Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia sebagai suatu lingkungan hidup meliputi luas kurang lebih 200 juta hektar berbentuk daratan dan 560 juta hektar berbentuk lautan. WiIayah ini memiliki sumber daya alam hayati yang beraneka ragam. Dengan potensi ini kita dituntut untuk selalu dapat melestarikan disamping memanfaatkannya secara bijaksana, karena ini adalah milik bangsa. Kita harus punya kesadaran bahwa tumpuan kesejahteraan umat manusia tergantung pada keberhasilannya, pada pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi, sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa: "Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat" (Bab I pasal 4). Masyarakat yang dimaksud dalam usaha-usaha pelestarian ini ialah masyarakat peranggrekan, baik yang sudah bergabung dalam Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI), maupun yang belum bergabung. Di samping peran masyarakat dalam pelestarian anggrek, juga diteliti tentang sejauh mana fungsi organisasi PAI dalam menunjang usaha-usaha pelestarian. Hipotesis kerja dalam penelitian ini ialah : 1. Masyarakat berperanserta secara nyata dalam usaha pelestarian jenis anggrek. 2. Besarnya peran masyarakat dalam pelestarian ini dipengaruhi oleh : a. keadaan sosial ekonomi b. pendidikan c. kemampuan teknis d. lamanya masyarakat terlibat dalam kegiatan peranggrekan. 3. Organisasi non formal ikut serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pelestarian anggrek. Penelitian ini mempunyai tujuan : 1. Tujuan Umum Untuk mengetahui apakah ada usaha-usaha dalam masyarakat Indonesia sehubungan dengan pelestarian sumberdaya alam, khususnya anggrek. 2. Tujuan Khusus Untuk mengetahui kelompok masyarakat yang besar peransertanya dalam usaha-usaha pelestarian species anggrek dan fungsi organisasi peranggrekan PAI dalam menunjang usaha-usaha pelestarian ini. Kegiatan yang dapat dianggap sebagai peranserta antara lain, adalah: 1. Sumbangan finansial di luar kegiatan organisasi misalnya pengeluaran uang untuk mendapatkan anggrek langka, dan perawatannya. Juga melakukan kegiatan yang mengkampanyekan pelestarian anggrek, misalnya turut dalam kepanitiaan pameran anggrek ataupun forum-forum diskusi masalah peranggrekan. 2. Merasa terlibat dengan masalah, peranggrekan, misalnya sering mendiskusikan masalah anggrek dengan lebih dari satu orang, ataupun membujuk seseorang untuk mengambil sikap positif terhadap pelestarian anggrek. Mencari petunjuk dari orang lain tentang anggrek langka, bahkan menulis surat, mengumpulkan literatur ataupun mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas masalah peranggrekan. 3. Peranserta yang lebih intensif ialah tertariknya seseorang untuk menanam jenis-jenis anggrek langka, mengusahakan bibit sendiri maupun melakukan silangan anggrek untuk mempertahankan suatu jenis tertentu, menangani perawatan langsung di kebun seperti menyiram, memberi pupuk ataupun membasmi hama dengan pestisida dan fungisida. Lokasi penelitian termasuk di dalam empat wilayah kota DKI Jakarta dan sekitarnya yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor dan Tangerang. Responden berjumiah 100 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu Petani pengusaha, Hobiist dan Peminat Biasa. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan anggota ataupun pengurus Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI), wawancara dan observasi terhadap beberapa orang petani tradisional yang turun-temurun. Analisis data dilakukan secara kuantitatif, dan deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok hobiist mempunyai tingkat partisipasi yang paling besar, yaitu sebesar 25,5% serta termasuk responden yang pendidikannya tinggi serta memiliki lahan yang luas. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, semakin tinggi pendidikan serta kemampuan teknis, semakin lama masyarakat anggrek terlibat dalam kegiatan ini, maka semakin besar pula perannya dalam pelestarian anggrek; dalam hal ini organisasi Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya.

