Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan Status Puskesmas Kecamatan Tebet dan Puskesmas Kecamatan Jatinegara DKI Jakarta menjadi swadana, secara otomatis terjadi perubahan dalam organisasi baik dalam manajemen, struktur organisasi, perencanaan serta evaluasi. Perubahan yang terjadi di puskesmas swadana adalah dalam mutu pelayanan, kemampuan pembiayaan, pengelolaan program, dan SDM. Perubahan ini dapat dipersepsikan secara berbeda antara seorang dengan lainnya.

Persepsi merupakan suatu hal penting karena perilaku seseorang didasari oleh persepsi mereka terhadap obyek dan persepsi dapat menentukan keberhasilan terlaksananya perubahan dalam organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam organisasi. Bagaimana suatu puskesmas swadana dapat dijalankan oleh individu yang telah berpengalaman menjalankan organisasi dengan sistem yang lama, merupakan suatu hal yang memerlukan perubahan pandangan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Permasalahan yang ada adalah belum dikatahuinya persepsi individu yang terlibat dalam puskesmas swadana yaitu staf dan klien puskesmas swadana DKI Jakarta. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi dan analisis persepsi dari staf dan klien puskesmas swadana DKI Jakarta tahun 2000 terhadap mutu pelayanan, kemampuan pembiayaan, pengelolaan program, dan SDM.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diambil dari 13 orang staf dan 10 orang klien Puskesmas Kecamatan Tebet dan Puskesmas Kecamatan Jatinegara DKI Jakarta dari bulan Juli 2000 sampai dengan bulan Desember 2000, dengan cara wawancara mendalam (Indepth Interview). Untuk analisis data digunakan content analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi staf dan klien terhadap mutu pelayanan puskesmas swadana di Puskesmas Kecamatan Tebet bahwa terjadi peningkatan pelayanan, sedangkan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara tidak terjadi peningkatan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan belum seluruhnya dapat dilaksanakan di puskesmas swadana DKI Jakarta. Persepsi staf dan klien terhadap kemampuan pembiayaan puskesmas swadana bahwa terjadi peningkatan pendapatan fungsional puskesmas dan puskesmas mampu menggali potensi pembiayaan masyarakat. Persepsi staf dan klien terhadap mutu pengelolaan program puskesmas swadana mengatakan bahwa peningkatan mutu pengelolaan program belum dilaksanakan dengan baik. Persepsi staf dan klien terhadap peningkatan SDM puskesmas swadana belum berjalan dengan baik, insentif yang diterima belum memuaskan staf, disiplin belum sepenuhnya dapat dilaksanakan serta perubahan swadana relatif masih baru dan dalam tahap penyesuaian sehingga belum dipahami keswadanaan puskesmas.

Dari hasil tersebut, disarankan bagi puskesmas swadana untuk melakukan persamaan persepsi diantara staf, melakukan upaya peningkatan pelayanan, peninjauan kembali pengaturan insentif, sosialisasi program puskesmas, dan melakukan upaya peningkatan SDM. Bagi Dinas Kesehatan Tingkat I DKI Jakarta dalam persiapan pembentukan puskesmas swadana diperlukan persamaan persepsi diantara staf serta melakukan evaluasi rutin kegiatan swadana. Bagi akademik disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan konsep swadana terutama tentang persepsi staf dan klien terhadap puskesmas swadana.

---

Perception of Staff and Client on Self-Financed (Swadana) Public Health Centers in Jakarta Year 2000 The status? changes in Tebet and Jatinegara Jakarta Public Health Centers, automatically influence the changes in organization, especially in management, organization's, structure, planning, and evaluation. The changes of the self-financed public health centers will changes the service quality, financial capability, quality of the operational program, and quality of human resources. These changes can be percept differently from one to another.

Perception is the important thing because person? attitude was based by their perception to the object and perception can determine the success of change realization in organization and influence individual's decision making in organization. How the self financed public health centers can be operated by individual who have had experience in operating the organization with the old system, is the thing which is need change in perception and correctly decisions making.

The main problem is the unknown perception of individual who involves in management of the two public health centers. So, the purpose of this research were getting information and to analyzing the perception of the staffs and clients of the two self financed public health centers in quality of services, financial capability, program management, and human resources.

This research used qualitative method. The data was taken from 13 staffs and 10 clients of Tebet and Jatinegara Public Health Centre by using in-depth interview. The data analysis used content analysis.

The result of this research showed that the quality of services in Tebet Self-financed Public Health Center is increased; while in Jatinegara Self-financed Health Center is not increase. According to that result, summonsed that not all of the self-financed public health center can not increase of the quality of the services. Functional income and the self-financed public Health Center able to improve the potency of the public financing. Quality of program management in Self-financed public health center is not increase. Human resources improvement was not well, the incentive is not satisfied the staffs and the discipline could not fully apply. The changes of self-financed public health center still new and in the adaptation stage, so they could not understood.

