Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anime adalah satu dari banyaknya bentuk karya sinematografi yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta serta pemegang hak cipta atas segala tindakan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan. Hasil bajakan terhadap anime ataupun tayangan serial anime dapat didistribusikan secara luas baik secara fisik ataupun melalui internet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai pemegang hak cipta yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, para pihak yang bertanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban, serta cara penyelesaian sengketa yang dapat muncul. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pembajakan anime atau tayangan serial anime yang tersebar di internet. ......Anime is one of many forms of cinematographic works which is one of the copyright-protected works. This protection was given to the creators and the copyright holders from all forms of copyright infringement such as piracy. Those pirated content of anime or the show’s serials can be distributed globally both in physical form or through the internet. The research method used in this thesis is normative juridical for which the reason is the use of library materials or secondary data. In this research, the thesis will discuss in regards to the copyright holder who was given the legal protection based on Indonesian Copyright Law, the parties responsible for piracy, the forms of responsibilities, and also dispute resolution that can be taken in terms of a copyright infringement occurs. The research indicates that there is piracy occurring on the internet against anime or the anime serials.

Abstrak :
Terdapat hal baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 yang melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Meskipun telah terdapat aturan baru ini, pembajakan masih akan marak terjadi apabila definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10 diartikan secara sempit yaitu tempat berdagang secara secara fisik (brick and mortar). Pada kenyataannya di Indonesia saat ini sudah banyak sekali tempat perdagangan yang sifatnya online. Tempat perdagangan online tersebut menjadi lahan subur bagi jual beli barang hasil pelanggaran hak cipta seperti pembajakan karya sinematografi dalam bentuk DVD, VCD bajakan dan lain-lain. Berangkat dari permasalahan tersebut, tesis ini membahas mengenai pengaturan tanggungjawab pengelola tempat perdagangan online di negara lain serta interpretasi terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara atau interview, serta observasi. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Information Technology Act 2008 of India, buku-buku hukum, serta berbagai kamus. Kesimpulan tesis ini yaitu terdapat ketentuan Pasal 79 Information Technology Act 2008 India mengatur tentang intermediary yang mencakup tempat perdagangan online (online marketplaces); menurut interpretasi gramatikal, historis, dan teleogis, tempat perdagangan online termasuk dalam definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10; dan indikator pengelola tempat perdagangan online yang melakukan pembiaran adalah (1) tidak berusaha mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual di tempat perdagangan online yang dikelolanya; atau (2) mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual namun tidak berbuat apa-apa. ......There are new provisions on The Law of Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright such as article 10 that forbids marketplace manager from letting the sales of copyright infringing goods. And yet piracy will be still rampant if article 10 is interpreted narrowly, which only consists of brick and mortar marketplaces. In fact, online marketplaces flourish in Indonesia alongside with brick and mortar marketplaces. There are instances where pirate uses online marketplace to market infringing goods such as bootleg DVDs and VCDs. Starting from this problem, this thesis discusses about the liability of online marketplace manager in other country and legal interpretation of Article 10. This research is qualifies as normative research. Data collection technique used is literature study, interview, and participatory observation. Data are collected in the form of secondary data. Secondary data used consist of The Law of Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, Information Technology Act 2008 of India, law textbooks, journals, and various dictionaries. The conclusion of this thesis is that Article 79 of Information Technology Act 2008 of India regulates about intermediary that consists of online marketplaces; according to gramatical, historical, and teleogical interpretation, the definition of marketplace should encompass online marketplaces; and indicators of online marketplace's manager who let/tolerate the sale of infringing goods are (1) doesn't attempt to find out about the goods and their IP status, or (2) aware of the nature of the infringing goods but doesn't attempt to prevent or control it.

Abstrak :
ABSTRAK
Program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta pada program komputer bisa bermacam-macam, salah satunya adalah penggunaan perbanyakan program komputer tanpa izin yang dilakukan oleh Pengguna Akhir (end user). Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pelanggaran atas tindakan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana. TRIP?s mengamanatkan dalam Pasal 61, negara anggota wajib menerapkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam hal Copyright piracy pada skala komersial (commercial scale) tertentu. Pada Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak memberikan ambang batas skala komersial dalam pemberian sanksi pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kesesuaian kriminalisasi pelanggaran Hak Cipta di Indonesia khusus terhadap perbanyakan penggunaan program komputer tanpa izin, dengan tujuan perlindungan Hak Cipta di Indonesia, dan Bagaimanakah ketentuan pemidanaan yang diamanatkan oleh konvensi internasional terkait hak cipta yang berkaitan dengan program komputer berikut penerimaannya dalam hukum Hak Cipta nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui kesesuaian kriminalisasi pelanggaran Hak Cipta di Indonesia khusus terhadap perbanyakan penggunaan program komputer, dengan tujuan perlindungan Hak Cipta di Indonesia, dan Mengetahui tentang ketentuan pemidanaan yang diamanatkan oleh konvensi internasional terkait hak cipta yang berkaitan dengan program komputer berikut penerimaannya dalam hukum Hak Cipta nasional. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap perbanyakan penggunaan program komputer tanpa izin tidak sesuai dengan perlindungan Hak Cipta, dan Konvensi Internasional tidak mengamanatkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap seluruh pelanggaran Hak Cipta. Selain itu konvensi internasional yang berkaitan dengan Hak Cipta memberikan batasan harus ada commercial scale dalam hal terjadi copyright piracy.

