Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Proses Pelatihan Pengembangan Disain Bordir, Songket dan Lilik Songkok di Kota Payakumbuh. Juga dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelatihan yang terdiri atas faktor penghambat dan pendorong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan studi kepustakaan. Pemilihan inforrnan dilakukan secara purposive sampling terhadap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, Kasubdin Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, Panitia Penyelenggara, Instruktur dan Peserta Pelatihan dengan jumlah total informan 15 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan proses pelatihan dengan kerangka teori tentang pemberdayaan, industri kecil dan pelatihan. Pada tahap need assesment yang dilibatkan adalah para pengusaha/pengrajin sebagai sumber data dan informasi, serta Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perindag&Naker sebagai pihak penyelenggara. dari pertemuan tersebut terungkap bahwa permasalahan yang dialami sebagian besar mereka adalah kurangnya keterampilan dan kemampuan mereka dalam menghasilkan produk dengan disain yang lebih kreatif. Berdasarkan hal ini maka diambil suatu kesimpulan bersama bahwa langkah yang paling tepat membantu mereka adalah dengan memberikan pelatihan. Tahap perencanaan pelatihan dilakukan oleh staf Subdin Perindustrian Dinas Perindag&Naker. Dalam perencanaan ditetapkan tujuan pelatihan, jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang, kriteria calon peserta yaitu mereka yang sebelumnya sudah bergerak di bidang bordir, songket dan lilik songkok dan mempunyai pengrajin sekitar 4-5 orang. Instruktur diambil dari luar Dinas Perindag & Naker sebanyak 2 prang, dan waktu pelaksanaan pelatihan yaitu dari tanggal 6 s/d 15 Oktober 2003. Pada tahap pelaksanaan pelatihan yang diperhatikan adalah peserta pelatihan, instruktur pelatihan, waktu pelatihan, materi pelatihan dan metoda pelatihan. Instruktur pelatihan didatangkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) orang. Waktu pelaksanaan pelatihan adalah dari tanggal 6 s/d 15 Oktober 2003 bertempat di Wisma Sari II Kelurahan Kubu Gadang Kota Payakumbuh. Materi pelatihan diberikan dalam berbentuk teori/teknik dan praktek. Agar peserta Iebih memahami teori-teori yang disampaikan, instruktur memberikan modul yang berisi tentang materi-materi tersebut. Untuk alat-alat tulis dan bahan-bahan untuk praktek seperti dasar kain, benang, jarum, gunting dan alat-alat menjahit Iainnya disediakan oleh panitia. Sedangkan untuk mesin jahit dibawa oleh masing-masing peserta. Metode penyajian pelatihannya adalah dengan memberikan materi dalam bentuk teori/teknik yang dipresentasikan di kelas oleh instruktur dan diikuti dengan praktek dengan durasi waktu yang Iebih banyak. Tahap penilalan kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan lembar questionare. Sebagal evaluasi lanjutan Sekitar 2 (dua) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan yaitu tanggal 13 s/d 29 Desember 2003, Dinas Perindag&Naker mengadakan Lomba Disain Sulaman dan Bordir yang diikuti oleh seluruh peserta pelatihan, pengrajin/pengusaha/penjahit, PKK, organisasi wanita dan masyarakat umum. Dalam proses pelatihan dari tahap awal sampai tahap akhir terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan pelatihan. Faktor penghambatnya: pertama terbatasnya tenaga teknis di Dinas Perindag&Naker yang siap terjun ke lapangan yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan, hal ini menjadi kendala pada saat dilakukannya Tahap Needs assessment. Kedua Lamanya waktu pelaksanaan pelatihan dirasakan masih kurang, kendala ini dirasakan terjadi pada tahap pelaksanaan pelatihan. Ketiga Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung, kendala ini mempengaruhi pada tahap pelaksanaan pelatihan. Keempat Materi pelatihan yang kurang lengkap dalam mendukung pencapaian tujuan pelatihan. Faktor ini muncul pada saat pelaksanaan pelatihan. Sedangkan faktor pendorong dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah pertama latar belakang kemampuan dasar peserta dalam hat menjahit sudah merata, sehingga tidak ada peserta yang kesuiitan dalam menerima materi yang diajarkan dimana hal ini memperlancar jalannya pelatihan. Faktor ini menjadi pendorong pada Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Kedua kecakapan dan kemampuan instruktur yang memadai sehingga beliau dapat memberikan seluruh materi pelatihan yang telah disusun kepada peserta, bisa menjelaskan teknik dan memberikan teori dengan baik dan jelas sehingga mudah diterima dan ditangkap maksudnya oleh para peserta pelatihan. Faktor ini menjadi pendorong pada Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Merujuk pada faktor penghambat di atas, dikemukakan saran yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang yaitu: kepada Dinas Perindag&Naker mengirimkan stafnya untuk mengikuti diktat manajemen pelatihan dan peningkatan wawasan melalui studi banding, menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pengadaan sarana dan prasarana pelatihan, perencanaan yang telah disusun dibahas lagi oleh pihak kedua untuk melihat kekurangan perencanaan, menambah materi tentang kewirausahaan dan mendatangkan instruktur dari pengusaha/pengrajin sukses dari daerah lain di Sumatera Barat seperti Silungkang dan Pandal Sikek: kepada peserta pelatihan bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasinya. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka bisa keluar dari Iingkaran kemiskinan. Sumber dana pelaksanaan PPK Fase II keseluruhan berasal dari pemerintah pusat (Full Grant). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Desa Kupu merupakan salah satu desa yang mendapatkan program ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, FK dan FD bidang pemberdayaan, Camat dan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumtah 14 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan PPK dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan sosial, pengembangan masyarakat dan peran petugas pendamping. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK Fase Il Tahun Ketiga dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, tetapi belum mencakup tahap pelestarian program. Partisipasi masyarakat mulai sejak sosialisasi program, perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat Iangsung di lapangan adalah FK dan FD yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran dan warga masyarakat. Pelaksanaan PPK mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembuatan saluran Drainase dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan membentuk kelompok campuran dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah penggalian gagasan terutama dalam penentuan dan penetapan jenis kegiatan sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kegiatan yang ditentukan bersama baru sampai pada pelaksanaan program. Partisipasi kelompok sasaran sejak sosialisasi sampai pelaksanaan program menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK. Proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK Fase II Tahun 2002. Dalam pelaksanaan kegiatan PPK terdapat faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi masyarakat melalui swadaya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya sumber daya manusia warga Desa Kupu sehingga sang at berpengaruh terhadap pemahaman program, dan pemilihan kegiatan. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh Petugas Pendamping maupun Kepala Desa melalui pendekatan personal maupun diskusi kelompok secara formal maupun informal. Kurangnya koordinasi antar pelaku PPK di tingkat kecamatan dan kurangnya kerjasama antar anggota kelompok terutama setelah pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan program. Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : Petugas Pendamping, FK dapat dikurangi luas wilayah kerjanya dengan penambahan jumlah FK, atau FD mengikuti pelatihan-pelatihan (dalam bentuk pelatihan berjenjang) yang mencakup pemahaman tentang PPK dalam bentuk sosialisasi termasuk pelaksanaan teknis, proses pemberdayaan dalam pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi; Pelaku PPK, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, partisipasi pemerintah seyogyanya lebih besar dad pada partisipasi warga masyarakat, proses sosialisasi kebijakan dapat dikurangi agar dapat menambah pemberdayaan pelaksanaan program serta koordinasi antar pelaku program; Aparat qesa, berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan program; Kelompok Sasaran, kerjasama antar anggota kelompok sasaran.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang persiapan pelaksanaan musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kelurahan Pondang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tabun 2005, yang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari tingkat desalkelurahan, untuk dibawa ke tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Saat ini kebijakan yang disusun oleh pemerintah masih banyak yang belum rnenjawab kebutuhan asli masyarakat, pendekatan yang sentralistis membuat kebijakan tersebut menjadi bias dalam pelaksanaannya, sehinga program pembangunan sering tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan pembangunan (people center development), sehingga perlu untuk melihat bagaimana persiapan kebijakan itu terjadi di tingkat pelaksana terbawah (street level bureaucrat) mempersiapkan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, di tingkat kelurahan dengan jumlah 18 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan mengenai perencanaan pembangunan dan kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan, perencanaan pembangunan partisipatif, serta faktor-faktor yang menghambat persiapan pelaksanaan kebijakan. Langkah-langkah persiapan yang dilakukan di Kelurahan Pondang meliputi pengorganisasian dan interpretasi, langkah pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan, setelah itu tim penyelenggara menyiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang. Langkah berikutnya adalah langkah interpretasi yaitu usaha pihak pelaksana dalam memahami isi dari petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tersebut. Sebelum pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari tahap interpretasi juga diadakan rapat penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan, dimana hasil penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses persiapan pelaksanaan musrenbang di kelurahan Pondang dibagi dalam dua tahapan besar yaitu tahap pengorganisasian dan tahap interpretasi. Dalam tahap pengorganisasian dimana pada tahap tersebut panitia dibentuk dan melaksanakan tugas-tugasnya masih sangat didominasi oleh pihak pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam kepanitiaan. Tidak ada perekrutan sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun struktur organisasinya mengikuti struktur yang ada dalam kelurahan. Sedangkan pada tahap interpretasi, dimulai dari proses kemampuan dari pelaksana untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan musrenbang tersebut dilaksanakan menjadi faktor yang penting dan tidak didasarkan pada pengalaman saja. Hal-hal tersebut adalah pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sumber daya yang akan digunakan, proses dalam kebijakan itu sendiri, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka berintraksi. Di Kelurahan Pondang hal tersebut tidak seluruhnya dapat dipahami oleh perangkat kelurahan karena keterbatasan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Sedangkan untuk hambatan terdiri atas kegagalan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dari hambatan-hambatan tersebut masalah waktu dan dana yang terbatas serta sikap yang tidak antusias terhadap musrenbang menjadi hambatan terbesar dalam persiapan pelaksanaan musrenbang. Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : pertama, peningkatan komunikasi antara pihak kabupaten dan pihak kelurahan. Hal ini penting karena dengan adanya komunikasi maka akan tercipta proses transfer of knowledge yang dapat berdampak pada pemahaman pelaksana di tingkat desa/kelurahan akan semakin baik dan pada akhirnya tercapainya tujuan dari pelaksanaan musrenbang tersebut. Kedua, perlu adanya usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaksana Musrenbang terutama di tingkat kelurahan/desa, terutama kemampuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Usaha ini dapat ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Dengan adanya kemampuan tersebut maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas dari hasil musrenbang itu sendiri dan dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam Musrenbang itu sendiri.

Abstrak :
Sampai saat ini masalah kemiskinan masih merupakan fenomena sosial yang terus berkembang. Walaupun banyak upaya untuk mengatasi kemiskinan, tetapi secara mendasar masalah ini belum pernah terselesaikan dengan baik. Secara politis, issue kemiskinan (termasuk kemiskinan di perkotaan) masih diperdebatkan. Mengatasi kemiskinan di perkotaan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin kota untuk dapat mandiri. Namun perlu disadari bahwa kemiskinan di perkotaan adalah masalah multi dimensi yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi semata. Masyarakat miskin perkotaan bukanlah kelompok yang tidak berdaya sama sekali, melainkan pada dasarnya mereka juga mempunyai potensi tertentu yang dapat diberdayakan. Agar mereka dapat melepaskan diri dari problema kemiskinan. Perkembangan pelaksanaan kegiatan bina ekonomi PPMK yang semula ditujukan untuk pemberdayaan "orang miskin", telah bergeser kepada "orang yang perlu diberdayakan yang mempunyai usaha", sehingga dalam beberapa tingkat sudah tidak tepat sasaran. Utamanya lagi, tingkat pencapaian penerima manfaat secara persentase masih kecil. Demikian pula untuk jenis kegiatan bina sosial, pemanfaatan tidak diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi lebih fokus kepada kegiatan karitas dan pemberi santunan padahal tugas ini dapat dicakup dari program lain. Dalam konteks ini, mungkin merupakan cara trickle down effect alit lokal terhadap kondisi tidak diberinya pinjaman dana bagi penduduk miskin. Di sisi lain, kegiatan bina fisik sudah lebih terfokus pada peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Iingkungan, meski di sisi lain, berpotensi pula menimbulkan kesenjangan antar RT. Atas pertimbangan di atas, maka PPMK cenderung memiliki potensi untuk membangun segregasi dan enclave baru di tingkat komunitas yang diciptakan oleh alit lokal. Intervensi negara ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat itu sendiri membawa peluang bagi rejim yang berkuasa untuk kepentingan kelompok mereka. Akibatnya masyarakat menjadi sangat tergantung kepada bantuan pemerintah. Irnplikasinya bukan hanya menambah keuletan dan ketangguhan melainkan ketergantungan.

