Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Iklan merupakan suatu strategi yang ampuh bagi para pengusaha (produsen) untuk melakukan penawaran-penawaran barang dan jasa. Demikian juga dengan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut maka promosi produk dilakukan melalui iklan. Di Indonesia pengaturan tentang periklanan tersebar di berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti di Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Erika dan tata Krama Periklanan, hukum persaingan usaha, dan tentunya pada UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, meskipun tidak secara eksplisit tercantum di dalam Pasal. 12 huruf k UU No. 19 Tahun 2002, namun di dalam penjelasan pasal tersebut baru dijelaskan bahwa film iklan adalah termasuk karya sinematografi. Bagi pelaku pembuatan iklan yang biasa disebut juga sebagai unsur-unsur penting pembuatan iklan, pengaturan Periklanan khususnya iklan televisi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, ataupun dalam etika periklanan adalah belum begitu memadai dalam arti kurang memberi kepastian hukum, karena belum diatur peraturan secara mendetil tentang bidang periklanan, karena kita tahu bahwa bidang periklanan terutama iklan televisi merupakan sarana yang penting untuk memasarkan suatu produk dan dalam proses pembuatannya kadang-kadang bermasalah, seperti pengaturan jangka waktu, hak cipta iklan televisi, dan lain sebagainva, untuk itu saya rasa perlu untuk membuat perundang-undangan sendiri mengenai periklanan, karena banyak sekali terjadi penyimpangan khususnya tentang hak cipta iklan itu sendiri, meskipun sudah diatur dalam UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun dalam kenyataannva tetap diperlukan suatu perundang-undangan baru untuk mengatur hal ini secara tersendiri.

Abstrak :
Pelanggaran atas penggunaan potret candid dapat merugikan objek dalam sebuah potret tersebut. Pelanggaran tersebut dapat berupa penggunaan sebuah potret untuk keperluan komersialisasi tanpa izin dari objek dalam potret tersebut. Pelanggaran atas penggunaan potret candid ini menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hak moral yang berupa hak privasi atas orang yang dipotret. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai perlindungan hak moral terhadap objek potret candid berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia serta kedudukan objek potret candid yang digunakan untuk keperluan komersialisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek potret atau orang yang dipotret dapat dikatakan tidak memiliki hak moral atas potret dirinya. Akan tetapi, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ini memberikan perlindungan yang berupa hak privasi atas potret dirinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini tidak menjelaskan mengenai objek potret yang seperti apa yang diindungi oleh Undang-Undang. Hal ini sangat berbeda dengan perturan Undang-undang Hak cipta yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan objek potret berdasarkan kesadaran objek tersebut. Akan tetapi objek potret candid masih mendapat perlindungan terhadap hak privasinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya seperti UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik. Pengaturan mengenai Hak Cipta Potret seharusnya dibuat tersendiri dengan mengutamakan hak moral yang berupa hak privasi atas objek potret sehingga objek potret tetap terlindungi. ......Infringement of candid potrait may occur in a potrait. The infringement may be made by using portraits for commercial purposes without the permission of the objects in the portrait. Infingement of the use of candid potrait raises the issue of protecting moral rights in the form of privacy rights over the person being potrait. In this research the authors want to examine the protection of moral rights of the person of the candid potrait based on the Copyright Law Indonesia and the position of person of the candid potrait that being used for commercialization purposes under Copyright Law Number 28 Year 2014. This research is prescriptive with juridical normative approach. The object of the portrait or the person being photographed can be said to have no moral right over his portrait. However, in Copyright Law Number 28 Year 2014, provides protection in the form of a right of privacy over its portrait as has been ruled by Article 12. However, Copyright Law No. 28 Year 2014 does not specify what kind of portrait objects that are protected by the law. This is very different from the previous copyright Law Number 19 Year 2002 which regulates the protection of portrait objects based on the awareness of the object. However, the object of candid rsquo s potrait are still protected against their privacy rights under other laws and regulations, such as the Constitution Law Year 1945, the Human Rights Law and the Electronic Information and Transaction Law. The arrangement on the Copyright of the Portrait should be made in isolation by prioritizing the moral rights in the form of a right of privacy over the portrait object so that the portrait object remains protected.