According to the result, author suggest to the public health center to make equal perception between the staffs, to increase quality of services, to arrange the incentive management, to socialize the public health center program, and to increase the quality of human resources. Health Sub Department is suggested to make equal perception as the preparation to other public health centers that will be a self-financed public health center. The academy is suggested to continue this research.

Abstrak :
Penyelengaraan sistem informasi kesehatan yang baik sangat diperlukan guna menunjang proses manajemen program-program kesehatan. Buruknya sistem informasi kesehatan akan mengakibatkan pada rendahnya kualitas data & informasi yang dihasilkan dan rendahnya kualitas data & informasi akan berdampak pada kualitas manajemen, seperti perencanaan yang tidak tepat, salah dalam evaluasi keberhasilan program dan sebagainya. Sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah ketentuan teknis secara rinci mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) berdasarkan SK Dit.Jen Binkesmas. No:590/BM/DJ/Info/V/96, bertujuan meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Baik tidaknya penyelenggaraan SIMPUS akan berdampak pada baik tidaknya manajemen Puskesmas. Baik tidaknya manajemen Puskesmas diduga berkaitan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, mulai dari pengumpulan data (pencatatan), pengolahan data, analisis dan interpretasi informasi hasil olahan data, pelaporan dan pemanfaatannya untuk menunjang proses manajemen Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kota Bengkulu. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan jumlah sampel sebanyak 144 dari 150 total populasi. Populasi penelitian adalah 10 pelaksana program pada 15 Puskesmas yang ada di kota Bengkulu. Pengumpulan data variabel terikat maupun variabel bebas dilakukan dengan metode self-assesment (kuesioner diisi oleh responden sendiri). Khusus untuk variabel terikat yaitu kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, setelah responden menjawab/mengisi kuesioner, peneliti melakukan observasi dan pengecekan jawaban respoden sekaligus melakukan koreksi atas kebenaran kecocokan jawaban yang diisi oleh responder. Hasil penelitian melaporkan proporsi pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS yang kinerjanya baik sebanyak 52,8% dan yang kinerjanya tidak baik sebanyak 47,2%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di Kota Bengkulu yaitu pelatihan, pengetahuan tentang SIMPUS dan uraian tugas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di kota Bengkulu belum dilaksanakan dengan baik, untuk itu perlu mendapat perhatian Pimpinan Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu : Pertama kegiatan pelatihan perlu ditingkatkan baik dari jumlah dan mutunya, kedua diperlukan upaya khusus peningkatan pengetahuan tentang SIMPUS pada setiap pelaksana program Puskesmas seperti melengkapi buku-buku pedoman SIMPUS di setiap Puskesmas dan ketiga perlu adanya uraian tugas yang jelas pada setiap pelaksana program di Puskesmas khususnya tugas-tugas dan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan data dan informasi.

---

Factors Related to the Performance of Program Officers in Administrating the Puskesmas Management Information Systems (SIMPUS) in Bengkulu City 2001Good health information system is needed to support the process of managing health programs. Unreliable health information system will produce low quality data and information. Low quality data and information, as a consequence, will damage the decision making process of health management, such as reducing their ability to plan accurately, hampering program performance evaluation, and other problems. Puskesmas management information systems (SIMPUS) is detailed technical provision concerning integrated recording dan reporting systems of Puskesmas (SP2TP) which is based on SK Dit. Jenn. Binkenmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96. The provision is aimed to enhance the effectiveness of Puskesmas management through optimal use of SP2TP data and other supporting information. The quality of SIMPUS administration will directly affect the effectiveness of Puskesmas management. The effectiveness of Puskesmas management is hypothesized to be related to the performance of program officers in administrating SIMPUS, from the start of data collecting (recording), processing, analyzing and interpretation of the outputs, reporting, to utilizing information to support Puskesmas management. The objective of this study is to identify factors related to the performance of program officers in administrating SIMPUS in Bengkulu City. The design of the study is cross-sectional, using a sample of 144, with the total population of 150. The population consists of 10 program officers at each of 15 Puskesmasses located in Bengkulu City. The collection of data concerning dependent and independent variables was done using self-assesment method (the respondents were asked to fill the questionnaire by him or her). In the case of dependent variable, i.e. the performance of program officers in administrating SIMPUS, after the respondents filled the questionnaires, the researcher still had to make direct observations over the process SIMPUS administration, verify the answers of respondents, and make correction, if necessary. The study found that the proportion of program officers having good performance in administrating SIMPUS is 52,8%, and the proportion of program officers whose performance low is 47,2%. The results of analysis found three factors that affect program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu City: training, knowledge of SIMPUS, and job description. It can be concluded that program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu city is effectively low performances. Hence, these results should get attention from managers of Puskesmasses and Head office of health Bengkulu City: first, the number and quality of trainings should be increased, second there should be special efforts to increase program officers knowledge of SIMPUS, for example through providing SIMPUS manuals at every Puskesmas and the third, there should be clear description of tasks to be performed by program officers, especially description of tasks related to managing data and information.

