Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Pengecualian Terhadap Koperasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha yaitu : Pertama, batasan pengecualian terhadap Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, bagaimana KPPU menerapkan pengecualian Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara Nomor 07/KPPU-LI/2001 dan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007. Ketiga, kendala yang dihadapi KPPU dalam menerapkan pengecualian terhadap Koperasi berdasarkan Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengaturan mengenai pengecualian terhadap Koperasi ini bukan merupakanpengaturan yang sifatnya mutlak, hanya Koperasi yang kegiatan usahanya khusus melayani kebutuhan anggotanya yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyatakan ?Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankankegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum?. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam Penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.

---

This Thesis discusses about Exemption for Cooperative The Review of Competition Law: First, the exemption limitation for cooperative under the competition law. Second, how KPPU implementing the exemption on article 50 letter i of law number 5 of 1999 in case number 07/KPPU-LI/2001 and case number 28/KPPU-I/2007. Third, constraints faced by KPPU on implementing the exemption for cooperative based on article 50 letter i of law number 5 of 1999. The regulation about exemption for cooperative it?s not absolute, exemption only for cooperative that the activities of cooperative aimed specifically at serving their member. The principles of competition law state: ?business activities of business actors in Indonesia must be based on economic democracy, with due observance of the equilibrium between the interests of business actors and the interests of the public?. That economic democracy principle is a manifestation of article 33 UUD 1945 and the scope of economic democracy definition founded on elucidatin of article 33 UUD 1945.

Abstrak :
Badiah Sutianty, 0501230423, ANALISIS YURIDIS NILAI SIMPANAN ANGGOTA TERHADAP KEKAYAAN DAN NILAI “GOODWILL” BADAN USAHA KOPERASI: Studi Kasus pada Koperasi Pusat Gabungan Koperasi Batik Indonesia., 110 halaman. Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), Tahun 2007. Misi utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup dan kemampuan ekonomi para anggotanya, dengan modal awal berupa iuran simpanan dari para anggotanya. Apakah keberhasilan usaha sebuah koperasi dalam mengembangkan usahanya (dalam hal ini GKBI) secara serta merta membawa efek ekonomis yang bernilai ‘adil’ kepada anggotanya saat yang bersangkutan berencana mengundurkan diri sebagai anggota? Atas dasar latar belakang masalah tersebut, dalam skripsi ini penyusun mencoba menganalisa dan mencari jalan yang harmonis dengan membahas nilai ekonomis yang ‘adil’ tersebut berdasarkan teori Keadilan dari Aristoteles, yaitu teori keadilan khusus (particular justice) yang mencakup pengertian keadilan distributif (distributive justice) dan konsep keadilan korektif (corrective justice) yang juga disebutnya dengan istilah rectificatory justice. Dalam skripsi ini penyusun menggunakan metodologi penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis dan wawancara dengan beberapa pelaku koperasi di GKBI. Kesimpulan dari skripsi ini adalah koperasi bukan merupakan “kumpulan modal” tetapi wadah tempat berkumpulnya orang-orang atau badan yang bertujuan untuk secara bersama-sama mengumpulkan modal dan menjalankan usaha untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan serta nilai kekayaan dan goodwill tidak dapat dikonversikan dengan nilai simpanan para anggota jika anggota keluar dari keanggotaan, akan tetapi untuk anggota koperasi GKBI dapat dilakukan konversi atas nilai simpanan anggota koperasi terhadap harta kekayaan dan nilai goodwill secara logika maupun teori. Saran dari penyusun adalah untuk koperasi yang masih “memupuk” modal maka koperasi tersebut masih harus menerapkan prinsip kopersi secara ketat terutama dalam hal pengembalian simpanan anggota sedangkan bagi koperasi yang sudah “berhasil” dalam memupuk modal maka dapat diterapkan teori corrective justice tetapi “koreksi” tersebut harus dilakukan secara ketat. Skripsi ini dibuat untuk memberikan saran bagi seluruh koperasi di Indonesia bila menghadapi permasalahan pengembalian iuran simpanan anggota saat ada anggotanya yang ingin mengundurkan diri. Tentu saja, pengembalian nilai iuran simpanan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kecukupan modal dan kemampuan koperasi itu sendiri.

Abstrak :
Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (INKOPSYAH BMT) adalah koperasi sekunder yang beranggotakan BMT-BMT Primer. INKOPSYAH BMT didirikan pada satuan wilayah seluruh Indonesia yang layak usaha, merupakan penguatan jaringan sekunder BMT didasarkan pada prinsip pemanfaatan peluang dan kelayakan usaha atau jaringan kerjasama antar BMT. Peran dan fungsi INKOPSYAH BMT pada anggota hanya sejauh memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) saja. Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa peran dan fungsi koperasi terhadap anggota adalah memajukan kesejahteraan anggota. Hal itu dikarenakan didalam undang-undang tersebut anggota adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi sehingga anggota mempunyai posisi yang sentral dalam badan usaha koperasi. Dilatar belakangi oleh kondisi tersebut, maka skripsi ini mengetengahkan permasalahan fungsi dan peran INKOPSYAH BMT terhadap anggota ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung. Tipe penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang peran dan fungsi INKOPSYAH BMT terhadap anggota dalam praktek dengan perbandingan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dari penelitian disimpulkan bahwa INKOPSYAH BMT dalam kegiatan usahanya tidak mengedepankan hak-hak anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Hal ini dipengaruhi oleh adanya modal penyertaan dan modal pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sehingga pengelolaan INKOPSYAH BMT tidak lagi mandiri sebagaimana prinsip koperasi mandiri.