Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu strategi dalam tahap awal pendirian Unit Usaha Syariah Bank BTN adalah strategi pembentukan asset melalui konversi KPR BTN menjadi KPR BTN Syariah. Dengan adanya penempatan aset ini diharapkan BTN syariah dapat dengan cepat memberikan bagi hasil yang bersaing kepada nasabah dana pihak ketiga. Sehingga manajemen Bank BTN menargetkan Pembiayaan Murabahah KPR BTN Syariah Konversi sekitar 66 % dari keseluruhan rencana Pembiayaan BTN Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan probabilitas atau kecenderungan nasabah KPR BTN untuk melakukan konversi KPR BTN-nya menjadi Pembiayaan KPR BTN Syariah dengan menggunakan Teori Perilaku Konsumen dalam hal ini faktor demografi dan karakteristik produk yang dimiliki oleh nasabah KPR BTN sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Variabel tersebut adalah jenis kelamin, usia. pendidikan, agama. pekerjaan, penghasilan. pengetahuan nasabah mengenai Bank BTN Syariah, jumlah kredit yang diterima nasabah dari Bank BTN, jumlah cicilan. jangka waktu kredit dan harapan terhadap BTN Syariah. Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam. Jumlah sample 321 responden yang merupakan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni. Data yang diperolch kemudian dikelompokan berdasarkan variabel kemudian dilakukan faktor analisis. Faktor Analisis adalah proses analisis untuk menilai variabel mana saja yang dianggap layak untuk dimasukan dalam analisis selanjutnya. Kemudian untuk mengukur probabilitas atau kecenderungan kondisional atas suatu peristiwa adalah dengan metodologi regresi probabililas yang disebut dengan model logic. Hasil regresi tersebut kemudian dijadikan patokan untuk menguji hipotesa yang dibuat peneliti. Setelah diuji, hasil regresi menunjukan probabilitas atau kecenderungan tertariknya atau berminatnya seorang nasabah untuk mengkonversi KPR BTN-nya menjadi Pembiayaan KPR BTN Syariah yang paling tinggi adalah nasabah yang usianya antara 30 tahun sampai dengan 40 tahun, pendidikannya sarjana, agamanya Islam, pcnghasilannya di atas 10 juta rupiah dan KPR BTN yang dimilikinya adalah dengan jumlah Plafond di atas 100 juta rupiah, jangka waktunya di atas 10 tahun dan cicilannya antara 1,5 juta rupiah sampai dengan. 3,5 juta rupiah.

---

One of the strategies in the initial stare of the founding of Shariah Business Unit Bank BTN is the asset establishment by means of the conversion of KPR 13TH into KPR BTN Shariah. Hopefully, this strategy could make BTN Shariah to give a competitive profit sharing to its customer more quickly. in line with that, the management of Bank BTN has targeted the percentage of the conversion of KPR BTN Shariah's Mirabahah Financing is around 66% of the entirely of its financing plan. The objective of this research is to depict the probability or the tendency of the customer of KPR BTN to convert its loan from KPR BTN into KPR Financing of BTN Shariah using customer behavior theory. In this case, the demographic factor and the characteristics of the product are the basis of the determination of the measuring variable. The variables are sex, age, education, religion, occupation, income earnings, the customer knowledge about BTN Shariah, the amount of the loan accepted from Bank BTN, the amount of installment, the loan period, and the customer's hope from BTN Shariah. The data used is primary with deep interview. The size of sample is 32] respondents which are customers of Bank BTN Jakarta Harmoni Branch. After having the interview, the data is grouped by the variables, and then the analysis factor is conducted. Analysis Factor is the analysis process to evaluate which variable is suitable to get into the further analysis. And then_ we measure the probability or conditional tendency of an event with the methodology of probability regression named Logic Model. The result of the regression is then set as the standard criterion for the hypothetical testing. From the testing, we can conclude that the most interested customer who want to convert its loan into Shariah Financing of KPR BTN Shariah is the customer with the criterion as follows: age within 30 until 40 years, education is undergraduates (SI), religion is Islam, income earnings is above 10 million rupiah, having loan from KPR BTN above 100 million rupiah, the loan period is above 10 years and the installment is within 1,5 million rupiah until 3,5 million rupiah.

