Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Karya seni merupakan bagian dari masyarakat yang merepresentasikan identitas atau budaya suatu masyarakat, baik itu secara individu atau komunal. Lahir dari pemikiran manusia, lalu diekspresikan atau difiksasi ke dalam bentuk nyata dan si pencipta atau pemilik karya tersebut bisa merasakan manfaatnya. Walaupun berawal dari sebuah ide yang bersifat abstrak, dapat berubah menjadi nilai ekonomis dan juga nilai moral yang akhirnya memberikan si pencipta suatu hak eksklusif yang disebut dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual, atau dalam kasus ini yang lebih spesifik disebut dengan Hak Cipta. Dengan berkembangnya zaman, karya seni dapat dipublikasikan baik secara konvensional atau digital. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang memberikan akses untuk karya cipta secara global. Setiap orang dapat menikmati karya cipta dari pencipta yang berasal dari negara manapun. Tentunya, semakin banyaknya karya cipta yang dapat dinikmati, muncul juga konsekuensi berbentuk tindak pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan karya cipta. Salah satu bentuk tindakan tersebut yang paling umum adalah tindakan plagiarisme. Terutama dengan bantuan teknologi yang memudahkan proses plagiarisme ini. Tindakan pelanggaran hak cipta ini, dapat terjadi baik dalam ranah nasional atau internasional. Apabila dalam ranah nasional, maka yang mengatur tentang perihal pelanggaran hak cipta adalah hukum domestik negara tersebut. Apabila sudah terjadi dalam ranah internasional atau lintas batas negara, maka perihal ini diatur dalam Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works. Konvensi ini telah menjadi tonggak utama dalam pelindungan hak cipta terhadap karya-karya seni dan juga literasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pelindungan hukum hak cipta terhadap koreografi tari modern diatur menurut Konvensi Berne dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana aspek-aspek hukum perdata internasional dalam pelindungan hak cipta terhadap koreografi tari modern. ......Artwork is a part of society which represents the identity or culture of a society, either individually or communally. Born from human thoughts, then expressed or fixed in a tangible form and the creator or owner of the work can receive the benefits. Even though it starts with an abstract idea, it can turn into economic value as well as moral value which ultimately gives the creator an exclusive right called an Intellectual Property Right, or in this case, more specifically, is called copyright. With the development of times, works of art can be published either conventionally or digitally. Added with technological advances that provide access to copyrighted works globally. Everyone can enjoy copyrighted works from creators from any country. Of course, the more copyrighted works that can be enjoyed, the consequences will appear in the form of copyright infringement or misuse of copyrighted works. One of the most common forms of such action is plagiarism. Especially with the help of technology that facilitates this plagiarism process. This act of copyright infringement can occur either in the national or international realm. If it is in the national realm, what regulates copyright infringement is the country's domestic law. If it has occurred in the international sphere or across national borders, then this matter is regulated in the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. This convention has become a major milestone in the protection of copyrights for works of art and also literacy. Using normative juridical research methods, this paper will analyze how copyright law protection for modern dance choreography is regulated according to the Berne Convention and Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and how are aspects of international private law in the protection of copyrights for modern dance choreography.