---

Until now, poverty problem is still social phenomenon. Although many poverty evaluation has been introduced, but not finished yet with successful. As political issue (include poverty in city), poverty is debate table. The bottom line of Poverty alleviation in city is empowerment effort, to the poor for independence. But we should realize that poverty is multi dimension problem. So the effort of alleviation can not do in economic aspect itself. The city poorer have specific potential to empowerment for them, so they can solver their problem. The activity of economic train in PPMK has changed from empowerment "the poor people" to "the people who need the empowerment and who own the business". So we can say that objective is not right. Especially the target do not cover high percentage many people. In social train, the use of loan not directed to for increase capacity building, but focus in charity activity. In this context is the way to tricle down effect local ellite on condition not gives loan to the poor. In other side physical train activity had focus on health infrastructure improvement although have potential effect on infrastructure gap in RT Level. For that reason, PPMK tend to make segregation and new enclave in community level which created by local elite. State intervention to daily social and economic life without concern to empowerment and self fulfillment community can create the government to influence the community. So the community can highly dependent to aid of government.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Kinerja Organisasi Lokal dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Juga dibahas tentang faktor penghambat Kinerja Organisasi Lokal. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) merupakan kelanjutan dan pengembangan dan program P3DT yang dilaksanakan sejak tahun 1995/1996 hingga tahun 2000. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) adalah bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan di perdesaan. Proyek ini dilaksanakan dengan penekanan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan (Organisasi Masyarakat Setempat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan konsep penelitian yang didasarkan pada pengertian kinerja oleh Suyadi dan teori variabel yang mempengaruhi kinerja Organisasi Lokal dan Esman 8 Uphoff. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni: Pimpro, Pimbagpro, Tim Teknis Lapangan, Camat Pegasing, Kepala Desa, Ketua sekretaris dan anggota OMS, Tokoh Masyarakat dan Warga masyarakat dengan jumlah keseluruhan 30 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang Kinerja dan Organisasi Lokal. Kinerja masing-masing OMS terlihat dalam proses dan hasil dari pelaksanaan pembangunan paket program P2D (fisik dan nonfisik) yang diawali sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan. Dalam tahap pelaksanaan, peran OMS berusaha untuk menggerakkan warga masyarakat masing-masing desa untuk melaksanakan pembangunan di masing-masing desa. OMS Al-Amal di Desa Uning, OMS Kelompok Tani Mara Utama di Desa Pedekok telah mampu menggerakkan warga masyarakat bergotong-royong sehingga mampu menghemat biaya yang selanjutnya dipergunakan untuk meningkatkan volume kerja. Namun OMS AI-Latifah cenderung kurang mampu menggerakkan warga masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di masing-masing desa, OMS yang telah memiliki kepercayaan dari warga masyarakat secara mandiri menentukan tempat dan waktu pertemuan dengan warga masyarakat, tanpa dicampuri oleh pihak lain. Dalam pertemuan, OMS memberikan kesempatan kepada peserta pertemuan untuk bertanya serta memberikan saran. Pelaksanaan pembukaan jalan di Desa Uning dikerjakan secara gotong-royong dimana warga masyarakat diberikan makan sIang, kopi dan rokok. di Desa Pedekok pelaksanaan pembangunan bak tampung air dilaksanakan dengan cara gotong-royong dan diberikan makan siang, kopi dan rokok. Namun di Desa Kayukul, pelaksanaan pembangunan MCK dikerjakan oleh OMS dan dibantu oleh warga masyarakat yang diberikan upah. Dalam pelaksanaan proyek P2D di masing-masing desa secara umum menghasilkan fisik (Jalan, Bak Tampung Air dan MCK) dan Non Fisik (peningkatan ekonorni, manfaat-manfaat sosial, tingkat keadilan, pengurangan diskriminasi pria dan wanita serta partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan). Dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D masih terdapat Faktor penghambat yang dirasakan oleh masing-masing anggota OMS yakni rendahnya tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SD dan SLTP yang berpengaruh terhadap penyusunan admisnistratif. Walaupun sebelumnya beberapa pengurus OMS dan anggota OMS tetah mengikuti pelatihan di kantor kecamatan, namun masih dirasakan kesulitan dalam penyusunan administratif. Faktor penghambat lain yang secara umum dirasakan oleh masing-masing OMS adalah kesulitan untuk mengumpulkan iuran dari warga masyarakat untuk perawatan serta perbaikan bangunan hasil proyek P2D di desa mereka masing-masing hal ini dikarenakan adanya kecenderungan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Pengembangan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Besih Berbasis Kelembagaan Lokal yang dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri di desa Dadapan, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan 23 informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala desa, pengelola paguyuban Tirta Mandiri dan anggota paguyuban. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terjadi keefektifan pengelolaan air bersih yang dikelola kelembagaan lokal melalui bentuk mekanisme keorganisasian sehingga memunculkan partisipasi aktif anggota pada proses pengembangan masyarakat. Keberadaanya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengakses air bersih dan terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

ABSTRACT
The thesis discusses about community development through clean water management based local institution done by Tirta Mandiri community in Dadapan village, Lumajang regency, Jawa Timur province. The research used a qualitative approach to the type of descriptive study research. While collecting data using in-depth interviews with 23 informants which consists of natural leader dan head of village, managers of Tirta Mandiri and formal members. The results of this study show that the effectiveness in water clean management by local institution through organized mechanism with the result that active participation of members in processing community development . This benefits the society in accessing clean water and nurturing local values and culture in the society.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi merupakan konsep sentral didalam pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai proses dan tujuan (as means to ends). Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat didalam pemberdayaan berimplikasi terhadap demokrasi dan implementasi HAM didalam program. Berdasarkan kajian literatur dan pemetaan teoretis diduga terdapat empat variabel independen yang berhubungan dengan variabel dependen tingkat partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Keempat variabel independen tersebut antara lain : Gaya Kepemimpinan Partisipatif KSM (X1), Peningkatan Kapasitas KSM (X2), Pendampingan KSM oleh Fasilitator (X3) dan Alokasi Pendanaan KSM (X4).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis serta derajat keeratan hubungan dari keempat variabel independen (X1-X4) terhadap variabel dependen (Y). Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penelitian survey serta didukung oleh wawancara. Sampel penelitian dipilih secara total dari populasi (total sampling) dari seluruh KSM Fisik yang ada di Kecamatan Pesanggrahan. Uji statistik menggunakan pearson correlation dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, outlier dan linearitas.

Hasil pengujian menunjukan, hubungan variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM signifikan (sig = 0.035) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.210). Variabel peningkatan kapasitas KSM signifikan (sig = 0.01) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.314). Variabel pendampingan KSM oleh fasilitator signifikan (sig = 0.000) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Tinggi (0.772). Sedangkan variabel alokasi pendanaan BLM tidak signifikan (sig = 0.157) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.338). Penelitian juga menunjukan pentingnya struktur LKM sebagai bentuk pengorganisasian masyarakat, terbangunnya kapital sosial melalui proses rembug warga, adanya pemaknaan bersama (shared meaning) mengenai program diantara para relawan, tindakan komunikatif fasilitator didalam menterjemahkan pengetahuan teknis yang dibawa program serta peningkatan kapasitas relawan dan perencanaan anggaran deliberatif.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. Participation is a central concept in the community development is seen as a process and a goal (as means to ends). The level of citizen participation in the development has implications for democracy and human rights in the program implementation. Based on a literature review and a theoretical mapping there were four independent variables associated with the dependent variable levels of voluntary participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. The four independent variables are: Participative Leadership Style of KSM (X1), KSM Capacity Building (X2), KSM Assistance by Facilitator (X3) and KSM Funding Allocation (X4).

