Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
"Comparative Inquiry in Politics and Political Economy provides all the essentials for a superb introductory text in comparative politics; comprehensive in scope; historical in approach; and fair-minded in its treatment of liberal, conservative, and radical perspectives. The best single survey of the field available today for classroom use." -James Petras, SUNY-Binghamton "The student of comparative political inquiry now has a safe map to guide their way. Ronald Chilcote has produced a fine overview of the theories and politics of this field, equally attentive to mainstream and radical alternatives alike. With a balance that does not preclude passion, Chilcote provides a unique critical engagement with the subject of comparative politics and political economy." —Ronaldo Munck, University of Liverpool "Prof. Chilcote has made a magisterial contribution to the social sciences. This book situates comparative politics and international relations within the context of the development of social and economic thought over the past two hundred years. It is an excellent resource for introducing upper division students to advanced ideas in the social sciences, or for graduate students seeking a secure foundation in the intellectual development of the field. Prof. Chilcote's attention to a wide range of ideological and theoretical tendencies in the social sciences makes this book vastly more comprehensive than the syllabi of many graduate level survey courses." -Gregory Nowell, SUNY-Albany "In this sweeping intellectual history of comparative politics and political economy, Chilcote resolutely refuses to take for granted the assumptions of the Euro-American mainstream. Instead, his refreshing survey juxtaposes the dominant approaches systematically to Marxist and other alternative paradigms. Clear and direct exposition makes this a valuable text for advanced undergraduate and graduate students." —Richard Stahler-Sholk, Eastern Michigan University As an introductory text in comparative study, this work begins with the assumption that students should examine a variety of perspectives and explore alternative possibilities as a means of arousing curiosity, stimulating creativity, building interest and self-motivation, and enhancing understanding of complex issues in politics and political economy. The book provides the student with the foundations for comparative inquiry. Its purpose is threefold: to sketch an overview of the major theories and concepts; to expose issues and summarize arguments and counter-arguments; and to encourage the beginning student to pursue critical thinking in the recognition that mainstream ideas deserve scrutiny, that many essential questions remain unsettled, and that the outcome may result in the formulation and reinforcement of a personal perspective, premised on one's individual learning.