Abstrak :
Kesehatan merupakan hak azasi setiap orang, hal ini telah ditetapkan pada piagam PBB tahun 1948. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal yaitu dengan dibangunnya puskesmas dipelosok seluruh wilayah Republik Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Puskesmas sebagai unit pelayanan terdepan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga mempunyai daya ungkit terhadap derajat kesehatan. Setelah terjadi krisis ekonomi, beban pembiayaan kesehatan menjadi semakin berat terutama disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Hal ini akan menambah beban biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah . Oleh sebab itu perlu dicari cara untuk memobilisasi cumber dana dari masyarakat dan swasta. Salah satu cara yaitu dengan penyesuaian tarif pelayanan puskesmas. Tetapi untuk melaksanakan hal tersebut maka kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan di puskesmas hams diketahui terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kemauan pasien membayar pelayanan kesehatan (WTP) di puskesmas Sukmajaya serta hubungannya dengan karakteristik pasien, kemampuan membayar (ATP) , persepsi pasien terhadap mutu dan manfaat pelayanan puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian crossecsional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yang merupakan pengunjung atau pasien puskesmas . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan pasien membayar pelayanan kesehatan di puskesmas jauh melebihi tarif yang berlaku saat ini berdasarkan PERDA kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa pasien atau masyarakat bersedia membayar lebih bila manfaat yang dirasakannya besar Kemampuan membayar bila dilihat dari ATP1 (ajan,rokok,kosmetik dll) berperan dalam menentukan besarnya WTP pasien, sedangkan kemampuan yang dilihat dari ATP2 (pesta, rekrasi,nonton dll) tidak berpengaruh terhadap besarnya WTP. Hal yang berperan dalam menentukan besarnya kemauan membayar yaitu ;persepsi pasien terhadap manfaat pelayanan, pendapatan responden, pendidikan istri, dan umur responden. Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas maka perlu penambahan tenaga medis maupun para medis. Selain itu status puskesmas diubah menjadi puskesrnas swakelola diharapkan puskesmas dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Penyesuaian tarif berdasarkan ATP-WTP masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan Jana operasional puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Dan PEMDA Kota Depok .diharapkan dapat meningkatkan anggaran kesehatan untuk promotif dan preventif.

---

Health has been stipulated in the Charter of the United Nation in 1948 as one of the human fundamental rights. To pursue the optimal degree of the people well being the Government has exerted every efforts to established the Community Health Center - Puskesmas -throughout every corner of the Republic, in the urban as well as in the rural areas. Puskesmas as the center of the Public health care services in Indonesia is demanded to extend high quality and liable medical treatments to the patients, until a better degree of the community health condition could be achieved. The recent prolonged economic crises that increased the prices of medicines and the costs of public health services in general. Due to this heavy economic burden, the budget for the community health care allocated by the Government to the Puskesmas has been limited. This might further minimize the quality oh the services provided, In order to regain the good standard of medical treatments, it would therefore be necessary to find out new sources of funds or new concepts how to raise finds from the public. A proposal that could be adopted is to adjust the present health fee tariff at the Puskesmas. However, in order to make this method more acceptable an implacable, a sophisticated and more comprehensive survey should be undertaken to investigate the ability and the willingness of the patients and community to pay the services and the medical treatments provided by Puskesmas. The purpose of this research is to obtain the profile of the patients willingness to pay (WTP) at Sukmajaya Puskesmas and its coorelation with the patients characteristic, the patients ability to pay (ATP) ; the patients perception towards the quality and benefit of the services given. This survey describes cross sectional investigation frame work in a descriptive - analytical approach. Data collections is obtained through guided interviews using a pre -designed questionnaire to the respective respondents, who were visitors or patients of the Puskesmas. The result of the survey have shown that the ability and willingness to pay for the medical services given by Puskesmas have far exceeded the current effective tariff as laid down in the PERDA of the Depok Regency. This has obviously indicated that the patients and the community do not hesitate to pay more whenever they believe the benefit will better. ATP1 that was measured by non essential spending (buying snacks, cigarettes, cosmetics, etc) influences the patients WTP, while ATP2 measured by other non essential spending (recreation, party, cinema, etc) did not affect patients WTP. The tendency to pay more above the present tariff as determined by the patients perception towards the benefit of the services, the income bracket of the patients, the educational level of the housewives, and the age of the respondents. It is therefore expected that this survey result would be a useful input to the respective Dinas Kesehatan Depok and the competent authority of Depok Regency to reconsider future policy in the betterment of the Health Care Services, particularly the policy pertaining to Puskesmas tariff. This study suggest that it is necessary for Puskesmas to add health care providers in order to increase its services. Also in order to increase public participation in health financing. It is recommended that Puskesmas should be independently managed by itself and set its tariff according to the patient ATP-WTP.

