Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Kekayaan Intelektual HKI dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kebendaan atas suatu pembiayaan. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, khususnya yang terkait dengan penjaminan hak cipta, telah diatur dalam pasal 16 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena penjaminan atas hak cipta ini merupakan suatu pengaturan yang baru di Indonesia, penerapannya akan menimbulkan beberapa kendala, baik dari segi normatif maupun segi praktis. Sebagai perbandingan, HKI yang dijadikan objek jaminan telah berkembang dengan pesat di Amerika Serikat, sejalan dengan perkembangan industri kreatif negara tersebut. Amerika Serikat telah membuat suatu peraturan hukum yang cukup baik dalam rangka mendukung diterimanya hak cipta sebagai salah satu agunan, yang diwujudkan dalam aturan Copyright Act dan Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . Oleh sebab itu, tesis ini akan membahas tentang bagaimana cara menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala terkait hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum dan praktik penjaminan hak cipta yang telah berlangsung di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rangka menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang di Indonesia, yakni menunjuk secara tegas dalam undang-undang lembaga jaminan yang dapat menerima penjaminan hak cipta, pengaturan dari sektor perbankan, menentukan dokumen-dokumen yang dijadikan alas hukum atas terjadinya pembiayaan dengan agunan hak cipta, membuat pedoman penilaian bagi lembaga penilai appraisal atas hak cipta yang dijaminkan, mengatur lebih lanjut tentang perlunya pendaftaran hak cipta apabila ingin dijadikan agunan, dan membuat Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 serta peraturan-peraturan terkait lainnya. ...... Intellectual Property IP assets can be used for collateral or transformed into securities for loans. In Indonesia, the legal principles governing those matter, especially in accordance with copyright, is regulated by article 16 paragraph 3 and 4 Law Number 28 of 2014 on Copyright. Since copyright securitization is a new legal institution in Indonesia, its application may spark problems at the normative and practical levels. In contrast, IP securitization has been growing rapidly as much as the creative industry in the United States. United States had regulated a well developed legal framework to support the acceptance of copyright as a collateral by creating the Copyright Act in accordance with Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . In order to overcome those problems, therefore this research aims to determine how copyright can be made as the object of security interest and how to overcome the difficulties that may arise while accepting the copyright as a collateral in Indonesia by looking up into the regulation frameworks and its practice that has been developed in the United States. This research is using a juridical normative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach. As a result, there are several things Indonesia need to improve in order to accept copyright as collateral, which can be concluded as follows pointing out the institution which is explicitly designated by law to accept copyright as part of security interest, creating a regulation in banking sector, determining the documents used as the legal basis for the occurrence of secured transaction with copyright as a collateral, creating a standardization of assessment for Appraisal to value the copyright, requiring the registration of works, and creating an implemented regulation on Law Number 28 of 2014 and any others related regulations that may occur.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan jangka waktu perlindungan hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014 terhadap karya-karya yang telah menjadi domain publik. Melalui UUHC 2014, terjadi peningkatan dari jangka waktu pelindungan hak cipta sebelumnya dari 50 tahun setelah kematian pencipta menjadi 70 tahun setelah kematian pencipta. Perubahan tersebut berdampak pada jenis-jenis ciptaan tertentu yang telah menjadi domain publik pada rezim UUHC 2002, tetapi kemudian dapat kembali dilindungi hak ekonominya berdasar UUHC 2014. Hal ini menimbulkan perbedaan pemahaman tentang implementasi jangka waktu perlindungan hak cipta antara masyarakat umum dan penerbit. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana public domain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?; dan kedua, bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat perubahan jangka waktu perlindungan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, domain publik diatur melalui ketentuan tentang jangka waktu perlindungan UUHC, yang berdampak pada perubahan status hak ekonomi dan sebagian hak moral Pencipta. Kedua, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk memanfaatkan ciptaan yang menjadi domain publik, bahkan jika terjadi perubahan jangka waktu perlindungan sekali pun. ......This research aims to analyze the implications of changes in the copyright protection term stipulated in the Copyright Law 2014 on works that have turned into public domain. Under Copyright Law 2014, there has been an extension of the previous copyright protection term from 50 years after the death of the creator to 70 years after the death of the creator. These changes affected certain types of works that have become public domains in the 2002 UUHC regime, but then their economic rights can again be protected under the 2014 UUHC. This has led to different understandings regarding the implementation of the copyright protection period between the general public and publishers. The research questions addressed in this study are: first, how is the public domain regulated in Copyright Law Number 28 of 2014?; and second, what are the legal implications arising from the changes in the protection term in Copyright Law Number 28 of 2014? The findings of the research conclude that, first, the public domain is regulated through provisions regarding the duration of UUHC protection, which has an impact on changing the status of economic rights and some of the moral rights of creators. Second, there is no prohibition for anyone to take advantage of works that are in the public domain, even if there is a change in the term of protection.

