Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap Dana Alokasi Umum Nagari yang menjadi salah satu sumber pendapatan Nagari dalam APPN (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Nagari). Hal ini menjadi panting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat mengalami perubahan dari Desa ke Nagari sejak tahun 2001.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskripsi dengan cara wawancara mendalam terhadap para informan yang dipilih secara purposive dan studi pustaka. Sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap beberapa variabel untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dilapangan dengan responder yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam mengelola Dana Alokasi Umum Nagari. Pada empat faktor yang diteliti dalam studi ini yaitu status sosial ekonomi, dukungan terhadap Wali Nagari, keterlibatan organisasi dan keterlibatan psikologis ternyata faktor status sosial ekonomi sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan sedangkan faktor lain memiliki kontribusi yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan di Nagari Batahan. Sementara itu selain keempat faktor diatas, ternyata pada sistem pengambilan keputusan yang ada di Nagari, masih ada faktor yang lebih berpengaruh yaitu pemerintah atasan Nagari. Pemerintah atasan Nagari sebagai aktor eksternal dalam sistem pengambilah keputusan Nagari ikut memiliki peran yang dominan dalam menentukan hasil yang dibuat oleh Nagari. Akibatnya upaya untuk menghilangkan hubungan paternalistik yang selama ini telah tercipta dengan memberikan wewenang diskresi kepada Nagari menjadi tidak tercapai.Prioritas yang harus dilakukan dalam hal ini untuk mencegah masyarakat merasa tidak memiliki peran apa-apa dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah selain harus memberikan kewenangan diskresi yang lebih luas, perlu pula melakukan perubahan terhadap pemilihan wakil yang ada di BPAN sebagai badan perwakilan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan dan pemberdayaan terhadap lembaga perwakilan tingkat lokal ini perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), karena dari sinilah masyarakat akan belajar cara berdemokrasi dan mampu mengatasi persoalannya sendiri."

"Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup mayoritas penduduk, masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang mengalami penyakit luar biasa, gangguan jiwa, dan disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program Dana Sosial Masyarakat (DASOMAS) sebagai inovasi layanan kesehatan berbasis komunitas yang dikembangkan di Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. DASOMAS merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang tidak terjangkau oleh skema BPJS Kesehatan, dengan prinsip gotong royong dan pengelolaan dana secara mandiri dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus DASOMAS, aparatur desa, tenaga kesehatan, serta pemenuhan peraturan hukum Peraturan Desa Bengle Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lembaga DASOMAS. Analisis dilakukan dengan meninjau efektivitas regulasi lokal serta keterlibatan masyarakat dalam menunjang akses layanan kesehatan. Temuan menunjukkan bahwa DASOMAS berhasil membentuk struktur kelembagaan yang kuat, memiliki AD/ART, sistem administrasi keuangan yang transparan, serta mampu merespons kebutuhan mendesak warga yang mengalami penyakit berat, gangguan jiwa, dan ketidakmampuan ekonomi. Pendampingan administratif, bantuan transportasi, dan pengadaan alat kesehatan menjadi layanan utama yang diberikan. Keberhasilan DASOMAS juga didukung oleh sinergi antara pemerintah desa, RT/RW, PSM, Puskesmas, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, program DASOMAS dapat dijadikan model replikasi nasional sebagai praktik baik dalam penyediaan layanan kesehatan alternatif berbasis masyarakat. Keterlibatan aktif warga, dukungan regulasi lokal, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini dalam memperkuat sistem jaminan sosial di tingkat desa.

---

Healthcare is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although the National Health Insurance program has covered the majority of the population, there remain gaps in fulfilling the healthcare needs of the community, particularly for vulnerable groups suffering from extraordinary diseases, mental disorders, and disabilities. This study aims to examine the implementation of the Dana Sosial Masyarakat (DASOMAS) program as a community-based health service innovation developed in Bengle Village, Majalaya District, Karawang Regency. DASOMAS represents a form of community participation in addressing health problems not covered by the BPJS Health scheme, based on the principles of mutual cooperation and independently and transparently managed funds. This research employs a juridical-empirical approach using descriptive qualitative methods. Data were obtained through interviews with DASOMAS administrators, village officials, healthcare workers, and documentation of Village Regulation No. 6 of 2017 concerning the DASOMAS Institution. The analysis was conducted by reviewing the effectiveness of local regulations and community involvement in supporting access to healthcare services. The findings indicate that DASOMAS has successfully established a strong institutional structure, possesses statutes and bylaws, a transparent financial administration system, and is capable of responding to urgent needs of residents suffering from severe illnesses, mental disorders, and economic hardship. Administrative assistance, transportation support, and the provision of medical equipment are the main services offered. The success of DASOMAS is also supported by synergy among village government, neighborhood associations (RT/RW), community social workers (PSM), health center (Puskesmas), and community leaders. Thus, the DASOMAS program can serve as a national replication model of best practices in providing alternative community-based healthcare services. Active community involvement, supportive local regulations, and cross-sectoral synergy are key factors in the program’s success in strengthening the social security system at the village level. "