Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta pada program komputer bisa bermacam-macam, salah satunya adalah penggunaan perbanyakan program komputer tanpa izin yang dilakukan oleh Pengguna Akhir (end user). Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pelanggaran atas tindakan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana. TRIP?s mengamanatkan dalam Pasal 61, negara anggota wajib menerapkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam hal Copyright piracy pada skala komersial (commercial scale) tertentu. Pada Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak memberikan ambang batas skala komersial dalam pemberian sanksi pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kesesuaian kriminalisasi pelanggaran Hak Cipta di Indonesia khusus terhadap perbanyakan penggunaan program komputer tanpa izin, dengan tujuan perlindungan Hak Cipta di Indonesia, dan Bagaimanakah ketentuan pemidanaan yang diamanatkan oleh konvensi internasional terkait hak cipta yang berkaitan dengan program komputer berikut penerimaannya dalam hukum Hak Cipta nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui kesesuaian kriminalisasi pelanggaran Hak Cipta di Indonesia khusus terhadap perbanyakan penggunaan program komputer, dengan tujuan perlindungan Hak Cipta di Indonesia, dan Mengetahui tentang ketentuan pemidanaan yang diamanatkan oleh konvensi internasional terkait hak cipta yang berkaitan dengan program komputer berikut penerimaannya dalam hukum Hak Cipta nasional. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap perbanyakan penggunaan program komputer tanpa izin tidak sesuai dengan perlindungan Hak Cipta, dan Konvensi Internasional tidak mengamanatkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap seluruh pelanggaran Hak Cipta. Selain itu konvensi internasional yang berkaitan dengan Hak Cipta memberikan batasan harus ada commercial scale dalam hal terjadi copyright piracy.

---

ABSTRACT
The computer program is one of the creations are protected under Law No. 19 of 2002 on Copyright. Copyright Infringement on the computer program can vary, one of which is the use of a computer program without permission multiplication by End Users. Pursuant to Article 72 paragraph (3) of Law No. 19 of 2002 on Copyright, Violations of the act was punishable by criminal sanctions. TRIP's mandate under Article 61, Member States must apply criminal sanctions in the Copyright Act in terms Copyright piracy on a commercial scale. In the Indonesia Copyright law does not provide a threshold on a commercial scale in the provision of criminal sanctions. Problems in this research is: How is the suitability of the criminalization of infringement of copyright in Indonesia against the use of computer program reproduction without permission, with the aim of Copyright protection in Indonesia, and How is mandated by the sentencing provisions of relevant international conventions relating to copyright a computer program following receipt Copyright law in the national. The purpose of this research is: Knowing the suitability of the criminalization of infringement of copyright in Indonesia against the use of computer program reproduction without permission, with the aim of Copyright protection in Indonesia, and Knowing of the sentencing provisions mandated by the relevant international conventions relating to copyright a computer program following its acceptance in national Copyright laws. Researcher use a conceptual approach to research methods. This research concluded that the criminalization of the reproduction of the use of a computer program without a license incompatible with the protection of Copyright, and did not mandate the International Convention for the criminalization of the entire infringement of copyright. Besides international conventions relating to Copyrights provide limits should exist in the event commercial scale of copyright piracy.

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan pertukaran informasi yang semakin mudah tiap hari nya, hal ini tidak terlepas dengan kemudahan untuk mengakses karya cipta melalui akses internet. Kemudahan ini tidak membatasi terjadi nya pelanggaran terhadap karya cipta orang lain, dimana salah satu nya merupakan Tindakan pelanggaran terhadap font dan typeface yang kerap terjadi. Pengaturan terhadap font dan typeface merupakan hal yang penting dikarenakan pengaturan merupakan satu-satu nya metode perlindungan karena belum ada nya sistem perlindungan yang dapat melindungi font dan typeface dari tindakan pelanggaran. Untuk itu, penelitian ini akan menjelaskan terkait font dan typeface beserta pelanggaran yang dapat terjadi kepada font dan typeface. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis terkait pengaturan terhadap font dan typeface di Indonesia dan akan dilakukan perbandingan dengan peraturan di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan terkait font dan typeface belum diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”) dan dirasa perlu nya pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek pada font dan typeface yang lebih medetail agar tercipta nya kepastian hukum. Sehingga, Indonesia dapat membuat pengaturan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan yang telah berlaku di Amerika Serikat dan Inggris. ......The rapid development of technology has resulted in an easier exchange of information every day, this is inseparable from the ease of accessing copyrighted works through internet access. This convenience does not limit the occurrence of violations of other people's copyrighted works, where one of them is a violation of fonts and typefaces that often occur. Regulations on font and typeface is important because those regulations is the only protection method available, because there is no protection system that can protect fonts and typefaces from violations. For this reason, this study will explain fonts and typefaces along with violations that can occur to fonts and typefaces. In addition, this study will also analyze the regulations related to fonts and typefaces in Indonesia and will be compared with regulations in the United States and United Kingdom. The research will be carried out using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be drawn is that the regulations related to fonts and typefaces have not been explicitly regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ("UUHC") and it is felt that further arrangements are needed regarding aspects of fonts and typefaces that are more detailed in order to create legal certainty. Thus, Indonesia can make arrangements that are in accordance with the conditions in Indonesia by adopting the arrangements that have been in force in the United States and the United Kingdom.