Abstrak :
Accessibility and Other Factors Related with Utilization of Treatment Curative Services at Baros Community Health Center For its Community , Sukabumi Municipality In April 2004Utilization of curative services at Baros Community Health Centre for its community is low, especially from Jaya Mekar Village and Sudajaya Hilir Village. This study aimed to describe the utilization of curative at Baros Community Health Centre and factors related to at Sukabumi municipality in April 2004. Design of the study was across sectional one. This study aimed to see the correlation among accessibility, quality reason, education, need of health services , financial source and family income with utilization of curative services at Community Health Centre. The respondents were families in Baros Sub District who have experienced curative services at Baros Community Health Centre and other surrounding Community Health Centre. Total samples were 100 respondents, selected by systematic random sampling selection technique. The results of study showed that accessibility , education and family income were associated with utilization of curative services at Community Health Centre while quality reason, need of health services and financial source had no association with it. Multivariate analysis was used in this study to explain the most associated factor with the utilization of curative services . By this analysis , accessibility was found significantly associated with it. Odd Ratio 20,68 ,P= 0,000 ( 95%CT ; 6,845 - 62,479 ). The proportion of curative services utilization at Baros Community Health Centre by its community showed 50 % . This study recommends a need to think about optimalization of health services visit at remote areas at Sudajaya Hilir Health Clinic,lth Centre, periodic health services visit at remote areas and community poverty alleviation project. There is also a need to think about raising and developing of curative services at Baros Community Health Centre, increasing community coverage, conducting community transportation need survey, and promoting education. Bibliography : 40 ( 1972 - 2004).

Abstrak :
Penggunaan obat rasional, kebijakan penggunaan obat dan program obat essensial disebar luaskan WHO sejak tahun 1985 dengan mengembangkan standar indikator penggunaan obat di fasilitas kesehatan yang menjadi standar global. Ketidak rasionalan peresepan dan penggunaan obat di Puskesmas banyak terjadi dan pada umumnya tidak disadari oleh petugas kesehatan yang ada. Ketidak rasionalan penggunaan obat meningkatkan risiko terjadinya efek samping dan pemborosan biaya anggaran masyarakat (Utarini, 1999). Kabupaten Lampung Utara yang memiliki 21 unit Puskesmas mempunyai kendala dalam pengelolaan obat di Puskesmas. Masalah yang dihadapi Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan obat di Puskesmas yaitu masih adanya penggunaan obat yang belum sesuai dengan jenis kasus/pola penyakit (80% Puskesmas) dan ketidak sesuaian laporan penggunaan obat di Puskesmas (33,33% Puskesmas). Hal ini mengakibatkan laporan yang ada kurang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen untuk perencanaan kebutuhan secara keseluruhan. Ketidak sesuaian laporan penggunaan obat menjadikan satu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan melihat sistem informasi pengelolaan obat di salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Bukit Kemuning yang merupakan Puskesmas perawatan terlama di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan melaksanakan analisis sistem, disain sistem, hingga pengembangan sistem yang terkomputerisasi. Permasalahan yang ditemukan pada sistem informasi pengelolaan obat di Puskesmas Bukit Kemuning terdapat pada input, proses dan output. Hasil analisis sistem ditemukan pengisian anamnesa pasien sangat rendah (40,0%) dan penegakkan diagnosa medis pasien sebesar 86,7%. Permasalahan terdapat pula pada waktu pencatatan terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran obat baik dari Gudang Farmasi Kabupaten ke Gudang Obat Puskesmas (GOP) atau dari GOP ke unit pelayanan berupa pencatatan yang tidak lengkap. Sumber daya manusia pengelola obat di Puskesmas juga kurang memadai. Adanya pengisian laporan yang masih salah, data yang belum akurat, penegakan diagnosis yang belum sesuai dengan ICD 10 merupakan masalah yang lain. Didapatkan pula indikator penggunaan obat rasional yang tidak dimanfaatkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program. Rendahnya pencatatan anamnesis dan penegakkan diagnosa medis memperlihatkan bahwa standard Operating Prosedur (SOP) belum di jalankan dengan baik. Anamnesis dan penegakkan diagnosa medis akan menentukan jenis terapi yang diberikan. Terapi obat yang diberikan belum rasional terlihat dari penulisan resep yang mempunyai item obat per lembar 2-3 jenis obat masih rendah (36,7%). Permasalahan yang timbul dari sistem informasi pengelolaan obat ini dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan suatu software yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Software ini membantu untuk mendapatkan data yang baik, tidak redudansi, efektif dan efisien. Kepala Puskesmas Bukit Kemuning agar dapat memberikan kontrol terhadap pelaksanaan SOP pengobatan. Output yang dihasilkan program aplikasi diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dasar perencanaan kegiatan tingkat Puskesmas dan Kabupaten. Program aplikasi ini dapat dikembangkan untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan dipergunakan/disebarluaskan ke Puskesmas yang lainnya. Daftar bacaan : 23 (1984 - 2003)