---

ABSTRACT
The computer program is one of the creations are protected under Law No. 19 of 2002 on Copyright. Copyright Infringement on the computer program can vary, one of which is the use of a computer program without permission multiplication by End Users. Pursuant to Article 72 paragraph (3) of Law No. 19 of 2002 on Copyright, Violations of the act was punishable by criminal sanctions. TRIP's mandate under Article 61, Member States must apply criminal sanctions in the Copyright Act in terms Copyright piracy on a commercial scale. In the Indonesia Copyright law does not provide a threshold on a commercial scale in the provision of criminal sanctions. Problems in this research is: How is the suitability of the criminalization of infringement of copyright in Indonesia against the use of computer program reproduction without permission, with the aim of Copyright protection in Indonesia, and How is mandated by the sentencing provisions of relevant international conventions relating to copyright a computer program following receipt Copyright law in the national. The purpose of this research is: Knowing the suitability of the criminalization of infringement of copyright in Indonesia against the use of computer program reproduction without permission, with the aim of Copyright protection in Indonesia, and Knowing of the sentencing provisions mandated by the relevant international conventions relating to copyright a computer program following its acceptance in national Copyright laws. Researcher use a conceptual approach to research methods. This research concluded that the criminalization of the reproduction of the use of a computer program without a license incompatible with the protection of Copyright, and did not mandate the International Convention for the criminalization of the entire infringement of copyright. Besides international conventions relating to Copyrights provide limits should exist in the event commercial scale of copyright piracy.

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan pertukaran informasi yang semakin mudah tiap hari nya, hal ini tidak terlepas dengan kemudahan untuk mengakses karya cipta melalui akses internet. Kemudahan ini tidak membatasi terjadi nya pelanggaran terhadap karya cipta orang lain, dimana salah satu nya merupakan Tindakan pelanggaran terhadap font dan typeface yang kerap terjadi. Pengaturan terhadap font dan typeface merupakan hal yang penting dikarenakan pengaturan merupakan satu-satu nya metode perlindungan karena belum ada nya sistem perlindungan yang dapat melindungi font dan typeface dari tindakan pelanggaran. Untuk itu, penelitian ini akan menjelaskan terkait font dan typeface beserta pelanggaran yang dapat terjadi kepada font dan typeface. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis terkait pengaturan terhadap font dan typeface di Indonesia dan akan dilakukan perbandingan dengan peraturan di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan terkait font dan typeface belum diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”) dan dirasa perlu nya pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek pada font dan typeface yang lebih medetail agar tercipta nya kepastian hukum. Sehingga, Indonesia dapat membuat pengaturan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan yang telah berlaku di Amerika Serikat dan Inggris. ......The rapid development of technology has resulted in an easier exchange of information every day, this is inseparable from the ease of accessing copyrighted works through internet access. This convenience does not limit the occurrence of violations of other people's copyrighted works, where one of them is a violation of fonts and typefaces that often occur. Regulations on font and typeface is important because those regulations is the only protection method available, because there is no protection system that can protect fonts and typefaces from violations. For this reason, this study will explain fonts and typefaces along with violations that can occur to fonts and typefaces. In addition, this study will also analyze the regulations related to fonts and typefaces in Indonesia and will be compared with regulations in the United States and United Kingdom. The research will be carried out using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be drawn is that the regulations related to fonts and typefaces have not been explicitly regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ("UUHC") and it is felt that further arrangements are needed regarding aspects of fonts and typefaces that are more detailed in order to create legal certainty. Thus, Indonesia can make arrangements that are in accordance with the conditions in Indonesia by adopting the arrangements that have been in force in the United States and the United Kingdom.