The purpose of this study was to test the hypothesis and the degree of relationship between the four independent variables (X1-X4) to the dependent variable (Y). This thesis uses quantitative methods, survey research techniques and supported by interviews. Samples were selected from the total population (total sampling) of all KSM Fisik in the Pesanggrahan District. Statistical test using pearson correlation with first tested the validity, reliability, normality, outliers, and linearity.

The test results showed the relationship between KSM participative leadership style variable is significant (sig = 0.035) to the level of KSM participation with degree of closeness low (0.210). Variable KSM Capacity Building significant (sig = 0.01) to the level of participation with degree of closeness low (0.314). Variable KSM Assistance by Facilitator significant (sig = 0.000) to the level of participation with a high degree of cohesion (0.772). While the BLM funding allocation variables were not significant (sig = 0.157) to the level of participation with a low degree of closeness (0.338). The study also shows the importance of the structure of KSM as a form of community organizing, social capital through the establishment of citizen deliberation (rembug), shared meaning of the program among volunteers, facilitators communicative action in translating technical knowledge and capacity building had brought by program to volunteers and deliberative budget planning.

Abstrak :
PNPM-MP merupakan upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berbentuk LKM, yang representatif dan dipercaya bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Duren Jaya, menganalisis partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong/penghambat partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kasus LKM Duren Jaya, Bekasi. Analisis hasil lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Duren Jaya telah melaksanakan kegiatan PNPM-MP, PAKET, dan Kemitraan. Menurut siklus PNPM-MP dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan PNPM-MP. Jika dikaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan berada pada tangga penentraman, tahap pelaksanaan kegiatan berada pada tangga pendelegasian kekuasaan, tahap penerima manfaat kegiatan berada pada tangga kemitraan, dan tahap evaluasi hasil kegiatan berada pada tangga informasi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP adalah adanya kelembagaan masyarakat yang telah cukup lama terbentuk, representatif, dan dapat dipercaya, yaitu LKM Duren Jaya, dan adanya budaya gotong-royong yang telah berlangsung sejak lama, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tesis ini merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi PNPM-MP kepada masyarakat dan tidak hanya dibebankan kepada pihak LKM dan aparat kelurahan. Di samping itu, pengelola PNPM-MP perlu melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan dana PNPM-MP agar tepat waktu dalam pencairannya. Terakhir, tesis ini merekomendasikan agar pihak LKM Duren Jaya lebih mengintensifkan penyebaran informasi kegiatan PNPM-MP; selalu berupaya meningkatkan penyadaran masyarakat setempat tentang peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam kegiatan PNPM-MP; dan menyediakan media yang lebih representatif dan mudah diakses masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dijalankan LKM Duren Jaya. ...... PNPM-MP is government effort to build autonomous community and local government to sustainable poverty alleviation. The program is expected to increase community participation in decision-making and management development through out increasing the capacity of communities? institution ato be more representative and accountable to the development of social capital in the future. Related to this, the study aims to assess PNPM-MP in Kelurahan Duren Jaya, analyzing community participation in PNPM-MP, and identify supporting/inhibiting factors community participation in PNPM-MP. Qualitative approach used in this study, with the case of LKM Duren Jaya, Bekasi. Based on research indicated that Kelurahan Duren Jaya community has implemented PNPM-MP, PAKET, and Channeling. According to the cycle of PNPM-MP can be concluded that community participation in every stage of PNPM-MP. If associated with Arnstein?s ladder of citizen participation, community participation in planning stage activities that are in placation ladder, implementation stage is the delegated power ladder, beneficiaries stage is the partnership ladder, and evaluation stage is the information ladder. Supporting factors for community participation in the PNPM-MP is a public institution that had long been established, representative, and accountable, that is LKM Duren Jaya, and a culture of gotong-royong which has been going on for a long time, so as to facilitate community participation in the development process. This study recommended for the government to be more intensive in socializing PNPM-MP to the community and not just imposed on the LKM and village officials. In addition, the management of PNPM-MP needs to improvement the system and procedures for the budget management of PNPM-MP to be on time for redemption. Lastly, this thesis recommended that the LKM Duren Jaya intensify the dissemination of information PNPM-MP; always working to improve community awareness of the role, rights, and responsibilities in PNPM-MP, and provide a media for a more representative and accessible community in monitoring and evaluating the activities undertaken LKM Duren Jaya.

