Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas Dinamika Dukungan Partai Politik dalam Proses Pengajuan Usul Amandemen Kelima UUD 1945 Tahun 2007. Latar belakang penelitian ini adalah terbatasnya fungsi legislasi DPD dalam proses pembentukan undang-undang mendorong DPD mengajukan usul amandemen kelima pasal 22D UUD 1945 Tahun 2007. Namun dalam upaya pengajuan usul amandemen kelima terjadi proses tarik menarik kepentingan di parpol yang mengakibatkan terjadinya dinamika politik yang kuat, sehingga berimplikasi terhadap perubahan sikap parpol yang awalnya mendukung kemudian mencabut dukungan yang sudah ditandatangani, akibatnya DPD gagal dalam memperkuat kewenangannya. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elite dari Gaetano Mosca Suzanne Keller, oligarki dari Robert Michell, bikameral dari Kevin Evans, Samuel C. Patterson, Antony Mughan dan komunikasi politik dari Lucian Pye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kegagalan DPD dalam memperkuat wewenangnya melalui proses pengajuan usul amandemen kelima pasal 22D UUD 1945 Tahun 2007, adalah disebabkan faktor internal yang meliputi penguatan DPD tanpa alternatif, konsepsi dan mekanisme yang ditawarkan DPD tidak jelas, belum ada momentum, naskah akademik tidak komprehensif, lemahnya komunikasi dan lobi politik DPD, dan lemahnya pembentukan wacana publik. Faktor eksternal yaitu; memperlama proses legislasi, kekhawatiran merembes ke pasal lain, memo Amien Rais, lamanya batas waktu dan dan sulitnya syarat pengajuan dan tidak mendapat dukungan presiden SBY.Temuan dalam penelitian yaitu; [1] lemahnya fungsi legislasi DPD menjadikan demokratisasi belum bisa berjalan dengan baik; [2] SBY dan Amien Rais menjadi elite penentu sehingga DPD RI gagal dalam penguatan fungsi legislasinya; [3] tejadinya perubahan sikap politik Golkar dan PKB. Implikasi teoritis untuk teori elite Mosca, Keller terbukti dalam penelitian ini yaitu adanya alite penentu seperti Presiden SBY dan Amien Rais. Teori oligarki Robert Michell terbukti dalam memo yang diwakili Amien Rais. Teori Bikameral Samuel C. Patterson dan Antony Mughan, satu kriteria terpenuhi dan dianggap terkonfirmasi. Empat kriteria bikameral Kevin Evans hanya satu terkonfirmasi tiga tidak ditemukan dalam sistem bikameral Indonesia. Teori komunikasi politik Lucian Pye juga terbukti dalam penelitian ini. ...... This study discusses The Dynamics of Political Party Support in The Proposal Submission Process Fifth Amandment of UUD 1945 of 2007. The background of this research is limited function of DPD legislative in the process of forming laws encourage DPD proposed of the fifth amendment of article 22D UUD 1945 of 2007. But in an effort fifth amendment proposal submission process, the political pull of interests resulting in a strong political dynamics, so that the implications of the change in the attitude of political parties initially supported then revoke the signed. DPD failed to strengthen its authority. Tools analysis of this research is elite theory from Gaetano Mosca, Suzanne Keller, oligarchy theory form Robert Michell, bicameral system from Kevin Evans, Samuel C. Patterson, Anthony Mughan and theory of political communication from Lucian Pye. T his research used qualitative methods with primary and secondary data sources. Primary sources obtained through interviews. While secondary sources obtained from the mass media and literature. The results of this research show that the cause of the failure of DPD to strengthen its authority through the process of submitting a proposal of the fifth amendment of article 22D UUD 1945 of 2007, is due to internal factors which include strengthening the DPD with no alternative, the conception and the mechanisms offered by the DPD is not clear, there is no momentum, an academic proposal is not comprehensive, poor communications and political lobbying, and the lack of formation of public discourse. External factors, namely; prolong the legislative process, concern seeping into other articles, memos Amien Rais, the length and difficulty of deadlines and filing requirements and do not support the president SBY. The results of this research, as a summary: [1] the weakness of the legislative function DPD makes democratization can not walk well, [2] SBY and Amien Rais become elite critical that the DPD failed to gain legislative functions; [3] change in political attitudes Golkar and PKB. Theoretical implications of this research for elite theory Mosca, Keller proved in this study are the determinants elite like as President SBY and Amien Rais. Robert Michell oligarchy theory represented proven in memo Amien Rais. Bicameral system Samuel C. Patterson and Anthony Mughan, the criteria are considered confirmed. Four criteria bicameral system Kevin Evans is only one confirmed. The other three criteria are not found in Indonesia bicameral system. Lucian Pye theory of political communication is also evident in this study.