Abstrak :
Tindakan pelanggaran Hak Cipta di Internet, khususnya pada jejaring sosial seperti Instagram, berpotensi semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan situs media sosial untuk berkomunikasi atau juga saling berhubungan antar pengguna. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta termasuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Internet. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik platform media sosial seperti Instagram juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan juga penindaklanjutan atas pelanggaran Hak Cipta di Internet. Namun, terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sepenuhnya melindungi Hak Cipta dari pelanggaran Hak Cipta di Internet, khususnya dalam situs media sosial seperti Instagram. ......Copyright infringement on the Internet, especially on social networks such as Instagram, might potentially increase as the use of social media sites to communicate and also interact with each other between users has rapidly grown. Law Number 28 of 2014 regulates forms of Copyright infringement including Copyright infringement that occurs on the Internet. Based on existing laws and regulations, both social media platforms such as Instagram and the government have the responsibility to prevent and enforce the law if there happen to be any case of copyright infringement on the Internet. However, there are provisions in laws and regulations that do not fully protect Copyright from the act of copyright infringement on the Internet, especially on social media sites such as Instagram.

Abstrak :
Hak cipta sangat berpotensi untuk dijadikan objek dari wakaf, salah satunya yaitu terkait dengan hak cipta berupa lagu/musik. Royalti yang muncul terkait pengelolaan lagu/musik ini memberikan andil bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan sosial. Dalam upaya melakukan penelitian hukum, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara, dengan melakukan wawancara dengan Staff dari DJKI dan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode perundang-undangan yaitu dengan menelaah terkait peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan. Hak cipta lagu/musik secara hukum Islam sebenarnya dapat dijadikan sebagai obyek wakaf sepanjang lagu/musik tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan di dalam hukum Islam. Seperti objeknya wakaf hak cipta harus memiliki nilai manfaat, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Jika dilihat dari konsep harta kepemilikan, hak cipta tergolong sebagai harta milik yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. Hak cipta lagu/musik, sebagaimana menjadi salah satu contoh wakaf produktif yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak yang dapat beralih dikarenakan wakaf yaitu hak ekonominya saja. Sedangkan untuk hak moral dari hak cipta tersebut tetap melekat kepada pencipta/pemilik Hak Ciptanya. Hak ekonomi berupa royalti timbul apabila suatu karya tersebut sudah mempunyai wujud dan bernilai ekonomi bagi penciptanya. ...... Copyright has the potential to be used as an object of waqf, one of which is related to copyright in songs/music. The royalties that arise regarding the management of this song/music contribute to the development of worship and/or social welfare. In an effort to conduct legal research, the author uses several methods, namely the interview method, by do interviews with the DJKI and BWI Staff. Furthermore, the author also uses the method of legislation, namely by examining the regulations used as legal material in the research conducted. Copyright of songs/music under Islamic law can be used as an object of waqf as long not against the provisions required in Islamic law. As the object of copyright waqf must have a value. When viewed from the concept of property ownership, copyright is classified as property that has economic value and benefits. Song/music copyright, as an example of productive waqf which has been regulated in the Copyright Law, that rights that can be transferred due to waqf are economic rights only. As for the moral rights of the copyright, it remains attached to the creator/owner of the copyright. Economic rights in the form of royalties arise when a work already has a form and has economic value for its creator.

Abstrak :
Rencana pemerintah atas rancangan pengenaan royalti penggandaan buku perpustakaan di perguruan tinggi walau untuk keperluan studi pribadinya terlihat tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Sedangkan Pembatasan perlindungan atas hak esklusif terhadap Penggandaan Ciptaan telah di atur pada Pasal 26 poin c UUHC yang menyebutkan bahwa Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan adalah bukan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Mekanisme Penarikan Royalti Bidang Karya Literasi dan melihat rancangan tersebut dari prespektif Hukum Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu LMK dalam bidang literasi dan Dirjen KI-Kementerian Hukum dan HAM. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa adanya pengecualian dan pembatasan hak cipta yang dapat digunakan oleh Perpustakaan di Perguruan Tinggi bukanlah suatu tindakan yang mencoba menghindari pembayaran royalti kepada penulis dan penerbit melainkan menyediakan pengecualian dan pembatasan hak cipta itu untuk menciptakan kondisi dimana terdapat keseimbangan dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menikmati hasil kerjanya juga secara bersamaan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bahwa dibutuhkan lisensi langsung dan yang tidak ambigu. Dan diperlukan pengembangan kontrak model antara Pencipta, penerbit, LMK dan grup pengguna. ......The government's plan for the imposition of royalties for reproducing library books at universities even though its for the purposes of personal study seems inconsistent with the applicable law, while the limitation of protection on exclusive rights to the reproduction of works has been regulated in Article 26 point c of the UUHC which states that the reproduction of works and/or related rights products for the interest of scientific research is not copyright infringement. The purpose of this study is to analyze the draft Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Royalty Withdrawal Mechanism for the Literacy Field and see the draft from the