Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan tender merupakan kegiatan yang wajib menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dugaan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender terjadi dalam Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborong-borong Cs di SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan Hukum Persaingan Usaha memegang peranan penting dalam kasus ini. Namun, dalam membuktikan temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu metode rule of reason dalam membuktikan setiap dugaan kasus persekongkolan. ......Tender is one of the activities that must contain fair competition principles. Suspicion of tender conspiracy in order to regulate and determine the winning bidder was occurred in Tender of Reconstruction/Improvement Siborong-borong Cs Road in National Road Working Unit Regional II North Sumatra National Road Main Station I Director General of Highway Construction and Maintenance, Ministry of Public Works. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to uphold Competition Law, plays an important role in this case. Nonetheless, while analyzing the facts in this case, KPPU seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 of 1999 in . The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in order to prove every tender conspiracy cases.

Abstrak :
ABSTRAK
Beberapa penelitian terkini mengungkap bahwa konsumsi fakta bertema konspirasi didorong oleh motivasi untuk melindungi identitas sosial diri dalam situasi terancam. Terkait dengan makin populernya pandangan konservatif di Indonesia, sebuah penelitian mengenai teori konspirasi mengindikasikan kesalingterkaitan antara identifikasi sosial dan persepsi keterancaman dalam memprediksi kepercayaan teori konspirasi. Di sisi lain, kepercayaan terhadap teori konspirasi ditemukan terkait erat dengan kebutuhan kepastian jawaban, namun hubungan keduanya belum ditelaah secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara need for cognitive closure NFC dengan kepercayaan konspirasi lebih jauh dengan melihat bagaimana identifikasi sosial dan persepsi keterancaman berperan dalam hubungan tersebut. Sebuah studi observasional pada 399 Muslim di Indonesia menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara need for cognitive closure dengan kepercayaan konspirasi. Namun dalam persepsi keterancaman tinggi, individu dengan tingkat NFC rendah lebih memercayai konspirasi, dan dalam identifikasi sosial rendah, individu dengan tingkat NFC tinggi cenderung lebih memercayai konspirasi. Hasil penelitian ini menegaskan kepercayaan konspirasi sebagai upaya pemaknaan realitas melalui pemikiran terbuka, bukan sekadar simplifikasi melalui kategori-kategori sederhana.

---

ABSTRACT
Series of investigations on conspiracy beliefs showed that the consumption of conspiracy themed facts was driven by social identity protection under threatening condition. Regarding the recent surge of conservatives in Indonesia, research on Indonesians resulted in an intertwined contribution of social identification and perceived threat in predicting conspiracy beliefs. However, despite the notion of conspiracy beliefs as a simplified understanding of reality, the relationship between desire for definite answer and conspiracy beliefs was inconsistent and largely undiscovered. This research aims to examine the relationship between need for cognitive closure NFC and belief in conspiracy theories further through social identification and perceived threat as situational factors. An observational study was conducted to 399 Indonesian Muslim. The result showed no direct relationship between NFC and generic conspiracist belief, but on participants with high perceived threat, people with low NFC tend to belief more in conspiracy theories than those who scored high in NFC. Moreover, on participants with low social identification toward Islam, people with high NFC tend to believe more in conspiracy theories. The result strengthen the notion that conspiracy theories is a manifestation of understanding reality through open mind, rather than mere simplification of reality through easily accessible categories.

Abstrak :
Aimed at a broad philosophical community, including epistemologists, political philosophers, and philosophers of history, this title contributes to the interdisciplinary debate about conspiracy theories.

Abstrak :
Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia masih belum dapat lepas dari indikasi adanya persekongkolan tender. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum bisa membuat berkurangnya kasus persekongkolan tender di Indonesia yang salah satunya digunakan oleh penulis sebagai bahan skripsi ini. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kewenangan dari karyawan Perseroan yang melakukan tindakan atas nama Perseroan tanpa persetujuan dari Direksi dan mengenai pembatasan yang terdapat dalam hukum persaingan usaha dalam hal pelaku usaha yang tidak berkompetensi untuk mengikuti tender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesalahan dari KPPU dalam memutus perkara tersebut. ...... Procurement of Goods / Services in Indonesia still can not be separated from the indication of tender conspiracy. The existence of Law Act No. 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has not been able to make a reduction in tender conspiracy case in Indonesia, one of which is used by the authors as the material of this thesis. The main problem in this thesis is about the authority of the employees of the Company who act on behalf of the Company without the approval of the Board of Directors and the restrictions contained in competition law in the case of businesses that are not competent to participate in the tender. This research is a normative legal research using secondary data. The Results from this study indicate the fault of the Commission in deciding the case.