Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Angka Kurang Energi Protein (KEP) di Indonesia 63,9 % (SKRT,1997) sementara di Propinsi Sumatera Barat angka KEP Total sebesar 20,1 % dan Kabuptem Padang Pariaman 25 % ( Profil Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman 1998). Untuk menurunkan Angka KEP pemerintah melaksanakan program penimbangan di posyandu di setiap Desa. Kehadiran posyandu di setiap desa di harapkan mampu menurunkan angka KEP dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama balita. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran cakupan penimbangan balita di posyandu dilihat dari faktor-faktor kader yang berhubungan dengan cakupan penimbangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Rancangan penelitian yang digunakan Cross Sectional. Sampel penelitian adalah kader posyandu yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dan pengambilan sampel dilakukan secara Sistematic Random Sampling sebanyak 110 kader. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 60 % cakupan penimbangan balita di posyandu Kabupaten Padang Pariaman masih rendah (DIS<60%) dan 40 % dengan cakupan penimbangan baik (DIS > 60 %). Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman tidak jauh berbeda antara posyandu yang mempunyai cakupan penimbangan baik dan yang kurang. Faktor supervisi petugas kesehatan, kemampuan motivasi kader, keaktifan kader, pendidikan kader dan pembinaan desa mempunyai hubungan yang bermakna terhadap cakupan penimbangan balita. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat direkomendasikan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas supervisi petugas kesehatan, pelatihan kader yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan motivasi kader, memberikan reward kader dalam menunjang keaktifan kader dan meningkatkan pembinaan desa guna meningkatkan cakupan penimbangan balita di posyandu tesebut. ...... The figure of Kurang Energi Protein (KEP) or Protein Energy Deficiency in Indonesia is 63,9%(SKRT), while in West Sumatera Province Total KEP reaches 20,1%, and in Padang Pariaman District it is 25% (Health Profile of Padang Pariaman District, 1998). To lower those figures on KEP, the government caries out a body weighing program for balita or children under five at posyandus or integrated health service posts shelter in every village. The existence of such posts is expected to decrease the figure of KEP and enhances the quality of health of the people, particularly children under five. This study was aimed to obtain adescription of the range of the body weighing program for children under five at posyandus viewed in respect of factors on cadres that correlate with the rang of the program. This study was conducted in Padang Pariaman District of West Sumatra Province. The research design employed was a cross sectional study included cadres of posyandus that spread in Padang Pariaman District. Sample selection was carried out through a systematic random sampling and come up with a number off 110 cadres. The study results reveal that 60% of the coverage of weighing program for children under five at posyandus in Padang Pariaman District is poor (D/S <60%) and 40% indicate good coverage of weighing program (DIS > 60%). This study concludes that there is a little difference in figure between posyandus with good coverage of the program and posyandu with poor coverage of the program. Factors such as supervision by health staff, cadres' activities, cadres' education and guidance from the village office have significant correlation with the coverage of weighing program for children under five. Based on the findings, it is recommended that the quality and the quantity of supervision by health staff be increased, regular training program for improving the quality of the cadres be established, cadres be rewarded for their involvement in the program and guidance from the village office be increased to expand the range of the weighing program for children under five in the local posyandus.

