Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian atas Hak Cipta sebagai Benda Jaminan didasarkan pada Undang - Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui keberadaan Hak Cipta dalam kedudukannya sebagai benda serta kemungkinannya sebagi obyek penjaminan atas hutang dalam prespektif Hukum Jaminan Indonesia. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? berdasarkan pasal 2 Undang - undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan pengertian Jaminan sebagai jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hak Cipta memenuhi seluruh unsur dan keberadaan sebagai benda, tetapi sebagai obyek penjaminan Hak Cipta memiliki kelemahan - kelemahan yaitu peralihan atas Hak Cipta yang tidak menyeluruh melainkan hanya sebagian, tidak terdapatnya nilai tetap atas Hak Cipta, serta belum adanya lembaga penjaminan yang tepat bagi Hak Cipta sebagai Jaminan. ......Copyright is the exclusive right for the creator or the recipient of the right to publish or reproduce his/her creations and to give others permissions to do so without reducing any restrictions regulated by the existing laws; Article 2 of Copyright Act No. 19 of 2002. Collateral on the other hand is an asset given by debtors to creditors as a guarantee on a particular value of a loan. The research on Copyright as an object of warranty is based on the Act No. 19 of 2002 on Copyrights and Law, as well as the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. This study aims to explore the stand of Copyright in its capacity as an object as well as its potential as collateral with respect to the Indonesian Security Law. Results of this study conclude that Copyright in fact fulfills all the elements and conditions as an object yet contains some weaknesses as collateral such as; the transfer of Copyright that is only partial instead of full, the absence of a fixed value due to the fact that the value of Copyright is determined based on mutual agreements and professional organizations, and the difficulty of executing copyright as an object of warranty due to its intangible nature.

Abstrak :
Konsep masyarakat Barat yang individualistik dan kapitalistik tidak memungkinkan (preclude) untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli (traditional communities and indigenous people) atas kekayaan intelektual (traditional knowledge/folklore) mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (kolektif). Akibatnya, banyak terjadi peristiwa penyalahgunaan hak (misappropriation) atas karya-karya folklore Indonesia, dan potensi ekonominya lebih banyak dinikmati oleh orang asing daripada masyarakat adat Indonesia sendiri, seperti pada kasus misappropriation ukiran Jepara. Bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan HKI dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi folklore ukiran Jepara yang optimal bagi keuntungan masyarakat lokal/adat Jepara, tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang implementasi UU Hak Cipta sehubungan dengan Hak Terkait (Neighbouring Rights) pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara, apa yang menjadi kendalanya dan bagaimanakah mekanisme perlindungan yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara wawancara, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum cukup merepresentasi Hak Terkait yang dimiliki oleh para pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara sebagai komunitas pemangku asli folklore Jepara. Hal ini disebabkan pengaturan folklore yang masih abstrak dalam UU Hak Cipta, ciri masyarakatnya sendiri yang komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan Hak Cipta atas karya folklore ukiran Jepara, sehingga masyarakat Jepara belum dapat menikmati potensi ekonomi ukiran Jepara dengan semaksimal mungkin. Walaupun demikian ada beberapa mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum perdata, tindakan dokumentasi sebagai sarana defensive protection, serta perlindungan Indikasi Geografis (IG). Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas folklore serta mengkaji ulang pengaturan folklore di dalam UU Hak Cipta.

