Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Future trading adalah suatu bentuk jual beli dimana penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian ditunda sampai waktu tertentu. Pada perdagangan semacam ini, penjual belum memiliki barang yang diperjualbelikan. Selain itu, prestasi perjanjian ini ditunda sampai waktu yang ditentukan. Perjanjian ini juga menggunakan bentuk kontrak baku dalam future contract-nya. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Terdapat beberapa masalah yaitu bagaimanakah future trading apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) dan Unidroit Principles of Commercial Contracts – 2004 (UPICC), serta apa persamaan dan perbedaannya. Merujuk pada Pasal 1268 - Pasal 1271 KUHPer, perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan ketetapan waktu, sehingga diperbolehkan. Akan tetapi, perjanjian ini tetap harus memenuhi syarat sah perikatan pada Pasal 1320 KUHPer. Perjanjian future trading sendiri langsung lahir pada saat kesepakatan tentang harga dan jenis barang tercapai, tidak menunggu pelaksanaan prestasi. Hal ini merujuk pada asas konsensualisme pada Pasal 1458 KUHPer. Sedangkan pada UPICC, perjanjian semacam ini diperbolehkan dalam Pasal 3.3 ayat 2. Dalam UPICC terdapat pengaturan tentang kontrak baku, yaitu dalam Pasal 2.1.19 – Pasal 2.1.22, dan Pasal 4.7 mengenai penafsiran kontrak baku. Persamaan dari pengaturan future trading menurut kedua instrumen hukum ini, yaitu sama-sama mengatur mengenai masalah kesepakatan para pihak yang menjadi syarat sahnya kontrak ini, kebolehan menjual barang yang belum ada pada penjual, keadaan yang menyebabkan wanprestasi, dan alasan-alasan untuk menghindari tuduhan wanprestasi. Sedangkan perbedaannya, dalam KUHPer tidak diatur tentang kontrak baku. Selain itu, terdapat perbedaan dalam konsep perjumpaan utang antara KUHPer dan UPICC, untuk penyelesaian future trading dengan cara offsetting.

Abstrak :
Gugatan perwakilan (kelompok) atau yang dikenal dengan class action merupakan bentuk prosedur beracara, yang dilakukan dalam perkara perdata, yang memberikan hak prosedural kepada satu orang atau sejumlah orang, untuk dapat bertindak sebagai penggugat, guna memperjuangkan kepentingannya dan kepentingan kelompoknya, yang merasa telah dirugikan. Bagi Indonesia kehadiran gugatan class action diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Jasa Konstruksi. Tanggal 26 April 2002 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.l Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Adapun manfaat mengajukan gugatan secara class action adalah : Pertama, sarana pengadilan dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien, karena Class Action mengurangi biaya yang dikeluarkan, yang bila diajukan secara individual menjadi mahal, sebab biaya proses berperkara menjadi tidak ekonomis (judicial economy), karenanya Class Action memberikan akses yang lebih Iuas kepada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara cost efficiency. Kedua, putusan yang bertentangan atau tidak konsisten mengenai tuntutan sejenis dapat dihindari. Ketiga, gugatan perwakilan mempermudah penyelesaian tuntutan yang menyangkut ganti kerugian uang, serta menjamin bahwa tuntutan terhadap tergugat yang kemampuan membayarnya terbatas dapat diselesaikan dengan adil. Keempat, Gugatan perwakilan mencegah pengulangan (repetition) gugatan sejenis, apabila gugatan sejenis tersebut ditangani satu persatu. Kelima, akses ke pengadilan melalui gugatan perwakilan berpeluang mendorong perubahan sikap (behaviour modification) dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perdata internasional dalam klausul pilihan hukum dan pilihan forum serta aspek hukum perdata Indonesia dalam klausul pemberian lisensi kepada pihak ketiga (studi terhadap Perjanjian Kerja Sama antara LIPI dengan Zhejiang University). Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan analitis dengan tujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilahistilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian, serta ketentuan-ketentuan perundangundangan, terutama KUH Perdata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dianalisisnya klausul pilihan hukum dan pilihan forum dengan aspek hukum perdata internasional karena adanya unsur hubungan internasional, dan unsur luar negeri yang merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata inernasional. Dengan melihat kenyataan pada praktik penyusunan perjanjian di LIPI bahwa klausula pilihan hukum ini seringkali "diabaikan" karena tidak tercantum dalam perjanjian, sedangkan bagi klausula pilihan forum seringkali dipilih forum non litigasi yang kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Bagi klausula pilihan hukum walaupun sering dilakukan dengan pilihan hukum yang diam-diam, dan seringnya dipilih forum non litigasi menunjukkan minimnya perhatian para pihak terhadap kedua klausula tersebut. Selain masalah substansi, kedua klausula tersebut tidak dapat didiamkan begitu saja, harus ada perhatian lebih para pihak untuk lebih serius terhadap kedua klausula tersebut untuk dicantumkan secara tegas dalam perjanjian dan dipilihkan pilihan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. ......This thesis discusses International Private Law in Clauses of Choice of Law and Choice of Forum, and Clauses of Licensing to The Third Party (Study in Agreement between Indonesian Institute of Sciences and Zhejing University). This thesis research uses methods normative juridical using analytical approach to analyze international private law practice in law of contract by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly of Indonesia Civil Code and Law of Patent No. 14 Year of 2001. There is some reason for using international private law to analyze clauses of choice of law and choice of forum because there are international connection and foreign element in that agreements which are included in international private law. In fact to the practice of agreements making in Indonesian Institute of Sciences (LIPI) that clause of choice of law often to "be ignored" by both parties because it is not lined in the agreements, and non litigation forum which are both parties often to choose are not giving legal certainty for both parties. It is showed that both parties are not giving much attention to that clauses. Besides of substansial problem, that two clauses can not be waived, there must be more attention form both parties to lined it in the agreements and to choose a dispute resolution forum which is giving legal certainty to both parties.