Abstrak :
Kreatifitas merupakan modal bagi seseorang untuk menciptakan karyanya. Meski demikian kreatifitas haruslah dapat membawa manfaat. Individu yang menghasilkannya juga perlu mendapatkan kepastian hukum sehingga terjaminlah perlindungannya. Namun perlindungan yang bersifat domestik dianggap belumlah cukup. Komunitas internasionalpun akhirnya turun tangan dengan mengeluarkan dua hal terkait perlindungan hak cipta, yakni Berner Convention dan Universal Copyright Convention. Setiap individu maupun kelompok secara regulasi mendapatkan perlindungan hukum (UU No.28 Tahun 2014). Negara berkembang khawatir bahwa penerapan HKI yang ketat justru akan membuat harga royalti dan lisensi makin mahal, dan negara-negara berkembang banyak yang belum bisa mengikuti regulasi yang ada dalam melakukan pembayaran royalti dan lisensi dalam konteks ini adalah royalti dan lisensi hak cipta musik. Dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Hak Cipta, diaturlah apa yang dinamakan aspek pidana. Mulai dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Diantara delapan buah pasal tersebut, yang berkaitan dengan usaha karaoke adalah Pasal 113, Pasal 117, dan Pasal 119. Pasal 113 dan Pasal 117 mengatur mengenai larangan menggunakan hak ekonomi untuk kepentingan komersil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Penegakan hukum aktual (actual enforcement) adalah gambaran yang tampak atau terealisir. Penegakan hukum aktual terjadi karena penegakan hukum total terhambat karena berbagai kendala seperti undang-undang yang tidak sempurna, kekurangan sarana dan prasarana penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia yang kurang, juga partisipasi masyarakat yang rendah. Selain itu dalam penegakan hukum yang total terdapat diskresi dimana terdapat decision not to enforce. Situasi tersebut dinamakan diskresi polisi. Profesionalisme Polri dipertaruhkan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum salah satunya dalam penegakan hukum tindak pidana Hak Cipta dalam usaha karaoke. Seorang polisi yang profesionalisme digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kemampuan penegakan hukum ideal dan aktual penting untuk mengetahui kondisi riil penegakan tindak pidana hak cipta dalam usaha karaoke oleh Polri. ......Creativity is a capital for someone to create his work. Nevertheless creativity must be able to bring benefits. Individuals who produce it also need legal certainty so that protection is guaranteed. However, domestic protection is deemed insufficient. The international community finally intervened by issuing two things related to copyright protection, namely the Berner Convention and Universal Copyright Convention. Every individual or group in regulation gets legal protection (Law No.28 of 2014). Developing countries are concerned that the strict application of IPR will make royalties and licenses more expensive, and many developing countries that have not been able to follow existing regulations in paying royalties and licenses in this context are royalties and music copyright licenses. In several articles in the Copyright Act, what is called the criminal aspect is regulated. Starting from Article 112 to Article 119. Among the eight articles, those relating to karaoke business are Article 113, Article 117, and Article 119. Article 113 and Article 117 regulate the prohibition on using economic rights for commercial interests without the author's permission or holder Copyright. Actual law enforcement (actual enforcement) is a picture that appears or is realized. Actual law enforcement occurs because total law enforcement is hampered due to various obstacles such as imperfect laws, lack of facilities and infrastructure for law enforcement, lack of quality human resources, and low community participation. Besides that, in total law enforcement there is discretion where there is a decision not to enforce. This situation is called police discretion. The professionalism of the Indonesian National Police is at stake in carrying out its duties as a law enforcer, one of which is the enforcement of the law on Copyright in the karaoke business. A policeman whose professionalism is described as an expert who has special knowledge in a particular field that is considered important in people's lives. Therefore, the ability to enforce ideal and actual law is important to know the real conditions of enforcement of criminal acts of copyright in the karaoke business by the National Police.