Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mengharapkan hadimya seorang Tokoh yang didengar, dihormati, dan disegani, adalah suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat di Maluku saat ini. Betapa tidak, negeri yang terkenal, toleran dan konpromis, dalam nuansa heterogenitas masyarakat yang kental tersebut, kini diporak-porandakan oieh konfiik, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Koniiik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, hampir dapat dikata berhasil meluluh-lantakan semua tatanan sosial Iokal yang selama ini terbangun mapan di masyarakat meialui proses-proses kultural. Dengan kata lain, pemirnpin dan kepemimpinan di Maluku dalam skala kecil (in grup), maupun masyarakat secara luas, saat ini dipertanyakan.

Padahal, berbicara mengenai pemuka pendapat di Maluku, tidak kurang banyaknya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemuka pendapat. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa Iewat kepemukaannya, para pemuka pendapat memperiihatkan peranannya yang dominan dan signiiikan, di masyafakat. Kepemukaan mereka telah banyak dibuktikan dalam hai penyelesaian konfiik yang terjadi di masyarakat, dimana tidak periu mengikutsertakan pihak Iuar (termasuk TNI dan Polri).

Dalam sejarah perjalanan masyarakat di Maluku, kemampuan pemuka pendapat dalam mengelola konflik terlihat sedemikian rupa, sehingga konflik dengan dampak yang negatif sekalipun, mampu dikelola menjadi kekuatan yang positif. Hasilnya adalah, terbangunnya relasi-relasi sosial, kohesi sosial bahkan integrasi sosial. Kenyataan ini yang melahirkan hubungan-hubungan seperti, Pela dan Gandong.

Ketika konflik terus berlanjut, orang lalu menanyakan dimana peran pemuka pendapat yang selama ini ada ? siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemuka pendapat, dan bagaimana perannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mendorong dilakukannya studi ini.

Dari hasil studi di lapangan, ditemukan seiumlah fakta berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diajukan di atas. Pertama, konfiik yang terjadi sejak 19 Januari 1999, adalah konflik yang direncanakan, dengan memanfaatkan sejumlah persoalan sosial seperti, masalah mayoritas- minoritas, masalah kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, masalah kesenjangan sosial, ekonomi antara pusat dan daerah, masalah imigran dan penduduk asli, serta masalah politisasi agama. Kedua, Konfiik berhasil membangun fanatisme kelompok yang sempit, dimana setiap orang mengidentifikasi dirinya secara subyektif berbeda dengan orang lain di Iuar kelompoknya. Dengan demikian, kepemukaan seseorang sering mengalami gangguan komunikasi dalam berhadapan dengan kelompok di Iuamya (out group). Ketiga, Masuknya kelompok Iuar dalam jumlah besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, adalah faktor kendala tersendiri bagi berperannya seorang-pemuka pendapat secara signiikan di Maluku.

Untuk maksud studi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat dituliskan secara sistimatis semua fenimena konflik yang terjadi di masyarakat pada Iatar alamiahnya, dan bagaimana peran pemuka pendapat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dengan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan suatu kawasan hutan masih terus berlangsung sebagai akibat dari implementasi berbagai kebijakan pengelolaan hutan nasional yang cenderung meminggirkan keberadaan dan peran masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Dalam tulisan ini konflik dapat diartikan sebagai suatu keadaan/sítuasi yang dapat ditanggapi sebagai tidak adanya suatu kerja sama antara berbagai pihak untuk mempertahankan suatu sumber daya tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah masyarakat dan pemerintah (eq. aparat instansi kehutanan), sedangkan sumber daya yang dimaksud adalab sumber daya hutan Gn. Betung. Ketidaksepakatan di antara para pihak ini sebagai konsekuensi berbagai kebijakan pengelolaan hutan yang berimplïkasi path ketidakpastian akses masyarakat ke dalam hutan. Mekanisme penanggulanganlpenyelesaian konflik dapat ditanggapi sebagal prosedur-prosedur, langkah-langkah, strategi-strategi yang dilakukanldikembangkan oleh berbagai pihak yang terlibat konflik atau pihak-pihak atau lembaga/forum lain sebagal upaya menyelesaikan sebuah konflik.

Secara keseluruhan kasus-kasus yang memicu terjadinya konflik dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yakni konflik penguasaan dan konflik pemanfaatan kawasan hutan. Konflik penguasaan terdiri dari penyerobotan lahan, pergeseran batas kebun/lahan paroh lahan, dan konflik warisan. Konflik pemanfaatan kawasan hutan terdiri dari pembukaan hutan sekunder (primer), perawatan bekas kebun/ladang (belukar), berladang, penebangan kayu, pengambilan basil kebun, pencurian hasil kebun, pemungutan komisi penjualan basil kebun, perantingan tanaman sonokeling, pencurian bibit/anakan dan konflik pakan temak (ramban).

