Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berjudul "Peran Nadzir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf, Studi Kasus di Kotamadya Palembang". Permasalahan yang dikaji adalah: ( I ) hambatan/kendala dalam proses pendaftaran dan pemanfaatan tanah wakaf, (2) proses dan tatacara pengangkatan/penunjukan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf tanah wakaf, (3) pesan dan tanggung jawab nadzir dalam pendayagunaan tanah wakaf, (4) sistem dan program kerja nadzir dalam pemanfatan tanah wakaf. Penelitian yang dilakukan mencakup baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara pada beberapa narasumber dalam lingkungan Peradilan Agama, Kantor Departemen Agama, Majelis Ulama, Badan Pertanahan Nasional, Praktisi Hukum, serta penelitian di delapan kecamatan dalam wilayah Kotamadya Palembang, untuk mengetahui teknis pelaksanaan perwakafan tanah wakaf dan pendayagunaannya oleh nadzir sebagai ujung torah di lapangan guna mendatangkan nilal tambah secara sosial ekonomis bagi kepentingan umat Islam khsususnya dan pengembangan Islam pada umumnya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Bahwa proses pendaftaran tanah wakaf, walaupun pada kenyataannya saat sekarang telah mencapai 70%, sebagian besar dilakukan melalui program yang datangnya dari pihak pemerintah, sedangkan peran ektif yang diharapkan dari nadzir tanah wakaf belum begitu tampak, sebab nadzir masih berstatus sebagai bagian pelengkap dari lembaga perwakafan, belum sebagai manajer yang bertanggung jawab. Dilain pihak pemanfaatan tanah wakaf sebagian besar adalah di bidang peribadatan dan sosial, belum dijadiken peluang oleh nadzir untuk mendatangkan hasil secara ekonomis, dengan memanfaatkan bagian-bagian tertentu tanah wakaf sebagai unit usaha. (2) Pengangkatan nadzir tanah wakaf secara administratif telah dilandasi pada peraturan perundang-undangan, namun dari segi kemampuan kerja sebagian besar nadzir belum dibekali panduan kerja yang jelas dalam mendatangkan nilai tambah bagi kepentingan umat Islam. (3) Sebagian besar di masyarakat adanya anggapan perkerjaan nadzir tanah wakaf iebih banyak pada aspek ibadat, unsur keikhlasan dan kerelaan sangat diperlukan oleh setiap orang yang bertindak sebagai nadzir, sehingga pekerjaan nadzir masih dianggap sebagai pekerjasn sampingan bukan sebagai pekerjaan pokok. Akibatnya pengelolaan tanah wakaf belum berpedoman dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen suatu organisasi dan pendayagunaan belum menyentuh aspek-aspek ekonomis produktif. (4) Sistem kerja nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dikerjakan berdasarkan kebiasaan belaka, belum adanya panduan maupun arahan dari instansi yang berwenang yakni Departemen Agama dalam meningkatkan kemampuan kerja nadzir tanah wakaf.

Abstrak :
Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan serta mengutamakan hak-hak perempuan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan Pusako. Salah satu bentuk Pusako adalah tanah ulayat. Dalam masalah tanah ulayat ini, sering terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Penyelesaian sengketa ini, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hal tersebut menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Nagari Sulit Air. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis-sosiologis didasarkan pada data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah melemah dan mengalami kemerosotan.

---

Minangkabau tribe who settled in West Sumatra recognizes the Matrilineal kinship systems, which draw from the female lineage and prioritize women's rights than men’s, including rights in terms of management Pusako. Issues regarding communal land involved some disputes which frequently arise among people in Minangkabau. One of mechanism of these disputes settlement are done through Kerapatan Adat Nagari which stipulated under Law No. 13 of 1983 regarding Nagari As Indigenous Peoples Unity In the Province of West Sumatra. Aforementioned issue is interesting to be studied further under the question of how is the role of Kerapatan Adat Nagari in resolving communal land problems or disputes in Minangkabau especially in Nagari Sulit Air. The method used in this research is socio-juridical approach which based on primary data and secondarydata. Hence, the research result is that nowadays the role of Kerapatan Adat Nagari Sulit Air is weakening and declining.

