Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Angka Kurang Energi Protein (KEP) di Indonesia 63,9 % (SKRT,1997) sementara di Propinsi Sumatera Barat angka KEP Total sebesar 20,1 % dan Kabuptem Padang Pariaman 25 % ( Profil Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman 1998). Untuk menurunkan Angka KEP pemerintah melaksanakan program penimbangan di posyandu di setiap Desa. Kehadiran posyandu di setiap desa di harapkan mampu menurunkan angka KEP dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama balita. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran cakupan penimbangan balita di posyandu dilihat dari faktor-faktor kader yang berhubungan dengan cakupan penimbangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Rancangan penelitian yang digunakan Cross Sectional. Sampel penelitian adalah kader posyandu yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dan pengambilan sampel dilakukan secara Sistematic Random Sampling sebanyak 110 kader. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 60 % cakupan penimbangan balita di posyandu Kabupaten Padang Pariaman masih rendah (DIS<60%) dan 40 % dengan cakupan penimbangan baik (DIS > 60 %). Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman tidak jauh berbeda antara posyandu yang mempunyai cakupan penimbangan baik dan yang kurang. Faktor supervisi petugas kesehatan, kemampuan motivasi kader, keaktifan kader, pendidikan kader dan pembinaan desa mempunyai hubungan yang bermakna terhadap cakupan penimbangan balita. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat direkomendasikan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas supervisi petugas kesehatan, pelatihan kader yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan motivasi kader, memberikan reward kader dalam menunjang keaktifan kader dan meningkatkan pembinaan desa guna meningkatkan cakupan penimbangan balita di posyandu tesebut. ...... The figure of Kurang Energi Protein (KEP) or Protein Energy Deficiency in Indonesia is 63,9%(SKRT), while in West Sumatera Province Total KEP reaches 20,1%, and in Padang Pariaman District it is 25% (Health Profile of Padang Pariaman District, 1998). To lower those figures on KEP, the government caries out a body weighing program for balita or children under five at posyandus or integrated health service posts shelter in every village. The existence of such posts is expected to decrease the figure of KEP and enhances the quality of health of the people, particularly children under five. This study was aimed to obtain adescription of the range of the body weighing program for children under five at posyandus viewed in respect of factors on cadres that correlate with the rang of the program. This study was conducted in Padang Pariaman District of West Sumatra Province. The research design employed was a cross sectional study included cadres of posyandus that spread in Padang Pariaman District. Sample selection was carried out through a systematic random sampling and come up with a number off 110 cadres. The study results reveal that 60% of the coverage of weighing program for children under five at posyandus in Padang Pariaman District is poor (D/S <60%) and 40% indicate good coverage of weighing program (DIS > 60%). This study concludes that there is a little difference in figure between posyandus with good coverage of the program and posyandu with poor coverage of the program. Factors such as supervision by health staff, cadres' activities, cadres' education and guidance from the village office have significant correlation with the coverage of weighing program for children under five. Based on the findings, it is recommended that the quality and the quantity of supervision by health staff be increased, regular training program for improving the quality of the cadres be established, cadres be rewarded for their involvement in the program and guidance from the village office be increased to expand the range of the weighing program for children under five in the local posyandus.