---

The individualistic and capitalistic concept of the western communities precludes protection to traditional communities and indigenous people over their traditional knowledge/folklores which are generally owned collectively by members of the communities. This has resulted in misappropriation of the Indonesian folklores by foreigners who have enjoyed more benefits from the economic potentials of such folklores than the Indonesian traditional communities themselves, such as, in the case of the Jepara carvings. With a view to analyzing the concept of Intellectual Property Rights protection in the framework of exploiting economic potentials of the Jepara folkloric carvings for the optimum benefits of the local/traditional community in Jepara, this thesis brings forward the issues of implementation of the Copyright Law in relation to the neighboring rights of the carvers and the local/traditional community in Jepara, the obstacles thereof and the protection mechanism having been applied. The method of this study is juridical normative which is done by interviews, statutory approach and case approach. The study shows that the Copyright Law has not sufficiently represented the neighboring rights of the carvers and the local/traditional community in Jepara as the original owners of the Jepara folklore. This is due to the still abstract stipulation of folklore in the Copyright Law, the characteristic of the community itself which is communalistic and religious and unfamiliar with the Intellectual Property Rights and the easy way in which foreigners may obtain copyrights protection over the Jepara folkloric carvings, all of which has prevented the Jepara community from enjoying the economic potentials of the Jepara folkloric carvings in the most beneficial way. However, some protection mechanisms are available, i.e. criminal law and civil law remedies, defensive protection by means of documentation, and geographical indication protection. In line with this, it would be necessary for the Government to socialize the importance of legal protection over folklores and to review the folklore provisions in the Copyright Law.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, yaitu perlindungan hukum bagi Simbol Keagamaan dan penggunaannya untuk tujuan komersial berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pro dan kontra dari studi kasus penggunaan simbol keagamaan dalam suatu ciptaan yang disajikan di dalam penulisan ini menjadi wacana yang menarik untuk dibahas dan dianalisa dari perspektif hukum ekonomi, mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia. Dengan menggunakan simbol keagamaan, maka sebuah karya cipta akan semakin menarik dan berdaya jual, sehingga menambah nilai komersial suatu Ciptaan, dan diharapkan dapat mendatangkan manfaat ekonomi melalui perlindungan hukum di bidang Hak Cipta atas ciptaannya. Namun hal menjadi penting adalah perlu untuk diperhatikan tentang pembatasan tentang Hak Cipta, dalam kaitan dengan penggunaan simbol keagamaan karena penggunaannya yang tidak pantas dapat menimbulkan atau menyinggung rasa keagamaan umat beragama tertentu. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus penggunaan simbol keagamaan dalam suatu karya cipta yang terjadi di Indonesia. ......This thesis discusses the legal protection in the field of copyright, namely the legal protection for Religious Symbols and their use for commercial purposes under the law No. 19 year 2002 about Copyrights. Pros and cons of the case studies the use of religious symbols in a creation that is presented in writing this into an interesting discourse to be discussed and analyzed from the perspective of economic law, given that one purpose of law is to give happiness to human being. By using religious symbols, then a copyrighted work will become more attractive and empowered to sell, thereby increasing the commercial value of a work, and is expected to bring economic benefits through legal protection in the field of Copyrights on Creation. But it is important to consider about the restrictions on Copyright, in relation to the use of religious symbols because their use can lead to inappropriate or offensive taste of certain religious faiths. Therefore in this thesis will also be discussed on a case study the use of religious symbols in a copyrighted work that occurred in Indonesia.

Abstrak :
Website adalah sistem informasi yang tidak terpisahkan dalam interaksi di dunia maya, website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau bergerak, data animasi, suara, video atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Perlindungan website diatur oleh pasal 25 Undang-undang nomor No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal tersebut merujuk kepada peraturan perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Karya seni yang ditampilkan pada halaman website erat kaitannya dengan Hak Cipta yang melindungi ekspresi yang bersifat orisinil (asli). Kreasi intelektual yang terdapat pada desain website komponen-komponen pada website dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta yaitu program komputer, typographical arrangement dan database. Pelanggaran Hak Cipta kerap kali terjadi, tidak terkecuali terhadap desain website. Dalam hal peniruan pada website dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila perbuatan tersebut melanggar hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta ata Pemegang hak Cipta. Sebagai contoh kasus yang baru terjadi yaitu masalah hukum berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta pada desain website, adalah masalah kontroversi website Saling Sapa dan pelanggaran Hak Cipta pada blog 'Smells Like Facebook'. Untuk itu pada tesis ini akan membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap kreasi desain website dan apakah penggunaan suatu desain template pada sebuah website merupakan pelanggaran Hak Cipta. Penulisan ini bersifat prespektif analitis dan mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan oleh studi terhadap bahan-bahan kepustakaan/studi terhadap dokumen berupa peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. ......Website is a part of information system that cannot be separated from the virtual world, that it is a compilation of web pages that presents text information data, picture or/and motion picture, animation, audio, video, or mix of it all, that either static or dynamic form a series of web pages that connect one to another. Website rights protection has been regulated in Article 25 of Law Number 11/2008 concerning Information and Electronic Transaction, in which the article referring to the regulation of Intelectual Property Right Law. Artworks on the website is connected with copyright, which protect expression that is original. Components of intellectual creation on website's design has been protected by Copyright Law, such as computer programs, typographical arrangement, and database. Copyright's infringement often occured on website's design. Impersonation on website considered to be infringment if it violates creator's or rights owner's moral rights and economy rights. A case example of copyright infringement on website's design that has been recently happened is the controversies of 'Saling Sapa' website and copyright infringment of 'Smells Like Facebook' blog. This thesis will discussed on how law regulate the protection on website's design, and whether the use of design's template on a website is an infringement of copyright? It is an analysis perspective that utilize normative juridical writing methods, based on study of documents, regulations and other Legal materials.

