Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu strategi dalam tahap awal pendirian Unit Usaha Syariah Bank BTN adalah strategi pembentukan asset melalui konversi KPR BTN menjadi KPR BTN Syariah. Dengan adanya penempatan aset ini diharapkan BTN syariah dapat dengan cepat memberikan bagi hasil yang bersaing kepada nasabah dana pihak ketiga. Sehingga manajemen Bank BTN menargetkan Pembiayaan Murabahah KPR BTN Syariah Konversi sekitar 66 % dari keseluruhan rencana Pembiayaan BTN Syariah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan probabilitas atau kecenderungan nasabah KPR BTN untuk melakukan konversi KPR BTN-nya menjadi Pembiayaan KPR BTN Syariah dengan menggunakan Teori Perilaku Konsumen dalam hal ini faktor demografi dan karakteristik produk yang dimiliki oleh nasabah KPR BTN sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Variabel tersebut adalah jenis kelamin, usia. pendidikan, agama. pekerjaan, penghasilan. pengetahuan nasabah mengenai Bank BTN Syariah, jumlah kredit yang diterima nasabah dari Bank BTN, jumlah cicilan. jangka waktu kredit dan harapan terhadap BTN Syariah. Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam. Jumlah sample 321 responden yang merupakan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni.Data yang diperolch kemudian dikelompokan berdasarkan variabel kemudian dilakukan faktor analisis. Faktor Analisis adalah proses analisis untuk menilai variabel mana saja yang dianggap layak untuk dimasukan dalam analisis selanjutnya. Kemudian untuk mengukur probabilitas atau kecenderungan kondisional atas suatu peristiwa adalah dengan metodologi regresi probabililas yang disebut dengan model logic. Hasil regresi tersebut kemudian dijadikan patokan untuk menguji hipotesa yang dibuat peneliti. Setelah diuji, hasil regresi menunjukan probabilitas atau kecenderungan tertariknya atau berminatnya seorang nasabah untuk mengkonversi KPR BTN-nya menjadi Pembiayaan KPR BTN Syariah yang paling tinggi adalah nasabah yang usianya antara 30 tahun sampai dengan 40 tahun, pendidikannya sarjana, agamanya Islam, pcnghasilannya di atas 10 juta rupiah dan KPR BTN yang dimilikinya adalah dengan jumlah Plafond di atas 100 juta rupiah, jangka waktunya di atas 10 tahun dan cicilannya antara 1,5 juta rupiah sampai dengan. 3,5 juta rupiah.

---

One of the strategies in the initial stare of the founding of Shariah Business Unit Bank BTN is the asset establishment by means of the conversion of KPR 13TH into KPR BTN Shariah. Hopefully, this strategy could make BTN Shariah to give a competitive profit sharing to its customer more quickly. in line with that, the management of Bank BTN has targeted the percentage of the conversion of KPR BTN Shariah's Mirabahah Financing is around 66% of the entirely of its financing plan.

The objective of this research is to depict the probability or the tendency of the customer of KPR BTN to convert its loan from KPR BTN into KPR Financing of BTN Shariah using customer behavior theory. In this case, the demographic factor and the characteristics of the product are the basis of the determination of the measuring variable. The variables are sex, age, education, religion, occupation, income earnings, the customer knowledge about BTN Shariah, the amount of the loan accepted from Bank BTN, the amount of installment, the loan period, and the customer's hope from BTN Shariah. The data used is primary with deep interview. The size of sample is 32] respondents which are customers of Bank BTN Jakarta Harmoni Branch.

After having the interview, the data is grouped by the variables, and then the analysis factor is conducted. Analysis Factor is the analysis process to evaluate which variable is suitable to get into the further analysis. And then_ we measure the probability or conditional tendency of an event with the methodology of probability regression named Logic Model. The result of the regression is then set as the standard criterion for the hypothetical testing. From the testing, we can conclude that the most interested customer who want to convert its loan into Shariah Financing of KPR BTN Shariah is the customer with the criterion as follows: age within 30 until 40 years, education is undergraduates (SI), religion is Islam, income earnings is above 10 million rupiah, having loan from KPR BTN above 100 million rupiah, the loan period is above 10 years and the installment is within 1,5 million rupiah until 3,5 million rupiah."

"Tesis ini membahas analisis dampak penggunaan credit card pada consumer credit dan gagal bayar konsumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya konsumen dapat mengendalikan diri terhadap penggunaan berbagai bentuk fasilitas kredit yaitu seperti kartu kredit dan kredit konsumsi sehingga penggunaan faslitas kredit seperti kredit konsumsi tersebut tidak digunakan secara yang berlebihan, dapat mencegah terjadinya kesulitan keuangan yang dialami oleh setiap konsumen sehingga tidak menyebabkan kegagalan bayar seperti dengan memiliki tabungan pribadi yang dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak, konsumen sadar dan mengerti akan kebutuhan onsumen yang harus dipenuhi dan tidak menyalahgunakan fasilitas kartu kredit dan kredit konsumsi, segera menjual asset atau harta pribadi untuk melunasi hutang kartu kredit dan kredit konsumsi apabila terjadi kesulitan keuangan sehingga hutang yang dilunasi tidak terlalu banyak karena terlilit oleh bunga bank dan apabila konsumen memiliki modal atau uang pribadi untuk membeli sesuatu sebaiknya menghindari penggunaan kartu kredit dan kredit konsumsi.