---

Information System Development of Drug Management in Bukit Kemuning Health Center at Sub-district of Bukit Kemuning, District of North Lampung in 2004Since 1985 WHO has been announced the usage of rational drug, drug usage policy, an essential drug by developing the indicator standard of drug usage in the health facility that becomes global standard. Irrational prescription and drug usage in health center often occurred and generally the health staff is not aware about it. Irrational drug usage will increase the risk of side effect occurrence and cost inefficiency in the community (Utarini, 1999). The District of North Lampung, having 21 health centers, had some problems in managing drug in health centers. They were inappropriateness drug usage with type or disease pattern (80%) and inaccurateness on reporting drug usage (33.33%). Consequently, the management could not use the existing report to make a planning. Inaccurate drug usage reporting become interesting to be studied through assessing information system of drug management in Bukit Kemuning Health Center, the oldest health center in the District of North Lampung. This study method used System Development Life Cycle (SDLC) approach by conducting system analysis, system design, and computerized development system. The problems found on drug management information system in Bukit Kemuning Health Center were available in components of input, process, and output. The result of system analysis patient's anamnesis was low (40%) and most of the straightening of medical diagnosis of patient had been conducted (86.7%). Another problem found was recording incompleteness when 7ansaction of drug input and output occurred both from District Pharmacy Store to Health Center Drug Store and from Health Center Drug Store to Service Unit. Human resources that managed the drug in Health Center were insufficient, incorrectness on filling the report and inaccurate data, and inappropriateness between medical diagnosis determination and ICD X were still found. Also the existing rational drug usage indicator was not used yet as key success indicator of the program. The lack of anamnesis recording and medical diagnosis enforcement showed that standard operating procedure (SOP) had not been conducted well because anamnesis and medical diagnosis enforcement would determine the therapy given. The existed drug therapy was not rational yet. It could be seen from in each prescription that consisted of 2-3 drug items was still low (36.7%). To overcome the problem that mentioned above was to apply modified software according to the user's need. The software would help to keep data well, irredundant, effective, and efficient. The Head of Bukit Kemuning Health Center should control the medication SOP. Outputs that resulted from application program can be used as input for program planning in the level of Health Center and district. The application program can be developed to obtain detail data and be used or informed to other Health Centers. References: 23 (1984-2003)

Abstrak :
Adanya tuntutan kemandirian dalam aspek pembiayaan kesehatan di daerah serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan Puskesmas yang baik telah mendorong Puskesmas agar dikelola secara profesional. Disamping itu, masih adanya kelemahan manajemen Puskesmas seperti masih kurangnya SDM baik kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya keuangan yang belum mencukupi, sarana prasarana Puskesmas yang belum sesuai kebutuhan dan sistem informasi yang masih dilakukan secara manual. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas Puskesmas didorong untuk menyusun perencanaan yang baik sesuai dengan analisis situasi setempat dalam bentuk rencana strategtis (renstra) Puskesmas. Penyusunan renstra Puskesmas ini semakin menjadi prioritas setelah adanya SK Kadiskes Kota Pekanbaru NO. 440/SP/2002110.285 yang mengharuskan setiap Puskesmas di Kota Pekanbaru menyusun renstra. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun renstra Puskesmas Simpang Tiga Kota Pekanbaru tahun 2005-2009, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pimpinan Puskesmas sebagai acuan dalam menyusun rencana dan penganggaran tahunan Puskesmas. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Puskesmas Simpang Tiga, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru dan sarana kesehatan yang ada disekitar Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, concencus decision making group dan kajian dokumen. Hasil penelitian, mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menjadi peluang, adalah: akses ke Puskesmas yang mudah dijangkau, jumlah penduduk yang semakin meningkat, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin membaik, pendapatan masyarakat yang semakin membaik, kebijakan Pemda yang mendukung dan meningkatnya angka kunjungan. Faktor yang menjadi ancaman adalah masih tingginya angka kesakitan, belum memadai teknologi kesehatan dan meningkatnya jumlah pesaing. Faktor yang menjadi kekuatan adalah gedung Puskesmas yang cukup memadai sebagai Puskesmas tingkat kecamatan. Faktor yang menjadi kelemahan adalah belum adanya visi/misi organisasi, manajemen organisasi belum berkembang, masih kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas, keuangan yang masih belum memadai, sistem informasi yang belum berkembang, pemasaran yang masih bersifat konvensional dan produk layanan yang belum lengkap. Kesimpulan pada penelitian ini adalah posisi Puskesmas yang dianalisis dengan matriks IE berada pada set V yaitu Hold and Maintain, dengan alternatif market penetration dan product development. Sedangkan posisi yang sesuai dengan matriks TOWS yang berada pada Internal Fix-it Quadrant dengan alternatif strategi retrenchments, enhancement, market development, product development, vertical integration and related levers. Pada tahap matching dihasilkan strategi product development (pengembangan produk). Pada tahap menentukan strategi prioritas dengan QSPM, strategi yang disarankan dari pengembangan produk adalah Pengembangan Balai Pengobatan Gigi. Diharapkan metodologi dari penelitian ini dapat diterapkan oleh Puskesmas lain dalam menyusun perencanaan strategis Puskesmas.

