Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya) sudah sangat memprihatinkan perkembangannya di Indonesia di kalangan generasi muda terutama remaja. Usia remaja yang di duduk di bangku Sekolah Menengah Umum yang tinggal di Jakarta merupakan usia yang rawan yang dapat dengan mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok pergaulan dengan mentalitas yang belum stabil. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha/kegiatan untuk memberikan informasi melalui suatu kampanye sosial yang terpadu untuk memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada para remaja akan bahaya narkoba dan diharapkan para remaja mampu mengatakan tidak pada narkoba dan memilih hidup jauh/bebas dari narkoba.Kegiatan komunikasi merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait, diantaranya Departemen Sosial RI, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta LSM diantaranya Yayasan Cinta Anak Bangsa. Untuk itu penulis melakukan penelitian dan berdasarkan data yang diperoleh berupaya memformulasikan strategi komunikasi melalui kampanye sosial penanggulangan narkoba di kalangan remaja/pelajar SMU di DKI Jakarta.Penulis mencoba menjawab permasalahan tesis ini dengan menggunakan pendekatan teori pemasaran sosial dan komunikasi kesehatan publik serta komunikasi pemasaran terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif - studi kasus dan bersifat kualitatif diantaranya dengan melakukan wawancara mendalam.Temuan penelitian memberikan gambaran bahwa khalayak sasaran terhadap narkoba telah cukup memadai, perlu pula dilakukan upaya untuk memberikan kesadaran kepada remaja akan bahaya narkoba, melalui berbagai kegiatan komunikasi baik melalui media massa, komunikasi personal maupun kegiatan pilihan lainnya. Dengan penyampaian komunikasi yang intensif melalui kegiatan kampanye anti narkoba (say no to drug) diharapkan mampu menjangkau khalayak sasaran yang lebih banyak namun harus tetap didukung oleh pendekatan-pendekatan interpersonal, termasuk untuk korban narkoba. Disamping itu kampanye penanggulangan narkoba tidaklah hanya dapat dilakukan oleh satu atau beberapa instansi akan tetapi harus seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah yang terdiri dari Departemen Sosial RI, Departemen Agama RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Badan Narkotika Nasional RI, Kepolisian Negara RI, Yayasan-Yayasan Sosial yang berkecimpung pada penanggulangan narkoba, Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia, masyarakat pada umumnya dan individu yang harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjalani hidup sehat jauh dari narkoba. Kampanye sosial penanggulangan narkoba merupakan hanya salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk ikut serta memelihara remaja sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus masa depan bangsa, dan disarankan untuk memilih tema dan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran yaitu remaja dan pelajar SMU di DKl Jakarta.Agar isi pesan/informasi sampai ke khalayak hendaknya pemilihan tema bagi kegiatan kampanye haruslah sesuai dengan trend remaja yaitu harus singkat, mudah diingat dan sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran, pesan yang sederhana, dan dikemas menarik. Perlunya koordinasi yang terpadu dalam penanggulangan narkotika dimana setiap instansi/lembaga baik lembaga pemerintah, swasta, LSM mengambil perannya sendiri-sendiri untuk itu dengan adanya Badan Narkotika Nasional, mampu melakukan tugas dan peran tersebut."

"Maraknya indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Universitas Trisakti yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 1997 mendorong pihak pimpinan Universitas berfikir keras untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang dapat merobohkan sistem pendidikan di kampus tersebut.Undang-undang no 22 tahun 1997 tentang kejahatan narkoba menjadikan payung hukum bagi pimpinan Universitas untuk rnenangani berbagai masalah yang terjadi dilingkungan kampus yang menjadi wilayah kewenangannya salah satunya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor No. 342/USAKTI/ SKR/XII/1999 tentang Pemberian sanksi terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.Sebagai bentuk kebijakan dari pimpinan Universitas Trisakti, maka keberhasilannya akan sangat tergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkoba di Universitas Trisakti Salah satunya tergantung pada persepsi civitas akademikanya. Beraneka ragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman empirik yang dimiliki oleh mahasiswa, dosen dan karyawan memungkinkan timbulnya persepsi yang berbeda-beda terhadap implementasi kebijakan tersebut.Untuk mengukur dapat tidaknya kebijakan mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, Edward III berpendapat ada empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi. Persepsi rmemainkan peranan penting dalam proses kebijakan karena hal ini akan mempengaruhi definisi suatu masalah (Jones). Kebijakan yang baik dan terarah akan berhasil jika dipahami dan didukung oleh seluruh civitas akademika Universitas Trisakti.Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan peneliltian ini adalah apakah ada hubungan antara komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi civitas akademika Universitas Trisakti dan apakah terdapat perbedaan signifikan persepsi antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner dan pengujian hipotesisnya menggunakan path analisis dan uji F dengan analisis SPSS for windows.Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan implmentasi kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dengan nilai p- value masing masing faktor < 0,05 sedangkan sikap tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai p- value > 0 ,OS serta terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan dengan nilai masing p-value <0,05.Merujuk hal tersebut di atas maka, perlu upaya yang Iebih jelas dan terarah dari TPPN agar persepsi civitas akademika sama terhadap kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Dari keempat faktor tersebut, hanya faktor sikap yang cenderung dipersepsikan sama, oleh karena itu diperlukan model baru dan perbaikan terhadap ketiga faktor lainnya terutama faktor komunikasi yang cenderug dipersepsikan kurang efektif oleh civitas akademika maka TPPN perlu mengubah pola komunikasi yang disesuaikan dengan masing-masing civitas akademika."