Konflik-konflik yang terjadi antar warga masyarakat setempat dengan pemerintah (aparat instansi kehutanan) lebih disebabkan adanya pelarangan akses dan tindakan represif aparat terhadap warga, sedangkan konflik antar sesama warga masyarakat perkampungan Talang Mulya lebih dipicu oleh tindakan pelecehan terhadap hak-hak penguasaan (lahan) dan pemanfaatan hasil kebun yang dilakukan oleh warga setempat terhadap warga lain, demikian juga konflik warga masyarakat perkampungan Talang Mulya dengan warga masyarakat yang berasal dari luar lebih dipicu oleh tindakan pelecehan hak pemanfaatan hasil kebun milik warga masyarakat Setempat oleh warga yang berasal dari luar (kampung/desa tetangga).

Kajian ini menunjukkan bahwa jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik berbeda dari suatu periode ke periode lain Penode 1940-an s/d 1982, jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik masih bertangsung dalam jumlab jenis konflik, frekwensi dan intensitas yang relatif rendah karena ada beberapa kebijakan pengelolaan hutan yang ditanggapi sebagai kebijakan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan. Penode 1983 s/d Juni 1998 jumlah jenis konflik, frewnesi dan intensitas konflik memngkat tajam sebab adanya kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang berimplikasi pada ketidakpastian akses. Untuk periode JuIl 1998 s/d Mel 2000, jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik mulai menurun. Mulai terlihat adanya ketaatan warga masyarakat setempat terhadap aturan-aturan bersama yang membawa pengaruh pada ketenangan dan kepastian akses terhadap lahan garapan masing-masing.

Dalam upaya penanganan/penyelesaian konflik yang melibatkan warga masyarakat perkampungan Talang Mulya berkembang beberapa mekanisme penanganan/penyelesaian antara lain dengan cara membiarkan saja dan mengelak, cara paksaan, perundingan di antara para pihak yang berkonflik, dim dengan cara mediasi melalui aparat pemerintahan kampung, instansi kehutanan, Kelompok Pengelola dan Pelestarian Hutan (KPPH), Gabungan KPHH dan Forum Musyawarah Kelompok (FMK). Secam keselurtthan dalam upaya penanggulangan/penyelesaian konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan masyarakat setempat tidak mengacu pada aturan atau hukum nasional. Karena hukum nasional (terutama di bidang kehutanan) sudah jelas melarang akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan Gn. Betting. Masyarakat cenderung meuggunakan aturan (hukum) yang dibuat dan disepakati sendiri oleh masyarakat.

Hasil kajian ¡ni menunjukkan bahwa melalui organisasi dan pranata pengelolaan hutan yang dibangun sendiri masyarakat berhasil menyelesaikan dan sekaligus menekan tezjadinya konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan di tingkat masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penanganan konflik konflik penguasaan cian pemanfaatan kawasan hutan diperlukan adanya kelembagaan secara organisatoris yang dibangun oleh komunitas hutan yang bersangkutan. Sebab dalam situasi sosial yang syarat dengan persaingan, tanpa kerjasama di antara semua pihak pengelolaan huían secam bertanggung jawab mustahil dicapai, karena itu situasi ¡ni perlu dipulihkan dengan memberi peluang agar dapat berkembangnya suasana kebersamaan untuk melihat secam kolektif bahwa persoalan huían bukan hanya menjadi persoalan pemerintah tetapi menjadi persoajan semua pihak

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui dampak konflik yang terjadi di Lampung Selatan yaitu Kecamatan Way Panji terhadap ketahanan Wilayah/Daerah dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. Latar belakang pemilihan judul dan objek penelitian tentang konflik di Way Panji, karena konflik tersebut sudah menjadi konflik yang berskala nasional dengan melibatkan bukan hanya kedua desa yang terlibat konflik melainkan sudah melibatkan bahkan sampai ke Banten. Penelitian ini menggunakan motode pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder, yang didapat dari unit yang analisis (informan). Hasil penelitian menunjukan bahwa, terjadinya konflik etnis di Kecamatan Way Panji adalah akibat adanya kesenjangan sosial, dimana masyarakat Balinuraga sebagai pendatang menguasai sektor ekonomi, sedangkan masyarakat Agom yaitu masyarakat asli Lampung hanya sebagai penonton dari kekuasaan dan sumber-sumber kemakmuran di Kecamatan tersebut. Substansinya adalah karena tidak meratanya kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk asli yang mayoritas beretnis Lampung, dan sebaliknya masyarakat pendatang tingkat kesejahteraannya lebih baik, karena keuletan dan sikap stuggle mereka yang membuat mereka maju dalam status sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan, kemudian konflik yang pada awalnya dapat diredam, akhirnya tidak dapat diredam dan menjadi konflik berskala nasional. Konflik etnik yang terjadi di Kecamatan Way Panji menimbulkan dampak yang sangat besar, antara lain korban jiwa, harta benda, dan hancurnya infrastruktur fisik dan sosial di wilayah konflik tersebut. Ditinjau dari eksistensi sebuah negara, maka konflik etnik tersebut tentunya akan menjadi sebuah ancaman terhadap keutuhan NKRI karena sudah melibatkan bukan hanya etnis Lampung dan etnis Bali melainkan beberapa etnik lain seperti Banten, Medan dll. Kondisi tersebut dapat melemahkan ketahanan wilayah tersebut, karena wilayah menjadi tidak kondusif dan tidak terkendali khususnya pada aspek kehidupan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan. ......This research aims to study the effects of the conflicts in South Lampung sub district namely Way Kanji to the region resilience and its implications to national resilience. The reason why to study Way Panji conflict is because the conflict has become national scale which involves not only two villages but its spread to the villages around the region. This study uses a qualitative approach method with descriptive nature and use of primary and secondary data obtained from informants. The results showed that, ethnic conflict in Way Panji is due to the existence of social inequality, which Balinuraga society as immigrants dominate economic sectors, while indigenous people of Lampung, Agom, was just as viewers of the power and resources of the prosperity of the district. The problem is the inequality of prosperity felt by the majority of the indigenous population in Lampung, and as the immigrant community life prosper because they struggle tenacity and attitude that make them advance in their socioeconomic status raises jealousy, therefore conflicts that can initially be muted, finally break lose and become a conflict of national scale. Ethnic conflict that occurred in Way Kanji raises huge impact in physical and social infrastructure in the region. Viewed from the existence of a state, the ethnic conflict is certainly going to be a threat to the integrity of the Republic because it is not only involved the people of Lampung and Bali but also some other ethnic groups such as Banten, Medan, etc.. This condition can weaken region’s resistance, because the region is not conducive and uncontrolled especially in relation to social, economic and defense security.

