Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji debitur. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus antara penggugat yang merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penyitaan jaminan fidusia milik konsumen. Tidak hanya sampai pada kasasi, Penggugat juga memohon pengujian Undang- Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 dan 3 yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini. Pasal-pasal tersebut ternyata mengandung frasa cidera janji debitur yang menjadi salah satu penyebab masalah dimana kreditur dianggap berlaku sewenang-wenang, putusan ini juga tidak luput dari perdebatan ahli mengenai cidera janji debitur yang menjadi salah satu syarat eksekusi jaminan. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya membawa Majelis Hakim pada sebuah putusan yang menyebutkan tentang kesepakatan cidera janji debitur. Untuk menilai apa yang dimaksud dengan kesepakatan cidera janji debitur, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga akhirnya penulis sampai pada kesimpulan bahwa kesepakatan cidera janji debitur yang dimaksud Hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan tentang keperdataan yang berlaku di Indonesia. ......This paper discusses about the the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the debtor's breach of contract. The court decision is followed by the case between the debtor who is a consumer of PT. Astra Sedaya Finance as a finance company and also the defendant in the case of illegal acts against the execuiton of consumer fiduciary guarantee. Not stopping until cassation, the Plaintiff also requested a statutory test on Fiduciary Law Number 42 of 1999 Article 15 Paragraphs 2 and 3, which the results set forth in this decision. These articles also contain the phrase of debtor's breach of contract which turns out to be one of the problem where the creditor is considered to be acting arbitrarily, this court decision also can not be seperated from the expert debate about the debtor's breach of contract which is one of the conditions of guarantee execution. These opinions finally brought the Panel of Judges to a decision whom stated about debtor’s breach of contract deals. To assess what is meant by the debtor’s breach of contract deals, the author uses the method of normative legal research that conducts research on primary and secondary legal sources. Finally the writer came to the conclusion that the Constitutional Court Judge Council statement about consent in breach of contract is not constitute with what has been written in Indonesian Civil Code.

Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, dimana dikaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada hukum perikatan atau perjanjian, dan memenggali bagaimana penerapan syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online terhadap kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perjanjian pada transaksi jual-beli online. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online terhadap kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual-beli online sulit menentukan kecakapan seseorang, karena dalam perjanjian jual-beli online tidak terjadi pertemuan antara para pihak. Hal mengenai unsur cakap merupakan hal yang sangat penting terkait konsekuensi hukum dalam hal syarat sahnya perjanjian mengenai kecakapan subyek hukum yang berakibat pada kemungkinan adanya pembatalan perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa syarat cakap sudah diatur secara jelas di dalam peraturan-perundang-undangan seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi dalam prakteknya, syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online belum benar-benar bisa diaplikasikan karena perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tatap muka. Sehingga, dibutuhkan itikad baik para pihak untuk memastikan terpenuhinya unsur cakap tersebut. ...... This research is a normative juridical research which uses secondary data as its main data, whereas consulted about law norms on an agreement law and to discover how to applicate the competent elements in online sales agreement for both parties. The research’s aim is to discover two things. First, to discover the application of competent elements in online sales agreement. It’s hard to decide whether a person competent or not in online sales agreement, it’s because there are no meeting between the sales and the buyer. The competent element is an important thing connected to the law consenquences of competent elements in an agreement about the competent of a law subject which causes the probability of agreement cancellation. Base on this research, we can know that competent element has been regulated in article 1320 of Burgerlijk Wetboek. However in practical, competent element in online sales agreement still can’t be apply in it yet because there is no meeting between both parties. So that, it needs a goodwill from both parties to ensure that competent elements has been fulfilled.