Abstrak :
Lepasnya Timor Timur dari negara kesatuan Republik Indonesia berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. Berawal dari disposisi surat PM Howard yang dialamatkan kepada Presiden Habibie, yang dalam suratnya, Howard menyarankan agar Indonesia memberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Timor Timur. Surat tersebut jelas membuat posisi Indonesia merasa dilecehkan dan kemudian balas mengecam Australia karena dinilai terlalu jauh mencampuri masalah dalam negeri Indonesia. Namun surat itu pula, yang pada akhirnya membuat pemerintahan Habibie memberikan dua opsi bagi rakyat Timor Timur untuk tetap bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia, atau menolak otonomi luas dan melepaskan diri dari Indonesia. Situasi krisis multidimensi di Indonesia, adalah faktor yang memperlemah kinerja diplomasi Indonesia saat itu. Terlebih lagi, Indonesia harus menerima kenyataan pahit, bahwa Timor Timur akhirnya memilih lepas dan merdeka dari Indonesia. Hal ini membuat para pejuang integrasi yang setia kepada Indonesia menjadi kecewa dan marah, hingga terjadi huru hara dan pembumihangusan di Timor Timur, disinyalir telah terjadi pelanggaran HAM besar besaran di propinsi tersebut. Dibawah tekanan dunia internasional dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia, membuat Presiden Habibie tidak punya pilihan lain, kecuali menerima kehadiran INTERFET untuk mengendalikan situasi keamanan yang bergejolak di Timor Timur pasca jajak pendapat. Komposisi Australia yang memiliki jumlah pasukan lebih besar dalam INTERFET menyebabkan Indonesia merasa dipermalukan. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan antara Jakarta dan Canberra pada tingkat yang terburuk dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara. Seiring waktu berlalu, dan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia, ketegangan hubungan Jakarta-Canberra akibat keterlibatan Australia yang terlampau jauh di Timor Timur telah mengalami berbagai tahap perbaikan yang cukup berarti bagi pemulihan hubungan bilateral kedua negara. Faktor-faktor seperti mendesaknya penyelesaian masalah dalam negeri di bidang ekonomi dan mengatasi gerakan separatisme pasca jajak pendapat di Timor Timur, adanya dorongan untuk memperkuat solidaritas Asia Pasifik, upaya memperbaiki citra Indonesia di luar negeri dalam bidang HAM, melemahnya peran ASEAN, serta mitos terhadap posisi Indonesia vis-à-vis dengan Australia dapat menjadi alat bedah dalam menganalisis bagaimana politik Iuar negeri Abdurrahman Wahid dijalankan selama setahun pemerintahannya. Penulis menggunakan pemikiran Holsti dalam menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk membandingkan data-data yang tersedia dengan pemikiran-pemikiran yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Penulis membatasi pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid pada kurun waktu tahun 1999-2001.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dinyatakan bahwa pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan atau pemerintah kota, sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas, fungsi dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah kecamatan. Dalam penelitian itu digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan Modernisasai Politik Sistem Pemerintah Kecamatan Majalaya dengan menggunakan aspek/kategori yang tercakup dalam variabel modernisasi politik tersebut; sebagaimana dikemukakan Samuel P Huntington yaitu aspek rasionalisasi kewenangan, aspek diferensiasi struktur/fungsi dan aspek peran serta politik massa. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan label frekuensi dengan pendekatan kualitatif. Penemuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Majalaya sesungguhnya memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat melalui Ormas/LSM belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktiviras-aktivitas politik terutama terkait dengan keberadaan partai politik cukup memadai sebagai syarat modernisasi politik.

---

This research is performed due to the current condition of the position of Sub-district Government in the implementation of governmental system in Indonesia. According to the Regulation No: 22, 1999 regarding Local Government Autonomy stipulating that the Sub-district Government constitutes part of Regency Government or City Government. Therefore in the implementation of Local Government autonomy, the Sub-district Government will have governmental task delegation, wider function, and authorities from the Regency Government. Nevertheless, the authorities delegation is not accompanied by the improvement of the resources of suprastructure and infrastructure. Moreover the characteristic of the Sub-district Majalaya is the area in the Regency of Bandung which is developed as an Industrial area, therefore the Government has to be conditioned as part of industrilization process. One of the important demands in process of industrilization is to make effort to modernize political and Sub-district governmental system. This research is applying description method to picture the modenization of political system of the Government of Sub-district Majalaya which is using categories included in political modernization variables from Samuel P Huntington: authority rationalization aspect, structural/functional differential aspect, and society political role aspect. In analyzing the data collected, the author is using frequency chart under qualitative approach. The outcome of the research reveals that the Sub-district Government of Majalaya actually has the suprastructural readiness to implement political modernization. But in terms of infrastructure readiness, the Sub-district Majalaya has not performed political modernization yet, this is due to the society empowerment trough the non-governmental organization is not yet taken advantage of by those non-governmental organization, by the government or by society themselves. The participation of the society in the implementation of the political activities is still related to the existing of political parties which is considered adequate as condition for the political modernization.