Abstrak :
Penyakit Tuberculosis (TB Paru), masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Tuberculosis merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit cardiovasculer dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Di Kota Bogor telah dilaksanakan upaya-upaya untuk menunjang tercapainya Kebijakan operasional baru Pelita VI yang dimulai tahun 1995, tetapi masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target program pemberantasan TB Paru. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kinerja Puskesmas dalam program pemberantasan TB Paru di Kota Bogor tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan Cross- Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 23 Puskesmas untuk mengukur faktor masukan, sedangkan untuk mengamati faktor proses dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terarah pada 6 Puskesmas yang mempunyai kinerja baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya fasilitas laboratorium dan dukungan dana amat diperlukan untuk menunjang keberhasilan Puskesmas dalam melaksanakan program pemberantasan TB Paru. Juga ditemukan bahwa proses pelaksanaan yang baik sesuai dengan protap program dapat diamati pada Puskesmas yang mempunyai kinerja baik mempunyai kegiatan yang innovatif dan pengendalian yang kuat pada setiap penderita TB Paru. Melihat hasil penelitian maka disarankan untuk meningkatkan keberhasilan cakupan program, setiap Puskesmas dapat dilengkapi fasilitas laboratorium yang memadai, alokasi dan pemanfaatan dana yang optimal untuk program TB Paru serta pelaksanaan proses diharapkan sesuai dengan protap program. ......Factors Related With Community Health Center Performance In National Lung TB Control In Bogor City 2001Tuberculosis disease (lung TB), still becomes public health problem. Tuberculosis stands as the second death cause after cardiovascular disease and as the first death cause in the group of infectious disease. In the city of Bogor there had some efforts to support the new operational policy of Pelita VI that had been applied since 1995. However, there are still some problems to achieve target of National lung TB control. The goal of this research is to analyze the influence of factors that are related to the performance of community Heath Centre in National lung TB control in the city of Bogor. This research is a cross-sectional study design, which applies a Quantitative approach. To measure the incoming factors, twenty-three Community Health Centers has been taken as the samples of this research: and to analyze the process factors, Focus Group Discussion have been applied in six Community Health Centers which have good performance. The result of this research shows that the existence of adequate laboratories facilities and provision financial support are needed to realize the success of National lung TB control. Furthermore, it could be analyzed that the good operational process happens in the Community Health Centers which have good performance; in those centers, they have innovative program and strong control towards every lung patient. Analyzing the result of the research, it is suggested that to improve the scope of the successful program, every Community Health Centre need to be supported by adequate laboratory facilities, adequate financial budget allocation, optimum budget operation and appropriate performance of personal in applying the process of national lung TB control.

Abstrak :
Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah. Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu. Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin". Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making. The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution. Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay. Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area. PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area. The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin". Reference: 26 (1983 - 2001)