---

Indonesia as a life environment covers a territory of approximately 200 million hectares of land and 560 million hectares of seas. Indonesia's soil contains a great variety of biotic resources. The people of this country expected to be able to conserve as well as to benefit the resource wisely sustainable. The people ought to realize that the well being of mankind depend on the success of the conservation environments. The national policy have been asserted in the law number 5 of the year 1990, on conversation, of the natural resources and ecosystem that: "Conservation of life natural resources and their ecosystems is the responsibility of the Government and the community as well".( chapter 1 article 4 ). The community meant in the efforts for conservation are those who are engaged in orchid cultivations, both those who have already been members of PAI (Indonesian Orchid Association) and those who have not. Besides the role played by the community in the reservation of orchids, there has also been a study on to what extent the PAI organization has made efforts to boost conservation. The hypothesis of the study covers : 1. The communities participate openly in the efforts to conserve orchid variety. 2. The role of community in the effort of orchid conservation is influenced by : a. economic social conditions b. education c. technical capability d. duration of people involved in the orchid activities. 3. Non formal organizations join in the efforts to boost the role of the communities in conservation of orchids. The study aims : 1. General purpose To find out whether there are efforts in Indonesian communities to conserve natural resources especially in orchid conservation. 2. Special purpose To find out the groups in the community which have enormous roles in their endeavors for the preservation of orchids, species of orchids and the function of the PAI orchid organization to promote these conservation efforts. All the 15 kinds of activities included in the participation scale components are among others. - Financial contribution from outside the organizational activities, e.g. spending money to obtain rare species of orchids and to cultivate rare - species of orchids. Included in the activities is the campaign for the conservation of orchids e.g. participating in the activities conducted by the committee of orchid exhibition or in discussion forums on orchid matters. - Concerned feelings in orchid matters, e.g. frequent discussions on orchid matters with more than one person, or showing efforts to persuade people to take positive attitude toward conservation of orchids. - More intensive activities aim at attracting people to grow rare orchid species, seeking seeds of orchids to maintain certain species, or handling direct care in their gardens such as watering, fertilizing as well as spraying with pesticide and fungicide. The location for study covers four areas in the Jakarta Administration and its environments, namely West Jakarta, Central Jakarta, East Jakarta, South Jakarta, the country of Bogor and that of Tangerang. The number of respondents is one hundred, which is divided into 3 groups, namely farmers, entrepreneurs and hobbyist and ordinary, interested people. The collection of prime data is conducted by way of interviews, filling in questionnaires, intensive interviews with members or executives of the Indonesia Orchid Association (PAI), interviews and observations on a number of hereditary, traditional farmers. The analysis of data is conducted quantitatively, namely through interpretations of figures obtained from the field which have been arranged into tables, and quantitative analysis of data, namely the real pictures of situation found in the field which are obtained through observations or studies and are descriptively analyzed. For this particular purpose, cross tables used to analyze the level of the respondents' participation, by measuring the level of participation from the points of the respondents' group, education, the size or the gardens and the monthly spending of the respondents. From the results of the studies it is known that the hobbyist group has the highest level of participation, that in, as high as 25,5%, including respondents with high level of education and those having large gardens. The final conclusion that can be drawn is that the higher the socio - economic condition, the higher the level of education as well as technical capability, and the longer the orchid community is involved in this field, the greater the participation in the efforts to conserve orchids; therefore, the organization Indonesian Orchid Association (PAI) in greatly hoped to step up its roles.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang penyusunan Program Pembangunan Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dipandang penting mengingat tradisi nagari merupakan suatu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat, dimana sebagai konsekuensinya terbentuk Nagari dan Pemerintahan Nagari. Sebagai operasionalisasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka masing-masing Nagari perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan bahwa Nagari menyelenggarakan otonomi sendiri dan berhak mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. Nagari harus menyusun program-program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diaplikasikan dalam program tahunan Nagari untuk seterusnya dijabarkan dalam APBN. Dalam penyusunan Program Pembangunan oleh Pemerintahan Nagari sangat diperlukan peran serta dari masyarakat, masyarakat pada dasarnya masih memiliki berbagai keterbatasan dalam proses penyusunan tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2003 di Kenagarian Singkarak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan di lapangan dan studi kepustakaan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling ?Dalam menentukan sample penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui dan dianggap dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian?, dengan lingkup informan mencakup BPN, wali nagari/aparat, kepala-kepala Jorong dan tokoh-tokoh masyarakat. Dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa penyusunan program pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam beberapa tahap penyusunan, terdiri dari: penyusunan di tingkat Jorong, penyusunan di tingkat Nagari dan penyusunan program pembangunan oleh Pemerintah Nagari. Peran Wali Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat telah terlihat sejak awal penyusunan Rencana program pembangunan di tingkat Jorong. Partisipasi masyarakat tersebut tercakup dalam penyusunan yang mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kondisi ini bisa tercipta karena ditunjang oleh kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh Wali Nagari dalam menjalankan peran sebagai seorang fasilitator pembangunan di Nagari. Di samping itu kondisi sosial masyarakat yang masih homogen menyebabkan ikatan dan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya masih melekat kuat pada masyarakat nagari dan temyata kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sehingga turut mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang partisipatif. Badan Perwakilan Nagari (BPN) yang seharusnya berperan menjaring aspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ternyata belum terlaksana dengan optimal. Kondisi ini dibuktikan dengan enggannya masyarakat nagari menyampaikan aspirasi kepada BPN sebagai bahan masukan dalam penyusunan program pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan perlu ditingkatkan secara terus- menerus dan berlangsung berkesinambungan. Karena untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan sekejap, akan tetapi harus ada langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Untuk menyikapi kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan nagari yang ideal oleh nagari diperlukan berbagai pembenahan. Pembenahan harus dilakukan terhadap kondisi internal nagari terutama peningkatan kerjasama antara Wali Nagari/aparat nagari dan BPN agar mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Kemudian perbaikan juga ditujukan kepada masyarakat agar mampu mengerti dan menyadari permasalahan, kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Selain itu diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang lebih atas (Pemerintah Kabupaten) yang mendukung terwujudnya partisipasi bagi masyarakat nagari.

