Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"Penyaluran bantuan sosial memiliki peranan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Ketika rumah tangga memperoleh bantuan sosial berupa uang tunai, dapat memperluas pemanfaatan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit, serta layanan keuangan lainnya. Mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai menjadi perhatian mengingat penerima bantuan sosial merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang terasingkan dari sistem keuangan formal. Maksud dari penyusunan tesis adalah untuk melihat hubungan perolehan bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan (PKH), yang disalurkan secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera, terhadap inklusi keuangan dalam indikator penggunaan sistem perbankan yang diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yakni tidak ada inklusi keuangan, inklusi keuangan rendah, dan inklusi keuangan tinggi berdasarkan proksi kepemilikan rekening tabungan dan akses terhadap kredit. Penelitian mempertimbangkan karakteristik ekonomi individu, karakteristik individu, dan karakteristik wilayah. Penelitian ini menganalisis data cross section dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 dan 2022 dengan menggunakan marginal effect dari regresi probit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerima bantuan sosial PKH secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera cenderung untuk memiliki akses terhadap inklusi keuangan, baik berupa kepemilikan rekening tabungan maupun akses terhadap kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera berimplikasi positif dan berperan sebagai katalisator yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan kepala rumah tangga. Faktor pendorong berupa kelompok pendapatan rumah tangga miskin dan berpendidikan menunjukkan probabilitas lebih tinggi untuk mengakses inklusi keuangan.

---

The distribution of conditional cash transfer plays a crucial role in increasing financial inclusion. When households receive cash transfer, they can expand their use of financial services, such as savings, credit, and other financial services. The mechanism for distributing cash transfer is a concern, given that recipients are low-income individuals who are excluded from the formal financial system. The purpose of this thesis is to examine the relationship between receiving cash transfer from the Program Keluarga Harapan (PKH), distributed non-cash through the Family Welfare Card, and financial inclusion, measured by three levels of banking system utilization: no financial inclusion, low financial inclusion, and high financial inclusion, based on savings account ownership and access to credit. The study considers individual economic characteristics, individual characteristics, and regional characteristics. This study analyzes cross-sectional data from The Statistics Indonesia in 2016 and 2022 using marginal effects from probit regression. The results show that households receiving PKH cash transfer through the Family Welfare Card tend to have access to financial inclusion, both in the form of savings account ownership and access to credit. This indicates that the cashless distribution of PKH through the Prosperous Family Card has positive implications and acts as an effective catalyst in increasing the financial inclusion of household heads. The driving factor, namely, poor and educated households, indicates a higher probability of accessing financial inclusion."