Abstrak :
Memasuki abad ke 21 yang semakin maju, agar tetap eksis di tengah persaingan global yang sernakin ketat, sudah seharusnyalah bahwa pendekatan mutu layanan yang berorientasi pada pelanggan atau pasien menjadi strategi utama bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang digunakan adalah kerjasama lira, disamping peningkatan mutu secara terus menerus dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Puskesmas merupakan salah satu organisasi pelayanan kesehatan, mempunyai beban kerja 18 program pokok yang terbagi atas kegiatan-kegiatan, dikelola oleh seorang pemimpin bersama staf yang terdiri dari berbagai latar belakang. Mengkoordinir individu yang terdiri dari berbagai latar belakang ini bukanlah pekerjaan mudah, agar setiap saat tidak terjadi konflik. Dalam studi ini dilakukan penelitian tentang analisis kerjasama tim di Puskesmas wilayah Kota Pontianak tahun 2000, untuk mendapatkan informasi tentang gambaran kerjasama tim dan hal-hal yang berperan dalam kerjasama tim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap 4 (empat) Puskesmas dengan pengunjung terbanyak, dan 4 (empat) Puskesmas dengan pengunjung paling sedikit, dengan melibatkan 8 orang Kepala Puskesmas dan 1 orang Kepala Dinas melalui wawancara mendalam, dan 28 orang staf dari Puskesmas tadi melalui diskusi kelompok terarah. Analsisa dan data yang terkumpul menunjukan bahwa gambaran kerjasama tim wilayah Kota Pontianak cukup baik, hal ini terlihat dari karateristik individu seperti jenis kelamin, suku bangsa dan jabatan tidak menjadi masalah dalam kerjasama tim, namun disisi lain karakteristik seperti umur, pendidikan, status perkawinan, dan lama kerja disamping dapat menunjang kerjasama tim, juga dapat menghambat kerjasama tim. Begitu juga dengan karateristik organisasi. Hal-hal yang berperan dalam kerjasama tim berdasarkan variabel karakteristik organiosasi secara negatif antara lain, untuk Puskesmas besar (dan segi jumlah kunjungan dan tingginya kesibukan) menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi, walaupun sudah semua Puskesmas mempunyai visi dan misi, tetapi tidak satupun balk staf maupun pimpinan yang tabu dan ingat isi dari visi dan misi tersebut. Sementara karateristik organisasi yang berperan secara positif yaitu, komunikasi secara informal yang berdampak lebih akrab, kepemimpinan secara demokrasi dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, rasa tanggung jawab dalam bekerja yang memotivasi staf untuk bekerja lebih balk, adanya rasa kekeluargaan yang kuat sehingga walaupun ada konflik tetapi tidak menghambat kerjasama tim. Berdasarkan hat tersebut diatas maka untuk membangun kerjasama tim yang tangguh diperlukan sating toleransi terhadap keragaman latar belakang anggota, memanfaatkan pertemuan-pertemuan formal untuk membahas hat-hat yang berkaitan dengan upaya perbaikan mute layanan kesehatan, selain itu mengadakan pertemuan informal seperti arisan atau anjang sana untuk meningkatkan kualitas hubungan antar anggota. Selanjutnya agar konflik tidak menghambat kerjasama tim, maka rasa kekeluargaan perlu dibina serta pihak Kepala Puskesmas cepat tanggap untuk menanganinya. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, diharapkan untuk melengkapi sarana komunikasi dan transportasi di Puskesmas karena sarana tersebut sangat menunjang kerjasama tim. Perlu penyegaran informasi tertang visi dan misi agar tim memiliki kesatuan tujuan dalam bekerja. ......Analysis on Teamwork in Improving Puskesmas Service Quality in Pontianak City Area Year 2000 Entering the 21st century, to stay exist amid tight global competition, health service in Indonesia should be provided on the basis of customer or patient-oriented service that becomes a main strategy in Indonesia health service. One of strategic ways to use in the service is teamwork, other ways include continuous quality improvement and decision making based on the available data. Puskesmas is one of health service organizations. It has 18 main tasks divided into programs and is managed by a chief assisted with staffs from various disciplines. Coordinating these staffs with various backgrounds is not an easy task, particularly to prevent conflicts among them. This study examined teamwork in Puskesmas in Pontianak City area year 2000. It was aimed at obtaining information regarding description of teamwork and factors that affect such teamwork. This study employed a qualitative research approach and was conducted in 4 (four) most-attended Puskesmas, and 4 (four) least-attended Puskesmas. It involved 8 chiefs of Puskesmas and 1 chief of local health department. Data were collected by means of in-depth interviews with the 8 chiefs of Puskesmas and 1 chief of local health department and focused group discussion with 28 staff members of the Puskesmas. The analysis on the collected data shows that the description of teamwork in Puskesmas in Pontianak City area is good enough. Gender, ethnic group and position were not obstacles in the teamwork. However, age, education, marital status, and length of work as well as the organization characteristics seemed to be both supporting and hindering the teamwork. Factors that seem to have negatively affected the teamwork based on the variables of organization characteristics among others are lack of intense interaction due to the size of Puskesmas or in larger Puskesmas (in terms of the number of visits and rate of service); although all Puskesmas had already set their vision and mission statements but none of the staffs nor the superiors were able to recall such statements. On the other hand, organization characteristic that seem to have positively affected the teamwork are informal communication that brings members closer to each other, democratic leadership that employs public-oriented service, work responsibility that motivates the staffs to do their jobs better, strong family hood that ties the members of the team despite present conflicts. Based on such findings, to build a solid teamwork, tolerance over differences of members is required, formal meetings to discuss issues regarding improvement of health service quality are utilized, and informal meetings such as family gathering or home visits are encouraged to maintain and improve relationship among team members. To prevent conflict from developing, it is necessary to foster sense of family hood and chief of Puskesmas should be able to respond to any conflict immediately. Chief of local health department of Pontianak City is suggested to provide communication and transportation equipment for Puskesmas that may support the teamwork. Reorientation program on vision and mission of puskesmas should be held so those members of team share one common goal in doing their job.