perspective of Copyright Law. This type of research is normative juridical, by carrying out two stages of research, namely library research accompanied by field research. Primary data was obtained through the collection of materials from several sources, namely LMK in the field of literacy and the Director General of KI-Ministry of Law and Human Rights. These data are then processed and analyzed in a qualitative normative manner. In conclusion, this study finds that the exceptions and limitations of copyright that can be used by libraries in universities is not an act that tries to avoid paying royalties to authors and publishers but provides exceptions and limitations on copyright to create conditions in which there is a balance in granting rights. exclusive rights to the creator to enjoy the results of his work can simultaneously fulfill the public's right to obtain information. That it takes a direct and unambiguous license. And it is necessary to develop a model contract between the Creator, publisher, LMK and user groups.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perbandingan hukum dimana hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di Negara Indonesia dan Negara Singapura. Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia hal ini menyadarkan kita bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Dengan adanya pasal tersebut memunculkan masalah baru dimana belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence, penilaian aset HKI, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentukperaturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa debitur atau nasabah memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan. Untuk mewujudkan konsep tersebut, Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang telah mengatur secara jelas dan pasti peraturan mengenai HKI dapat dijadikan sebagai agunan di Bank. ......This research discusses the comparative law where copyright can be used as an object of fiduciary security in Indonesia and Singapore. Based on Article 16 paragraph 3 of the Copyright Law which states that copyright can be used as an object of fiduciary security, this makes us aware that Intellectual Property Rights (IPR) basically have economic value. As is development of the global community, IPR can be used as collateral to get credit banking internationally. The existence of this article raises new problems where there is no clear concept related to due diligence, IPR asset valuation, and IPR appraisal institutions in Indonesia, and there is no juridical support either in the form of regulations related to IPR assets as objects of bank credit guarantees or revisions to Bank Indonesia Regulations. (PBI) No. 9/6/PBI/2007 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks related to credit collateral is one of the main factors why banks have not been able to accept HKI as objects of bank credit guarantees. In carrying out its function as an intermediary institution, Banks are required to apply the precautionary principle, particularly in channeling funds through the provision of credit or financing to ensure that the debtor or customer has the intention and ability to pay according to the agreement. To realize this concept, Indonesia needs to learn from countries that have clearly and definitely regulated IPR regulations that can be used as collateral in banks.

Abstrak :
Salah satu polemik dari pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia sehingga sulit untuk dilaksanakan karena mengingat jaminan fidusia masih menggunakan dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu UU Jaminan Fidusia sedangkan pengaturan mengenai hak cipta terus berkembang. Selain itu aturan teknis tentang tata cara pelakasanaannya belum diatur oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah. Permasalahan hukum yang timbul ketika hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud (intangible) dapat menjadi agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi/cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan eksekusi atas objek yang dijaminkan. Hak cipta sebagai objek jaminan wajib memberikan keyakinan, kepastian hukum serta perlindungan bagi kreditur atas pelunasan pinjaman di kemudian hari agar para pihak baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dapat mengurangi risiko dikemudian hari, maka hak cipta sebagai objek jaminan harus memiliki nilai ekonomis dikarenakan bank/lembaga keuangan non-bank pastinya dalam menyalurkan pinjaman harus mengetahui nilai hak cipta yang akan menjadi jaminan, untuk mendapat kepastian pengembalian pinjaman dalam hal debitur cidera janji. Selain itu, diperlukan juga kepastian bahwa akan adanya pihak yang membeli hak cipta tersebut ketika dilakukan eksekusi. Lebih lanjut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan metode penelitiannya adalah metode pendekatan kualitatif. ......One of the polemics of copyright regulation as a fiduciary guarantee makes it difficult to One of the polemics of implementing copyright as fiduciary collateral in Indonesia is because our fiduciary law is still using the current legal basis (Fiduciary Collateral Act) while the regulation of copyright is continuing to evolve. Besides, the technical regulation regarding the implementation procedures has not been regulated by the laws or government regulations. Legal issues that arise when copyright is used as an intangible immovable object in fiduciary collateral is when the debtor commits a default/breach of promise which results in the execution of the objects. Copyright that has been used as an object of collateral must provide assuredness, legal certainty, and protection for creditors to the repayment of loans at a later date so the parties - both lenders and loan recipients can reduce risks in the future. Furthermore, copyright as an object of collateral must have economic value, so the bank or other non-finance institution can calculate the value of the copyright to get certainty of loan repayment in the defaulting debtor problems. In addition, it is also necessary to ensure that there will be parties who buy the copyright when it is executed. Furthermore, the method used in this research is a normative juridical approach, namely by using a statutory approach, and the research method is a qualitative approach.