Abstrak :
Pembahasan commoning menjadi diskusi yang lebih luas di tahun-tahun terakhir. Commons yang pada awalnya biasa digunakan untuk menggambarkan rural artefact, sebagai sumber daya rural yang digunakan bersama sebagai strategi penghidupan, dapat dikaji lebih luas dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda seiring dengan berkembangnya penelitian-penelitian etnografis yang sudah ada. Gagasan dan paradigma baru itu memungkinkan beragam pandangan tentang ruang lingkup commons dan proses commoning yang telah dipraktikkan di kampung sebagai sumber daya yang dibangun secara sosial dalam bentuk permukiman informal. Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi, menceritakan dan memahami ruang lingkup commons dan commoning dalam beberapa kasus penggusuran yang telah lama direncanakan namun tidak dilaksanakan dan yang sudah tergusur yang digunakan sebagai tinjauan teoretis untuk mengidentifikasi commons dan commoning di Bidaracina serta pengaruhnya ke lingkung bangun kampung. Pendekatan tinjauan literatur naratif dan wawancara jarak jauh digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, yang terutama berfokus pada bagaimana paradigma-paradigma baru dari commoning dimanifestasikan dalam lingkungan semacam itu di mana penggusuran yang diharapkan tetapi agak tidak pasti sedang mengancam mereka. ......Discourses around the idea of commons and commoning have become a broader discussion in recent years. The idea surrounding commons, which was originally used to describe rural artifacts—as rural resources that are used and managed together as survival strategies—has been redefined mainly through ethnographic research approaches. Those new ideas and paradigms allow for diverse views about the scope of the commons and the process of commoning that has been practiced in kampungs as socially constructed resources in the form of informal settlements. This study is trying to narrate and understand the scope of commons and commoning in some of the long-envisioned yet unimplemented eviction and two of the already-evicted as a theoretical conversation to identify commons and commoning in Bidaracina and their influence on the built environment. The narrative literature review approach and online distant interview were used to answer the questions of this research, which concern mainly on how the new paradigms of commoning are manifested in such neighborhoods where an expected but rather uncertain eviction is imminent.

Abstrak :
Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak atas sarusun dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun), yang diterbitkan serentak bersamaan dengan disimpannya Sertipikat Hak Atas Tanah terkait. Setiap terjadi pengalihan SHM Sarusun dari penyelenggara pembangunan kepada pemiliknya yang baru, beralih pula kepemilikan bersama sesuai dengan NPP terkait. Ketika seluruh sarusun telah dialihkan, berarti seluruh bagian tanah bersama telah beralih kepada para pemilik sarusun yang baru. Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama sebagai bukti hak atas tanah bersama masih tercatat atas nama penyelenggara pembangunan dan disimpan oleh Kantor Pertanahan Setempat, tanpa dapat digunakan maupun dipindahtangankan. Ketentuan mengenai perubahan pencatatan nama pemegang hak kepemilikan bersama dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama belum diatur secara tegas. Kedudukan subyek tercatat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama berperan dalam melakukan perbuatan hukum, terutama mengenai perpanjangan jangka waktu kepemilikan hak atas tanah bersama. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, menekankan penggunaan bahan hukum sekunder, metode analisis data kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Kedudukan subyek pemegang hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama di Rumah Susun demi hukum berada pada para pemilik sarusun, tetapi pencatatannya perlu diatur dalam ketentuan yang berlaku dan prosedur perpanjangan hak atas tanah bersama yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku membutuhkan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai kecakapan bertindak PPPSRS selaku wakil dari para pemilik sarusun. ......One of the steps within certification of condominium units is legitimizing the segregation deed and its dissociation. Ownership of the land whereby the condominium resides would shift from singular ownership of the developer into inseparable common ownership, fissioned accordingly to Proportional Comparison Value (NPP) of condominium units. Ownership of the condominium units proven by Deed of Condominium Unit would be established concurrently, along with the preservation of Deed of Common Land. Every transitional conduct of a Deed of Condominium Unit from the developer to its new owner, would also mean the transition of common ownership per the value rested in each NPP. When all of the units have been transferred, the entire common land would be owned by the owners of condominium units. The Deed of Common Land which serves as proof of the common land ownership, would still be listed under the name of the developer and archived strictly in the Land Office. Currently there is no governing provision in changing the registered holder in The Deed of Common Land. The legitimacy of the registered subject in The Deed of Common Land matters for their ability to take legal actions, especially regarding the prolongation of its ownership. This normative judicial research uses descriptive research typology, emphasizes on using secondary legal materials, with qualitative data methods producing analytically descripted results. In conclusion, the legitimacy of the holder of common land by law is the right of the owners of condominium units needs to be clearly regulated and the prolongation of common land rights stipulated in the current regulations still requires the establishment of a Government Regulation regarding the capacity of the Owners Union as a representative of the condominium owners.

