Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis aims to discuss the implication of recordation system for copyright license agreement after the new Government Regulation was enacted to fill the legal vacuum occurred from the recordation system of intellectual property rights license agreement. This research uses the normative-juridical approach by using secondary resources supplemented by interviews with the head of Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta and one of the intellectual property rights consultant. The background of the research shows that the new Government Regulation does not simply solve the problems for license agreement recordation, problems that could result to rejection for recordation are still found. By doing the research, the writer consequently provide the scheme for recordation, started by the validity of the agreement, the recordation requirements, and the impacts for license agreement recordation. By the end of this thesis, the writer concludes that regardless the mandatory formality to record the license agreement, the validity of the agreement are governed by contract law. Nevertheless, complying the declarative principle for copyright, whether the copyright is recorded or unrecorded should not hinder the recordation for its license agreement. Lastly, the recordation is necessary when third party is involved in the license agreemen because the law regulates the consequence for unrecorded license agreement vis a vis third party.

---

Skripsi ini bertujuan untuk membahas implikasi dari sistem pencatatan perjanjian lisensi setelah dibuatnya Peraturan Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam sistem pencatatan perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder ditambah dengan wawancara dengan kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan salah satu konsultan hak kekayaan intelektual. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah yang baru tidak dengan mudahnya menyelesaikan masalah terkait dengan pencatatan perjanjian lisensi. Permasalahan yang menghasilkan penolakan terhadap pencatatan tersebut masih ditemukan. Dengan melakukan penelitian ini, penulis secara bertahap memberikan skema pencatatan perjanjian lisensi, dimulai dengan keabsahan dari perjanjian itu sendiri, persyaratan pencatatannya,dan dampak dari pencatatan tersebut. Di akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa terlepas dari kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi, keabsahan perjanjian tersebuttetap diatur oleh hukum kontrak. Namun demikian, untuk mematuhi prinsip deklratif hak cipta, dicatatkan atau tidak dicatatkannya hak cipta tidak seharusnya menghalangi pencatatan perjanjian lisensinya. Terakhir, pencatatan perjanjian lisensi menjadi penting ketika ada keterlibatan pihak ketiga karena diatur dalam undang-undang mengenai konsekuensi terhadap tidak tercatatnya perjanjian lisensi vis a vis pihak ketiga. "

"Musik Pop Korea telah menarik perhatian dari berbagai negara dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dance Challenge Musik Pop Korea berkontribusi secara signifikan terhadap penyebaran viral musik ini, bahkan selama masa pandemi. Oleh karena itu, tantangan tarian telah menjadi keharusan bagi para artis Musik Pop Korea saat ini. Dalam penelitian ini, Penulis akan menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keterlibatan perjanjian lisensi hak cipta serta otoritas apa saja yang dimiliki oleh subjek yang terlibat dalam memulai tantangan tarian Musik Pop Korea. Penulis akan menjawab pertanyaan tersebut dengan meneliti hak-hak Artis yang juga bertindak sebagai Pencipta (Author) dan Artis yang hanya bertindak sebagai Pelaku (Performer) dalam memulai tantangan tarian tersebut berdasarkan perspektif hukum hak cipta di Indonesia dan Republik Korea.

---

Korean Pop music has been gathering a lot of attention from all over the countries and rapidly spreading throughout the world. The Korean Pop dance challenge contributed significantly to the viral spread of Korean Pop music even during the pandemic period. Due to that, the dance challenge has become a must for Korean pop artists nowadays. In this research, the Author will answer the research questions which are the involvement of copyright license agreement and what kind of authority the subject involved has to initiate the Korean Pop dance challenge. The author will answer the research by examining the rights of Artist who act also as an Author and Artist who only act as a Performer in initiating the dance challenge in the perspective of Indonesia and the Republic of Korea in the perspective of the copyright law of both countries which are Republic of Korea and Indonesia. "

"Perkembangan prinsip-prinsip aturan hukum internasional hak cipta mengikat Indonesia untuk turut mengakomodasi perubahan aturan tersebut dengan melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan nasionalnya. Walaupun demikian, patut kita cermati bahwa kepentingan nasional tidak sesungguhnya tertampung di dalam perjanjian internasional yang telah disepakati. Sebagai akibatnya, kondisi negara berada di persimpangan jalan antara reality dan idealisme yang seharusnya diikuti."