Abstrak :
ABSTRAK Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sejak 20 tahun yang lalu masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di kawasan tersebut. Padahal di wilayah pesisir ini telah terjadi pergeseran dalam mata pencaharian, yaitu peralihan dari petani ke petani-nelayan ataupun nelayan-petani. Peralihan ini mungkin terjadi karena tuntutan keadaan dan dalam batas tertentu akan berdampak pada keberlanjutan sumberdaya daratan dan perairan Upaya pernberdayaan masyarakat pesisir dalam rangkaian pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam masyarakat pesisir inilah yang merupakan permasalahan yang mendasari penelitian. Tujuan dari pellitian ini adalah untuk rnengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan pemberdayaan dalarn peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masyarakat pesisir, sehingga dapat ditentukan atau disusun strategi pemberdayaan agar diperoleh hasil yang berdaya guna. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat pesisir di lokasi, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, teknologi maupun kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Diharapkan dengan adanya pembahan tersebut akan terjadi peningkatan kesejahteraan serta tingkat partisipasi atau kepedulian dalam pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menekankan pada pendekatan kualitatif disertai dengan data dan analisis statistik (kuantitatif) sebagai penunjang. Penelitian ini mengambil kasus pemberdayaan sekelompok masyarakat di pesisir Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam daratan, pesisir dan laut, yang mencakup wilayah Pantai Baron, Drini, Sundak dan Siung. Upaya pernbcrdayaan nelayan di pesisir Kabupaten Gunungkidul ini pertama kali dilakukan di Pantai Baron pada tahun 1980 yang kemudian diikuti oleh keetiga pantai lainnya. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa upaya pemberdayaan berupa peningkatan kesejahtraan masyarakat belum dapat menjangkau seluruh rnasyarakat nelayan disebabkan seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan yang terdiri lima upaya pemberdayaan tampak tidak terpola dan terkesan tidak ada perencanaan yang matang, baik untuk cara, waktu dan tempat pemberdayaan. Kemelimpahan sumberdaya laut pada umumnya belun dapat dimanfaatkan secara optimum oleh penduduk setempat, antara Iain disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan kondisi sosiokultural yang menjadi kendala dalam adopsi dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi mengingat pembinaan sosial budaya masih sangat kurang dibandingkan dengan upaya pemberdayaan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan sebagai hasil dan program pemberdayaan juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Kepedulian masih ditunjukkan dalam pemahaman saja bukan pada suatu tindakan atau perbuatan yang nyata dengan tujuan yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tujuan utarna dari pemberdayaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus memperhatikan 5 (lima) upaya pemberdayaan yang terdiri atas upaya memotivasi masyarakat (motivasi), pembinaan ketrampilan, pembinaan dalam bidang pengelolaan (manajemen), pembinaan dalam usaha pelestarian lingkungan dan pembinaan sosial budaya, dimana faktor sosial budaya merupakan bagian penting dmi kelima upaya tersebut seluruh rangkaian, proses dan hubungan antar upaya pemberdayaan tersebut adalah proses pemberdayaan lanjutan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan sehingga tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir dapat tercapai baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang Iestari baik daratan, pesisir dan laut. Program pemberdayaan lanjutan hendaknya dimasukkan dalam kerangka perencanaan yang matang dan lebih menekankan pada bidang sosial budaya khususnya pendidikan mengingat masih diperlukan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir yang tanggap terhadap inovasi dan perubahan baru. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam kajian dan analisis mengenai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama untuk daerah yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Iokakaji, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (daratan, pesisir dan laut) serta perubahan kondisi ekonomi, sosial dan budaya petani serta partisipasinya (petani-nelayan) dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai dampak adanya kegiatan pemberdayaan (diversitikasi mata pencaharian) tersebut. Dari penelitian ini dapat tergali dan terungkap pola kehidupan masyarakat setelah adanya upaya pemberdayaan yang menyangkut pola sosial, ekonomi dan budaya setempat dan dihubungkan dengan upaya mereka untuk melestarikan sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupannya untuk mendapatkan keseimbangan dan kesinambungan.