Abstrak :
Perlahan tapi pasti, produksi film mulai bergerak ke arah positif. Pengaturan perfilman oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi film Indonesia dalam fungsinya sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga mengukuhkan fungsinya sebagai sarana penerangan, pendidikan, dan hiburan. Film menyangkut aneka hak cipta dan dapat memberikan keuntungan finansial yang besar kepada penciptanya. Banyak ciptaan film yang telah dilanggar hak ciptanya. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang hak cipta (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002) adalah perlindungan terhadap perwujudan ide, kreasi dan kekhasan para insan pembuat film. Suatu pengalihwujudan ciptaan harus melalui proses pengalihan hak atau dengan suatu lisensi sehingga ciptaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta setidaknya juga dapat memberikan perlindungan terhadap mekanisme pengalihwujudan film layar lebar ke bentuk sinetron TV dalam hubungannya dengan hak-hak terkait. Tentang hak siar diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Film yang laris di pasaran menimbulkan hak-hak ekonomi bagi para pencipta, baik perorangan maupun sebagai suatu badan hukum, dengan produser sebagai penggerak awal produksi. Pelanjutan dan pengembangan cerita sebagai suatu bentuk produksi ulang melalui media televisi terjadi karena film selalu berusaha mencari bentuknya dalam hal komunikasi kepada publik. Salah satu film yang penulis jadikan obyek penelitian adalah film "Ada Apa dengan Cinta?". Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Abstrak :
Artificial Intelligence dalam bidang seni mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya adalah munculnya Text-to-Images Art, fitur oleh AI dalam pembuatan gambar visual berdasarkan prompt text yang di-input oleh manusia sebagai user. Namun, karya gambar yang dihasilkan dari Text-to-Images Art menjadi perdebatan apakah karya ini dapat dilindungi oleh hak cipta atau tidak, hal ini dikarenakan hukum hak cipta Indonesia memiliki doktrin bahwa manusia (natural person) sebagai pencipta menjadi syarat dalam agar ciptaan dapat terlindungi hak cipta. Kemudian, ciptaan juga harus memenuhi unsur originality dan fixation sebagai bentuk adanya hasil usaha intelektual pencipta sebagai manusia dalam bentuk materil yang nyata, sehingga perlunya analisis atas hak cipta dari karya gambar Text-to-Images Art yang dibentuk oleh AI terutama dalam proses pembentukan karyanya berdasarkan doktrin authorship dan ownership di Indonesia dan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk Yuridis-Normatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar ketentuan peraturan mengenai Hak Cipta di Indonesia. Dalam skripsi ini akan digunakan pula pendekatan komparatif dengan membandingkan peraturan internasional dan negara-negara penganut civil law dan common law terkait dengan doktrin authorship dalam peraturan hak cipta di kedua sistem hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, Text-to-Images Art tidak memenuhi unsur sebagai ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta karena tidak memenuhi unsur originality yang membutuhkan usaha independen oleh manusia dan adanya creative choice dalam pembentukannya. Namun, dalam praktiknya, Text-to-Image Art dapat dilindungi oleh beberapa negara penganut common law sebagai computer-generated works dengan pengembang model Text-to-Images Art sebagai pencipta. ......Artificial Intelligence in the field of art is experiencing rapid development, one of which is the emergence of Text-to-Images Art, a feature by AI in making visual images based on prompt text inputed by humans as users. However, the image work produced from Text-to-Images Art is a debate whether this work can be protected by copyright or not, this is because Indonesian copyright law has the doctrine that a human (natural person) as the creator is a condition for the creation to be protected by copyright. Then, the creation must also meet the elements of originality and fixation as a form of the result of the intellectual effort of the creator as a human in a tangible material form, so it is necessary to analyze the validity of the copyright of the Text-to-Images Art image created by AI, especially in the process of forming the work based on the doctrine of authorship and ownership in Indonesia and internationally. The research method used in this study is Juridical-Normative by analyzing problems based on Law Number 28 of 2014 on Copyright as the basis for the provisions of regulations regarding copyright in Indonesia. This thesis will also use a comparative approach by comparing international regulations and countries that adhere to civil law and common law related to the doctrine of authorship in copyright regulations in both legal systems. The results of this study found that based on Indonesian law, Text-to-Images Art does not meet the elements as a creation that can be protected by copyright because it does not meet the element of originality which requires independent effort by humans and creative choice in its formation. However, in practice, Text-to-Image Art can be protected by some common law countries as computer-generated works with the developer of the Text-to-Images Art model as the creator.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbedaan antara Hak Cipta karya seni terapan dengan desain industri dalam kaitannya dengan kostum. Fokus bahasan dari skripsi ini adalah dalam ranah hak cipta, dengan sedikit membahas mengenai desain indsutri. Kostum adalah salah satu jenis pakaian, yang mana memiliki fungsi praktis untuk menghangatkan serta mendekorasi tubuh manusia. Dengan memiliki fungsi praktis tersebut, apakah kostum dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai sebuah karya seni terapan ataukah lebih tepat dikategorikan sebagai sebuah produk industri yang dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri? Mungkinkah bagi sebuah kostum untuk dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta? Skripsi ini akan diawali dengan analisa mengenai perbedaan antara karya seni terapan dan desain industri, kemudian dilanjutkan dengan mengaitkannya dengan kostum. Lebih lanjut juga akan dibahas mengenai kostum untuk kegiatan yang spesifik, yaitu costume play, yang mana akan dibahas mengenai perlindungan hukum untuk sang pencipta gambar sekaligus perlindungan hukum untuk pencipta kostum.

