Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Thesis ini membahas konsep lembaga independen komisi pengawas persaingan usaaha (KPPU). Secara teori lembaga independen merupakan lembaga yang terlepas dari fungsi kekuasaan konvensional, yang umumnya memiliki fungsi kekuasaan campuran (mix function). Pembentukan lembaga independen merupakan suatu keniscayaan perkembangan kebutuhan negara-negara modern. Suatu lembaga dinyatakan sebagai lembaga independen seyogyanya tidak hanya berdasarkan yuridis-normatif saja namun juga perlu dikaji dengan indikator-indikator lembaga indendepnden. Dalam penelitian ini penulis memaparkan konsep lembaga independen KPPU, independen yang dinyatakan dalam UU No.5/99 tidak jelas dan multi tafsir. Hasil penelitian ini melihat bahwa dalam implementasinya independen KPPU berada dalam runglingkup menjalankan tugas dan kewenangan, meskipun penegasan dalam UU No.5/99 independen KPPU berada dalam ruang lingkup lembaga. Perbandingan lembaga persaingan di beberapa negara juga turut andil dalam penelitian ini sebagai gambaran terhadap konsep lembaga persaingan. Hal tersebut diperlukan utamanya untuk melihat konsep lembaga serupa di negaranegara tersebut. ...... This thesis analyze the concept of an independent Commission for the Supervision Competition (KPPU). Theoretically independent institution is an institution apart from conventional power function, which generally have a mixture of power function. Establishment of an independent agency is a necessity developmental needs of modern states. An institution declared as an independent agency should not only based on the juridical-normative, but also need to be assessed by indicators indendepnden institutions. In this study the authors describe the concept of an independent of KPPU, an independent set forth in the Act No.5/99 unclear and multiple interpretations. The results of this study that the KPPU is an independent implementation in duties and authority, although independent confirmation of the Law No.5/99 KPPU within the scope of the institution. Comparison of competition agencies in some countries also took part in this study as an illustration of the concept of competition agencies. This is necessary primarily to see the concept of similar bodies in these countries.

Abstrak :
Tesis ini membahas problematika dan dinamika industri kakao di Indonesia mulai dari petani yang berada di hulu rantai produksi kakao hingga industri hilir yang memproduksi cokelat dan kakao olahan menjadi produk yang siap dikonsumsi maupun diekspor. Potensi dan masalah daya saing industri kakao dianalisa dengan pendekatan model nine factor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan potensi industri kakao Indonesia memiliki indikasi yang baik. Dapat dikategorikan enam faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan daya saing industri kakao Indonesia yaitu faktor kebijakan pemerintah, ketersediaan bahan baku, keberadaan tenaga ahli dan peneliti kakao. Selanjutnya dari sisi lingkungan bisnis faktor yang mempengaruhi adalah Infrastruktur, Konsumsi cokelat dalam negeri dan Masuknya investor asing. Dalam meningkatkan daya saing diformulasikan tiga upaya yang dapat dilakukan melalui sinergi multi kementrian, wajib fermentasi, dan mikro klaster ditingkat kabupaten.

---

This Thesis examines the problems and dynamics of the cocoa industry in Indonesia. Ranging from farmers in cocoa production chain upstream to downstream industries that produce chocolate and cocoa into finished products, ready for consumption and export. Potential and competitiveness of the cocoa industry analyzed with Nine Factor model approach. This study used a qualitative research, with descriptive type of research. Result from these research shows Indonesian cocoa industry has a good indication. Six factor can be categorized significantly influence the development of Indonesian cocoa industry competitiveness. The factors are government policy, the availability of raw materials, the presence of cocoa experts and researchers, infrastructure, chocolate consumption in domestic market and the entry of foreign investors. In improving competitiveness of the cocoa industry to boost foreign exchange earnings and domestic economy, formulated three attempts through the synergy of multi ministerial, mandatory fermentation, and micro-cluster at the regency level.

