Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 dan kemudian mengatur Zona Ekonomi Eksklusif tersebut dengan menungundangkannya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44). Pada waktu Indonesia mengumumkan ZEEI tahun 1980 telah terdapat sejumlah 73 negara-negara yang telah melakukan hal yang sama yaitu mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif mereka , sebagai pengaruh dari perkembangan Konperensi Hukum Laut PBB ke-III yang telah menyetujui Informal Composite Negotiating Text. Saat dikeluarkannya pengumuman Indonesia tentang ZEEI tersebut diatas, Zona Ekonomi Eksklusif telah berkristalisasi menjadi hukum kebiasaan internasional karena konsep ZEE belah memperoleh dukungan yang besar baik dari negara -negara maritim utama, maupun negara-negara berkembang serta Zona Ekonomi Eksklusif telah merupakan bagian dari praktek hukum internasional. Bertambah banyak negara-negara yang memakai sistim joint venture dan atau perizinan sebagai dasar hukum pemberian izin bagi kapal perikanan asing pada ZEE mereka. Indonesia melaksanakan sistim joint venture bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang PMA dan pemberian SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan ) bagi pihak asing diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Sistim terakhir yang berlaku ialah, sistim sewa kapal perikanan asing yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomar 816/Kpts/IK.120/11/90 tanggal 1 Nopember 1990. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengadakan peninjauan atas perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep pemanfaatan penuh sumberdaya alam hayati perIkanan JTB , kapasitas tangkapan dan akses atas surplus perikanan, yang hal ini berkaitan dengan pengaturan partisipasi pihak asing dalam perikanan ZEE baik di dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional. 2. Sesuai dengan karakteristik hukum dari ZEE menurut KHL 1982, mengadakan tinjauan terhadap pelbagai hak dan kewajiban negara kepulauan Indonesia sebagai negara pantai di dalam menangani masalah pengaturan partisipasi perikanan pihak asing di ZEEI menurut perundang-undangan nasional dan menurut hukum internasional. 3. Mengadakan perbandingan antara praktek negara-negara terutama di Asia Pasifik di dalam menerapkan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral perikanan serta seberapa jauh praktek pengaturan- negafa-negara tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KHL 1982. 4. Mengadakan tinjauan terhadap ketentuan perundang-undangan yang memberi peluang kepada berbagai interpretasi atas hak negara pantai yang dengan demikian tidak mendukung kepastian hukum. 5. Mengadakan peninjauan terhadap implementasi dari hasil-hasil perjuangan Indonesia di dalam forum UNCLOS III, khususnya dalam rejim negara kepulauan dan rejim ZEE.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kerjasama antar Negara dalam penerapan Hot Pursuit sebagai upaya penanggulangan kejahatan di laut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan internasional terkait Hot Pursuit, permasalahan yang dihadapi negara dalam penerapannya serta bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara terkait Hot Pursuit. UNCLOS 1982 telah terdapat ketentuan-ketentuan Hot Pursuit, dimana agar dapat dianggap sah maka ketentuan di dalam UNCLOS 1982 tersebut harus diterapkan secara kumulatif. Meskipun demikian, dalam perkembangannya muncul konsep baru yang tidak diatur dalam UNCLOS 1982, dimana dilakukan kerjasama antar negara sehingga Hot Pursuit dapat dilakukan lebih dari satu Negara, kerjasama ini dapat dilakukan secara Ad Hoc, melalui perjanjian bilateral / multilateral, ataupun melalui INTERPOL.

---

ABSTRACT
This thesis discuss the transnational cooperation in the implementation of Hot Pursuit to mitigate crime at sea, using the method of juridical-normative, which aims to provide an understanding of the international arrangements related to Hot Pursuit, the problem faced by states in its application and the forms of cooperation that has been done by the state in relation to Hot Pursuit. UNCLOS 1982 has contained Hot Pursuit provisions, where in order to be considered valid, the provisions in UNCLOS 1982 should be applied cumulatively. Nevertheless in its development, appear a new concept that is not regulated in UNCLOS 1982, in the form of transnational cooperation ,which made Hot Pursuit carried out by more than one country is possible, this cooperation can be done on an Ad Hoc basis, through bilateral agreements / multilateral, or through INTERPOL.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh jalan tengah bagi kepentingan Indonesia dengan negara maritim besar, seperti Amerika dan China yang dianggap sebagai negara yang paling berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia di laut. Di satu sisi Indonesia harus menjaga keamanan serta kedaulatan di wilayah lautnya, akan tetapi sebagai konsekuensi dari diterimanya konsep wawasan nusantara atau negara kepulauan oleh dunia internasional melalui UNCLOS/KHL 1982, maka Indonesia pun wajib mengakomodasi kepentingan dunia internasional sebagai imbalannya. Pascaditandatangani UNCLOS/KHL 1982, Indonesia mendapatkan perluasan wilayah kedaulatannya, akan tetapi tingginya kepentingan negara maritim besar di perairan Indonesia menuntut Indonesia untuk memberikan jalur lintas damai yang kemudian dinamakan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI. ALKI ditetapkan sebanyak tiga alur dari utara-selatan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi penetapan tersebut dianggap masih belum sempurna karena dunia internasional menginginkan alur timur-barat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya diplomasi untuk menemukan jalan tengah dengan negara maritim besar supaya masalah yang ada di sekitar kedaulatan laut teritorial dapat teratasi. Di samping itu terdapat kejahatan lintas negara yang tidak akan pernah tuntas terjadi di Perairan Indonesia, menjadi tugas berat pemerintah untuk melindungi segenap bangsanya sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat UUD 1945