---

Abstract Efforts to empower people living in coastal areas made by the regional govemment of Gunungkidul over the past 20 years have produced results although these are not enjoyed by all the people. The region has seen people in coastal areas change jobs. The shifts from farmers to farming-fishermen and fishing-farmers may be due to the current circumstances, and to a certain extent will affect the sustain- ability of land and marine resources. The coastal community empowerment program to enable them to use and manage marine resources is the issue on which this research was based on. The research aimed at finding out how the empowerment activities affect the promotion of the people?s welfare and their participation in conservation the coastal environment so that efficient empowennent strategies can be set up or devised. The community empowerment basically aimed at developing the potentials of the studied coastal communities with respect to scientific knowledge, technologies and awareness of using the available resources so that their quality of life could improve. These changes were expected to promote people?s welfare and their level of participation in or concern for environmental protection. The research was conducted using the analytical-descriptive method with emphasis on the qualitative- approach; supporting data and statistical (quantitative) analysis were also furnished It studied the case of the empowerment program targeted at a group of people living in the coastal districts of Tepus and Tanjungsari in the regency of Gunungkidul, the program of which was supposed to enable them to use and manage the land, coastal and marine resources in the coasts of Baron, Drini, Sundak and Siung. The efforts to empower Eshennan in coastal of Gtmtmgkidul has been done for the Erst time in the coast of Baron in 1980 and then followed by the other coasts. Research results showed that the empowemient program to promote people?s welfare had not been enjoyed by all the fishing communities because the empowerment program which consisted of tive activities was not properly outlined and carefully planned, in terms of method, time and place. Local communities had not been able to use the abundant marine resources because of tl1e lack of technological advances. Socio-cultural conditions also hampered the adoption and sustained use of technology be use training on socio-cultural was very limited compared with the other more iiequent empowennent activities. Community participation in the environment conservation following the empowerment program was also not encouraging. People showed only awareness rather than actual steps or real actions toward fulfilment of economic requirements. The main objective of the program - promoting people?s welfare ~ had not been fully and sustainably achieved. The concept of a continued coastal community empowerment program should take into account live empowering activities: motivating the communities (motivation), skills training, management training, environment conservation training and socio-culture. In all these five activities, the socio-cultural element plays an important part. The whole program, processes and interconnected activities are part of a follow-up empowerment process within the framework of sustainable development to achieve the goal of the coastal people empowerment program to promote people?s welfare and to protect land, coastal and marine environments. Further programs should be carefully planned and emphasize on the socio-cultural aspect, particularly education, considering that coastal community members who are responsive to changes and innovations are vital to the programs. This research were expected can be used as reference in find out and analysis about the coastal community empowerment program, specially for region that almost have similar characteristics, in use and manage natural resources (land, coastal and marine) and the changes of economic, social and culture condition of farmer also the participation (farmer-iisherman) in manage natural resources following the empowerment progam (diversification of employment) implementation From this research can be excavate and reveal the pattern of communities life after the empowerment activities with respect to local social, economic and cultural patterns and related with their effort to the natural resources conservation to get the balancing and contiously of their sources of life.