Abstrak :
Tesis ini mencoba melakukan analisis dan eksaminasi terhadap putusan KPPU No. 35/KPPU-1/2010 mengenai Proyek Donggi Senoro, suatu kasus high-profile dalam industri minyak dan gas di Indonesia. Walaupun KPPU sebagai badan pengawas persaingan telah menangani banyak kasus serupa dalam persaingan usaha di masa lalu, yaitu kasus pelanggaran pasal 22 Persekongkolan Tender, tetapi kasus ini menarik secara khusus karena KPPU menghadapi suatu konsep baru yang menimbulkan kontroversi dalam ranah hukum, yaitu beauty contest. Dalam membuat putusannya, ternyata KPPU menerapkan pendekatan pragmatik dan mencari dasar hukum dari sumber-sumber luar yang berarti mengenyampingkan asas hukum positif di Indonesia. Selain dari itu, KPPU ternyata melakukan analogi dengan menyatakan bahwa beauty contest adalah sama dengan tender/lelang. Tesis ini akhirnya menarik suatu kesimpulan bahwa KPPU telah membuat putusan yang salah. ...... This thesis is trying to make an analysis and examination on KPPU Verdict No. 35/KPPU-1/2010 concerning the Donggi Senoro Project, the case of high-profile business in oil and gas industry in Indonesia. Although KPPU as a competition supervision agency has examined many similar cases in business competition in the past, namely cases violating article 22 of Tender Collusion, however, this very case is specifically interesting because KPPU encounters a new concept that creates controversy within legal scholars, i.e., beauty contest. In making its verdict, it turns out that KPPU applies pragmatic approach and searching for legal bases from outside sources which means putting aside the legal principle of positive law in the country. In addition to that, KPPU in fact has performed an analogy through declaring that beauty contest is identical with tender. This thesis finally arrives at a conclusion that KPPU has made a wrong decision.

Abstrak :
Industri kertas Indonesia saat ini berkembang dengan pesat dengan adanya penambahan kapasitas produksi dan banyaknya investasi baru di industri ini. Kertas industri merupakan salah satu grade yang memiliki nilai tambah karena bahan baku yang berasal dari kertas bekas (waste paper). Dengan bahan baku ini berarti tidak perlu menebang pohon dan ramah lingkungan. Analisa Structure Conduct Performance (SCP) terhadap industri ini akan memberikan gambaran struktur dan kinerja dari industri ini. Concentration Ratio (CRn), Minimum Efficiency Scale (MES) dan Profit Cost Margin (PCM) dengan time series dari tahun 2001 ? 2009 akan disajikan dalam penelitian ini. Analisa Ekonometrik juga akan dipakai untuk Supply Demand untuk mendapatkan nilai forecast produksi, ekspor, impor dan permintaan domestik yang bermamfaat dalam pengambilan keputusan dalam ekspansi dan investasi baru. Hasil penelitian ini menunjukkan industri kertas jenis kertas industri Indonesia merupakan pasar kompetitif rendah dengan konsentrasi tinggi. Diperoleh Indeks CR3 : 0.743, CR4 : 0.85 dan HHI : 0.282. Hambatan masuk, MES : 0.21 dan Kinerja industri, PCM : 0.299. Struktur berpengaruh terhadap kinerja industri. Diperoleh juga forecast jumlah produksi, konsumsi, ekspor dan impor untuk tahun 2012 ? 2014.

---

Indonesia Paper Industry is growing significantly by increasing of installed capacity and many new investments. Industrial paper is one of paper grade with added value as raw material is coming from waste paper. Using this kind of raw material, the paper mill does not to cut trees and clean the environmental. Structure Conduct Performance (SCP) analysis on this industry will provide clear picture of structure and performance of the industry. Concentration Ratio (CRn), Minimum Efficiency Scale (MES) and Profit Cost Margin (PCM) in time series from 2001 ? 2009 will be presented in this paper. Econometric analysis will be applied on Supply Demand data in order to forecast the value of production, export, import and domestic demand to give insight for decision on expansion and new investment. This paper shows that Indonesian paper industry on industrial paper grade is a low competition with high concentration. Calculated Index CR3 : 0.743, CR4 : 0.85 and HHI : 0.282. Entry barrier, MES : 0.21 and industry performance, PCM : 0.299. It shows that structure influence the industry performance. This paper also provide forecast number of production, consumption, export and import for 2012 - 2014.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini akan membahas mengenai Eksekusi keputusan lembaga penegak hukum persaingan usaha terhadap perusahaan asing di luar negeri merupakan salah satu bagian terpenting dalam penegakan hukum persaingan usaha saat ini. Sebab, kegiatan perusahaan asing di luar negeri bisa saja menimbulkan dampak anti persaingan yang merugikan perekonomian suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis juga akan membandingkan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa peraturan persaingan usaha di beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengatur hal-hal yang spesifik dan kompleks dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan ant persaingan yang dilakukan pelaku usaha, termasuk bagaimana proses penegakan hukum terhadap kegiatan perusahaan asing yang menimbulkan dampak anti persaingan dan merugikan perekonomian dalam negeri. Namun tidak dengan Indonesia, dimana Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum persaingan usaha di Indonesia belum mengatur permasalahan terkait dengan penegakan hukum persaingan usahanya terhadap perusahaan asing di luar negeri. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat mencontoh dan mengadopsi pola penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