---

ABSTRACT
Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI A Journey to Uphold Sovereignty of Indonesia 1982 mdash 2010 This thesis examines the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to obtain a middle ground for the interests of Indonesia with a large maritime country, such as America and China which is considered the most potential country to threaten Indonesia 39 s sovereignty at sea. On the one hand, Indonesia must maintain security and sovereignty in its sea territory, but as a consequence of the acceptance of the concept of insight of the archipelago or an archipelagic country by the international community through UNCLOS KHL 1982, Indonesia is also obliged to accommodate the international interest in return. Following the signing of UNCLOS KHL 1982, Indonesia gained expansion of its sovereign territory, but the high interest of the great maritime state in Indonesian waters demanded Indonesia to provide a peaceful crossing route later called the Indonesian Archipelagic Sea Lane ALKI . ALKI set as many as three paths from the north south by the Indonesian government. However, the determination is considered still not perfect because the international world wants the east west flow. The Indonesian government therefore undertakes various diplomatic efforts to find a middle ground with a large maritime country so that the problems surrounding the territorial sea sovereignty can be overcome. In addition, there are transnational crimes that will never be completed in the waters of Indonesia, a heavy duty of the government to protect the entire nation as set forth in the fourth paragraph of the 1945 Constitution.

Abstrak :
The Law of the Sea Convention: US Accession and Globalization, provides valuable insight into a number of contemporary and pressing issues concerning the world's oceans and their management . Brought together at the 34th Annual Conference of the Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law (COLP), Part l reports on the work of international experts which considers the impact of the lack of US participation in UNCLOS, evaluating topics such as energy and economic development as well as ramifications for U.S. national security and navigational rights.

Abstrak :
"Those collected essays examine different aspects of the modern law of the sea. They address many key provisions in the United Convention on the Law of the Sea, including its historical development, the substantive rules governing navigation, resources, the regime of the high seas, maritime jurisdiction, the protection of the marine environment and the delimitation of maritime boundaries, as well as the settlement of disputes. The essays also review the Implementation Agreement of 1994 concerning deep seabed mining and the Implementation Agreement of 1995 concerning Straddling and Highly Migratory Fish Stocks. The author presents purely personal views on many negotiations and cases in which he participated. The essays, written between 1988 and 2006, will be of interest to everyone involved in the law of the sea."--BOOK JACKET.

Abstrak :
ABSTRAK
The 1982 United Nations on the Law of the Sea memberikan diferensiasi terkait dengan fitur-fitur maritim di dalamnya. Walaupun demikian, masih terdapat perdebatan terkait dengan status hukum dari fitur-fitur maritim tersebut, khususnya terkait dengan pembedaan golongan Pulau serta Batuan. Penggolongan ini penting karena golongan tersebut mempengaruhi titel dari suatu fitur maritim yang bersangkutan terhadap zona maritim. UNCLOS memberikan hak atas Pulau memiliki hak atas seluruh zona maritim, sementara Batuan hanya memiliki hak atas laut teritorial. Skripsi ini kemudian melaksanakan analisis terhadap berbagai fitur maritim untuk menyimpulkan apakah suatu fitur maritim digolongkan sebagai pulau dengan menggunakan standar elemen sosio-ekonomi yang dijelaskan dalam putusan Laut China Selatan, dimana diantaranya dalam kasus dimana terjadi fenomena island-building. Simpulan dari permasalahan tersebut ialah walaupun perkembangan teknologi telah signifikan sehingga dapat dilaksanakan modifikasi terhadap fitur maritim asli, namun hal ini tidak mempengaruhi status hukum serta titel dari zona maritim yang bersangkutan.

---

ABSTRAK
The 1982 United Nations on the Law of the Sea gives differentiation on offshore maritime features. However, problem arises on the legal status of those features, particularly on the matter of island and rocks under the regime of island. This is caused by the fact that differentiation between islands and rocks have a different effects on the feature rsquo s maritime zone. The 1982 United Nations on the Law of the Sea gives islands full entitlement to all maritime zone, however, rocks are only entitled to the territorial sea. This thesis analyzes on various disputed maritime features to conclude whether a maritime feature is an island based upon the socio economic element of an island as explained in the recent decision of the South China Sea Arbitration, particularly on the case of island building and land reclamation activity. The conclusion is that modification on maritime feature can be extensive and affecting the ability of the maritime feature to sustain human habitation, however that does not change the legal status and maritime zone entitlement of the feature.