Abstrak :
Di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, selama empat tahun terakhir terjadi 33 kasus KLB Diare, dengan 4.200 penderita, dan dengan jumlah kematian 17. Diare akut disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme. Umumnya dalam KLB diare, khususnya di Tasikmalaya, yang jadi penyebab tersering adalah kuman vibrio kholera. Banyak faktor yang berperan dalam peristiwa KLB diare, seperti kurangnya kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, kurangnya penggunaan air bersih, faktor adat istiadat dan perilaku masyarakat, dan juga faktor program atau kegiatan kesehatan. Sistem Kewaspadaan Dini-Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) Diare adalah salah satu kegiatan penting dari program Pencegahan dan Penanggulangan Diare (P2 Diare). Pada prinsipnya, kegiatan SKD-KLB Diare merupakan kegiatan pengamatan, suatu sistem yang menghasilkan informasi dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Informasi tersebut sangat penting, dan mungkin mampu mencegah KLB diare dan mengurangi tingkat kesakitan dan kematian, karena informasi tersebut dapat berfungsi sebagai "tanda dini" yang mampu mendeteksi KLB diare di tahap awal, dan sebagai penuntun untuk menyarahkan kegiatan pencegahan atau kegiatan lain yang diperliikan informasi diperoleh dengan melakukan proses dan analisis berbagai macam data yang sengaja dikumpulkan. Informasi tersebut sebagai output SKD dihasilkan dari berbagai macam sumber data. Maka output SKD tersebut dihasilkan oleh aktivitas kelompok antara petugas-petugas kesehatan atau bersarna leader. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang menggambarkan kinerja Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya dalam kegiatan SKD-KLB Diare dan untuk menggetahui faktor yang berhubungan, dan faktor yang menentukan kinerja tersebut, yang dibutuhkan untuk perbaikan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dengan rancangan potong lintang. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya di mana sebagai unit analisis adalah Puskesmas. Seluruh Puskesmas sebagai populasi diambil sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menenjukan bahwa dalam kinerja SKD-KLB Diare, tidak satupun Puskesmas yang termasuk kategori "baik", jumlah Puskesmas berkategori "kurang?, hampir dua kali lebih banyak dari pada Puskesmas dengan kategori "sedang". Penelitian mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menetukan kinerja Puskesmas dalam SKD-KLB Diare yaitu faktor insentif, pengetahuan/pemahaman tugas dari tenaga surveilan, pembinaan dari DT II dan pembinaan di Puskemas. Penelitian ini menyarankan langkah untuk perningkatan kinerja melalui upaya perbaikan pada faktor penentu tersebut. ...... In district of Tasikmalaya, as in generally district of Indonesia, diarrhea disease is still a mayor public health problem, because diarrhea is the most widely spread among communicable disease, endemism, with high morbidity and mortality. Diarrhea, was also the main caused of communicable disease's outbreak. In destrict of Tasikmalaya, during period of the last four years, there were 33 cases of diarrheal outbreaks, total 4,200 cases of diarrhea and total of death was 17. Acute diarrhea caused by various microorganism. Generally, in outbreak of diarrhea, especially in district of Tasikmalaya, the most frequent aetiology was Vibrio Cholera. Many factors were considered in diarrhea! outbreak, such as poor environmental and basic sanitation, with lack of clean and safe water supply, factors of manners, custom and community behavior, and also public health program and its activities. Early Warning System for Diarrheal Outbreak was the important activities in Diarrhea! Control! Program. In essence, Early Warning System, as the surveillance, was a part of health information system that produced health information. The information was very important, and probably was able to prevent outbreak and minimize the grade of morbidity and mortality, because the information was able to function as "early" warning sign to detect diarrheal outbreak in early stage, as guidance to direct the action for prevention or other activities required. The information as the output of Early Warning System, was produced by z processing and analyzing a number of certain data, which purposely collected, and was got from various data resources. So, the output of system was produced by activities of a group, either between health workers or with volunteers. The objective of this research was to obtain the information described the performance of Community Health Center (Puskesmas) in district of Tasikmalaya, in Early Warning System for Diarrheal Outbreak, and to indentify the factors related and determined the performance, which need for improvement. This study was descriptive-analytic in nature, with the cross-sectional design. This study was conducted in district of Tasikmalaya, and Community Health Center (Puskesmas) was the unit of analyzed. All Community Health Center (Puskesmas) were used as population sample. The result of-this research indicated that, there was none of Community Health Center (Puskesmas) has "good" grade category in performance in Early Warning System, and number of Community Health Center (Puskesmas) with "less-- grade category approximate twice more than the "moderate" grade category. The research identified the main factors determined the performance of Community Health Center (Puskesmas) in Early Warning System. Those were incentive, knowledge and skill of surveillance, supervision and care of District Health Departement and chief of Community Health Center (Puskesmas). This research recommended to improve the performance of Community Health Center (Puskesmas) in Early Warning System, by improvement in these determinant factor.

