Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU , Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU untuk menangani kasus kartel di Indonesia didasarkan pada wewenang yang dimiliki Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC . Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan wewenang yang dimiliki masing-masing badan dalam penyelesaian perkara kartel di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara kartel yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Badan Kartel Jerman Bunderkartellamt ; Japan Fair Trade Commission JFTC ; dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . Terdapat perbedaan peranan antara tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak kekurangan dalam menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya wewenang KPPU dalam melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan dan upaya paksa terhadap saksi.

---

This thesis discusses two main issues. First, it compares about the authotity of Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in Indonesia, the German Cartel Agency Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC in order to resolve the cartel cases based on practice and prevail regulation in each country. Second, it discusses about the Privileges that has been required by Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in order to handle cartel cases in Indonesia, based on the authority that has been ownded by the the Cartel Agency of Germany Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC . The research was conducted by normative method. The purpose of this research was to provide a problem solving in cartel disputes by doing the comparision between all of those respective authorities in each countries and help the Komisi Pengawas Persaingan Usaha in oder to work better in the future. The completion regarding to business competition cases has been conducted by the Bunderkartellamt Japan Fair Trade Commission JFTC and Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . There are differences between the role of each commission in dispute settlement. The differences can be found in the procedures for settling disputes, differences of authority and tasks on each commission, the difference in the use of evidence in a particular case, the programs that have been implemented and many more. The researched concluded that KPPU as a representative organ in Indonesia subject to the rule of Law No. 5 Year 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is having many shortcomings in performing its role. These condition is caused by several factors, including the lack of authority of the Commission in undertaking forceful measures such as search, seizure and forceful measures against the witness. "

"Kartel dalam pengaturan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan sebagai salah satu kegiatan yang dilarang. Larangan tersebut berkaitan dengan penetapan harga melalui kartel yang dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen atau masyarakat. Terdapat empat (4) perusahaan importir yang Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah duga melakukan penetapan harga melalui kartel, mengganggu stabilitas persaingan usaha yang sehat, yakni PT. Cargill Indonesia, Teluk Intan, Liong Seng, dan Gunung Sewu. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif analitis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisis terhadap kasus.Hasil menunjukkan adanya kegiatan penetapan harga melalui kartel yang dilakukan oleh PT. Cargill Indonesia, Teluk Intan, Liong Seng dan Gunung Sewu, juga menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang pemerintah tetapkan justru mendistorsi pasar dan menjadi sarana persaingan usaha tidak sehat.

---

Cartels in the regulation of Law No. 5 of 1999 concerning The Prohibition

of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition declared as one of the

prohibited activities. Such prohibition regarding price fixing through cartels can

result in losses to consumers or the public. There are four (4) importers that the

Commission for the Supervision of Business Competition has been suspected

price fixing through cartels, disrupt the stability of fair competition, namely PT.

Cargill Indonesia, Teluk Intan, Liong Seng, and Mount Sewu. This research is

normative juridical legal research which conducted by descriptive analysis

through literature and an analysis of the case.

Results indicate that there are price

fixing through cartel activities conducted by PT. Cargill Indonesia, Teluk Intan,

Liong Seng and Mount Sewu, also the result showed that the government policies

actually could distort markets and set it into a tool of unfair competition."