Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Budaya pop Jepang adalah salah satu produk ekonomi kreatif yang terkenal di ranah internasional dan seluruh dunia. Didalam budaya pop jepang, dikenal sebuah konsep bernama ldquo;doujinshi rdquo;, sebuah kegiatan dari para pengemar karya kreatif terkenal untuk membuat karya derivative dari karya-karya yang mereka sukai. Tidak hanya membuat, para pembuat karya derivative juga menjual karya derivative mereka di acara konvensi doujinshi dari sejak tahun 1975 di Jepang dan 2012 di Indonesia. Walaupun kegiatan doujinshi ini sudah berjalan cukup panjang, kegiatan ini masih sering dipandang sebagai ldquo;zona abu-abu rdquo; didalam hukum hak cipta Indonesia dan Jepang. Ini dikarenakan para penggiat kegiatan doujinshi umunya melakukan kegiatanya tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta karya yang menjadi rujukan karya derivatif. Skripsi ini akan menganalisa mengenai bagaimana konsep doujinshi diatur dalam hukum hak cipta ke-dua Negara dan legalitas kegiatan doujinshi yang berfokus pada karya musik doujinshi.

---

Japan pop culture is one of the internationally known creative economic industry products across the globe. Among Japan pop culture, there are known the concept of ldquo doujinshi rdquo , a practice of fans creating derivative works from an existing creative works made by famous artist. Not only creating, the creator rsquo s of doujin works worldwide, sometimes they also sell their derivative works during a doujin convention since 1975 in Japan and starting at 2012 in Indonesia. Despite the long existence of doujinshi practice in Japan and Indonesia, the practice is still somewhat in the ldquo grey zone rdquo under the concept of both Indonesian and Japanese copyright law. This is because the doujinshi practice is commonly done without prior permits from the copyright holder. This thesis will analyze how the concept of doujinshi being regulated in both countries rsquo copyright law and the legality of doujinshi practices focusing on doujin musical works."

"Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban yang dapat diperoleh oleh pencipta maupun produser rekaman suara dan publisher dari adanya suatu perjanjian lisensi maupun perjanjian pengalihan hak cipta. Adapun permasalahan yang dikaji yakni bagaimana pengaturan terhadap perbanyakan dan pengumuman atas karya rekaman suara, bagaimana perbedaan antara perjanjian pengalihan hak cipta dan perjanjian lisensi dalam bidang karya rekaman suara, bagaimana kedudukan putusan dalam kasus Kohar Kahler vs. EMI ditinjau dari hukum hak cipta. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipologi penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif berupa studikepustakaan dan wawancara langsung dengan narasumber. Hasil dari penelitianini yaitu ketentuan mengenai pengumuman dan perbanyakan karya cipta laguharus dilakukan melalui perjanjian lisensi dengan jangka waktu tertentu yangdiatur dalam pasal 45 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 maupunpengalihan hak cipta yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-undangHak Cipta No. 19 Tahun 2002. Seharusnya dalam gugatan ini pencipta tidakhanya mengajukan gugatan kepada PT. EMI Indonesia namun juga mengajukangugatan kepada PT. Arga Suara Kencana."