Abstrak :
Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan keburuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang lebih balk, maka institusi pelayanan kesehatan diruntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh, terpadu, mama_ dan terjangkau. Namun hingga saat ini implementasi kegiatan puskesmas belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan hal tersebut diatas, maker penulis akan mengadakan penelitian tentang tingkat kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan terhadap kinerja atau pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan dan harapan pengguna jasa terhadap layanan yang berkualitas. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang baik atau tingkat kepuasan pelanggan atau pengguna jasa adalah dengan Cara membandingkan antara tingkat kinerja dan harapan atau kepentingan pelanggan dengan menggunakan metode Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja. Sementara untuk rekomendasi tentang faktor atau atribut yang mempengaruhi kualitas pelayanan atau kepuasan pelanggan dipetakan dalam diagram Kartesius. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. dan melibatkan sampeI sebanyak 100 responden yang diambil dari lima kecamatan meliputi kecamatan Purworejo, Purwodadi, Grabag, Kemiri dan Bener. Sampel dilakukan menggunakan teknik cluster sampling (area sampling) dengan mempertimbangkan aspek geografis wilayah. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. didasarkan pads dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari : assurance, reliability. empathy, responsiviness, dan tangible. Berdasarkan hasil penelitian maker dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tingkat kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas kabupaten Purworejo. sebagaian besar berada di kontinum cukup baik, demikian pula berdasarkan rarer-rata untuk setiap dimensi juga berada pada kontinum cukup baik_ Sementara dari 40 indikaror yang dinilai, maka berdasarkan hasil analisis sebagaimana tergambar dalam diagram kartesius , terlihat bahwa terdapat 5 faktor yang berada di kuadran 1 yang berarti faktor tersebut dinilai sangat penting oleh pengguna/masyarakat, akan tetapi tingkat pelaksanaan belurn memuaskan. Dikuadran II terdapat 15 faktor, hal tersebut menggambarkan bahwa antara tingkat kinerja dan harapan pelanggan sudah sesuai. Sementara di kuadran m terdapat 14 faktor, artinya bahwa faktor-faktor tersebut dianggap kurang penting oleh pelanggan, sementara tingkat kualitas pelaksanaannya dianggap biases Sedangkan di kuadran N terdapat 6 faktor, hal ini menunjukkan bahwa faktor tersebut dianggap tidak terlalu penting oleh pelanggan, sementara pelaksanaan dilakukan dengan ball oleh puskesmas. HasiI penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak manajemen terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masa yang akan datang.

