Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyatuan bagian Utara dan Selatan Vietnam dimulai sejak divisi tank dan tentara Republik Sosialis Vietnam menjebol dan mendobrak serta memasuki istana kepresidenan di Saigon pada 10 April 1975. Semboyan-semboyan dan simbol-simbol yang dicanangkan Pemimpinnya, Paman Ho Chi Minh, yang telah memberikan semangat juang rakyatnya ("Xhong Co Gi Qur Hon Zac Lap Tu Do" - " tiada yang lebih berharga dan terbilang nilainya daripada kemerdekaan suatu negara dan bangsa yang babas dari penjajahan"), "Nothing is more precious than independence and ;freedom" (Brown, 1989: 108) pada akhirnya telah membuahkan keberhasilan perjuangan dan penyatuan kedua bagian negaranya menjadi kenyataan. Perang yang telah menelan begitu banyak korban di kedua belah pihak, baik materi maupun nyawa, telah berakhir. Tidak kurang dari 58.000 tentara Amerika tewas dan jutaan tentara dan rakyat Vietnam menjadi korban dalam peperangan yang paling dahsyat dan mengerikan di masa Perang Dingin karena digunakan persenjataan modern (bom Napalm). Diperkirakan 4 juta penduduk Vietnam, Kamboja dan Laos yang terbunuh dalam perioda 1965 sampai 1975. Dibagian Selatan saja terdapat hampir 1 juta yatim-piatu. (Matthew Jardine: 1995, 40). Monumen Iwo Jima di Arlington, Virginia menggambarkan keperkasaan tentara Amerika dalam Perang Dunia ke-II. Kepahlawanannya yang sering di gambarkan melalui aktor "The Duke "- John Wayne serta pernyataan bersejarah Jendral McArthur: "l shall return" di perang Pacific menjadi mitos bangsa Amerika. Namun kebanggaan itu memudar dengan kehadiran Vietnam War Memorial yang terletak diantara Washington Monument dan Lincoln Memorial. Monumen pertama melambangkan keberanian dan kepahlawanan, sebaliknya yang kedua mencerminkan suatu kekalahan. Ini merupakan paradoks dalam sejarah misi demokrasi AS di Dunia Internasional dimana yang pertama merupakan "Achievement" dan yang kedua "Failure" Rakyat Amerika dan turis dapat membaca 58,000 nama-nama tentara yang gugur, yang ditulis di prasasti dinding granit Monumen Peringatan Perang Vietnam tersebut, (Olson & Robert, 1990: 264). Monumen sejarah itu mengundang pertanyaan dari rakyat Amerika apa penyebab Perang Vietnam tersebut dan mengapa serta bagaimana Amerika dapat terlibat melawan kelompok Komunis di Asia Tenggara daratan. Dengan selesainya Perang tersebut dan dilanjutkan dengan perjanjian perdamaian masih terganjal dilubuk hati rakyat Amerika akan pertanyaan, Apa yang sebenarnya mereka cari dari perang tersebut?, dan mengapa Amerika terlibat? Apakah Veteran perang akan diterima di masyarakat setelah bertahun-tahun perang di Vietnam?. Dan yang menjadi pertanyaan utama, mengapa Amerika kalah perang untuk pertama kalinya selama ini?, Siapa yang harus bertanggung jawab?. Pengalaman perang Vietnam itu menimbulkan keprihatinan yang mendalam di masyarakat Amerika. Frederick Z. Brown (1989:10) menyatakan dengan tepat keadaan itu " mutual hostility for an even longer period.... it is difficult to know what ""normal really means". Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam proses normalisasi itu, Amerika tidak menempatkan dirinya sebagai negara kuat yang mampu melaksanakan keadidayaannya terhadap Vietnam. Dalam proses normalisasi tersebut Amerika menempatkan dirinya sebagai pihak yang kompromis. Mengapa ?

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dualisme penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Atas hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

---

This research aims to conduct normative analysis of the authority owned by The Ministry of Research, Technology and Higher Education in resolving legal problems related to the implementation of private universities. As it is known that higher education is very important to educate the nation and increase the competitveness of the nation in facing the era globalization in all areas. In order to achieve the goal, Indonesia issued Act Number 12 Year 2012 about Higher Education. But in fact, the implementation of the college especially the private universities did not to go smoothly as it should. The problem is largely due to lack of knowledge of the colleges management of the latest regulations. This is the cause of the dispute dualism in the foundation as the governing body. For that ,atter, The Ministry of Research, Technology and Higher Education as state institutions that supervise the high school governance should conduct dispute resolution within the foundations organs, in order not to occur legal issues related to management private colleges.

Abstrak :

Penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui perdamaian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak banyak menjadi pilihan penyelesaian sengketa perdata oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan. Sementara perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode normatif atau doktrinal, yaitu dengan melihat bagaimana pengintegrasian mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan perdamaian pada tingkat upaya hukum dengan bantuan mediator di pengadilan negeri, sehingga para pihak yang berperkara lebih memilih berdamai di luar pengadilan dan mencabut perkara dalam upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

---

ABSTRACT
Settlement of civil disputes at the level of an appeal, appeal and review through peace, as stipulated in Article 21 and Article 22 of Indonesian Supreme Court Rule No 1/2008 on Procedures for Mediation in the Court, not a lot of choice of civil disputes by the parties to the dispute in court. While the peace at the level of an appeal, an appeal and a review of alternative dispute resolution is a simple, fast and low cost. This research is descriptive and normative or doctrinal methods, is to see how the integration of mediation as a form of dispute resolution in civil procedural law in Indonesia in settling civil disputes at the appeal, appeal and judicial review. There are several obstacles in the implementation of the peace at the level of legal action with the help of a mediator in the district court, so that the litigants would prefer to settle out of court and withdraw the case in an appeal, an appeal or reconsideration.