Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tantangan terbesar KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah kian sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelanggran hukum persaingan usaha. Kartel merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan persekongkolan tender yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun sulit untuk dibuktikan dengan alat bukti konvensional yang ada selama ini. Selain menggunakan bukti langsung, KPPU juga menggunakan indirect evidence dalam membuktikan kartel dan persekongkolan tender. Secara umum Indirect Evidence terdiri dari bukti komunikasi (Communication Evidence) dan Bukti Ekonomi (Economic Evidence).Tipe penelitian ini adalah penelitian normative, yang sumber utamanya adalah bahan hukum bukan fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Dalam perkara kartel minyak goreng, penggunaan indirect evidence oleh KPPU ditolak oleh Mahkamah Agung sedangkan dalam perkara Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan JAringan Air Bersih di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau, penggunaan indirect evidence oleh KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 dan Yurisprudensi penggunaan indirect evidence dapat dilakukan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. ......The greatest challenge ever faced by KPPU in performing its duties is the increasing difficulty in proving a violation of the business competition law. Cartel, prohibited under Article 11 of Law No. 5 of 1999 and tender conspiracy, prohibited under Article 22 of Law No. 5 of 1999, are hard to prove using the existing conventional means of evidence. In addition to using direct evidence, KPPU also uses indirect evidence in proving the existence of cartel and tender conspiracy. In general, Indirect Evidence consists of Communication Evidence and Economic Evidence. This research was a normative research of which main sources were not social facts, as in a normative legal research, the studied materials are legal materials containing normative rules. In the case of cooking oil cartels, the Supreme Court rejected the use of indirect evidence by KPPU. Meanwhile, in the case of Conspiracy in Tender for Clean Water Network Works Package in the Subdistrict of Singkep, District of Lingga, Province of Riau Islands, the Supreme Court affirmed the use of indirect evidence. The reseach results indicate that, under Law No. 5 of 1999, KPPU Regulation No. 1 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2011 and Jurisprudence, the use of indirect evidence is allowable in Indonesia’s business competition law.

Abstrak :
Rokok adalah salah satu industri yang berkembang sangat pesat di Indonesia dan bahkan telah menjadi salah satu andalan bagi pembangunan nasional melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar serta penerimaan negara dalam bentuk pungutan cukai. Tidak dapat dipungkiri suatu iklim industri yang baik sangat membutuhkan suatu persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha yang akan memberikan keuntungan bagi dunia usaha baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahwa untuk membina dan mengawasi industri rokok di Indonesia, Pemerintah telah menciptakan suatu instrumen pengaturan berupa penetapan Golongan Pabrik Rokok, Penetapan Golongan Tarif cukai, dan Penetapan Harga Jual Eceran, dimana diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006. Pokok permasalahan dalam tulisan ilmiah ini mengapa industri rokok di Indonesia cenderung tercipta struktur pasar yang oligopoli. Apakah struktur pasar oligopoli pabrik rokok jenis SKM bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat pada industri rokok. Diharapkan dari penelitian ini peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat lebih memaksimalkan perannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang mengawasi peredaran cukai sehingga penerimaan negara melalui mekanisme cukai dapat juga menjadi lebih maksimal. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa tujuan pengenaan cukai terhadap rokok pada dasarnya adalah untuk menekan peredaran dan penggunaan barang kena cukai agar masyarakat dapat lebih hidup sehat. ......Tobacco is one of the most rapidly developing industry in Indonesia in fact has giving major contribution on national developing to the country for many years through human resources demand in huge number and national revenue through excise tax obligation. It’s undeniable that well industry practice needs fair business competition among their subject of industry which would gave big advantage to the national and international level. That to construct and control Indonesian tobacco industry, government has stipulated the regulation by the Ministry of finance Decree Number: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006 to divide different treatments tobacco manufacturer with classify group of the capability, group of Retail Sale Price, and Group of Excise Tariff. The main of subject problem on this script are why Indonesian tobacco industry has tend inclination into oligopoly market structure, Is oligopoly market structure of Machine Cigarette be in contradiction with fair business competition principle according Act Number 5 year 1999, and how Directorate General of Customs and Excise pay their role to encourage fair business competition in tobacco industry. Through this research hopefully that Directorate General of Customs and Excise as the only governing institution that given authorize to controlling examination excise tax, could maximize their role to collect excise tax in order to fulfill revenue of the state. Beside of that, the research could give information and knowledge that the main purpose subject of excise on tobacco product is to press down and to restrict distribution and consumption of excise goods that cause health problem to the society.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang adanya dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat yaitu adanya praktek penetapan tarif yang sangat rendah yang dilakukan oleh Perusahaan Taksi Uber yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Taksi Uber muncul sebagai pelopor taksi berbasis teknologi aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan jasa layanan angkutan taksi tersebut. Konsumen dapat mengunduh aplikasi taksi Uber melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memanggil taksi Uber dengan mudah dan cepat. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perusahaan Uber telah melakukan praktek penetapan tarif yang sangat rendah sehingga menimbulkan adanya persaingan tidak sehat.