Abstrak :
Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat. ......Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang bentuk dan derajat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres terutama dikaitkan dengan delapan standar nasional pendidikan sudah ada namun partisipasi masyarakat masih rendah. Derajat partisipasi masyarakat (Degree of Tokenism) pada tangga ke lima atau Placation. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor opini masyarakat dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Manajemen Berbasis Sekolah. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan mengundang orang tua siswa, komite sekolah, dan ketua RW dalam sebuah diskusi tentang bagaimana cara meningkatkan program sekolah dan sekolah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat.

---

This thesis discusses on form and degree of community participation in school-based management policy implementation and factors that hamper community participation in policy implementation in Kalideres District. This research uses qualitative method with descriptive design. This research shows that form of community participation in policy implementation in Kalideres District, especially if it is linked to eight national education standards has already been available, but community participation is still low. Some factors that hamper community patricipation are social and economict factors as well as public opinion and their limited information on school-based management. There are some efforts to overcome these factors by inviting student`s parents, school committee, community leader, and school explains to community that community education`s responsibility is not solely in the government`s hand, but also in community`s hand.

Abstrak :
Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat. ......The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan perpustakaan masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat dalam proses pemeliharaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan berbagai bentuk partisipasi masyarakat Tegal Gundil dalam memelihara Kedai Baca SABAR sebagai sebuah perpustakaan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, dibahas pula faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi mereka terhadap pemeliharaan Kedai Baca SABAR, baik dari faktor internal maupun eksternal. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses suatu kegiatan pembangunan.

---

This undergraduate thesis discusses on the various forms community participation in public library preserve, thruster and resistor factors in processes that preserve. This is qualitative research with a descriptive design. Result observationaling to find various participation forms of Tegal Gundil?s community in Kedai Baca SABAR as one public library at that territorial. Besides, discussed through too their participation thruster and resistor factors to preserve Kedai Baca SABAR, well of internal factor and also external. Basically, community participation is the key to success development activity.

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel jurnal ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam transformasi kampung wisata kota. Hal tersebut didasari pada fenomena kampung wisata kreatif berbentuk kampung warna yang sedang berkembang di Indonesia sebagai representasi dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan studi sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota khusunya sektor pariwisata dapat berjalan dengan aktif ataupun sebaliknya. Faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat diantaranya faktor ekonomi, dan adanya sense of community. Di sisi lain, pasifnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil-hasil studi tersebut masih terdapat kekurangan karena belum melihat peran agen dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta peran seni sebagai bentuk ekspresi diri yang menimbulkan kesenangan dan rasa bangga dapat mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam program pengembangan pariwisata. Tulisan ini akan membahas tentang Kampung Bekelir Kota Tangerang. Tulisan ini memiliki argumentasi yakni faktor kesempatan, sense of community dan faktor ekonomi tidak cukup mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada konteks masyarakat perkotaan, tetapi terdapat peran agen serta seni yang dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga menjadi lebih aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan proses bagaimana agen serta seni berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya sektor pariwisata.

---

ABSTRACT
This journal article examines the participation of the community in the transformation of the city 39;s tourism village. It is based on the phenomenon of creative tourism village in the form of a growing color village in Indonesia as a representation of community participation. Based on previous studies, community participation in urban development especially the tourism sector can run actively or vice versa. Factors that can encourage community participation include economic factors, and the sense of community. On the other hand, the passive participation of the community is due to the opportunity factor given by the government. The results of those studies are still lacking because they have not seen the role of agents in encouraging community participation, as well as art instruments as a form of self-expression that gives pleasure and pride to encourage active public participation in tourism development programs.This paper will discuss about Kampung Bekelir Kota Tangerang. This article has an argument that the factors of opportunity, sense of community and economic factors are not enough to encourage public participation in tourism development in the context of urban society, but there is an agent and art role that can encourage the participation of the community to become more active. This study uses a qualitative approach with case study methods to illustrate the process of how agents and art play a role in encouraging public participation in development, especially the tourism sector.