Abstrak :
ABSTRAK
Obesitas pada anak sekolah merupakan penyakit yang sudah menjadi masalah kesehatan kesehatan masyarakat. Prevalensi obesitas anak di indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebsar 9,5% pada laki-laki dan 6,4% pada perempuan menjadi sebesar 10% pada anak laki-laki dan 7,7% pada anak perempuan pada tahun 2010 dan menjadi 8,8% padan tahun 2013. Penelitian ini membahas mengenai kejadian obesitas pada anak di dua sekolah dasar. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan kejadian obesitas anak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di dua sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2014 di SDN Anyelir1 dengan status ekonomi menengah ke atas dan SDN Depok Jaya 7 dengan subjek penelitiannya adalah anak sekolah dasar kelas 4 dan 5. Variabel penelitian ini pola makan, kebiasaan makan, karakteristik anak, karakteristik orangtua, aktivitas fisik anak dan keterpaparan media. Penelitian ini merupakan penelitian crossectional dengan analisis perbandingan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok mengenai lama waktu menonton TV dan bermain games, karakteristik orangtua, keterpaparan media, asupan energi total, asupan karbohidrat dan asupan lemak. Perbedaan status sosial ekonomi akan terjadi perbedaan pada lama menonton TV dan bermain games, asupan zat gizi energi total, karbohidrat dan lemak. Peneliti menyarankan untuk melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan diatas kelas 1, membudayakan kembali senam disekolah untuk memberikan waktu lebih banyak berolahraga, pembinaan kantin sekolah untuk membantu orangtua mengontrol asupan zat gizi anak.

---

ABSTRACT
Obesity in school children is a disease that has become a health problem of public health. The prevalence of child obesity in Indonesia in 2007 increased by 9.5% in men and 6.4% in women increased in 2010 to 10% in boys and 7.7% in 2013 to 8,8%. This study discusses the incidence of obesity in children at two elementary schools. The purpose of this study was to compare the incidence of childhood obesity and the factors that influence it in two elementary schools. This study was conducted in the SDN Anyelir 1 with middle high socioeconomic status and Depok Jaya SDN 7 with middle low socioeconomic status. The research subject are children of primary school grade 4 and 5 with the variables of this study diet, eating habits, child characteristics, parent characteristics , child physical activity and media exposure. This design study is a cross sectional with comparison analysis. There are significant differences between the two groups regarding the length of time watching TV and playing games, parental characteristics, media exposure, total energy intake, carbohydrate intake and fat intake. Differences in socioeconomic status will be a difference in the long watching TV and playing games, the total energy intake of nutrients, carbohydrates and fats. Researcher have suggested annually conduct anthropometric survey in school, once a week school aerobic exercising, and parents involve in school cafeteria to control the nutrient intake of children.