Abstrak :
Penyakit Tuberculosis (TB Paru), masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Tuberculosis merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit cardiovasculer dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Di Kota Bogor telah dilaksanakan upaya-upaya untuk menunjang tercapainya Kebijakan operasional baru Pelita VI yang dimulai tahun 1995, tetapi masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target program pemberantasan TB Paru. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kinerja Puskesmas dalam program pemberantasan TB Paru di Kota Bogor tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan Cross- Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 23 Puskesmas untuk mengukur faktor masukan, sedangkan untuk mengamati faktor proses dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terarah pada 6 Puskesmas yang mempunyai kinerja baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya fasilitas laboratorium dan dukungan dana amat diperlukan untuk menunjang keberhasilan Puskesmas dalam melaksanakan program pemberantasan TB Paru. Juga ditemukan bahwa proses pelaksanaan yang baik sesuai dengan protap program dapat diamati pada Puskesmas yang mempunyai kinerja baik mempunyai kegiatan yang innovatif dan pengendalian yang kuat pada setiap penderita TB Paru. Melihat hasil penelitian maka disarankan untuk meningkatkan keberhasilan cakupan program, setiap Puskesmas dapat dilengkapi fasilitas laboratorium yang memadai, alokasi dan pemanfaatan dana yang optimal untuk program TB Paru serta pelaksanaan proses diharapkan sesuai dengan protap program. ......Factors Related With Community Health Center Performance In National Lung TB Control In Bogor City 2001Tuberculosis disease (lung TB), still becomes public health problem. Tuberculosis stands as the second death cause after cardiovascular disease and as the first death cause in the group of infectious disease. In the city of Bogor there had some efforts to support the new operational policy of Pelita VI that had been applied since 1995. However, there are still some problems to achieve target of National lung TB control. The goal of this research is to analyze the influence of factors that are related to the performance of community Heath Centre in National lung TB control in the city of Bogor. This research is a cross-sectional study design, which applies a Quantitative approach. To measure the incoming factors, twenty-three Community Health Centers has been taken as the samples of this research: and to analyze the process factors, Focus Group Discussion have been applied in six Community Health Centers which have good performance. The result of this research shows that the existence of adequate laboratories facilities and provision financial support are needed to realize the success of National lung TB control. Furthermore, it could be analyzed that the good operational process happens in the Community Health Centers which have good performance; in those centers, they have innovative program and strong control towards every lung patient. Analyzing the result of the research, it is suggested that to improve the scope of the successful program, every Community Health Centre need to be supported by adequate laboratory facilities, adequate financial budget allocation, optimum budget operation and appropriate performance of personal in applying the process of national lung TB control.

Abstrak :
Perubahan Status Puskesmas Kecamatan Tebet dan Puskesmas Kecamatan Jatinegara DKI Jakarta menjadi swadana, secara otomatis terjadi perubahan dalam organisasi baik dalam manajemen, struktur organisasi, perencanaan serta evaluasi. Perubahan yang terjadi di puskesmas swadana adalah dalam mutu pelayanan, kemampuan pembiayaan, pengelolaan program, dan SDM. Perubahan ini dapat dipersepsikan secara berbeda antara seorang dengan lainnya.

Persepsi merupakan suatu hal penting karena perilaku seseorang didasari oleh persepsi mereka terhadap obyek dan persepsi dapat menentukan keberhasilan terlaksananya perubahan dalam organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam organisasi. Bagaimana suatu puskesmas swadana dapat dijalankan oleh individu yang telah berpengalaman menjalankan organisasi dengan sistem yang lama, merupakan suatu hal yang memerlukan perubahan pandangan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Permasalahan yang ada adalah belum dikatahuinya persepsi individu yang terlibat dalam puskesmas swadana yaitu staf dan klien puskesmas swadana DKI Jakarta. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi dan analisis persepsi dari staf dan klien puskesmas swadana DKI Jakarta tahun 2000 terhadap mutu pelayanan, kemampuan pembiayaan, pengelolaan program, dan SDM.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diambil dari 13 orang staf dan 10 orang klien Puskesmas Kecamatan Tebet dan Puskesmas Kecamatan Jatinegara DKI Jakarta dari bulan Juli 2000 sampai dengan bulan Desember 2000, dengan cara wawancara mendalam (Indepth Interview). Untuk analisis data digunakan content analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi staf dan klien terhadap mutu pelayanan puskesmas swadana di Puskesmas Kecamatan Tebet bahwa terjadi peningkatan pelayanan, sedangkan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara tidak terjadi peningkatan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan belum seluruhnya dapat dilaksanakan di puskesmas swadana DKI Jakarta. Persepsi staf dan klien terhadap kemampuan pembiayaan puskesmas swadana bahwa terjadi peningkatan pendapatan fungsional puskesmas dan puskesmas mampu menggali potensi pembiayaan masyarakat. Persepsi staf dan klien terhadap mutu pengelolaan program puskesmas swadana mengatakan bahwa peningkatan mutu pengelolaan program belum dilaksanakan dengan baik. Persepsi staf dan klien terhadap peningkatan SDM puskesmas swadana belum berjalan dengan baik, insentif yang diterima belum memuaskan staf, disiplin belum sepenuhnya dapat dilaksanakan serta perubahan swadana relatif masih baru dan dalam tahap penyesuaian sehingga belum dipahami keswadanaan puskesmas.

Dari hasil tersebut, disarankan bagi puskesmas swadana untuk melakukan persamaan persepsi diantara staf, melakukan upaya peningkatan pelayanan, peninjauan kembali pengaturan insentif, sosialisasi program puskesmas, dan melakukan upaya peningkatan SDM. Bagi Dinas Kesehatan Tingkat I DKI Jakarta dalam persiapan pembentukan puskesmas swadana diperlukan persamaan persepsi diantara staf serta melakukan evaluasi rutin kegiatan swadana. Bagi akademik disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan konsep swadana terutama tentang persepsi staf dan klien terhadap puskesmas swadana.

---

Perception of Staff and Client on Self-Financed (Swadana) Public Health Centers in Jakarta Year 2000 The status? changes in Tebet and Jatinegara Jakarta Public Health Centers, automatically influence the changes in organization, especially in management, organization's, structure, planning, and evaluation. The changes of the self-financed public health centers will changes the service quality, financial capability, quality of the operational program, and quality of human resources. These changes can be percept differently from one to another.

Perception is the important thing because person? attitude was based by their perception to the object and perception can determine the success of change realization in organization and influence individual's decision making in organization. How the self financed public health centers can be operated by individual who have had experience in operating the organization with the old system, is the thing which is need change in perception and correctly decisions making.

The main problem is the unknown perception of individual who involves in management of the two public health centers. So, the purpose of this research were getting information and to analyzing the perception of the staffs and clients of the two self financed public health centers in quality of services, financial capability, program management, and human resources.

This research used qualitative method. The data was taken from 13 staffs and 10 clients of Tebet and Jatinegara Public Health Centre by using in-depth interview. The data analysis used content analysis.

The result of this research showed that the quality of services in Tebet Self-financed Public Health Center is increased; while in Jatinegara Self-financed Health Center is not increase. According to that result, summonsed that not all of the self-financed public health center can not increase of the quality of the services. Functional income and the self-financed public Health Center able to improve the potency of the public financing. Quality of program management in Self-financed public health center is not increase. Human resources improvement was not well, the incentive is not satisfied the staffs and the discipline could not fully apply. The changes of self-financed public health center still new and in the adaptation stage, so they could not understood.

According to the result, author suggest to the public health center to make equal perception between the staffs, to increase quality of services, to arrange the incentive management, to socialize the public health center program, and to increase the quality of human resources. Health Sub Department is suggested to make equal perception as the preparation to other public health centers that will be a self-financed public health center. The academy is suggested to continue this research.