---

ABSTRACT
This thesis discuss regarding the differences between copyrighted applied art and industrial design in relation to costume. The focus of discussion in this thesis would be in copyright point of view with slightly discussing about industrial design. A costume is a type of clothing, which has practical function to warm and decorate human body. With having utilitarian aspects, are costumes copyrightable as a work of applied art or it is more suitable to be protected as an industrial product Writer will start the thesis with the analysis of the differences of a work of applied art and industrial design then continue with relating them to specific costumes, namely costumes for cosplay. The last discussion of this thesis will also discuss regarding the legal protection for the author of a drawing and legal protection for costume maker.

Abstrak :
ABSTRAK
Seni Tato Mentawai merupakan bagian dari warisan budaya tertua di Indonesia yang berlu dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya. Tato Mentawai cukup unik walaupun tatonya memiliki motif yang cukup sederhana, namun dibalik setiap motif itu memiliki pengertian tersendiri. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan seni tato tradisional ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, apakah perlindungan warisan budaya sudah memadai dan efektif dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Indonesia untuk melindungi seni tato tradisional Mentawai. Penelitian menggunakan metode normative yuridis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai Hak Cipta seni tato dalam hal ini dapat dikategorikan dalam seni motif sudah ada sejak UU Hak CIpta Tahun 1987 sampai dengan saat ini dengan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Saat ini perlindungan seni motif diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pada pasal tersebut yang dilindungi adalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase yang menunjukkan keasliannya dan dibuat secara konvensional. Sedangkan untuk seni motif yang merupakan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi diatur pada Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta ekspresi budaya belum memadai dan efektif karena belum ada kejelasan dalam penerapan Pasal 38 ayat (1). Peraturan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum terbit. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melindungi seni tato tradisional Mentawai adalah dengan meningkatkan kegiatan pariwisata. Namun kesadaran untuk melindungi hak cipta seni tato tradisional masih kurang.

---

ABSTRACT
Tattoo art is part of the Mentawai of Indonesia's oldest cultural heritage needs to be protected Intellectual Property Rights. Tattoos Mentawai tattoo is quite unique though motives are quite simple, but behind every motive that has its own understanding. Therefore, the issues discussed was how the protection of traditional tattoo art in terms of the Copyright Act No. 28, 2014, whether the cultural heritage protection is adequate and effective and what measures can be taken by the Government of West Sumatra Provincial Government together with Indonesia to protect traditional Mentawai tattoo art. Using normative juridical research with qualitative approach. The survey results revealed that the arrangements regarding the Copyright art of tattooing in this case can be categorized in art motif has existed since the Copyright Act 1987 up to now by the Copyright Act No. 28 Year 2014. The motif art protection provided by Article 40 paragraph (1) f of the Copyright Act No. 28, 2014. In the article is protected are works of art in all forms such as paintings, drawings, engravings, calligraphy, sculpture, sculpture or collage that shows originality and prepared conventionally. As for the art motif which is a cultural heritage passed down from generation to generation provided by Article 38 paragraph (1) of the Copyright Act No. 28 Copyrighted 2014 and held by the State. Arrangements regarding the copyright protection of cultural expressions has not been adequate and effective because there is no clarity in the application of Article 38 paragraph (1). Its implementing regulations in the form of government regulation has not been published until now. Efforts of Local Government of West Sumatra Province to protect the traditional Mentawai tattoo art is to increase tourism activities. But awareness of copyright to protect their traditional tattoo art less.