Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaturan dalam tata cara pelaksanaan dan penagihan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah, baik yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 maupun Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode konversi kewajiban ke dalam bentuk dana merupakan upaya paling terakhir yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah dalam rangka penyediaan rumah susun sederhana/murah oleh pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).. Penelitian ini juga menyarankan Pemerintah memberlakukan pemenuhan kewajiban dengan cara membuat pemenuhan kewajiban melalui pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun sederhana/murah oleh pemegang SIPPT sebagai langkah utama dan pertama daripada pemenuhan kewajiban melalui konversi kewajiban ke dalam bentuk dana.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the regulation in fulfillment and collection procedure of simple/inexpensive condominium developing obligation whether arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 540 of 1990 or arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 640 of 1992. This research is normative. The results of this study is that the implementation of obligation converting into fund method is the latest effort in order to utilize the holder of Land-Using Designating Permission Decree in supplying simple/inexpensive condominium. The study also suggests that the Government must impose the fulfillment of the obligation by making the development of simple/inexpensive condominium physically by the holder of permission decree as a main and first method rather than the fulfillment of the obligation by converting into fund.

Abstrak :
ABSTRAK
ermasalahan kepadatan penduduk yang makin meningkat dan terbatasnya luas lahan untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat, menjadikan pembangunan Rumah Susun berkembang dengan pesat. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lainnya misalnya Australia. Pemerintah kita sudah mengakomodir ketentuan hukum di bidang Rumah Susun dengan mengesahkan UU Rumah Susun No.20 /2011. Dalam menjalankan suatu Rumah Susun, pihak pelaku pembangunan wajib membentuk suatu badan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama penghuni Rumah Susun. Badan hukum ini disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Di negara Australia juga terdapat badan hukum yang fungsinya sejenis dengan PPPSRS ini, yaitu berupa Body Corporate. Tetapi bagaimana sebenarnya pelaksanaan PPPSRS di Indonesia dan Body Corporate di Australia , apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kepustakaan yang besifat yuridis normatif. Kemudian dikaitkan dengan tata cara peralihan hak milik atas satuan rumah susun menurut UU kedua negara, dan analisa permasalahan serta pemecahannya, agar nantinya didapat win-win solution bagi para pihak,

---

ABSTRACT
Increasing population density and limited land area to meet community boards, making the construction of flats is going rapidly This conditon not only happen in Indonesia, but also in other countries, e.g Australia. Indonesia government have to accomodate the legal requirements in the area of flats endorsed UU No. 20/2011. In every apartments, the offender shall establish a management corporation to regulate and arrange the landlord. The association is a legal entity called the owner and occupants of the apartment units. In Australia ,it’s called a body corporate. In this thesis, author wants to research about how the actual implementation of PPPSRS in Indonesia and Body Corporate in Australia. Author conducted a study using a method that is yuridis normative literature, then associated with the procedure transfer ownership of apartment units by laws of each country, and analysis of problems and solutions in order to obtain a win-win solution for the parties.

Abstrak :
Rumah Susun merupakan suatu bentuk penyelesaian dari masalah kependudukan yang banyak terjadi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan rumah susun juga ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu dari negara tersebut untuk memperoleh pemukiman sebagai salah satu bentuk kebutuhan pokok dari manusia. Seiring berkembangnya ekonomi secara global, maka tidak dapat dihindari lagi masuknya investasi asing di suatu negara. Rumah susun sebagai salah satu alternatif hunian tentu saja memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor asing khususnya bagi yang hendak menetap di negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyadari pentingnya rumah susun dalam faktor investasi asing dan telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur terkait kepemilikan rumah susun bagi orang asing. Singapura sebagai negara tetangga Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem rumah susun paling sukses di dunia dimana hampir seluruh dari masyarakatnya tinggal di rumah susun baik yang dibangun pemerintah ataupun pihak swasta. Singapura juga memiliki peraturan-peraturan khusus terkait kepemilikan rumah susun bagi orang asing mengingat kedudukan Singapura di Asia Tenggara sebagai salah satu pusat finansial dan ekonomi. Maka perlu dilakukan perbandingan hukum antara peraturan rumah susun di Indonesia dan Singapura serta dampak peraturan tersebut atas investasi asing. ......Flats are a form of settlement of population problems that often occur in countries with large populations and limited land areas. The construction of flats is also intended to provide opportunities for underprivileged people from that country to obtain housing as a form of basic human needs. As the global economy develops, it is inevitable for foreign investment to enter a country. Flat as one of the alternative housing, of course, has its own charm for foreign investors, especially those who want to stay in the country. Indonesia as a developing country realizes the importance of flats in the foreign investment factor and has issued regulations that regulate the ownership of flats for foreigners. Singapore as a neighboring country to Indonesia is one of the countries that has the most successful flat system in the world where almost all of its people live in flats built by the government or the private sector. Singapore also has special regulations regarding the ownership of flats for foreigners considering Singapore's position in Southeast Asia as a financial and economic center. So it is necessary to make a legal comparison between the regulations for flats in Indonesia and Singapore and the impact of these regulations on foreign investment.

