows pointing out the institution which is explicitly designated by law to accept copyright as part of security interest, creating a regulation in banking sector, determining the documents used as the legal basis for the occurrence of secured transaction with copyright as a collateral, creating a standardization of assessment for Appraisal to value the copyright, requiring the registration of works, and creating an implemented regulation on Law Number 28 of 2014 and any others related regulations that may occur.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan jangka waktu perlindungan hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014 terhadap karya-karya yang telah menjadi domain publik. Melalui UUHC 2014, terjadi peningkatan dari jangka waktu pelindungan hak cipta sebelumnya dari 50 tahun setelah kematian pencipta menjadi 70 tahun setelah kematian pencipta. Perubahan tersebut berdampak pada jenis-jenis ciptaan tertentu yang telah menjadi domain publik pada rezim UUHC 2002, tetapi kemudian dapat kembali dilindungi hak ekonominya berdasar UUHC 2014. Hal ini menimbulkan perbedaan pemahaman tentang implementasi jangka waktu perlindungan hak cipta antara masyarakat umum dan penerbit. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana public domain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?; dan kedua, bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat perubahan jangka waktu perlindungan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, domain publik diatur melalui ketentuan tentang jangka waktu perlindungan UUHC, yang berdampak pada perubahan status hak ekonomi dan sebagian hak moral Pencipta. Kedua, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk memanfaatkan ciptaan yang menjadi domain publik, bahkan jika terjadi perubahan jangka waktu perlindungan sekali pun. ......This research aims to analyze the implications of changes in the copyright protection term stipulated in the Copyright Law 2014 on works that have turned into public domain. Under Copyright Law 2014, there has been an extension of the previous copyright protection term from 50 years after the death of the creator to 70 years after the death of the creator. These changes affected certain types of works that have become public domains in the 2002 UUHC regime, but then their economic rights can again be protected under the 2014 UUHC. This has led to different understandings regarding the implementation of the copyright protection period between the general public and publishers. The research questions addressed in this study are: first, how is the public domain regulated in Copyright Law Number 28 of 2014?; and second, what are the legal implications arising from the changes in the protection term in Copyright Law Number 28 of 2014? The findings of the research conclude that, first, the public domain is regulated through provisions regarding the duration of UUHC protection, which has an impact on changing the status of economic rights and some of the moral rights of creators. Second, there is no prohibition for anyone to take advantage of works that are in the public domain, even if there is a change in the term of protection.

Abstrak :
Tindakan pelanggaran Hak Cipta di Internet, khususnya pada jejaring sosial seperti Instagram, berpotensi semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan situs media sosial untuk berkomunikasi atau juga saling berhubungan antar pengguna. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta termasuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Internet. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik platform media sosial seperti Instagram juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan juga penindaklanjutan atas pelanggaran Hak Cipta di Internet. Namun, terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sepenuhnya melindungi Hak Cipta dari pelanggaran Hak Cipta di Internet, khususnya dalam situs media sosial seperti Instagram. ......Copyright infringement on the Internet, especially on social networks such as Instagram, might potentially increase as the use of social media sites to communicate and also interact with each other between users has rapidly grown. Law Number 28 of 2014 regulates forms of Copyright infringement including Copyright infringement that occurs on the Internet. Based on existing laws and regulations, both social media platforms such as Instagram and the government have the responsibility to prevent and enforce the law if there happen to be any case of copyright infringement on the Internet. However, there are provisions in laws and regulations that do not fully protect Copyright from the act of copyright infringement on the Internet, especially on social media sites such as Instagram.

Abstrak :
Hak cipta sangat berpotensi untuk dijadikan objek dari wakaf, salah satunya yaitu terkait dengan hak cipta berupa lagu/musik. Royalti yang muncul terkait pengelolaan lagu/musik ini memberikan andil bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan sosial. Dalam upaya melakukan penelitian hukum, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara, dengan melakukan wawancara dengan Staff dari DJKI dan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode perundang-undangan yaitu dengan menelaah terkait peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan. Hak cipta lagu/musik secara hukum Islam sebenarnya dapat dijadikan sebagai obyek wakaf sepanjang lagu/musik tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan di dalam hukum Islam. Seperti objeknya wakaf hak cipta harus memiliki nilai manfaat, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Jika dilihat dari konsep harta kepemilikan, hak cipta tergolong sebagai harta milik yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. Hak cipta lagu/musik, sebagaimana menjadi salah satu contoh wakaf produktif yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak yang dapat beralih dikarenakan wakaf yaitu hak ekonominya saja. Sedangkan untuk hak moral dari hak cipta tersebut tetap melekat kepada pencipta/pemilik Hak Ciptanya. Hak ekonomi berupa royalti timbul apabila suatu karya tersebut sudah mempunyai wujud dan bernilai ekonomi bagi penciptanya. ...... Copyright has the potential to be used as an object of waqf, one of which is related to copyright in songs/music. The royalties that arise regarding the management of this song/music contribute to the development of worship and/or social welfare. In an effort to conduct legal research, the author uses several methods, namely the interview method, by do interviews with the DJKI and BWI Staff. Furthermore, the author also uses the method of legislation, namely by examining the regulations used as legal material in the research conducted. Copyright of songs/music under Islamic law can be used as an object of waqf as long not against the provisions required in Islamic law. As the object of copyright waqf must have a value. When viewed from the concept of property ownership, copyright is classified as property that has economic value and benefits. Song/music copyright, as an example of productive waqf which has been regulated in the Copyright Law, that rights that can be transferred due to waqf are economic rights only. As for the moral rights of the copyright, it remains attached to the creator/owner of the copyright. Economic rights in the form of royalties arise when a work already has a form and has economic value for its creator.