Abstrak :
Tesis ini membahas analisis dampak penggunaan credit card pada consumer credit dan gagal bayar konsumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya konsumen dapat mengendalikan diri terhadap penggunaan berbagai bentuk fasilitas kredit yaitu seperti kartu kredit dan kredit konsumsi sehingga penggunaan faslitas kredit seperti kredit konsumsi tersebut tidak digunakan secara yang berlebihan, dapat mencegah terjadinya kesulitan keuangan yang dialami oleh setiap konsumen sehingga tidak menyebabkan kegagalan bayar seperti dengan memiliki tabungan pribadi yang dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak, konsumen sadar dan mengerti akan kebutuhan onsumen yang harus dipenuhi dan tidak menyalahgunakan fasilitas kartu kredit dan kredit konsumsi, segera menjual asset atau harta pribadi untuk melunasi hutang kartu kredit dan kredit konsumsi apabila terjadi kesulitan keuangan sehingga hutang yang dilunasi tidak terlalu banyak karena terlilit oleh bunga bank dan apabila konsumen memiliki modal atau uang pribadi untuk membeli sesuatu sebaiknya menghindari penggunaan kartu kredit dan kredit konsumsi.

---

The focus of this thesis is to analyze the impact of using credit cards in consumer credit which has the tendency to be unable to settle the debt (Non Performing Loan). The result of this study suggest that the consumers should be able to control using of their facilities are not used in excess, can prevent the financial disstres by using each consumer so can't caused pay failure by having a personal saving account that can be used at any time in emergency, consumers will be aware and understand the consumer needs to be fulfilled and not abuse credit cards and credit facilites consumption, immedietly sell assets or personal property to pay off credit card debt and consumption loans in the event of financial distress so the debt was not paid too much and if consumers have the capital or money to buy something should avoid using of credit cards and consumer credit.

Abstrak :
Pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia sangat besar dimana pertumbuhan ini didominasi oleh kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi regulator karena ditakutkan terjadi bubble yang berdampak keterpurukan ekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa. Dengan kekhawatiran ini maka pemerintah menerapkan loan to value (LTV) pada kredit perumahan dan uang muka minimum untuk kredit/ pembiayaan kepemilikan kendaraan. Tentunya hal ini berdampak langsung pada penjualan perusahaan pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan uji t test ternyata diketahui bahwa penjualan perusahaan pembiayaan sebelum dan setelah adanya peraturan uang muka tidak berbeda signifikan. Karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan perusahaan pembiayaan konsumen. ......Consumer credit growth in Indonesia is very large which is dominated by the growth of housing loans (mortgages) and vehicle loans (KKB). This raises concern for regulators because it feared the impact occurred bubble economic slump as happened in European countries. With this concern, the government apply loan to value (LTV) on housing loans and the minimum down payment for credit / financing vehicle ownership. Obviously this has a direct impact on sales of consumer finance companies in particular financing vehicle. Based on research using the t test was known that the sales finance company before and after the regulations do not differ significantly advances. Due to other factors that affect the sale of consumer finance companies.

Abstrak :
Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam Surat Edaran BI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit dari jasa debt collector menurut hukum perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sertadebt collector.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagihan oleh jasa debt collector hanya dapat dilakukan apabila kolektibilitas kartu kredit telah tergolong macet, serta pelaksanaan penagihan oleh jasa debt collector harus dilakukan sesuai tata cara yang berlaku ......Collection of credit card debt by Bank using the service provided by vendor of debt collectors is likely to be done considering there is no prohibition issued by Indonesian Central Bank for the using of the service provided by debt collectors in collecting the credit card debt. The death of one of the customer of credit card that had an outstanding debt came from credit card debt as a result of actions of debt collectors showed non-compliance on the ethical collection principals as set forth in the Circular Letter issued by the Indonesian Central Bank.The purpose of this study is to perceive legal protection of the customer of credit card against the service of debt collectors under the banking law and to understand the responsibility of the bank on the action of debt collectors.The approach method used in this research is normative and descriptive analysis, The data obtained is the secondary data originated from the literature study (library research.From the outcome of the research it can be concluded that legal protection can be done preventively. The collection using the service provided by vendor of debt collectors can only be conducted if the collectability of credit cards has been classified as bad credit, as well as implementation of the collection using the service provided by vendor of debt collectors must be done in accordance with the applicable procedures.