Abstrak :
UMKM adalah tulangpunggung usaha di Indonesia dan Thailand. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan Thailand serta menganalisis kelemahan kebijakan pajak penghasilan atas UMKM di Indonesia dibanding kebijakan PPh UMKM Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pengkajian menunjukan bahwa pelaku UMKM Thailand membayar PPh yang tinggi daripada pelaku UMKM Indonesia. Kelemahan kebijakan pajak penghasilan atas UMKM di Indonesia dibanding Thailand dinilai tidak memenuhi aspek keadilan, bertentangan dengan sistem self assessment, bertentangan dengan Undang-undang, penerbitan SKB yang tidak sesuai dengan asas ease of administrationdan tidak ada insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM Indonesia. ...... Small and Medium Enterprises are the backbone enterprises in Indonesia and Thailand. The purpose of this study was to compare the income tax policy on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia and Thailand and to analyze weaknesses of income tax policy on SMEs in Indonesia than SMEs in Thailand. This study used a qualitative approach. The assessment results show that SMEs in Thailand pay income tax higher than SMEs in Indonesia. The Weakness of income tax policy on SMEs in Indonesia than Thailand did not meet an aspects of quality and it was contrary to the self-assessment system and the Act. The other weakness was issuance of the Exemption Letter was not in accordance with the principles of ease of administration and there were no tax incentives that were given to SMEs in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian berbandingan kebijakan bidang transportasi khususnya angkutan kota ini dilakukan dengan menggunakan lima aspek yaitu kebijakan yang unggul, yaitu nilai kecerdasan, nilai kearifan, harapan masa, keberhasilan, dan disposisi serta struktur birokrasi, kemudian aspek sistem transportasi, dan aspek kebijakan itu senditi, khususnya angkutan kota yang ada di Manila dan Jakarta, ditambah satu aspek pembanding utama yaitu dari kebijakan sistem angkutan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 15 responden yang tersebar di kedua ibu kota negara. Tidak hanya itu, pengumpulan data juga dilengkapi dengan memanfaatkan sarana audio dan visual, dokumentasi, rekaman dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan angkutan kota di Manila dikelola oleh Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) berdiri sejak 1 Maret 199 dibawah Undang-Undang Republik No. 7924, sementara untuk DKI Jakarta dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan diatur berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Dari sistem angkutan kota, baik Jakarta maupun Manila mempunyai sistem angkutan kota masing-masing yang tujuannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Untuk nilai keunggulan, dari sub aspek inovasi, pelestarian alam dan lingkungan, kesesuaian struktur birokrasi, serta sub aspek pemberdayaan potensi dan budaya lokal di sektor transportasi, Metropolitan Manila lebih unggul dari pada DKI Jakarta. Namun dari sub aspek keterampilan SDM dalam mengendara, visi dan misi, kondisi ekonomi, dan keinginan untuk berubah, ibu kota DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan Metropolitan Manila. Temuan utama mengapa kondisi pengelolaan angkutan kota di Manila ada yang lebih baik karena mereka telah mempunyai lembaga pengelola kawasan Ibu Kota Metropolitan Manila yang bernama MMDA (Metropolitan Manila Development Authority). ......This study is a comparison of the policy in the transport sector, especially public transportation, this study used five aspects, merits of public policy, such as the value of intelligence, moral values, expectations of future, success, and disposition and bureaucratic structures, and aspects of the transportation system, and policy aspects, the city transportation in Manila and Jakarta, and one aspect of the main comparison, namely policy transport system. This research was conducted using qualitative research methods. Data collection techniques consist of in-depth interviews with 15 respondents in both the capital city. Not only that, data collection also consists of audio and visual facilities, documentation, recordings etc. The results showed that, in terms of transport policy in the city of Manila is managed by the Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) was established March 1 199 under Republic Act No. 7924, while Jakarta is managed by the Jakarta Transportation Agency, and governed by the Regulation of DKI Jakarta No. 54 Year 2014 About Transportation. Urban transportation system in Jakarta and Manila have city transport system respectively, its purpose is to provide the best service to the community. For values of excellence, innovation, conservation of nature and the environment, disposition and bureaucratic structure, local empowerment and cultural potential in the transport sector, Metropolitan Manila better than Jakarta. But for the human resources skills, vision and mission, economic conditions, and a desire for change, Jakarta is better than the Metropolitan Manila. The reason why the conditions of transport management in the city of Manila is better, because Manila has a management agency Capital region, called MMDA (Metropolitan Manila Development Authority).

Abstrak :
Semakin banyaknya perusahaan dalam bisnis condominium yang menawarkan efek-efeknya kepada masyarakat (go public), sementara itu Bapepam mengeluarkan ketentuan berupa Surat Edaran yang sebagian isinya menyebutkan bahwa untuk penjualan condominium pendapatan diakui dengan menggunakan Percentage of Completion Method terhadap unit yang terjual. Ketentuan ini ditujukan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri real estate yang telah go public. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bisnis condominium yang go public, maka dirasa perlu untuk mengevaluasi apakah ketentuan yang dikeluarkan Bapepam tersebut memang tepat ditinjau dari segi informasi yang akan disajikan bagi para pemakai laporan keuangan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan dan menganalisa dua metode pengakuan pendapatan yang lazim digunakan dalam penjualan unit-unit condominium yaitu closing (completed contract) method dan percentage of completion method. Studi ini dilakukan pada dua buah perusahaan PT. XYZ dan PT. TQW yang masing-masing menggunakan percentage of completion method dan completed contract dalam mengakui pendapatannya. Analisa teoritis berdasarkan kerangka konseptual atas kedua metode menunjukkan bahwa ketentuan yang dikeluarkan Bapepam memang tepat, karena percentage of completion method lebih relevan bagi para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.