---

Public Health Centers Strategic Plan of Simpang Tiga Pekanbaru in 2005-2009The arising demand to the aspect of financial self-funding of health at the district as well as the increasing of public's demand to the quality of better services given by Public Health Center stimulate the Public Health Center to be professionally well managed. Those demands are due to the facts that currently Public Health Center is lack of human resource both from quality and quantity point of view. Poor management, inadequate financial source, un-perfect infra structures and information system done manually, they are the others factors which cause the demands arising. Such condition support Public Health Center to create suitable programs based on local needs approached to be Public Health's Strategic Plan. The arrangement of Public Health's Strategic Plan is to be the main priority as the chief of regency health office issued a decision letter No. 4401SP/2002110.285 on the obligation of all Public Health Center at Pekanbaru to arrange Public Health's Strategic Plan. This research aimed to arrange Public Health's Strategic Plan Simpang Tiga, Pekanbaru 2005 - 2009, in order to be used by the head of Public Health Center as a reference in arranging plan and annual budget. Scope of this research was done at Public Health Center Simpang Tiga, Pekanbaru Health Office, BPS Pekanbaru and health infrastructures available around the Public Health Center. The data was gathered by using intensive interview, consensus decision making group and document study. The result of this research shows that factors which become an opportunity are: access to the Public Health Center is relatively easy, the greater number of resident, well income of society, the supporting policy of local government, and the increasing number of visitors. Factors that become the threat are: the number of patient is still high, inadequate health facilities, and the coming of new competitor. Factors that become the strength are: sufficient building facility that is possessed by the Public Health in the rural district level. The weakness factor is that the Public Health Center does not have a clear organizational vision and mission, undeveloped organizational management, the minor quantity and quality of human resource, inadequate financial, undeveloped information system, conventionally product marketing, and uncomfortable services. The conclusion of this research is that the position of Public Health that is analyzed by implementing matrix IE is on the 5th sell, that is Hold and Maintain, with market penetration alternative and product development. The suitable position based on matrix TOWS is in Internal Fix it Quadrant with the strategy retrenchment, enhancement, market development, product development, vertical integration and related diversification. At the matching stage it is resulted product development strategy. At the decision stage by implementing QSPM matrix to gain priority strategy, it is resulted dental clinic development. It is hoped that the result of this research could be applied by another Public Health Center in arranging Public Health's Strategic Plan.

Abstrak :
Departemen Kesehatan telah menggariskan suatu kebijaksanaan yang disebut: Panca Karya Husada, dimana "Karya" yang pertamanya adalah: "Peningkatan dan Pemantapan upaya kesehatan." Keberhasilan karya pertama ini ditentukan antara lain melalui upaya kesehatan di puskesmas. Sehingga sewajarnyalah peranan dan fungsi puskesmas perlu dibina dan ditingkatkan. Di Indonesia, puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dan diketahui bahwa produktivitas dan kinerja cakupan puskesmas masih rendah, serta banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Penelitian ini bertujuan ingin mendapatkan gambaran tentang kinerja cakupan puskesmas di Kabupatan Serang Propinsi Jawa Barat. Kabupatan Serang dipilih menjadi daerah penelitian disebabkan karena Kabupaten Serang mempunyai angka kematian bayi yang tertinggi diantara Kabupaten dan Kotamadya se-propinsi Jawa Barat. Dengan angka kematian bayi sebesar 123,77/1000 kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan "Cross sectional." Unit analisanya yaitu Puskesmas dengan respondennya: Kepala Puskesmas beserta stafnya yang memegang program KB-KES. Hipotesa yang diajukan adalah faktor Lingkungan, Pembinaan Organisasi Puskesmas, Manajemen Internal Puskesmas serta Faktor Input Puskesmas mempunyai hubungan searah dengan Kinerja Cakupan Puskesmas. Hasil analisa bivariat didapatkan dari keempat variabel independen korelasi yang paling tinggi adalah manajemen internal puskesmas {0,66) kemudian diikuti oleh pembinaan organisasi puskesmas (0,54), lingkungan umum (0,53) dan yang korelasi terkecil adalah faktor input (0,32). Hasil analisis dengan menggunakan regresi ganda didapatkan persamaan: Kinerja Cakupan Puskesmas: 5,28 + 0,63 (Manaje) + 0,21 (Lingk) + 0,13 (Input) + 0,11 (Bins). Kesimpulan dari analisis di atas menunjukkan manajemen internal puskesmas merupakan variabel utama yang mempengaruhi cakupan kinerja puskesmas disusul lingkungan umum. Disarankan perlu adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga puskesmas yang difokuskan pada manajemen internal.