Abstrak :
Peranan signifikan dari seorang Notaris dalam hukum menyentuh berbagai perbuatan hukum, misalnya saja dalamkehidupan sehari – hari masyarakat seperti mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual - beli, tukar menukar,perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan dalam lingkungan tempat tinggal kadang kala masyarakatmembutuhkan peranan seorang Notaris. Demikian pula dalam pembuatan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilikdan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Adapun pada kasus perkara Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, aktaBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa PPRS-GCM (Grand Cempaka Mas) yang dibuat oleh pihak tergugat tidakmemenuhi persyaratan kuorum sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar PPRS yangberlaku. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan aktanya dan juga mengenaitanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PPRS- GCM berlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Saran yang diusulkan penulis kepadaNotaris adalah agar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumen termasukAnggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu, Notarisseharusnya sedapat mungkin memberikan penjelasan, menunjukkan kelemahan atau kekurangan, serta konsekuensidalam akta yang akan dibuat. ......The significant role of a Notary in law, dealing with various legal actions. In society's daily life, for example, establishing a business entity, buying and selling agreements, exchanging, and credit agreements. Even in theneighborhood, sometimes people also need the role of a notary. The same as in making The Deed ofEstablisment of the Association of Flat Owners and Occupants (PPRS). The Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of the Association of Flat Owners and Occupants (RULB PPPSRS) which does not meet the quorumrequirements in accordance with the legislation and the applicable PPPSRS Articles of Association, it will causeproblems regarding the validity of the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of the Association of Flat Owners and Occupants (PPRSC-GCM) and regarding the responsibilities of the Notary who made the deed. Thisresearch uses normative juridical research method with descriptive analytical research type. The results show that thePPRSC-GCM Articles of Association and By-laws are binding and can not be waived. The suggestion proposed bythe author to the Notary is to always be thorough and careful in studying documents including the PPPSRS Articles of Association and the possibility of potential disputes in the future. In addition, the Notary should be able toprovide an explanation, point out weaknesses or shortcomings, and the consequences in the deed to be made.

Abstrak :
Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Di dalam masyarakat- Indonesia, perumahan merupakan pencerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dengan lingkungan alamnya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia merupakan insan sosial, insan ekonomi, dan insan politik.' Sebagai insan sosial, manusia memandang fungsi rumah dalam lingkup pemenuhan kebutuhan kehidupan sosial budayanya dalam masyarakat. Di samping itu, perumahan mempunyai pula fungsi ekonomi yang sangat penting bagi manusia sebagai insan ekonomi, sebab memiliki rumah merupakan investasi jangka panjang yang akan memperkokoh jaminan penghidupannya di masa depan. Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya struktural yaitu sebagai bagian dari peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pembangunan perumahan bukan hanya berupaya untuk mencapai sasaran kuantitatif saja, tetapi juga memperhatikan sasaran kualitatif agar dapat dimungkinkan terselenggaranya pembangunan perumahan sesuai dengan hakekat dan fungsinya.