Abstrak :
Pada saat ini masalah Hak Cipta menjadi topik pembicaraan yang hangat di masyarakat, terutama dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dimana karya cipta seseorang menjadi lebih dihargai dan dilindungi. Setiap orang mempunyai hak untuk menciptakan suatu karya cipta, baik yang bermanfaat baginya maupun bagi masyarakat. Hasil ciptaan seseorang tidak selalu dimaksudkan untuk kepentingan pribadi penciptanya, melaikan dapat pula di sajikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan hak cipta itu sendiri menurut pasal 3 UU No. 7 Tahun 1987 (UU Hak Cipta 1987) dianggap sebagai benda bergerak immateriel, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Di samping itu, hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta dan memberikan kekuasaan langsung kepada pencipta terhadap karya ciptaannya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Untuk itulah hak cipta perlu dilindungi oleh suatu undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang menarik untuk Penulis bahas adalah mengenai karya fotografi yang mungkin belum banyak menarik perhatian masyarakat. Karya fotografi merupakan salah satu karya cipta manusia yang dibuat dengan menggunakan cahaya serta peralatan khusus, dan termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta 1987. Di dalam prakteknya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta antara pencipta karya fotografi yang satu dengan pencipta karya fotografi lainnya . Untuk itulah Penulis hendak menganalisa sejauh mana perlindungan UU Hak Cipta 1987 terhadap pencipta karya fotografi (pemegang hak cipta), dengan membahas pula pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi beserta penyelesaiannya, dan di hubungkan dengan ketentuan hukum perdata kita.

Abstrak :
Dunia penerbitan Indonesia beberapa tahun belakangan ini diramaikan oleh kehadiran karya-karya terjemahan, mulai dari majalah, buku ilmiah, novel hingga komik. Kehadiran karya-karya terjemahan itu tidak lepas dari peran penerjemah, terutama penerjemah lepas, yang menjadi ujung tombak penerbitan karya-karya tersebut. Penerjemah lepas dibayar oleh suatu perusahaan penerbitan untuk menerjemahkan buku-buku asing yang sudah dibeli izin atau lisensinya, untuk kemudian diperbanyak, diterbitkan, dan diedarkan di pasar buku Indonesia. Hasil terjemahan itu, oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dikategorikan sebagai Ciptaan yang dilindungi, dan penerjemah diakui sebagai Pencipta yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas hasil karyanya. Walaupun demikian, dalam perjanjian jasa penerjemahan antara penerbit dan penerjemah lepas, tidak semua hak ekonomi penerjemah diberikan oleh penerbit, khususnya yang berkaitan dengan royalti, walaupun Undang-undang telah mengatur secara jelas tentang hal itu. Skripsi ini akan mengupas permasalahan tersebut, disertai penjelasan tentang apa itu Hak Cipta Terjemahan, bagaimana bentuk perjanjian antara penerbit dan penerjemah, isi perjanjian tersebut, sejauh mana hak-hak penerjemah dilindungi dalam perjanjian itu sesuai ketentuan dalam Undang-undang, serta kendala yang dihadapi penerjemah dalam mewujudkan haknya. Akhirnya, kesimpulan penting yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah pentingnya penerjemah memahami kedudukannya sebagai Pencipta yang memiliki hak hak khusus dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Abstrak :
Skripsi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penjualan dan pemblian tugas akhir tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari penjualan dan pembelian tugas akhir tersebut.. Penelitian ini adalah penelitian prespiktif yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran yang dirumuskan dalam pokok permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah penjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu bentuk tindakan plagiarisme, tetapi penjualan tugas akhir tersebut juga belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, namun walaupun pennjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu plagiarisme dan belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Pihak yang menjual tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama sembilan bulan sedangkan pembeli tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama dua tahun dan/atau didenda paling banyak dua ratus juta rupiah. ......This thesis is discusses about the sale and purchase of student final assignment based on copyright law. The purposes of this thesis are to know if sale and purchase of student final assignment is consider as a copyright infringement or a plagiarism, also what is legal implication for the seller and buyer of the said final assignment. Research method which is used in this study is a perspective method, which aims to give a possible answer to the issues in this mini thesis. The results of this thesis is that the sale of a student final assignment is not consider a plagiarism. In regard from copyright perspective, the sale of a student final assignment is not necessarily consider a copyright infringement, however sale and purchase of student final assignment is consider as a violation of law. The seller itself can be sentenced to prison up to nine months, whether the buyer can be sentenced up to two years and/or he/she must pay at most wo hundred millions rupiah.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia. ......This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia.