Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai strategi pewacanaan konsep ketahanan nasional oleh Kemenegpora RI melalui pidato menterinya di era reformasi. Teks pidato menteri yang dianalisis adalah teks pidato Adhyaksa Dault dan Andi Alfian Mallarangeng. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui konsep ketahanan nasional dikomunikasikan dalam pidato Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Menganalisis dan mengetahui tentang isu pokok yang dikomunikasikan dalam pidato Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Menganalisis dan mengetahui proses produksi isu tersebut oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kritis dan metode analisis menggunakan model analisis wacana kritis Teun Van Dijk. Model Van Dijk menggunakan pendekatan kognisi sosial. Teori wacana yang digunakan adalah teori wacana dari Michel Foucoult bahwa ada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Penelitian ini merupakan kajian ilmu komunikasi politik khususnya mengenai Public Relation Politik, dimana sebagai pimpinan tertinggi di birokrasi Kemenegpora Menteri memiliki kekuasaan yang digunakan untuk membangun pengetahuan melalui pesan-pesan komunikasinya yang membawa gagasan tertentu bagi khalayaknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, konsep ketahanan nasional dikomunikasikan oleh kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pidato Menteri dengan menggunakan berbagai strategi tekstual melalui struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Masih ditemukan bentuk-bentuk pemarjinalan sekelompok orang yang tampak dari strategi tekstual yang digunakan. Kedua, Isu pokok yang dimunculkan dalam pidato menteri adalah mengenai peluang globalisasi dan kewirausahaan dibangun berdasar atas kondisi riil Indonesia yang berada pada masa demokrasi liberal. Ketiga, faktor yang memberikan pengaruh signifikan dalam produksi pidato adalah individu komunikator politik (menteri), organisasi dan ideologi liberalisme. Implikasi secara metodologis, bahwa model kognisi sosial dari Van Dijk dapat digunakan dalam meneliti teks selain berita, yaitu pidato. Selain itu, pewacanaan demokrasi sosialis sebagai bagian turunan demokrasi Pancasila perlu mendapatkan tempatnya.

---

This thesis explores the concept of national resilience discourse strategies by Kemenegpora RI speech through his ministers in the reform era. Text to speech is a minister who analyzed the speech Adhyaksa Dault and Andi Alfian Mallarangeng. The purpose of this study is to analyze and understand the concept of national resilience in a speech communicated Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia. Analyze and learn about the key issues that are communicated in a speech the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia. Analyze and determine the issue of the production process by the Ministry of Youth and Sports. This study is a qualitative study using a critical approach and method of analysis using critical discourse analysis model Teun Van Dijk. Van Dijk's model of social cognition approach. Used discourse theory is the theory of the discourse of Michel Foucault that there is a relationship between power and knowledge. This research is a scientific study of political communication in particular regarding the Political Public Relations, where the top leaders in the bureaucracy Kemenegpora Minister has the power used to build knowledge through communication messages which bring certain ideas to the audience. The conclusion of this study is the first, the concept of national resilience is communicated by the Ministry of Youth and Sports in the Ministry of speech using a variety of textual strategies through the macro-structure, superstructure and microstructure. Still other forms of marginalization found a group of people who appear from textual strategies used. Secondly, the main issues raised in the minister's speech was about the opportunities of globalization and entrepreneurship based on the real condition of Indonesia where in a period of liberal democracy. Third, factors that have a significant impact in the production of individual speech is a political communicator (minister), organization and ideology liberalism. Methodological implications, that social cognition models of Van Dijk can be used in addition to researching news text, namely speech. In addition, as part of a socialist democracy discourse derivative Pancasila democracy needs to earn its place.

Abstrak :
Since elected as the Regent of North Gorontalo period of 2013-2018, various programs, especially with regards to improving the welfare of the people, have been done well by Indra Yasin so far. The success of development in North Gorontalo District is considered inseparable from the political communication capabilities undertaken by the regents in managing the government. Political communication strategy undertaken by Indra Yasin in managing government be¬comes important to analyze. This study used qualitative methods, in which the source of primary data obtained from interviews and observations, while secondary data obtained from the study of documentation and the Recent studies from literature. From the results of this research, the political communication strategies were undertaken by Indra Yasin in managing government were built through nurturing characters, strengthening political institutions, to promote unity and consensus building. The success in building a strategy of political communication, in the end, was able to bring the support from various elements of government, politics, and society to development programs that have been planned.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perjuangan Gerakan Selamatkan Pantai Pede dalam menolak rencana privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat oleh PT Sarana Investama Manggabar. Konsep pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, kapital dan arena digunakan sebagai landasan konseptual dalam mendalami dan menganalisis konflik tersebut. Pantai Pede menjadi arena perjuangan beberapa aktor, diantaranya PT Sarana Investama Manggabar, Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, dan masyarakat biasa. Setiap aktor memiliki dan menggunakan habitus dan kapital demi mememenangkan kompetisi dan meraih posisi atau kedudukan strategis dalam arena tersebut. Pantai Pede juga menjadi ruang publik yang merepresentasikan hak-hak politik masyarakat Manggarai Barat. Analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan sebagai metode penelitian untuk menganalisis beberapa teks, yakni poster, mural dan tulisan yang diamati dalam penelitian ini. Teks-teks ini menggambarkan perlawanan kelompok Gerakan Selamatkan Pantai Pede terhadap dominasi Pemprov NTT dan PT Sarana Investama Manggabar yang pada akhirnya juga mampu menggerakan kelompok lainnnya untuk bersama-sama menolak rencana privatisasi Pantai Pede. ......This thesis discusses about the struggle of Gerakan Selamatkan Pantai Pede in rejecting the privatization plan of Pede beach in Labuan Bajo, West Manggarai Regency by PT Sarana Investama Manggabar. The concept of thought of Pierre Bourdieu about habitus, capital and arena used as a conceptual basis to deepen and analyze the conflict. Pede beach became an arena of struggle of several actors, such as PT Sarana Investama Manggabar, Provincial Government of NTT, District Government of Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, and the community. Every actor had and used the habitus and capital as a strategy for winning the competition and getting a better position. Pede beach also became a public sphere that represent political rights of the community of Manggarai Barat. Critical discourse analysis Norman Fairclough used as the research method to analyze texts, such as poster, mural and inscription that observed in this study. These texts described resistance of Gerakan Selamatkan Pantai Pede towards the domination of Provincial Government of NTT and PT Sarana Investama Manggabar and incapable of inspiring other groups to refuse privatization of Pede beach.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perjuangan Gerakan Selamatkan Pantai Pede dalam menolak rencana privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat oleh PT Sarana Investama Manggabar. Konsep pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, kapital dan arena digunakan sebagai landasan konseptual dalam mendalami dan menganalisis konflik tersebut. Pantai Pede menjadi arena perjuangan beberapa aktor, diantaranya PT Sarana Investama Manggabar, Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, dan masyarakat biasa. Setiap aktor memiliki dan menggunakan habitus dan kapital demi mememenangkan kompetisi dan meraih posisi atau kedudukan strategis dalam arena tersebut. Pantai Pede juga menjadi ruang publik yang merepresentasikan hak-hak politik masyarakat Manggarai Barat. Analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan sebagai metode penelitian untuk menganalisis beberapa teks, yakni poster, mural dan tulisan yang diamati dalam penelitian ini. Teks-teks ini menggambarkan perlawanan kelompok Gerakan Selamatkan Pantai Pede terhadap dominasi Pemprov NTT dan PT Sarana Investama Manggabar yang pada akhirnya juga mampu menggerakan kelompok lainnnya untuk bersama-sama menolak rencana privatisasi Pantai Pede ......This thesis discusses about the struggle of Gerakan Selamatkan Pantai Pede in rejecting the privatization plan of Pede beach in Labuan Bajo, West Manggarai Regency by PT Sarana Investama Manggabar. The concept of thought of Pierre Bourdieu about habitus, capital and arena used as a conceptual basis to deepen and analyze the conflict. Pede beach became an arena of struggle of several actors, such as PT Sarana Investama Manggabar, Provincial Government of NTT, District Government of Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, and the community. Every actor had and used the habitus and capital as a strategy for winning the competition and getting a better position. Pede beach also became a public sphere that represent political rights of the community of Manggarai Barat. Critical discourse analysis Norman Fairclough used as the research method to analyze texts, such as poster, mural and inscription that observed in this study. These texts described resistance of Gerakan Selamatkan Pantai Pede towards the domination of Provincial Government of NTT and PT Sarana Investama Manggabar and incapable of inspiring other groups to refuse privatization of Pede beach.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

---

ABSTRACT
Development that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government.

Abstrak :
Penelitian ini bermula asumsi penulis bahwa citra atau image Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin turun sejak diturunkannya Gus Dur dari kursi kepresidenan melalui sidang istimewa yang kemudian menimbulkan konflik internal berkepanjangan yaitu pemecatan Mathori Abdul Djalil sebagai Ketua Umum DPP PKB. Maka muncul suatu permasalahan strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan citra PKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan yang menempatkan pandangan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara subyektif.

Penelitian ini mendasarkan kepada suatu deskripsi dari suatu peristiwa/fenomena berdasarkan data yang ada secara faktual dan cermat.

Temuan dalam tesis ini menunjukkan bahwa hakekat pencitraan yang dilakukan oleh public relations memerlukan suatu kecermatan dan keahlian dalam memformat langkah-langkah strategis. Upaya pencitraan partai politik sebuah keniscayaan untuk membangun trust dari rakyat, maka public relations sebagai komunikator dan mediator merupakan faktor penting dalam proses sosialisasi politik (civic educations).

Keterlibatan public relations untuk mengantisipasi, menganalisis dan menafsirkan prilaku opini public serta isu-isu yang bisa berpengaruh terhadap reputasi partai. Meski demikian, upaya pencitraan harus diimbangi dengan konsolidasi internal yang kuat dan membangun network dengan pihak lain, seperti media massa atau jurnalis.

Dalam perspektif ini, peran professional public relations dalam actionnya tidak lepas dari posisi media massa cetak atau elektronik yang memiliki jaringan kuat serta segmen pembaca yang lebih luas. Oleh sebab itu kejelian mengidentifikasi khalayak sesuatu hal yang mutlak agar pesan yang disampaikan mampu mempengaruhi (emotional beliefs) dan memperoleh umpan balik dari khalayak.

Kejelian dalam memformat isu dan langkah-langkah strategis sangat penting ketika menjelang pemilu. Secara mayoritas basis PKB adalah massa tradisional (intern) yang hidup di pedesaan maka pendekatan yang dilakukan secara kultur dan ideology (ahlussunnah wal jama'ah) dan mengoptimalkan simpul-simpul kekuatan partai seperti kiyai dan tokoh lokal lainnya. Demikian juga dengan massa lain (ekstern) yang rata-rata hidup di kota maka pendekatan dialogis (groups discussion) suatu langkah bijak. Tentu, pesan yang disampaikan berdasarkan identifikasi kebutuhan lokal (need accesment).

Alhasil, secara konseptual dalam upaya pencitaan partai dilakukan oleh public relations harus ada kesesuaian antara platform partai dengan program yang ditawarkan kepada khalayak, yang dilakukan secara berkesinambungan dengan langkah-Iangkah atau pendekatan modern (penawaran gagasan dan konsep) dan mengurangi pendekatan tradisional yang berorientasi pada figur atau tokoh. Bila ini dilakukan, maka PKB ke depan akan menjadi partai modern dan mendapatkan simpati dari rakyat, Amien.