Abstrak :
Pembangunan rumah susun di perkotaan faktanya memunculkan persoalan-persoalan serius. Berbagai regulasi mengatur pengawasan pembangunan dan penyelesaian transaksi rumah susun, belum menjangkau tujuan ideal suatu pembangunan. Disintegrasi regulasi rumah susun, menunjukkan penyelenggaraan urusan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, belum komprehensif dilaksanakan. Permasalahan jual beli rumah susun lebih banyak merugikan pihak konsumen. Berdasarkan fakta tersebut, relevan untuk menganalisa kesesuaian jangkauan prinsip keseimbangan dengan dimensi kontekstual dinamika terkini masyarakat modern dan dimensi normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum digunakan menganalisa (1) Prinsip keseimbangan dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli di Indonesia; (2) Implementasi Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (PPJB Sarusun); (3) Rekonstruksi Prinsip Keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun sebagai pembaharuan hukum PPJB Sarusun. Hasil penelitian adalah asas Keseimbangan dalam perjanjian pengikatan jual beli di Indonesia berlaku mulai dari proses pembuatan kontrak sampai pelaksanaan kontrak. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin proses negosiasi yang adil/setara, terjamin distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya. Prinsip keseimbangan menunjukkan adanya kebutuhan kesetaraan sebagai syarat utama terciptanya perjanjian. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memenuhi prinsip keseimbangan kepentingan bagi para pihak dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun, meskipun UU No. 8/1999 dan UU No. 20/2011 beserta peraturan turunannya telah berupaya mencapainya. PPJB Sarusun tetap dilaksanakan meskipun syarat 20% keterbangunan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) UURS, Kepmenpera No.11/1994 yang mengatur pedoman PPJB. Terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun, sehingga penerapan prinsip kesetaraan para pihak berdasarkan asas keseimbangan pada PPJB rumah susun tidak terwujud, pelaku usaha lebih superior dari konsumennya. Terbukti dari hasil penelitian terhadap 18 PPJB Sarusun baik yang komersial maupun umum. Bentuk pembaharuan hukum PPJB Sarusun antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun adalah dengan melakukan rekonstruksi prinsip keseimbangan dalam PPJB Sarusun. Asas keseimbangan yang menjadi sintesa antara asas kebebasan, asas konsensus dan asas kekuatan mengikat, hakikatnya hanya dapat terpenuhi melalui ketiga prinsip tersebut berdasarkan hirarki leksikal. Pembaharuan hukum PPJB Sarusun berdasarkan Kepmenpera No. 11 Tahun 1994 dengan penyesuaian 11 gagasan materi dalam perubahan UURS yang sejalan dengan asas keseimbangan agar pembagian hak dan kewajiban dapat terwujud di seluruh tahapan hubungan kontraktual.

---

The construction of flats in urban areas in fact raises serious problems. Various regulations governing the supervision of the construction and settlement of flats, have not yet reached the ideal goal of development. Disintegration of flats regulations, showing the implementation of housing affairs as one of the basic human needs, has not been comprehensively implemented. The problem of buying and selling flats is more detrimental to the consumer. Based on these facts, its relevant to analyze the suitability of the balance principle with the contextual dimensions of the current dynamics of modern society and the normative dimensions of legislation in Indonesia. Normative legal research methods and legal comparisons are used in this dissertation, by analyzing (1) The Balance Principle in the Conditional Sale and Puchase Agreement in Indonesia; (2) Implementation of Legal Protection in the Conditional Sale and Purchase Agreement of Flats (CSPA Flats); (3) Reconstruction of the Balance Principle between business actors and consumers of flats as a legal renewal of the CSPA of Flats. The results of the study show that the balance principle in the CSPA of Flats in Indonesia is valid from the process of making the contract to the implementation of the contract. This is intended to guarantee a fair/ equal negotiation process, guaranteed distribution of the exchange of rights and obligations in proportion. The balance principle shows the need for balance and equality of position as the main conditions for the creation of agreements. Furthermore, the existing laws and regulations have not been able to fulfill the balance principle of parties interests in the CSPA of Flats, even though Law No. 8/1999 and Law No. 20/2011 along with derivative regulations have attempted to achieve it. CSPA of Flats is still implemented even though the condition of 20 persen development has not been fulfilled as stipulated in Article 43 paragraph (2) UURS, Kepmenpera No.11/ 1994 which regulates CSPA guidelines. There is an imbalance between the position of business actors and consumers of flats, so that the application of the principle of equality of parties based on the principle of balance in the CSPA of Flats does not materialize, business actors are superior to consumers. Evident from the results of research on 18 CSPA of Flats, both commercial and public. The form of legal reform of the CSPA of Flats between business actors and consumers of flats is to carry out a balance principles reconstruction in the CSPA of Flats. The balance principle becomes a synthesis between the principle of freedom, the principle of consensus and the principle of binding power, its essence can only be fulfilled through the three principles based on the lexical hierarchy. Legal renewal of the CSPA of Flats based on Kepmenpera No. 11/1994 by adjusting eleven content material ideas in the amendment to the Law on Flats that is in line with the principle of balance so that the distribution of rights and obligations can be realized at all stages of contractual relations