---

The focus in this thesis is about the alleged of unfair competition practices which is the practice due to the determination of the very low fare that done by Uber Taxi Company which operates in DKI Jakarta. Uber Taxi emerged as a pioneer of technology-based application that offers convenience for the customer to use the services of the taxi transport services. Customers can download the application through smartphone and can be used to hail a Uber taxi easily and quickly. This is a research study using normative juridical method. Results of this study is that the Uber Taxi Company has been proven to have a very low fare cost which led to the practice of unfair competition.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep decisive influence dalam tanggung jawab perusahaan grup terhadap pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan. Permasalahan yang akan dijawab adalah bagaimana tanggung jawab dan hubungan perusahaan grup terhadap anak perusahaan dalam hukum Indonesia, bagaimana penerapan konsep decisive influence terhadap tanggung jawab perusahaan grup terhadap pelanggaran persaingan usaha oleh anak perusahaan dan Bagaimana perbedaan penerapan tanggung jawab Perusahaan Grup terhadap tindakan pelanggaran persaingan usaha oleh Anak Perusahaan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dan konsep decisive influence. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai konsep decisive influence dalam tanggung jawab induk perusahaan terhadap pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan konsep decisive influence suatu perusahaan grup dapat dibebankan tanggung jawab terhadap tindakan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan di mana terdapat kepemilikan seluruh atau mayoritas saham meskipun induk perusahaan grup tidak terlibat langsung dengan tindakan tersebut. Dengan demikian perlu adanya suatu pembaharuan dalam ketentuan hukum persaingan usaha yang mengatur konsep decisive influence.

---

ABSTRACT
In this thesis discusses about implementation of the decisive influence concept in the liability of the group corporation towards competition law infringement conducted by it rsquo s subsidiary company. The issues to be addressed are how the group 39 s corporate responsibilities and relationships relate to subsidiaries in Indonesian law, how to implemented the concept of decisive influence to the group 39 s corporate liability towards competition law infringement by it rsquo s subsidiaries and How differences between the Group Corporation rsquo s liability towards competition law infringement conducted by Subsidiaries under Indonesian law and the concept of decisive influence. This thesis is conducted under a normative legal research that uses qualitative analysis related to the concept of decisive influence in the liability of the parent company of the group corporation towards the infringement of business competition conducted by a subsidiary. The results of this study conclude that the concept of decisive influence makes group corporation may be liable for competition law infringement conducted by a subsidiary in which there is an ownership of the whole or a majority of shares even though the parent company group is not directly involved with the conducts. Therefore, there needs to be a renewal in the business competition law that includes a regulation of the concept of decisive influence in group corporation rsquo s liability.