---

The people's knowledge and needs in health service has increased as well as the demand of better health service. Health care institutions are there fore asked to respond to changes. The Puskesmas (community health center) functions as the spearhead of government's health service which is responsible to provide complete, integrated, evenly distributed and affordable services. Nevertheless, the Puskesmas has not demonstrated optimum performance. Based on the phenomenon above, the author intends to conduct a research in the people's significance level towards health service by considering its performance and implementation. This research emphasizes in the perception and hope of health service users. The level of health service quality or customer/user satisfaction can be calculated by comparing performance level to expectation or significance of costumer using analysis of significance and performance level. Recommendations on factors or attributes that influence quality of service or costumer satisfaction are illustrated in the Cartesian diagram. The method employed is qualitative and quantitative methods and involves 100 respondents surveyed from five districts, i.e. Purworejo, Purwodadi, Grabag, Kemiri and Bener. Sampling is performed by using cluster sampling (area sampling) technique and takes geographical aspect of the region into account. The customer satisfaction towards health service in Puskesmas is indicated by the dimension of service quality comprising of assurance, reliability, empathy, responsiveness, and tangibility. It can be concluded that the people's perception towards the quality of health service provided by Puskesmas in Purworejo regency lies on the good continuum as well as the average of every dimension. Out of 40 assessed indicators, five of them are in the first quadrant meaning that the particular factor is considered important by the community as illustrated in the Cartesian diagram. However, the level of implementation is not of the best satisfaction. On the second quadrant, there are 15 factors. It indicates that the level of performance has met the customer satisfaction. On the third quadrant, we have 14 factors signifying that those factors are less considerable according to the customer, while the level of implementation quality is moderate. There are 6 factors on the fourth quadrant which means that those factors are not of the best importance for the customer, while the Puskesmas's service implementation is quite satisfactory. It is expected that the result of this research would serve as inputs for the management of the related institutions in their effort to improve their quality of health service in the future.

Abstrak :
Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat yang dilakukan untuk menangani penyebaran HIV/AIDS. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemanfaatan layanan VCT oleh populasi berisiko tinggi HIV/AIDS di Indonesia. Banyak populasi berisiko tinggi HIV/AIDS yang belum pernah melakukan VCT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan VCT pada populasi berisiko tinggi HIV/AIDS di Provinsi Banten tahun 2013. Penelitian menggunakan desain studi kuantitatif dengan desain crossesctional. Berdasarkan hasil analisis multivariate (final model) terdapat tiga variabel yang berhubungan dengan pemnfaatan layanan VCT yaitu usia (p-value = 0,009), akses ke layanan VCT (p-value=0,039) dan variabel pengetahuan VCT (p-value = 0,0001). Variabel yang paling berpengaruh terhadap pemnfaatan layanan VCT adalah pengetahuan responden tentang VCT dengan nilai OR tertinggi yaitu 4,4 yang artinya responden dengan pengetahuan tentang VCT nya baik cenderung akan memanfaatkan layanan VCT 4,4 kali lebih besar dibanding dengan yang memiliki pengetahuan tentang VCT kurang baik. ......Voluntary Counseling and Testing (VCT) is a public health strategy to response of HIV / AIDS . This research is based on the low number of utilization of VCT services by high -risk populations with HIV / AIDS in Indonesia. The most highrisk populations on HIV mostly don’t access to VCT services. This study aims to determine the associated factors with the utilization of VCT services in a population at high risk of HIV / AIDS in Banten province in 2013. The study uses a quantitative study design with cross-sectional design. Based on the results of multivariate analysis ( final model) , there are three variables relate to the utilization of VCT services , namely age ( p - value = 0.009 ), access to VCT services (p-value = 0.039) and VCT knowledge variables ( p - value = 0.0001 ). The most influence variables on the utilization of VCT services is the knowledge on VCT, with the highest OR value is 4.4 , it is means that the respondent with good knowledge of VCT likely to utilize VCT services 4.4 times greater thanwho has less of good knowledge in VCT.