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demi terciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Akta tersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam putusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa saja dampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan kesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuan utang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidak adanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACT
The role of judge decision should be placed on the element of legal certainty in order to create justice based on law so that it can be felt by the community, especially each party. This study aims to determine whether or not the judges' judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legal certainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact of the decision to the parties, wide community. As well as to know what is the cause of the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake of writing in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition of the debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty. The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regarding the deed criteria which resulted in the deed being null and void by law.

Abstrak :
Dalam praktek dunia bisnis, lazim digunakan kredit untuk menambah modal usaha, akan tetapi dalam hal debitur membutuhkan modal lagi, sedangkan debitur sudah tidak mempunyai benda yang dapat diberikan sebagai jaminan, maka tidak menutup kemungkinan debitur menggunakan benda milik pihak ketiga sebagai jaminan, salah satunya adalah tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Tesis ini membahas mengenai perlindungan pihak ketiga yang barangnya digunakan sebagai jaminan oleh debitur. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa konsekuensi hukum bagi pihak ketiga yang memberikan tanah dan bangunannya sebagai jaminan dalam perjanjian kredit secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hak tanggungan, maka tanah milik Hj. Suhesmi dapat dieksekusi, karena dengan penandatanganan SKMHT yang merupakan kuasa bagi koperasi untuk membebankan hak tanggungan berarti Hj. Suhesmi dengan rela memberikan bendanya untuk menjadi jaminan utang dari koperasi. Mengenai perlindungan hukum bagi Hj. Suhesmi dapat meminta kesepakatan kepada bank untuk menjual tanahnya tersebut secara dibawah tangan, sehingga dengan penjualan tersebut diharapkan akan mendapat harga tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Saran bagi notaris adalah agar notaris lebih dapat memahami keinginan dari para pihak, sehingga dapat menuangkannya pada akta sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan notaris dapat terhidar dari sanksi bila terjadi sengketa. ......In practice the world of business, credit or financing is often used to increase the business capital, but when debitor need more business capital and debitor are not having things to be used as collateral, so it is possible debitors use objects belonging to third party as guarantee, which one is the land burdened with Mortgage. The thesis discussed about protection a third party who give their land that used as collateral by a debitor. The writing of this thesis is using case study research by normative-juridical research approach. The results of discussion over the formulation of the problem, law known that the consequences for the third party who gives ground and his building as security in credit agreement automatically under the provisions of civil law and it with a mortgage, the land belonged to Hj. Suhesmi can be executed, because with the signing of the Authorization for the Assignment of a Mortgage which is a power of Attorney for the right to charge the cooperative dependent means Hj. Suhesmi willingly gave his to be a guarantee of the debt of the cooperative. About legal protection for Hj. Suhesmi can ask for an agreement to the bank to sell their land they are under the hand, so that the market with sales were expected to be the highest esteem that can be beneficial to both parties. Advice for notary is that notary better understand desire of the parties, so that can pour in certificate in accordance with the agreement the parties.Until there is no the party being disadvantaged, and notary can be spared of the if disputes.