---

ABSTRACT
This research will explain the execution of the competition authority rsquo s decision that convict foreign company where located abroad is one of the crucial matters in antitrust law enforcement. Because the conduct of foreign company abroad can arise an anticompetitive effect that harmed the economic activity in one state. This research uses normative juridical research method with library research. The Author will compare the competition law in The United States, Europe Union, and Indonesia. In this research, The Author found that the competition law in The United States of America and European Union had stipulated all matters regarding business competition specifically and complexly, including the law enforcement process against the foreign company rsquo s activity that conducted abroad but harms the economic activity in one country. Otherwise, in Indonesian, Law No.5 of 1999 on The Ban of Monopoli Practice and Unfair Business Competition, as competition law Indonesia, has no stipulated the matters regarding the law enforcement process against the foreign company rsquo s activity that conducted abroad but harm economy activity in Indonesia. The Uthor suggest the Indonesian Government can follow and adopt the competition law enforcement in The United States of America and European Union.

Abstrak :
Skripsi ini membahas Putusan KPPU 08/KPPU-L/2016 mengenai Praktek Monopoli yang dilakukan oleh salah satu anak perusaaan PT Angkasa Pura I, yaitu Angkasa Pura Logistik yang dilakukan di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar. Angkasa Pura Logistik sebagai pelaku tunggal yang menyediakan jasa fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos dan juga Angkasa Pura logistik sebagai satu satunya Regulated Agent dan mempunyai perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara EMPU sehingga Angkasa Pura Logistik mempunyai Posisi Dominan didalam Terminal Kargo. Dalam pembuktian kegiatan Monopoli menggunakan pendekatan rule of reason, Dimana pelanggaran baru terjadi apabila mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. PT Angkasa Pura Logistik dibuktikan dengan adanya tarif ganda yaitu tarif PJKP2U dan Tarif Regulated Agent yang diterapkan Angkasa Pura Logistik. Dalam pengelolaan jasa kebandarudaraan, Angkasa Pura Logistik bertentangan dengan UU No. 1 tahun 2009. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tarif setelah berlakunya tarif Regulated Agent, agar konsumen tidak dirugikan terhadap kedua tarif tersebut dan diperlukan aturan yang jelas dalam melakukan perjanjian kerjasama antara induk perusahaan dan anak perusahaan, agar salah satu pihak tidak melakukan tindakan yang diluar kewenanganya.

---

This thesis analyzes of KPPU 08 KPPU I 2016 concerning to the monopolistic practice at Cargo Terminal of Sultan Hasanuddin Makasar by PT Angkasa Pura Logistik who is one of the subsidiaries from Angkasa Pura I Ltd. As the suspect, PT Angkasa Pura Logistik provides the services facility at the terminal to the cargo transport services and station. PT Angkasa Pura Logistik is also the only Regulated Agent and has a shipping Company called EMPU. This term makes PT Angkasa Pura Logistik has the dominant position within the cargo terminal. In the verification of the monopolistic, this analysis uses the rule of reason approach where the infraction occurred if the practice of monopolistic and unfair competition. The monopolistic practice and unfair competition of PT Angkasa Pura Logistik be evidenced by the double tariff. That is the tariff of PJKP2U and Regulated Agent which are applied by PT Angkasa Pura Logistik. Besides, in the management of airport services, PT Angkasa Pura Logistik contradicts with the Law of No. 1 in 2009. Therefore, it is necessary to conform with the tariff after the validity of Regulated Agent rsquo s tariff in order to make the consument not being aggrieved on those tariffs. It also needs a clear regulation in arranging the cooperation agreement between the parent company and the subsidiary. In the end, there will no any parties who behave against the regulation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktek kartel yang dilakukan oleh importir bawang putih. Adanya dugaan praktek kartel ini menurut perkiraan awal KPPU yang melihat terdapat kejanggalan dalam hal distribusi dengan dilakukannya penahanan bawang putih ke pasaran di pelabuhan oleh importir bawang putih, padahal ketika itu pasokan dipasaran sedang langka dan mengakibatkan harga bawang putih naik hingga 5 (lima) kali lipat dari harga normal. Sejauh ini KPPU belum dapat membuktikan kebenaran praktek kartel yang dilakukan oleh para importir bawang putih dan instantsi pemerintahan. Teori pembuktian melalui direct evidence dan indirect evidence yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2010 belum bisa membuktikan kebenaran praktek kartel ini dan KPPU belum bisa membuktikan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para importir bawang putih. ......This thesis discusses about the alleged cartel practices carried out by the importer garlic. The existence of the alleged cartel practices, according to the Commission's preliminary estimates irregularities seen in terms of the distribution of the detention does garlic into the market by the importer at the port of garlic, But when it was rare in the market supply and caused prices of garlic rose to 5 (five) times the of the normal price. So far the Commission has not been able to prove the truth of cartel practices carried out by the importer garlic and government. Theory of evidence through direct evidence and indirect evidence mandated by the KPPU No. 04 of 2010 has not been able to prove the truth of this cartel practice and the Commission has not been able to prove the existence of an agreement made by the importer garlic