---

Health Ministry had underscored a wisdom, which is coiled: Panca Karya Husada, where the first "Karya (work)" is "Improvement and Stabilization of Health conditions." The success of this first work is determined among others, through the health efforts in Health Center. So that it's natural that the role and the function of health center need to be constructed and increased. In Indonesia, health center is one center of health servicing and is known that the productivity and the coverage performance of health center still low, and so many factors influence them. The aim of this observation want to get image about coverage performance of health center in Serang regency, West Java Province. Serang Regency is choice become observation region it is caused that Serang Regency has a highest infant mortality rate between Regency and Municipality in all west Java Provinces. With the infant mortality rate is 123,77/1000. This observation is a analytic description observation with approaching "Cross sectional". The Unit of it's analysis is the health center isn?t responder: The chairman of health center with his staff who kept KB-KES Program. The Hypothesis with is proposed is environment factor, Establishment Organization of health center, Management Internal of health center and Input Factor has the same way direction of connection with coverage performance of health center. The Result of bivariat analysis is gotten from the fourth variable independent of highest correlation are management internal of health center (0,66), and then followed by Establishment Organization of health center (0,54), environment factor (0,53), and smallest, correlation is input factor (0,32). The result of analysis with using multiple regressions is obtained similarity coverage performance of health center: 5,28 + 0,63 (manage) + 0,21 (environment) + 0,13 (input) + 0,11 (establishment) + e. The conclusion of analysis above showed that the management internal of health center is the main variable which influence coverage performance of health center is followed by environment factor. It's suggested that it need something to increase the ability and the skill of health center power, which is focused on management internal of health center.

Abstrak :
Karya kedua dari Panca Karya Husada ialah pengembangan tenaga kesehatan. Karya ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pembangunan dan pembinaan tenaga kesehatan, dimana salah satu programnya adalah pengembangan karier. Pengembangan karier bertujuan untuk mengadakan pembinaan tenaga berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja. Dengan demikian terdapat kejelasan tentang pola pengembangan pendidikan dan latihan, kejelasan tentang kriteria penilaian kenaikan pangkat/promosi dan penunjukan dalam jabatan. Untuk melaksanakan semua kegiatan diwilayah kerjanya, Puskesmas memerlukan tenaga pelaksana terutama dokter Puskesmas yang rela bekerja dengan penuh pengabdian dan dengan dedikasi tinggi. Sebagai rangsangan dan dorongan kepada dokter yang bekerja di Puskesmas, pemerintah telah melaksanakan Program Pemilihan Dokter dan Paramedis teladan. Program Pemilihan dokter Puskesmas teladan sudah berjalan 10 tahun tetapi belum pernah dilakukan evaluasi. Apakah ada dampak penghargaan teladan terhadap pengembangan karier dokter Puskesmas yang meliputi kenaikan pangkat istimewa atau pilihan, promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier. Disamping itu apakah ada juga dampaknya terhadap kepemimpinan, prestasi kerja dan motivasi dokter Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengembangan karier dokter Puskesmas teladan serta faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengembangan karier dokter Puskesmas teladan ialah kepemimpinan, prestasi kerja dan motivasi dokter Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional dengan tehnik analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan analisis persentase dengan uji Chi-square. Penelitian dilakukan terhadap 31 orang dokter Puskesmas teladan tingkat Kabupaten/Kotamadya yang masih bekerja di Propinsi Sumatera Selatan. Sebagai pembandingnya adalah dokter Puskesmas non teladan dengan jumlah yang sama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan analisis persentase dan dengan hasil uji Chi-square ada perbedaan yang bermakna, ternyata ada hubungan antara penghargaan teladan dengan promosi jabatan. Dengan analisis persentase walaupun dengan uji Chi-square tidak ada perbedaan bermakna, penelitian ini memperoleh hasil ada hubungan antara penghargaan teladan dengan kepemimpinan, prestasi kerja, kenaikan pangkat, dan pendidikan jenjang karier. Penelitian juga memperoleh ada hubungan antara kepemimpinan dengan promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier. Penelitian juga memperoleh ada hubungan antara prestasi kerja dengan promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier, serta ada hubungan antara motivasi dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier. Sedangkan hasil penelitian yang memperoleh tidak ada hubungan adalah hubungan antara penghargaan teladan dengan motivasi, kepemimpinan dengan kenaikan pangkat, prestasi kerja dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier. Peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu perlu penelitian lebih lanjut dengan sampel dan daerah penelitian yang lebih luas, pada pemilihan dokter teladan penilaian kepemimpinan tidak hanya dilihat dari DP-3 tapi ditambah dengan penilaian bersifat observatif atau dengan cara penilaian pada penelitian ini, penilaian prestasi kerja juga ditambah dengan cara penilaian lain, SKB tiga Menteri agar cepat diterbitkan, untuk promosi jabatan dan pendidikan jenjang karier seyogyanya predikat teladan mendapat prioritas.