Abstrak :
Pengesampingan putusan memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas tindak lanjutnya. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah yaitu pemaknaan finalitas dan kekuatan mengikat putusan dalam pembentukan undang-undang, serta fleksibilitas tindak lanjut putusan dalam pembentukan undang-undang. Metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan komparasi negara Austria, Italia, Jerman, Turki, dan Rusia. Hasil penelitian menunjukan makna final berarti tidak ada mekanisme hukum untuk menguji kembali putusan dan mengikat bersifat erga omnes atau mengikat umum, tapi sekaligus bersifat non-self implementing. Selanjutnya, kajian terhadap putusan MK tahun 2003-2013, ditemukan 15 putusan pengesampngan dengan karakteristik: (1) diundang 7 putusan dan tidak diundang 8 putusan; (2) eksplisit 5 putusan dan implisit 10 putusan; (3) berlasan 5 putusan dan tanpa alasan 10 putusan. Perbandingan negara lain, tidak terdapat pengaturan konstitusi yang mewajibkan mutlak selalu mengikuti putusan, sedangkan secara doktrinal Austria dan Jerman membolehkan pengesampingan, sedangkan Italia, Jerman, dan Turki melarang pengesampingan. Rasionalisasi pengesampingan: (1) pembentuk undang-undang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undangundang, sehingga dapat memberikan kembali validitas norma yang telah inkonstitusional; (2) pengesampingan merupakan wujud checks and balances antara cabang kekuasaanyaitu; (3) terjadinya keadaan sosial dan kebutuhan hukum baru dimasyarakat yang tidak sesuai lagi dengan putusan. Ketika terjadi pengesampingan putusan, haruslah berdasarkan argumentasi yang komperhensif dan rasional.

---

The ignore response to decision raises discourse about the responds flexibility. This study aims to answer research questions, the meaning of finality and binding force of decisions in lawmaking, then the response flexibility to decisions in lawmaking. The research method is normative juridical research through literature study with comparative countries of Austria, Italy, Germany, Turkey, and Russia. The results show that the final meaning means that is no legal mechanism to review the decisions and erga omnes or binding generally to all legal subjects, but also limited by non-self implementing. Based on study to Constitutional Court decisions from 2003-2013, from 15 decisions are found with characteristics: (1) 7 invited decisions and 8 not invited decisions; (2) 5 explicit decisions and 10 implicit decisions; (3) 5 decisions with reason and 10 decision without reason. Comparison to other countries, no requirement to absolutely follow the decision, while doctrinally Austria and Germany allow ignore, but Italy, Germany, and Turkey prohibit ignore. The rationalization ignore: (1) the legislators have constitutional authority to form laws, so it is constitutional to give again the validity of unconstitutional norms; (2) ignore is a form of checks and balances between branches of power; (3) development social situation and new legal needs no longer in line with the decision. When the ignore of decision happened, it must be based on comprehensive and rational arguments.

Abstrak :
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada BPK untuk membeuat Peraturan BPK. Peraturan tersebut diakui keberadaannya bahkan sebelum kewenangan pembentukannya ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan utama. Pertama, akan dijelaskan dasar hukum kewenangan pembentukan Peraturan BPK. Kedua, akan dijelaskan ada atau tidaknya kewenangan legislasi dalam BPK. Ketiga, akan dijelaskan kedudukan Peraturan BPK, apakah merupakan produk peraturan perundang-undangan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. ......The amendment of constitution of Republic of Indonesia Year 1945 has strengthen the position of BPK as an independent Audit Board. The independence of BPK has been realized with the enactment of Act Number 15 Year 2006 concerning Audit Board which replaced Act Number 5 Year 1973. Act Number 5 Year 2006 give the authority to Audit Board to make a regulation. The regulation is acknowledged by Act Number 10 Year 2004 even before the authority to make such regulation is given. This study will probe three main subjects. First, it will explain the legal basis for the authority of the establishment of Peraturan BPK. Second, it will explain the presence or absence of the legislation power in BPK. Third, it will explain the legal status of Peraturan BPK, whether it is counted as regulation or not. The method used in this study is juridical normative which is based on secondary data and presented descriptively and analytically.

Abstrak :
Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah banyak hal. Hal yang amat jelas terlihat terkait kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi.  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sementara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah berganti menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sebelum Amandemen juga mengalami perubahan yakni yang sebelumnya menyatakan tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini menunjukan kekuasaan Presiden setelah perubahan UUD Tahun 1945 di bidang legislasi mengalami pengurangan secara signifikan. Ini memperlihatkan perubahan aturan yang berkenaan dengan kekuasaan Presiden oleh semua kalangan dianggap telah terjadi pergeseran dari executive heavy ke arah legislative heavy. Pasal 20 ayat (2) menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan tercapainya checks and balances system dalam bidang legislasi pada Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Walaupun telah tercapai nya prinsip checks and balances setelah amandemen UUD 1945, nyatanya pada prakteknya terdapat perselisihan/konflik yang terjadi antara Presiden dan DPR dalam bidang legislasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. ......Checs and Balances Mechanism of the President and the House of Representatives in Indonesia in the Function of Legislation Based on the 1945 Constitution Before and After the Amendment Amendments to the 1945 Constitution have changed many things. This is very clearly seen related to the power of the President and the House of Representatives in the field of legislation. Article 5 paragraph (1) of the Constitution before the amendment states that the President holds the power to form laws with the approval of the temporary House of Representatives after the amendment to the 1945 Constitution has changed to the President has the right to submit draft laws to the House of Representatives. In addition, Article 20 paragraph 1 of the Constitution Before the Amendment also underwent changes, namely that previously stated that each law required the approval of the House of Representatives to change to the House of Representatives holding the power to form laws. This shows that the power of the President after the amendment to the 1945 Constitution in the field of legislation has decreased significantly. This shows that changes in the rules relating to the power of the President by all groups are considered to have occurred a shift from executive heavy to legislative heavy. Article 20 paragraph (2) states that each draft law is discussed by the House of Representatives and the President for mutual approval and the achievement of a checks and balances system in the field of legislation in the Constitution after the amendment. Although the principle of checks and balances has been achieved after the amendment to the 1945 Constitution, in practice there are disputes/conflicts between the President and the DPR in the field of legislation. This research is a qualitative research with descriptive analysis design. This problem is viewed from a legal comparison with normative juridical research methods and descriptive writing.