Abstrak :
Pada prinsipnya persaingan usaha adalah baik karena melalui persaingan usaha, efisiensi ekonomi secara keseluruhan akan meningkat. Perusahaan-perusahaan yang bersaing secara sehat, akan menghasilkan produk-produk dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih memuaskan. Pelaku usaha yang efisien akan selalu mencoba memaksimalkan keuntungan yang diraihnya. Keuntungan yang paling besar adalah apabila pelaku usaha dapat menguasai pasar. Pada dasarnya hukum persaingan memperbolehkan penguasaan pasar dengan persyaratan penguasaan pasar tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan cara persaingan usaha yang sehat. Dalam praktik monopoli, penguasaan pasar dipergunakan oleh pelaku usaha sebagai senjata untuk menyingkirkan pesaing potensial dari pasar relevan. Penguasaan pasar dipergunakan pula untuk menaikkan harga dan mengurangi basil produksi. Perolehan penguasaan pasar berkaitan dengan "perjanjian", "kegiatan usaha", maupun "posisi dominan" yang "pada dasarnya dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat". Parameter untuk menentukan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari adanya hambatan masuk (barrier to entry). Sedangkan parameter adanya hambatan masuk dapat dilihat dari ada atau tidak adanya substitusi dan apakah tindakan pelaku usaha tersebut dapat mempengaruhi pasar, sedangkan parameter pangsa pasar hanya dijadikan sebagai indikator tentang adanya penguasaan pasar. Selanjutnya pangsa pasar ini harus diselidiki apakah menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar dan apakah. pangsa pasar tersebut. mempengaruhi pasar. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan kriteria penguasaan pasar menekankan pada "dilewati atau tidak dilewatinya batas pangsa pasar" dan "ada tidaknya hambatan masuk pasar (barrier to entry) bagi pelaku usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing".

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana Peran KPPU dalam mengatasi permasalahan Penggunaan Pricing Algorithm dalam Multi-sided Platform, Pembuktian Penggunaan Pricing Algorithm dalam Multi-sided Platform yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia serta pengaturan Penggunaan Pricing Algorithm dalam Multi- sided Platform Pada Persaingan Usaha di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Doktrinal. Pricing Algorithm adalah metode atau strategi penentuan harga yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka didasarkan pada analisis data dan perhitungan matematis untuk menentukan harga. Multi Sided Platform dapat dianggap sebagai sebuah pasar digital yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Penggunaan pricing algorithm dalam multi-sided platform sebenarnya menguntungkan bagi konsumen, sebagaimana dapat memberikan penentuan harga yang adil secara real-time. Tetapi Penggunaan pricing algorithm dalam multi-sided platform dapat juga membuat persaingan usaha tidak sehat, hal ini perlu diukur melalui ukuran reasonableness yang benar-benar mengancam ekosistem persaingan usaha di Indonesia. Pada Persaingan usaha di era digital ini KPPU perlu lebih memperluas pengaturan untuk menjaga iklim persaingan usaha di Indonesia menjadi tetap stabil dan sehat. ......This paper analyzes how the Role of the KPPU in overcoming the problem of the Use of Pricing Algorithm in Multi-sided Platform, Proof of the Use of Pricing Algorithm in Multi-sided Platform that causes unfair business competition in Indonesia and the regulation of the Use of Pricing Algorithm in Multi-sided Platform on Business Competition in Indonesia. This paper is prepared by using Doctrinal research method. Pricing Algorithm is a pricing method or strategy used by companies to determine the price of their products or services based on data analysis and mathematical calculations to determine the price. Multi Sided Platform can be considered as a digital marketplace that connects sellers and buyers to conduct online buying and selling transactions. The use of pricing algorithms in multi-sided platforms is actually beneficial for consumers, as it can provide fair pricing in real-time. However, the use of pricing algorithms in multi-sided platforms can also create unfair business competition, this needs to be measured through a measure of reasonableness that really threatens the business competition ecosystem in Indonesia. In business competition in this digital era, KPPU needs to further expand regulations to maintain a stable and healthy business competition climate in Indonesia.