Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang proses pemilihan mitra kerja atau beauty contest. Para Terlapor, yakni PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi melakukan proses beauty contest atau suatu proses pemilihan mitra kerja untuk menjalankan proyek gas Blok Donggi-Senoro secara bersama-sama. Mereka memilih dan menunjuk Mitsubishi Corporation dalam proses pemilihan mitra tersebut. Namun menurut KPPU, perkara ini merupakan salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, karena PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi dinilai telah melakukan tindakan persekongkolan tender yang merugikan peserta lainnya. Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan ketentuan pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Skripsi yang dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa KPPU tidak tepat dalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tender dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, mengingat ketentuan tender tersebut tidaklah mengatur mengenai proses pemilihan mitra kerja sebagaimana yang dilakukan oleh para terlapor.

---

This thesis discusses about the decision of The Comission for The Supervision of Business Competition (KPPU) about the process of selecting partners or beauty contest. The Parties, PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, and PT Medco E & P Tomori Sulawesi did beauty contest process or a process of selecting project partners to run the gas project of Block Donggi-Senoro together. They select and appoint the Mitsubishi Corporation in this partner selection process. But according to the Commission, this case is one form of unfair business competition, because of PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional and PT Medco E & P Tomori Sulawesi have been regarded as doing tender conspiracy which harm the other participants. In deciding this case, the Commission condemned them with the provisions of articles 22 and 23 of Act No. 5, 1999 about Competition Law. This thesis prepared by the method of juridical normative study concludes that the Commission is not accurate in deciding the guilt reported to the provisions of the tender in Act No. 5 of 1999, considering the provisions of the tender is not regulating the process of selecting partners as what the parties done.

Abstrak :
Penggabungan perusahaan atau merger merupakan suatu upaya bagi grup usaha untuk memperluas jaringan usahanya khususnya bagi kelompok usaha yang ingin berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Efek negatif dari sebuah tindakan merger memiliki kaitan erat dengan isu terjadinya monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi pada dasarnya sebuah tindakan penggabungan atau merger berdasarkan perspektif ekonomi bertujuan untuk kepentingan umum dan masih menjadi suatu perdebatan mengenai hal tersebut dimana merger merupakan satu-satunya alasan demi tujuan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan merger dapat menjadi pro kepada persaingan tetapi juga dapat menjadi anti-persaingan apabila tidak dikontrol oleh otoritas persaingan usaha dalam hal ini adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti apakah rencana proses merger yang hendak dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. dan PT. Pertamina Gas selaku anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) akan berdampak pada anti persaingan atau justru membawa dampak yang baik bagi masyarakat karena sering terjadi benturan kepentingan merger dengan alasan efisiensi dan permasalahan persaingan usaha. Pada pokoknya, skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada bab yang pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, dan pokok permasalahan. Pada bab yang kedua, akan dijelaskan mengenai pengaturan merger di Indonesia. Bab ketiga, dijelaskan mengenai sejarah dari industri gas yang ada di Indonesia. Bab keempat, berisi analisa terhadap rencana merger PT. Perusahaan Gas Negara dan PT. Pertamina Gas dan pada bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. ...... The incorporation of the company or merger is a group effort for businesses to expand their business network specifically for business groups who want to develop in a relatively short time. The negative effects of a merger is closely linked with the issue of monopoly which is prohibited by the Act No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, but is essentially an act of amalgamation or merger based on an economic perspective aims for the public interest and still be a debate on the matter in which the merger is the only reason for the sake of economic objectives. It can be concluded that the merger activity can be pros for competition, but also can be anti-competitive if it is not controlled by competition authorities in this case is the Commission (KPPU). In this study, the authors will examine whether the proposed merger to be carried out by PT. Gas Negara (Persero) Tbk. and PT. Pertamina Gas as a subsidiary of PT. Pertamina (Persero) will result in anticompetitive or just bring a good impact for the community because there is often a conflict of interest of the merger on the grounds of efficiency and competition issues. This thesis consists of five chapters. In the first chapter will explain the background, research objectives, and the subject matter. In the second chapter, we describe the merger regulation in Indonesia. The third chapter, explained the history of the gas industry in Indonesia. The fourth chapter, containing an analysis of the proposed merger of PT. National Gas Company and PT. Pertamina Gas and the fifth chapter, contains conclusions and suggestions.

Abstrak :
[ABSTRAK
Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untuk mengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persaingan usaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kaca mata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untuk menunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisis berdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisis ekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akan menunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasil penelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukum persaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapai tujuan dari hukum persaingan usaha.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untuk mengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persaingan usaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kaca mata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untuk menunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisis berdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisis ekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akan menunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasil penelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukum persaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapai tujuan dari hukum persaingan usaha. ABSTRACT
Competition law is a tool of economic policy to control business actor's behavior. In its implementation, especially in Indonesia, competition law often to assess that behavior only from the law views, and often ignoring the economic views. This thesis, using qualitative method, which is case study, tries to show the difference of the assessment with and without the economic perspective. The first case will shows the economic analysis in the investigation process. The second will shows the economic analysis in identifying cartel behavior. The results of this study shows that without economic analysis, competition law implementation will only worsen the business and will not achieve the main goal of competition law. ;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untuk mengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persaingan usaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kaca mata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untuk menunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisis berdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisis ekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akan menunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasil penelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukum persaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapai tujuan dari hukum persaingan usaha., Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untuk mengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persaingan usaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kaca mata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untuk menunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisis berdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisis ekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akan menunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasil penelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukum persaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapai tujuan dari hukum persaingan usaha.]