Abstrak :
Balita merupakan kelompok risiko yang mudah terkena masalah kesehatan diantaranya masalah gizi. Tujuan penelitian ni mengetahui hubungan karakteristik keluarga, balita dan kepatuhandalam berkunjung ke posyandu dengan status gizi balita di Kelurahan Kota Baru Abepura Jayapura. Desain penelitian yang digunakan korelasi dengan pendekatan cross sectional.deskripsi Sampel keluarga balita dipilih 105 dengan metode sampel cluster. Analisis chi-squire diperolah: ada hubungan bermakna antara pendidikan, umur, dan pengetahuan keluarga dengan status gizi balita p < 0,05; tidak ada hubungan antara pekerjaan, pendapatan, etnis, jumlah, jenis kelamin, umur, dan riwayat kelahiran anak; dan kepatuhan keluarga dengan status gizi balita p > 0,05. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap status gizi balita adalah pengetahuan. Status gizi balita dipengaruhi oleh pengetahuan diikuti dengan umur,dan pendidikan keluarga. Perlu dikembangkan program pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pngetahuan dan ketrampilan pada ibu-ibu muda. ......The purpose of this research was to identify the correlation between family charactiristics, children under five and compliance visiting integrated service station with nutritional status of children under five in Kota Baru Abepura Jayapura. This research was descriptive correlation method with cross sectional approach. Research samples consist of of 105 people. Chi-squire analise were found significant correlation between age, education, and knowledge (p < 0,05). There is no correlation between employment, income, ethnicity, number of children, child age, gender of children, and birth history with nutritional status of children under five ((p> 0,05). The most dominant factor effected the nutrional status of children under five is knowledge. Nutritional status of children under five were influenced by knowledging, followed family age and education. The family need to be invented by increasing knowledge of young mother.

Abstrak :
Jumlah pekerja diseluruh dunia sebanyak 3 milyar, 80"/o diantaranya bekelja dan hidup tanpa memiliki akses pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja pada masa kini semakin berkurang dan tidak mengalami perkembangan. Padahal kesehatan merupakan investasi yang sangat strategis dalam pernbangunan sumber daya manusia Berkembangnya industrialisasi, meningkatkan jum1ah pekerja. Indonesia memiliki jumlah angkatan kelja terbesar namor 4 dunia, data BPS (2007) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 108, 13 juta jiwa angkatan kerja. yang 1ersebar pada berbagai lapangan pekerja.an dengan berbagai perrnasalahan yang muncul akibat pekerjaan. Keadaan seperti ini menghasilkan kebutuhan khusus akan pelayanan kesehatan kerja. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. l28&1enkes/SK/H/2004 tentang Kebtjakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa bagi Puskesmas yang wilayah keajanya merupa:kan kawasan/sentra industri, maka wajib mengembangkan Upaya Kesehatan Kerja karena merupakan kebutuhan dan masalah yang ada pada wilayah tersebut Puskesmas Cileungsi mempunyai 124 tempat usaha, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 48.864 jiwa. Kasus kecelakaan kerja sebanyak 1.387 kasus dan mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 25 orang. Kunjungan pasien tahun 2007 sebanyak 136.029 dan 47.48% nya berusia 15 s/d 54 tahun. Dimana pada usia tersebut merupakan usia produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat daiarn pelayanan kesehatan bagi pekerja. Rancangan penelitian ini adalah kuaiitatif. dalam penelitian ini tidak mementingkan jumlah sampel tetapi lebih mementingknn bagaimana mempero!eh kesesuaian dan kecuk:upan infonnasi, Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambif dari hasil wawancara mendafam dan Fokus Grnp Diskusi (FGD) sedangkan data sekunder diambil dari laporan..Japoran yang berhubungan dengan petaksanaan pelayanan kesehatan pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa need peiayanan kesehatan pekerja di Pusk:esrnas Cileungsi belum dilaksanakan secara k:ornprehensif, karena pelayanan rehabi!itatif belum pernah dilaksanakan.. Utilisasi pelayanan kesehatan pekeJja paling tinggi di Puskesmas o!eh pekerja dan pengusaha adalah pelayanan kuratif, ditunjukkan dengan tingginya angka kunjungan pasien tahun 2007, pada gofongan umur 15 s/d 54 tahun 47.85%. Demand pengusaha dan peketia masih rendah. Demand pengusaha dipengaruhi oleh persepsi dan promosi, sedangkan demand pekerja dipengarohi oleh time cost, ke1engkapan pelayanan, dan pilihan tempat pelayanan. Peiayanan kesehatan rehabilitatif bagi pekerja belum berfungsi di Puskesmas Cileungsi. 3 fungsi pelayanan yang lain (promotif, preventif dan kuratif) masih belum optimal Tanggungjawab sasaran melebih sasaran yang harus dilayani dan tanggung jawab petugas dalam pe!ayanan kesehatan pek:erja dilaksanakan bersarnaan dengan tanggungjawab yang lain. Petugas Puskesmas masih perlu meningkatkan kemampuannya di bidang KJ, dana, sarana dan prasarana masih minim. Pelayanan Kesehatan Pekerjaan dapat diiaksanakan oleh Puskesmas dengan baik apabila tercipta kerjasama antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta perusahaan baik fonnal maupun informal.