Abstrak :
The book seeks to provide readers with a broad multidisciplinary perspective on copyright law and copyright infringement by presenting paired articles by lawyers and non-lawyers that address such key questions as the relationship between plagiarism and copyright infringement, the impact of robust copyright law on either impeding or promoting creativity, whether the strong copyright law can maintain its normative appeal in the face of a general public that has not been responding to campaigns against "copyright piracy," the legal boundary between illegal imitation and legal inspiration, and how copyright has changed over time and how such changes may relate to the cultural norms of creators in different fields, among other questions. The paired articles are presented in sections devoted to history, comparative law, economics, linguistics, computer software, information studies, literature, art, sociology/​music, and criminology.

Abstrak :
ABSTRAK
Amanat Article 7 TRIPs bahwa perlindungan dan penegakan hak-hak kekayaan intelektual hams berperan dalam mempromosikan inovasi, transfer dan penyebaran teknologi yang sating menguntungkan baik bagi produser maupun pengguna teknologi serta bersifat kondusif bagi kesejahteraan sosial, ek_onomi, rnaupun kesetaraan hak dan kewajiban, telah diadopsi dalam pasal-pasal WCT, WPPT dan Beijing Treaty untuk menyediakan adequate legal protection and effective legal remedies. Amerika Serikat telah mewujudkan amanat tersebut dengan merumuskan mekanisme notice and takedown dalam Digital Millenium Copyright Act (DMCA 1998). Mekanisme tersebut telah diadopsi oleh mayoritas PIT dalam menyelenggarakan situs-situsnya, termasuk oleh heherapa Rif di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki mekanisme perlindungan hak cipta di media internet dalam ULTHC. Karenanya pemerintah Indonesia telah merumuskan RUU HC yang diantaranya memasukkan upaya perlindungan hak cipta di media internet. Studi ini mencoba menjelaskan perbedaan kebijakan perlindungan hak cipta dalam media internet antara kebijakan notice and takedown dalam DMCA dengan pengaturan datam RUU HC. Perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah atas mekanisme pemberitahuan dan penghapusan dalam pembahasan RUU HC.

---

ABSTRACT
Article 7 TRIPS mandated that the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation, to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge, and in a manner conducive to social and economic welfare, and to balance of rights and obligations, has been adopted in articles of WCT, WPPT and the Beijing Treaty to provide adequate legal protection and effective legal remedies. The United States has been implementing the mandate through Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998 which establishes a mechanism for notice and takedown policy. This mechanism has been adopted by a large majority of ISPs globally for their websites, including by some ISPs in Indonesia. To date, adoption of notice and takedown policy has not been a mandatory requirement in Indonesia since it does not have a copyright protection mechanism related to Internet media in its Copyright Act (UUHC). Hence the Indonesian Government has formulated the newly proposed Copyright Act which include copyright protection in the internet media_ This study attempts to explain the differences between copyright protection policies in the DMCA notice and takedown policy with the newly proposed Indonesian Copyright Act The findings herein are expected to be considered by the Indonesian Government in its consideration of notice and removal mechanism in the proposed Copyright Act.

