Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota. ...... The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts.

Abstrak :
Konflik antarsuporter terjadi karena sikap loyal, militan, dan cinta mereka kepada klub yang berlebihan. Sikap itu pun memunculkan konflik horizontal. Karena sikap sempit itu, gesekan antar suporter saat memberikan dukungan kerap terjadi. Total 53 suporter tewas sejak Liga Indonesia I /1995. Permusuhan antarsuporter yang terkenal adalah antara The Jakmania-Viking, Bonek-Aremania, Slemania-Brajamusti, Boromania-LAmania. Konflik The Jakmania-Viking dalam 5 tahun terakhir menjadi yang terparah karena sudah ada 7 korban jiwa dari total 15 suporter tewas. Mereka yang tewas berusia muda, dan yang menjadi provokator pun suporter-suporter muda. Karena itu, menarik diteliti bentuk konflik dan langkah kelompok suporter memanajemen suporter pemuda untuk menekan konflik dan memaksimalkan pengaturan anak-anak muda di The Jakmania ataupun Viking. Tesis ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dengan wawancara mendalam kepada 15 narasumber yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan penelitian. Mereka terdiri dari pendiri The Jakmania/Viking, pengurus, korwil, pengurus distrik, the Jakmania dan Viking muda, serta Sejarawan untuk menguatkan pembacaan sejarah kedua kelompok suporter. Hasilnya, ada perubahan konflik kolektif dari tertutup/laten menjadi konflik terbuka. Pengaturan kemudian dilakukan untuk menekan konflik dengan menggunakan langkah dari internal suporter, juga melibatkan eksternal sesuai dengan UU SKN No.3/2005 dan UU Kepemudaan No. 40/2009. Karena itu, suporter perlu membuat aturan yang tegas ke anggotanya, negara juga harus dilibatkan sesuai UU untuk menekan konflik dan menciptakan pendidikan suporter. ...... Conflict between supporters because of their loyal, militant, and love attitudes towards excessive clubs. That attitude also raises horizontal conflict. Because of this narrow attitude, the friction between supporters while strengthening. English League I 1995. The antarsuporter feuds that are on the Indonesian football list are The Jakmania Viking, Bonek Aremania, Slemania Brajamusti, Boromania LAmania. The conflict between The Jakmania Vikings in the last 5 years has been the worst since there have been 7 deaths from a total of 15 supporters who died from the conflict supporters. Supporters who die young, and who became provocateurs young supporters. Because it, is interesting to be studied about the form of conflict and step the group of supporters are managing youth supporters to do conflict and improve the settings of young people in The Jakmania or Viking. This thesis uses descriptive qualitative method by conducting in depth interviews to 15 resource persons who have been determined according to research needs. They consist of the founders of Jakmania and Vikings, administrators, district heads, district administrators, Jakmanians and young Vikings, as well as Historians to strengthen the reading of the history of the two supporters 39 groups. Wake up, there is a change of collective conflict that is infected or latent, then becomes an open conflict. Arrangements are also made to wake up conflicts using good internal and external measures, in accordance with the Act 3 2005 and the Youth Act no.40 2009. In addition, supporters must also have strict rules for their members, the state can also be involved in accordance with the law for the handling of conflicts and create education for supporters.

Abstrak :
This paper links the settlement of the separatist conflict to the democratization that took place in Indonesia after fall of President Suharto in 1998. It argues that the separatist conflict resolution in Aceh (constructed under the Helsinki Agreement in 2005) is a result of the democratization process in Indonesia that ha raised awareness among the Indonesian government and GAM (the free Aceh movement) leaders of the importance and effectiveness of dialogue and negotiation to settle the conflict. in addition, focusing on the case of Aceh, this aper also contributed to the literature on the relationship between democracy and peace by identifying the circumstance under which democracy may have a positive link with peace.