Abstrak :
Dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 disebutkan bahwa fasilitas pelayanan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dalam SKN 2012 bahwa upaya kesehatan dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di Indonesia perbedaan antara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) belum dijabarkan dengan jelas.

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat pengetahuan tenaga kesehatan di Puskesmas Bogor Timur terkait Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) berdasarkan SKN 2012. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan focus group discussion dalam pengambilan data primer. Data diperoleh dari 17 informan yang merupakan penanggung jawab program kesehatan di Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor.

Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan mengenai UKM dan UKP masih rendah. Para tenaga kesehatan lebih mengetahui mengenai UKM dibandingkan UKP. Tenaga kesehatan mengelompokan UKM dan UKP berdasarkan sasaran, tujuan kegiatan, peran serta masyarakat, personel pelaksana dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Para tenaga kesehatan juga tidak tahu adanya peraturan perundangan mengenai UKM dan UKP. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih mensosialisasikan peraturan perundangan yang baru pada semua tenaga kesehatan dan kepada para tenaga kesehatan diharapkan agar dapat mempelajari mengenai peraturan perundangan yang baru karena peraturan perundangan secara tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan.

---

In the Health legislation in 2009 that the facilities services consist of personal health services and community health. It also supported in the National Health System in 2012 that health efforts are divided into two main parts: the personal health services and community health services. In Indonesia, the difference between personal and community health care efforts have not been clearly defined.

The purpose of this research is to know the level of knowledge of health workers at Puskesmas Bogor Timur about personal and community health care efforts based on SKN 2012. This study is a qualitative study using in-depth interview techniques and focus groups in primary data collection. Data were obtained from 17 informants who are in charge of health programs in Puskesmas Bogor Timur.

The results of this study is that the level of knowledge of health professionals about personal and community health care efforts is low. The health workers more aware of the efforts of personal health compared the efforts of community health. Health workers classify the efforts of community health and personal health effort based on the goals, objectives activities, community participation, location of implementation activities. The health workers also were unaware of the laws and regulations concerning community health efforts and the efforts of personal health. Based on this research, it is recommended that the Central Government and local governments more to socialize a new legislation on the regulation of all health workers and the health workers are expected to be able to learn more about the new legislation because the legislation regulations legislation indirectly relate to the job.