---

The focus of this thesis is to analyze the impact of using credit cards in consumer credit which has the tendency to be unable to settle the debt (Non Performing Loan). The result of this study suggest that the consumers should be able to control using of their facilities are not used in excess, can prevent the financial disstres by using each consumer so can't caused pay failure by having a personal saving account that can be used at any time in emergency, consumers will be aware and understand the consumer needs to be fulfilled and not abuse credit cards and credit facilites consumption, immedietly sell assets or personal property to pay off credit card debt and consumption loans in the event of financial distress so the debt was not paid too much and if consumers have the capital or money to buy something should avoid using of credit cards and consumer credit."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

---

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."

"Tantangan yang sering dihadapi pada pemberian kredit tanpa agunan untuk usaha kecil adalah penyeleksian calon debitur, di mana usaha kecil umumnya belum memiliki laporan keuangan seperti halnya perusahaan yang sudah berskala besar. Hal ini juga dialami oleh salah satu bank swasta asing terbesar untuk usaha kecil di Indonesia yang memiliki jumlah kredit macet yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri, sehingga perlu dievaluasi penyebab kegagalan produk agar dapat diperbaiki ke depannya. Pada penelitian ini dilakukan analisis kegagalan kredit tanpa agunan untuk usaha kecil dilihat dari segi requirement spesifikasi calon debitur, seleksi calon debitur, dan penagihan. Metode TOPSIS digunakan untuk membandingkan hasil akhir seleksi berdasarkan variabel¬variabel yang dirasa penting bagi bank dalam penyeleksian calon debiturnya.

---

The challenge often faced in providing unsecured loans for small business is the selection of borrowers, in which small businesses generally do not have financial statements as companies that have a large scale and well established. This case has also been experienced by one of the largest multinational private bank in Indonesia which had a number of bad loans that was a much higher compared to the industry's average. Therefore, this research wanted to evaluate the cause of the failure of the business installment product so that can be improved in the future. In this research, failure analysis of unsecured loan for small businesses will be discussed in terms of specification requirements of borrowers, the selection of borrowers, and billing. TOPSIS method is used to compare the end result of selection based on variables that are important for banks in the selection of borrowers."

"Pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia sangat besar dimana pertumbuhan ini didominasi oleh kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi regulator karena ditakutkan terjadi bubble yang berdampak keterpurukan ekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa. Dengan kekhawatiran ini maka pemerintah menerapkan loan to value (LTV) pada kredit perumahan dan uang muka minimum untuk kredit/ pembiayaan kepemilikan kendaraan. Tentunya hal ini berdampak langsung pada penjualan perusahaan pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan uji t test ternyata diketahui bahwa penjualan perusahaan pembiayaan sebelum dan setelah adanya peraturan uang muka tidak berbeda signifikan. Karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan perusahaan pembiayaan konsumen.

---

Consumer credit growth in Indonesia is very large which is dominated by the growth of housing loans (mortgages) and vehicle loans (KKB). This raises concern for regulators because it feared the impact occurred bubble economic slump as happened in European countries. With this concern, the government apply loan to value (LTV) on housing loans and the minimum down payment for credit / financing vehicle ownership. Obviously this has a direct impact on sales of consumer finance companies in particular financing vehicle. Based on research using the t test was known that the sales finance company before and after the regulations do not differ significantly advances. Due to other factors that affect the sale of consumer finance companies."

"Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam Surat Edaran BI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit dari jasa debt collector menurut hukum perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sertadebt collector.Metode pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagihan oleh jasa debt collector hanya dapat dilakukan apabila kolektibilitas kartu kredit telah tergolong macet, serta pelaksanaan penagihan oleh jasa debt collector harus dilakukan sesuai tata cara yang berlaku

---

Collection of credit card debt by Bank using the service provided by vendor of debt collectors is likely to be done considering there is no prohibition issued by Indonesian Central Bank for the using of the service provided by debt collectors in collecting the credit card debt. The death of one of the customer of credit card that had an outstanding debt came from credit card

debt as a result of actions of debt collectors showed non-compliance on the ethical collection principals as set forth in the Circular Letter issued by the Indonesian Central Bank.The purpose of this study is to perceive legal protection of the customer of credit card against the service of debt collectors under the banking law and to understand the responsibility of the bank on the action of debt collectors.The approach method used in this research is normative and descriptive analysis, The data obtained is the secondary data originated from the literature study (library research.From the outcome of the research it can be concluded that legal protection can be done preventively. The collection using the service provided by vendor of debt collectors can only be conducted if the collectability of credit cards has been classified as bad credit, as well as implementation of the collection using the service provided by vendor of debt collectors must be done in accordance with the applicable procedures."

"ABSTRAKPeranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demiterciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan olehmasyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yangmemiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung danbagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Aktatersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalamputusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa sajadampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. sertauntuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan(library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual danpendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakankesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuanutang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkanadanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidakadanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan aktamenjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACTThe role of judge decision should be placed on the element of legal certainty inorder to create justice based on law so that it can be felt by the community,especially each party. This study aims to determine whether or not the judges'judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legalcertainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact ofthe decision to the parties, wide community. As well as to know what is the causeof the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and acase approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake ofwriting in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition ofthe debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty.The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regardingthe deed criteria which resulted in the deed being null and void by law."