Abstrak :
Penyelengaraan sistem informasi kesehatan yang baik sangat diperlukan guna menunjang proses manajemen program-program kesehatan. Buruknya sistem informasi kesehatan akan mengakibatkan pada rendahnya kualitas data & informasi yang dihasilkan dan rendahnya kualitas data & informasi akan berdampak pada kualitas manajemen, seperti perencanaan yang tidak tepat, salah dalam evaluasi keberhasilan program dan sebagainya. Sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah ketentuan teknis secara rinci mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) berdasarkan SK Dit.Jen Binkesmas. No:590/BM/DJ/Info/V/96, bertujuan meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Baik tidaknya penyelenggaraan SIMPUS akan berdampak pada baik tidaknya manajemen Puskesmas. Baik tidaknya manajemen Puskesmas diduga berkaitan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, mulai dari pengumpulan data (pencatatan), pengolahan data, analisis dan interpretasi informasi hasil olahan data, pelaporan dan pemanfaatannya untuk menunjang proses manajemen Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kota Bengkulu. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan jumlah sampel sebanyak 144 dari 150 total populasi. Populasi penelitian adalah 10 pelaksana program pada 15 Puskesmas yang ada di kota Bengkulu. Pengumpulan data variabel terikat maupun variabel bebas dilakukan dengan metode self-assesment (kuesioner diisi oleh responden sendiri). Khusus untuk variabel terikat yaitu kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, setelah responden menjawab/mengisi kuesioner, peneliti melakukan observasi dan pengecekan jawaban respoden sekaligus melakukan koreksi atas kebenaran kecocokan jawaban yang diisi oleh responder. Hasil penelitian melaporkan proporsi pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS yang kinerjanya baik sebanyak 52,8% dan yang kinerjanya tidak baik sebanyak 47,2%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di Kota Bengkulu yaitu pelatihan, pengetahuan tentang SIMPUS dan uraian tugas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di kota Bengkulu belum dilaksanakan dengan baik, untuk itu perlu mendapat perhatian Pimpinan Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu : Pertama kegiatan pelatihan perlu ditingkatkan baik dari jumlah dan mutunya, kedua diperlukan upaya khusus peningkatan pengetahuan tentang SIMPUS pada setiap pelaksana program Puskesmas seperti melengkapi buku-buku pedoman SIMPUS di setiap Puskesmas dan ketiga perlu adanya uraian tugas yang jelas pada setiap pelaksana program di Puskesmas khususnya tugas-tugas dan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan data dan informasi.

---

Factors Related to the Performance of Program Officers in Administrating the Puskesmas Management Information Systems (SIMPUS) in Bengkulu City 2001Good health information system is needed to support the process of managing health programs. Unreliable health information system will produce low quality data and information. Low quality data and information, as a consequence, will damage the decision making process of health management, such as reducing their ability to plan accurately, hampering program performance evaluation, and other problems. Puskesmas management information systems (SIMPUS) is detailed technical provision concerning integrated recording dan reporting systems of Puskesmas (SP2TP) which is based on SK Dit. Jenn. Binkenmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96. The provision is aimed to enhance the effectiveness of Puskesmas management through optimal use of SP2TP data and other supporting information. The quality of SIMPUS administration will directly affect the effectiveness of Puskesmas management. The effectiveness of Puskesmas management is hypothesized to be related to the performance of program officers in administrating SIMPUS, from the start of data collecting (recording), processing, analyzing and interpretation of the outputs, reporting, to utilizing information to support Puskesmas management. The objective of this study is to identify factors related to the performance of program officers in administrating SIMPUS in Bengkulu City. The design of the study is cross-sectional, using a sample of 144, with the total population of 150. The population consists of 10 program officers at each of 15 Puskesmasses located in Bengkulu City. The collection of data concerning dependent and independent variables was done using self-assesment method (the respondents were asked to fill the questionnaire by him or her). In the case of dependent variable, i.e. the performance of program officers in administrating SIMPUS, after the respondents filled the questionnaires, the researcher still had to make direct observations over the process SIMPUS administration, verify the answers of respondents, and make correction, if necessary. The study found that the proportion of program officers having good performance in administrating SIMPUS is 52,8%, and the proportion of program officers whose performance low is 47,2%. The results of analysis found three factors that affect program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu City: training, knowledge of SIMPUS, and job description. It can be concluded that program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu city is effectively low performances. Hence, these results should get attention from managers of Puskesmasses and Head office of health Bengkulu City: first, the number and quality of trainings should be increased, second there should be special efforts to increase program officers knowledge of SIMPUS, for example through providing SIMPUS manuals at every Puskesmas and the third, there should be clear description of tasks to be performed by program officers, especially description of tasks related to managing data and information.