Abstrak :
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan peran perbankan sebagai sarana menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada umumnya diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur kepada bank untuk memperkecil resiko bank. Salah satu jaminan yang lazim digunakan yaitu tanah, dengan pengikatan hak tanggungan. Namun prakteknya terdapat masalah dalam pengikatan hak tanggungan sehingga menyebabkan hak tanggungan batal demi hukum, salah satunya yaitu kuasa untuk membebankan hak tanggungan diberikan oleh pemberi hak tanggungan yang tidak berwenang, sehingga kuasa yang terdapat dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selanjutnya disebut SKMHT batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selanjutnya disebut APHT. Namun hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 55/Pdt.G/Plw/2015/PN PKL berpendapat bahwa perjanjian kredit yang merupakan dasar pengikatan hak tanggungan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan yaitu mengenai pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut apakah sudah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan mengenai tanggung jawab notaris atas SKMHT yang dinyatakan batal demi hukum dikaitkan dengan kewajibannya membuat akta tersebut. Tujuan penulisan tesis ini adalah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 55/Pdt.G/Plw/2015/PN PKL dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap SKMHT yang dinyatakan batal demi hukum dikaitkan dengan kewajibannya membuat akta tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian analisis data, dapat disimpulkan bahwa hapusnya hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian kredit, karena hak tanggungan adalah perjanjian tambahan sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok. Notaris dalam membuat SKMHT wajib memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan agar SKMHT tersebut sah dan dapat dijadikan dasar pembuatan APHT. Apabila notaris telah memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan maka notaris bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya, namun jika notaris tidak memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan maka notaris bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris dan UUJN. ......To increase economic growth and national development, it requires the role of banks as a medium of collecting and distributing funds from public, one of them with the provision of credit. Loans provided by banks are generally followed by the granting of collateral by debtors to banks to minimize bank risk. One of the commonly used collateral is land, which can be borne by mortgage. However, in practice there is a problem in the process of mortgages thus causing the mortgage is null and void, one of which is the power to assignment of a mortgage granted by the unauthorized grantor of mortgage, so that the power contained in the Authorization for the Assignment of a Mortgage is null and void and can not be the basis for making the Mortgage Deeds. However the judges in the Pekalongan District Court Decision No. 55 Pdt.G Plw 2015 PN PKL conclude that the credit agreement which is the basis for the mortgage is null and void. Based on the background, the problem arises regarding the consideration and the decision of the Pekalongan District Court whether it is in accordance with the applicable law in Indonesia and the responsibility of the notary of Authorization for the Assignment of a Mortgage which is stated null and void related with the obligation to make its deed. The purpose of this thesis is to analyze the Decision of Pekalongan District Court No. 55 Pdt.G Plw 2015 PN PKL and analyze the responsibility of a notary to the Authorization for the Assignment of a Mortgage which is stated null and void by law relating to his her obligation to make the deed. This thesis uses normative juridical research methods. Based on the result of data analysis research, it can be concluded that the termination of mortgage does not result in the termination of credit agreement, because the mortgage is an additional accesoir agreement while the credit agreement is the principal agreement. Notary in making the Authorization for the Assignment of a Mortgage obligates to verify the identity and authority to act of the grantor of mortgage in order to the Authorization for the Assignment of a Mortgage is valid and can be used as the basis for establishing Mortgage Deeds. If the notary has verified the identity and authority to act of the grantor of mortgage, the notary concerned can not be held to be accountable, but if the notary does not verify the identity and authority to act of the grantor of mortgage, the notary concerned might be subject to administrative and civil sanctions as stipulated in the Notary Code and Position of Notary Regulation.

Abstrak :
Tesis ini membahas ketentuan Perbankan maupun ketentuan KUHPerdata dalam ruang lingkup pemberian kredit. Namun prosedur pemberian kredit beserta jaminan atas tanah masih mengalami permasalahan dari segi hukum maupun perlindungan bagi pihak ketiga. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan Perbankan mengenai pemberian Kredit yang macet dihubungkan dengan pertimbangan hakim dan menganalisis secara mendalam urgensi amar putusan Hakim menafsirkan keberlakuan akta kuasa menjual pada pencairan agunan perjanjian kredit dihubungkan dengan ketentuan perjanjian kredit bank sehingga menemukan titik terang pada permasalahan Bank B dengan debiturnya ABS. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dan penelitian mono disiplin, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Pembahasan tesis ini akan dibatasi menjadi dua bagian besar. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw dikaitkan dengan ketentuan perjanjian kredit Bank. Kasus ini berawal pada adanya perjanjian kredit antara Bank B dengan nasabah ABS, yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran oleh ABS macet sehingga timbul Akta Kuasa Menjual yang ditawarkan Oleh Bank B. Tindakan Bank B menjual agunan dengan Akta kuasa Menjual menjadi dasar gugatan kepada pengadilan oleh ABS kepada bank. Kedua, menganalisis kesesuaian Amar Putusan Hakim dengan ketentuan perjanjian kredit dalam menafsirkan Akta Kuasa Menjual pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw. Hasil penelitian ini adalah: 1 Terdapat ketidaksesuaian penerapan undang-undang dalam pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan ketentuan perbankan. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa dengan terlanggarnya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan maka Akta Kuasa Menjual dibatalkan, sehingga menimbulkan akbat-akibat yang timbul setelah putusan. 2 Adanya ketidak sesuaian Amar putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw.