Abstrak :
Konflik yang terjadi karena benturan kepentingan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Perang Kongo Kedua yang melibatkan sembilan negara membuktikan bahwa konflik dan kekerasan masih menjadi alat utama untuk meraih kepentingan. Perang ini berhenti di tahun 2003 setelah penandatanganan perjanjian damai Sun City. Perjanjian ini membuka jalan bagi dibentuknya negara demokrasi di RDK dengan bantuan dari aktor-aktor peacebuilding internasional, salah satunya MONUC. Akan tetapi kenyataannya konflik dan kekerasan terus terjadi khususnya di daerah Kivu. Skripsi ini berusaha untuk menganalisis mengaap peacebuilding tidak berhasil meskipun sudah terbentuk negara demokrasi di RDK dengan menggunakan empat indikator, pertama karakteristik pemerintahan yang terbentuk, kedua alienasi kelompok masyarakat lokal, ketiga strategi aktor peacebuilding, dan keempat hubungan antar negara di kawasan Great Lakes Afrika. Kemudian akan dilihat pula bagaimana keempat indikator ini saling memengaruhi dan menciptakan hambatan dalam proses peacebuilding di RDK. ......Conflict that is caused by the clash of interest is one of the integral parts in human history. The Second Congo War that put nine different states in one massive war was one of the most prominent examples on how violence is still being used as a tool to achieve their interests. The signing of Sun City peace accord in 2003 gave way to the creation of democratic states in DRC with the assistance of international peacebuilding actors, one of the most important of them was MONUC. Surprisingly the creation of democratic state didn?t necessarily mean that violence would stop, especially in the province of Kivus in the eastern part of DRC. This thesis try to seek and analyze the reason why violence is still occuring in DRC despite the existence of democratic government. Four indicators will be used to analyze the phenomena, first is the characteristic of the new government, second is the alienation of the local community in DRC, third is the strategy of the peacebuilding actors, and fourth is the relations between states in the African Great Lakes region. This thesis will also see how those four indicators affecting one another and creating an obstacle in the implementation of peacebuilding in DRC.

Abstrak :
Konflik telah dikenal sejak manusia berinteraksi untuk menjalin sebuah komunikasi. Dalam menjalin sebuah komunikasi manusia tentu ada kalanya memiliki perbedaan pendapat,paham, maupun argumennya masing-masing. Perbedaan pendapat ini yang kerap menimbulkan konflik itu sendiri. Filsafat mengkaji banyak bidang salah satunya adalah bidang politik. Politik tidak dapat dipisahkan dengan sistem yang berlaku dalam pemerintahan. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang telah dikenal sejak abad ke 20 begitu pula dengan liberalisme. Seiring berjalannya waktu, demokrasi dan liberalisme dihadapkan pada suatu konflik pertentangan ideologi yang akhirnya melahirkan sebuah sistem baru dalam ketatanegaraan yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal mengandung paradoks dalam dirinya, dan melalui demokrasi radikal Chantal Mouffe akan dilakukan pembongkaran atas sifat paradoksnya. ......The conflict has been known ever since human beings interact to establish a communication. In establishing a human communication would sometimes have disagreements, understanding, and argument respectively. This difference of opinion that often lead to conflict. Philosophy examines many areas one of which is politics. Politics can not be separated with the prevailing system of government. Democracy is a system that has been known since the 20th century as well as with liberalism. Frequent passage of time,democracy and liberalism are faced with a conflict that eventually led opposition ideology of a new system that is constitutional dala liberal democracy. Liberal democracy contains the paradox it in self and through radical democracy Chantal Mouffe be unloaded on the nature of the paradox.