Abstrak :
Kreatifitas merupakan modal bagi seseorang untuk menciptakan karyanya. Meski demikian kreatifitas haruslah dapat membawa manfaat. Individu yang menghasilkannya juga perlu mendapatkan kepastian hukum sehingga terjaminlah perlindungannya. Namun perlindungan yang bersifat domestik dianggap belumlah cukup. Komunitas internasionalpun akhirnya turun tangan dengan mengeluarkan dua hal terkait perlindungan hak cipta, yakni Berner Convention dan Universal Copyright Convention. Setiap individu maupun kelompok secara regulasi mendapatkan perlindungan hukum (UU No.28 Tahun 2014). Negara berkembang khawatir bahwa penerapan HKI yang ketat justru akan membuat harga royalti dan lisensi makin mahal, dan negara-negara berkembang banyak yang belum bisa mengikuti regulasi yang ada dalam melakukan pembayaran royalti dan lisensi dalam konteks ini adalah royalti dan lisensi hak cipta musik. Dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Hak Cipta, diaturlah apa yang dinamakan aspek pidana. Mulai dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Diantara delapan buah pasal tersebut, yang berkaitan dengan usaha karaoke adalah Pasal 113, Pasal 117, dan Pasal 119. Pasal 113 dan Pasal 117 mengatur mengenai larangan menggunakan hak ekonomi untuk kepentingan komersil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Penegakan hukum aktual (actual enforcement) adalah gambaran yang tampak atau terealisir. Penegakan hukum aktual terjadi karena penegakan hukum total terhambat karena berbagai kendala seperti undang-undang yang tidak sempurna, kekurangan sarana dan prasarana penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia yang kurang, juga partisipasi masyarakat yang rendah. Selain itu dalam penegakan hukum yang total terdapat diskresi dimana terdapat decision not to enforce. Situasi tersebut dinamakan diskresi polisi. Profesionalisme Polri dipertaruhkan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum salah satunya dalam penegakan hukum tindak pidana Hak Cipta dalam usaha karaoke. Seorang polisi yang profesionalisme digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kemampuan penegakan hukum ideal dan aktual penting untuk mengetahui kondisi riil penegakan tindak pidana hak cipta dalam usaha karaoke oleh Polri. ......Creativity is a capital for someone to create his work. Nevertheless creativity must be able to bring benefits. Individuals who produce it also need legal certainty so that protection is guaranteed. However, domestic protection is deemed insufficient. The international community finally intervened by issuing two things related to copyright protection, namely the Berner Convention and Universal Copyright Convention. Every individual or group in regulation gets legal protection (Law No.28 of 2014). Developing countries are concerned that the strict application of IPR will make royalties and licenses more expensive, and many developing countries that have not been able to follow existing regulations in paying royalties and licenses in this context are royalties and music copyright licenses. In several articles in the Copyright Act, what is called the criminal aspect is regulated. Starting from Article 112 to Article 119. Among the eight articles, those relating to karaoke business are Article 113, Article 117, and Article 119. Article 113 and Article 117 regulate the prohibition on using economic rights for commercial interests without the author's permission or holder Copyright. Actual law enforcement (actual enforcement) is a picture that appears or is realized. Actual law enforcement occurs because total law enforcement is hampered due to various obstacles such as imperfect laws, lack of facilities and infrastructure for law enforcement, lack of quality human resources, and low community participation. Besides that, in total law enforcement there is discretion where there is a decision not to enforce. This situation is called police discretion. The professionalism of the Indonesian National Police is at stake in carrying out its duties as a law enforcer, one of which is the enforcement of the law on Copyright in the karaoke business. A policeman whose professionalism is described as an expert who has special knowledge in a particular field that is considered important in people's lives. Therefore, the ability to enforce ideal and actual law is important to know the real conditions of enforcement of criminal acts of copyright in the karaoke business by the National Police.

Abstrak :
Isu ketentuan mengenai hukum yang berlaku dalam sengketa pelanggaran hak cipta sampai hari ini belum banyak didiskusikan di Indonesia, meskipun isu ini menjadi semakin penting dalam era digital modern. Penelitian ini mengkaji ketentuan- ketentuan tentang hukum yang berlaku dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia, dengan memperhatikan semua norma hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia yang berhubungan. Pertama, suatu analisa terhadap ketentuan tentang hukum yang berlaku dalam pasal 5 paragraf (2) Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works dilakukan dengan memperhatikan diskusi antara ahli hukum mengenai penafsiran yang tepat dari pasal tersebut, dan juga dengan memperhatikan berbagai praktek nasional mengenai bagaimana pasal tersebut telah diterapkan oleh berbagai negara. Kedua, implikasi-implikasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di diskusikan, serta bagaimana pandangan-pandangan ahli dan praktisi hukum di Indonesia tentang ketentuan mengenai hukum yang berlaku yang tepat untuk digunakan dalam sengketa pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun ada debat tentang penafsiran yang tepat dari Pasal 5 ayat (2) Konvensi Berne, pendapat yang paling umum secara internasional adalah bahwa ketentuan tersebut mengharuskan penggunaan hukum dari negara untuk mana perlindungan diminta (lex loci protectionis) saat menangani perkara pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, para ahli dan praktisi hukum Indonesia cenderung menggunakan lex fori dibandingkan lex loci protectionis. ......The issue of the applicable law in international copyright infringement disputes has to this day received little discussion in Indonesia, despite the increasing importance of this issue in the modern digital age. This study attempts to research the possible rules regarding the applicable law that may currently apply to copyright infringement in Indonesia, by examining all relevant norms of international law as well as Indonesian national law. First, an analysis of the applicable law rules contained in article 5 paragraph (2) of the Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works is conducted by examining the scholarly debate regarding the proper interpretation of the article, as well as by further examining the various national practices regarding how the article has been applied in various countries. Second, the possible applicable law implications of Article 2 of Law No. 28 of 2014 about Copyright is discussed, as well as the prevailing views of Indonesian scholars and law practitioners regarding the proper applicable law rules to be applied in copyright infringement disputes. The study finds that while there is some debate about the interpretation of article 5 paragraph (2) of the Berne Convention, the prevailing view internationally is that it requires the use of the law of the state for which protection is claimed (lex loci protectionis) when dealing with copyright infringement. On the other hand, it appears that Indonesian scholars and legal practitioners tend to apply the lex fori as opposed to the lex loci protectionis.