Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas perbandingan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan di Inggris. Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan The Law of Tort dalam hukum Inggris tidak diatur dalam suatu kitab undang-undang tersendiri. Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dan tort dapat berbentuk kesengajaan dan kelalaian. Namun di dalam perbuatan melawan hukum tidak secara tegas membedakan antara bentuk kesengajaan dan kelalaian. Berbeda dengan tort yang secara tegas membedakan antara kesengajaan (intentional) dan kelalaian (negligence). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penyebab perbedaan pengaturan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian di Indonesia dan Inggris. Dalam praktiknya, pembedaan kesengajaan dan kelalaian berakibat pada pembedaan ganti rugi yang akan diterima. Pemberian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum bertujuan untuk mengembalikan seperti keadaan semula seperti sebelum perbuatan terjadi. ...... This thesis discusses about comparative of intent and negligence in tort in Indonesia and in the United Kingdom. Tort in Indonesia arranged in Code of Civil Law (Civil Code). Meanwhile, The Law of Tort in United Kingdom is not regulated in a separate law books. The element of fault in tort may take the form of intentional and negligence. But in tort in Indonesia not explicitly distinguish between forms of intentional and negligence. Tort in United Kingdom that explicitly distinguish between intentional and negligence. The purpose of this study was to identify the cause of the difference regulation of tort with the element of intentional to act against the law with an element of negligence in Indonesian and United Kingdom. In practice, the distinction of intentional and negligence resulted in the differentiation of compensation to be received. Compensation in tort aims to restore the original state as before the act occurs.

Abstrak :
Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian di dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek di Belanda. Dewasa ini penyalahgunaan keadaan mulai digunakan sebagai alasan Majelis Hakim di Indonesia untuk membatalkan suatu putusan. Di Jerman sendiri tidak terdapat doktrin penyalahgunaan keadaan, namun terdapat aturan terkait penyalahgunaan keadaan, yakni Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (2) Bürgerliches Gesetzbuch. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penyalahgunaan keadaan yang ada di Belanda dan Jerman dan juga merumuskan ketentuan apakah yang tepat untuk mengatur penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Indonesia lebih baik mengikuti teori penyalahgunaan keadaan yang dianut oleh Belanda karena teori penyalahgunaan keadaan di Belanda telah lama digunakan di Indonesia dan juga teori ini tidak terlalu memberikan batasan yang sempit untuk diterapkan. ...... Undue influence is one of the defects of consent in Nieuw Burgerlijk Wetboek in Netherlands. Recently, undue influence has been used by Indonesian court as one of the defects of consent. In Germany, there’s no doctrine about undue influence, but there’s a statute that related to undue influence, articles 138 (1) and (2) Bürgerliches Gesetzbuch. The purpose of this research is to compare undue influence in Dutch Law and German Law, also to find the best formula to regulate undue influence in Indonesian Law. According to this research, Indonesia better follow undue influence in Dutch Law, because it’s long been used in Indonesia and it doesn’t give a narrow restriction to apply.