Abstrak :
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat. Pada pelaksanaannya menemui hambatan antara lain: kuatitas dari PTP yang kurang memadai, belum terealisirnya PTP sebagai input perencanaan kesehatan Dinas Kesehatan (Din.Kes) Dati II, belum terjawabnya masalah-masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan adanya PTP, kurangnya pembinaan PTP oleh Dinas Kesehatan Dati II. Penelitian ini bertujuan menganalisis aplikasi Perencanaan Tingkat Puskesmas pada tiga Puskesmas di Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan sistem dan dibahas dengan analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threats). Menggunakan metode kualitatif dengan unit analisis Kepala Puskesmas, staf Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Dati II Karawang, Kepala Seksi Din.Kes Dati II Karawang, Staf Urusan Perencanaan dan Informasi Din.Kes Dati II Karawang, Camat, dan Petugas Penyuluh Lapangan KeIuarga Berencana Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diskusi kelompok dan kajian dokumen. Penelitian dilakukan secara deskripsi analitik untuk menjawab permasalahan dalam penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan pendekatan sistem dan dibahas dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan pedoman PTP yang digunakan masih mengacu pada pedoman PTP "Micro Planning" tahun 1986 dan belum mengacu pada pedoman PTP tahun 1993. Kurangnya komitmen Kepala Puskesmas dan Din.Kes Dati II dalam mendukung PTP. Dukungan lintas sektor untuk berpartisipasi dalam kegiatan Puskesmas masih terbatas. Tidak adanya jadwal tertulis dan menyeluruh pada awal tahun anggaran dari Din.Kes Dati II mengenai pengelolaan PTP selanjutnya dan program-program yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas. PTP sulit untuk menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, bila dikaitkan dengan target yang terlalu tinggi. Tidak adanya pengaruh kebijakan PTP yang sejalan dengan Peraturan Mendagri No. 9 tahun 1982 sebagai kontrol dari pelaksanaan PTP di Puskesmas maupun pengelolaannya di Din.Kes Dati II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain: perlunya suatu evaluasi dari hasil pelatihan pada tahun-tahun berikutnya, adanya informasi jadwal pengelolaan PTP selanjutnya di Din.Kes Dati II, perlunya komunikasi yang lebih aktif antara Puskesmas dengan Din.Kes Dati II dan antara Kepala Seksi dengan Urusan Perencanaan Din.Kes Dati II., meningkatkan komitmen Kepala Puskesmas dan Din.Kes Dati III dalarn mendukung PTP.

---

Community health center planning is a systematic activities process to arrange the activities and increase the quality of health services to the people in order to handle the health problems. In the execution, there are some obstacles for instance: the quality of the community health center planning is not good enough, there is no realization of community health center planning as an input of the health planning of health department (Dinas Kesehatan) Karawang regency, there are no solutions for health problems with the planning right now, least support for community health center planning by the department of health in Karawang regency. The aim of the research is to analyze the application of community health center planning on three community health centers in Karawang regency, by using the approaching system that will be talked over by SWOT (strength, weakness, opportunity , threats) analysis. Using the qualitative method with the analysis unit are: the chief of community health center, the staffs of community health center, the chief of the health department in Karawang regency, the chief of the health department section in Karawang regency, the staffs of the planning affairs and information of the health department in Karawang regency, the head of the district (Carat) and the officers of information of family planning. The techniques of collecting data are: in depth interview, focus group discussion, learning from the document. The research was done in descriptive analysis to solve the problems in managing the planning of community health center by the approaching system and will be discusses by SWOT analysis. The results of the research shows the guide of community health center planning which is used still oriented to the guide of 1986 community health center planning, not to the 1993 guide. Least commitment of the chief of community health center and the department of health in Karawang regency in supporting community health center planning. Supporting from the sector to participate in the activities of it is still limited. There is no written schedule in the early budgetary year from the health department in Karawang regency on the planning management and the programs that must be done by the community health center. It is difficult to solve the health problems by the planning when it is connected to the high target. There is no effect of the policy of community health center planning refer to the minister of home affairs rule number 91 1982 as the controller of the execution in the public health center and in the management in the health department in Karawang regency as well. Based on the result of the research, some suggestion can be brought forward, for instance: it needs an evaluation of the training results from the further years, there are some information about management schedule of further community health center planning, it needs more active communications, improving the commitment in supporting community health center planning.