Abstrak :
"ABSTRAK
" Skripsi ini membahas mengenai pengaturan akuisisi serta ketentuan pemberitahuan akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai ketentuan pemberitahuan akuisisi sebagai suatu pengawasan yang dilakukan otoritas persaingan nasional atas akuisisi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura, dengan membandingkan ketentuan pemberitahuan akuisisi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa dan Singapura. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan merubah peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha, terutama mengenai ketentuan pemberitahuan atas akuisisi yang pada saat ini menerapkan post merger notification menjadi pre merger notification agar dapat lebih efektif dalam mencegah terjadi akuisisi yang dapat menyebabkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. "

---

" "ABSTRACT
" This research focuses on the regulation on acquisition and provisions regarding the notification of acquisition in Indonesian, European and Singapore Competition Law. The purpose of this research is to analyze the provisions of the notification of acquisitions as a control used by national competition authority to prevent monopolization and unfair competition within one rsquo s country by comparing provisions implemented in Indonesia with provisions implemented in European Union and Singapore. The method used in this research is juridical normative, a research referring to the rules or legal norms contained in the legislation. The result of this research suggests the Indonesian government to amend the regulation on competition, especially the provision on notification of acquisition which requires the parties involved to notify the acquisition that rsquo s been implemented or known as post merger notification, to pre merger notification which requires the parties involved in the proposed acquisition to notify prior to the implementation of the acquisition.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dan state action doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan menggunakan studi kasus Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016 mengenai praktek monopoli yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-I/2018 mengenai dugaan kartel garam industri yang dilakukan oleh 7 perusahaan importir garam pada tahun 2015. Adapun metode penelitian yang diguanakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan studi kasus serta menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) PGN hanya dapat melaksanakan kegiatan monopoli atau pemusatan kegaitan yang menguasai hajat hidup orang banyak apabila diatur oleh UU; 2) Rule of reason dalam kasus kartel garam sudah diterapkan dengan baik, karena KPPU telah melakukan analisis terhadap dampak terjadinya kartel kepada pasar dan konsumen. Namun dalam kasus monopoli oleh PGN, penerapan rule of reason tidak diterapkan secara maksimal. Karena penenentuan harga jual yang dilakukan PGN merugikan konsumen serta tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen; dan 3) Penerapan state action doctrine dalam kasus monopoli oleh PGN belum diterapkan secara maksimal, karena PGN tidak memiliki cukup dasar hukum untuk dapat dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999. ......This thesis discusses the implementation of the rule of reason approach and the state action doctrine in Competition Law in Indonesia, by using case studies of KPPU Decision No. 09/KPPU-L/2016 concerning monopoly practices which held by the State Gas Company (PT. PGN) and KPPU Decision No. 09/KPPU-I/2018 regarding the alleged industrial salt cartel conducted by seven salt importing companies in 2015. The applied research method for this thesis was a juridical-normative approach using case studies, theories, concepts, the principles of law, and the applicable laws and its regulations. The conclusions obtained are: 1.) PGN can only carry out monopolistic activities or concentration of activities controlling the lives of many people if regulated by the law; 2.) KPPU has implemented Rule of Reason in the salt cartel cases, by analyzing the impact of the cartel on the market and consumers. However, in the case of monopoly by PGN, the application of the rule of reason was not well-implemented, since the determination of the selling price conducted by PGN is detrimental to consumers and did not take into account the purchasing power of consumers; and 3.) The application of the state action doctrine in the monopoly case by PGN has not been well-implemented as well, as PGN does not have a sufficient legal basis to be exempted from Law No. 5 of 1999.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai konsepsi State Action Doctrine yang intinya adalah alasan yang mungkin diajukan untuk menyatakan sebuah kegiatan antipersaingan mendapatkan pengecualian dari penegakan Hukum Persaingan Usaha karena kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah State Action Doctrine lahir dari yurisprudensi perkara-perkara Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat. Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia State keberadaan Action Doctrine dapat diinterpretasikan dalam Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

ABSTRACT
The purpose of this thesis is about the conception of State Action Doctrine which means any reason can be filled in ordet to allege an act is being exempted from Competition Law because of government consent. State Action Doctrine were born from Case Law in United States Antitrust Law. In Indonesia Competition Law, State Action Doctrine can be interpreted according Article 50 letter a and article 51 Law No. 5 Year 1999 about Anti-monopoly and Prohibition of Unfair Competition.