---

This thesis discusses the provisions of the Banking as well as the provisions of the Civil Code in the scope of credit granting. However, the procedure of granting credit along with the guarantee of the land is still experiencing problems in terms of law and protection for the third party. This thesis aims to identify Banking provisions concerning granting of bad credit related to judges 39 consideration and to analyze in depth the urgency of judgmen.t The judge interpreted the validity of the power of sale deed on the collateral disbursement of credit agreement connected with the provisions of the bank credit agreement so as to find a bright spot on the problems of Bank B with the debtor ABS. This thesis research uses method of explanatory research and mono disciplinary research, the source of data on juridical normative method mostly derived from literature study. The focus of this thesis will be limited to two major sections. First, concerning Judge 39 s consideration of Decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw is attributed to the terms of the credit agreement of the Bank. This case originated in a credit agreement between Bank B and customer ABS, which then experienced a jam payment by ABS jammed so that the Deed of Sale Selling offered by Bank B. Action Bank B sells the collateral with the power of attorney Sell becomes the basis of lawsuit to the court by ABS to the bank. Second, analyze the conformity of the Decision of the Judge with the terms of the credit agreement in interpreting the Power of Attorney Selling at decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw. The results of this study are 1 There is a mismatch of the application of the law in consideration of the panel of judges when associated with banking regulations. In this case the panel of judges declares that with the violation of the provisions of the Insurance Rights Act, the Power of Attorney of Selling is canceled, resulting in a consequence arising after the decision. 2 There is a mismatch of the existence of amar verdict judges in case of decision No. 17 Pdt.G 2013 PN.Skw.

Abstrak :
Adanya pergeseran dalam pola sistem pembayaran yang beralih dari pembayaran tunai menuju kepada pembayaran nontunai, menyebabkan bank Indonesia sebagai otoritas harus lebih cermat dalam mengendalikan jumlah uang beredar yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini mengkaji pengaruh peningkatan pembayaran nontunai dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data bulanan pada periode 2009-2019. Penelitian ini didasarkan pada teori netralitas uang yang mengatakan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar hanya berpengaruh kepada variabel nominal namun tidak untuk variabel rill. Dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, digunakan estimasai menggunakan metode Vektor Error Correction Model (VECM). Dalam hasil estimasi yang diperoleh, alat pembayaran nontunai dalam periode penelitian yang digunakan dengan proksi data alat pembayaran nontunai berupa nilai transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, nilai dan volume transaksi kartu ATM/Debit, nilai dan volume transaksi kartu kredit, nilai transaksi uang elektronik, nilai transaksi cek dan nilai transaksi giro bepengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pembayaran nontunai yang ditimbulkan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berlaku dalam jangka panjang, sedangkan jangka pendek hanya beberapa alat pembayaran nontunai yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. ......The shifting of payment system method from cash payment to non cash payment causes the Bank Central (Bank Indonesia) to be more prudent in controlling the Amount of money spent in the community. The study aims to examine the effect of the increasing of Non-cash payment that affect the indonesian economic growth using monthly data for 2009-2019 period. This research are based on the theory of money neutrality which says that the increasing of the amount of money spent in community only affect the nominal variable but not the real variable. In testing the hypothesis in this study, performed using Vector Error Correction Model (VECM). The estimation result shows that non cash payment in the study period were used with data proxy non-cash payment instrument in the form of transaction value Bank Indonesia real time gross settlement, value and volume of ATM/Debit Card transaction. Value and volume of credit card, value and volume of electronic money, transaction value of check and transaction value of giro have a positive and significant influence in the the economic growth. The effect of non-cash payment that are arising in influencing the economic growth applies in the long term, whereas in the short term there is only few non cash instrument that have influence on economic growth.