Abstrak :
ABSTRACT
Tesis ini membahas penerapan konsep shared learning di Perpustakaan Kementerian PUPR yang dapat dilihat dari desain, layanan, fasilitas, dan kegiatan yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perpustakaan Kementerian PUPR telah berhasil menerapkan pembelajaran bersama. Buat ruangan sesuai dengan kriteria fungsional, mudah disesuaikan, diakses, bervariasi, interaktif, kondusif, kompatibel dengan lingkungan, aman dan terkendali, efisien, menggunakan teknologi informasi, dan memiliki desain yang baik. Layanan dan fasilitas yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yaitu Ada layanan pendidikan, layanan rujukan, loker, wifi, ruang tamu, area kerja komputer, area pengumpulan, area baca, ruang baca anak, ruang diskusi, ruang baca VIP, audio visual ruang, ruang pustakawan, dan dapur. Kegiatan itu diadakan review buku dan pelatihan pustakawan. Persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum menjadi yang ketiga.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the application of the concept of shared learning in the Ministry Library PUPR that can be seen from the design, services, facilities, and activities that are held. The research method used is the case study method using qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and document analysis. The results of research conducted indicate that the Library The PUPR Ministry has successfully implemented joint learning Make a room according to functional criteria, easy adapted, accessed, varied, interactive, conducive, compatible with the environment, safe and controlled, efficient, using information technology, and has a good design. Services and facilities created are tailored to the needs of users, i.e. There are education services, referral services, lockers, wifi, living rooms, computer work areas, collection area, reading area, children's reading room, discussion room, VIP reading room, audio room visuals, librarian room, and pantry. The activity held was book review and librarian training. The Ministry of Public Works and Public Works Library approval became the place third.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan panduan Rencana Strategis Universitas Prasetiya Mulya untuk periode tahun 2016-2020, salah satu permasalahan strategis yang menjadi perhatian adalah mengenai rendahnya output publikasi penelitian. Selain itu, Universitas Prasetiya Mulya menerapkan metode pembelajaran yang student centered, problem solver dan mengembangkan manusia melalui soft skill. Oleh karena itu, manajemen Universitas Prasetiya Mulya menggunakan konsep ldquo;commons rdquo; sebagai panduan dalam mengembangkan layanan dan fasilitas perpustakaan untuk mendukung metode pembelajaran dan meningkatkan output publikasi penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Information Commons di Astra International Library, berdasarkan aspek filosofis 4C yaitu connectivity, collaboration, creation dan community. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah hanya aspek collaboration dan community yang telah terpenuhi dan mampu menggambarkan keunikan dan ciri khas dari lingkungan Astra International Library, sedangkan aspek connectivity dan creation belum terpenuhi dengan baik.

---

ABSTRACT
Based on the Strategic Plan guide of Universitas Prasetiya Mulya for the period of 2016 2020, one of the biggest concerns is the low output of the research publication. In addition, the learning methods applied by Universitas Prasetiya Mulya are student centered method, problem solver and human development through soft skills. Thus, the management of Universitas Prasetiya Mulya used the concept of ldquo commons rdquo as a guide in developing library services and facilities to support learning methods and improve the output of research publications. This research described and analyzed the implementation of Information Commons in Astra International Library, based on the philosophical aspect of Information Commons service called 4C which consists of connectivity, collaboration, creation, and community. The method of approach in this study was qualitative method using case study. The data was collected through observation, document study, and interview. The result of this study showed that according to the four aspects of Information Commons philosophical services, only collaboration and community aspects are able to depict the uniqueness and special characteristics of Astra International Library environment, on the other hand, connectivity and creation aspects has not been performed well.

Abstrak :
Pembajakan karya seni terjadi dimana-mana dengan menggunakan berbagai media, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara lain. Oleh karena itu masyarakat pengguna internet memerlukan wadah untuk dapat mengekspresikan dan menggunakan hasil karya seorang pencipta berupa musik, gambar atau foto, sinematografi atau film agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas tanpa adanya pelanggaran hak cipta dengan suatu perjanjian lisensi terlebih dahulu melalui media komputer yang terhubung dengan internet. Lisensi tersebut adalah Creative Commons License. Oleh karena itu, pokok-pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah Apakah lisensi Creative Commons bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta Indonesia dan apakah Lisensi Creative Commons menghilangkan hak ekslusif pencipta?.Bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum terhadap ciptaan yang menggunakan lisensi Creative Commons pada kasus Creative Commons License yang terjadi di Belanda. Creative Commons License tidak melanggar hak cipta dan bertentangan dengan hukum hak cipta Indonesia UU No. 19 Tahun 2002. Karena lisensi Creative Commons membantu pencipta untuk mempertahankan hak cipta dari pencipta dan mengatur hak cipta dari pencipta dengan lebih fleksibel, dengan cara yang terbuka . Faktanya, Lisensi Creative Commons adalah lisensi hak cipta dan bersandar pada hak cipta untuk penyelenggaraan hak cipta itu sendiri. Penyelesaian pelanggaran hukum terhadap hasil ciptaan yang menggunakan lisensi Creative Commons dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal tersebut telah diuji yaitu pertama diketahui keputusan yang melibatkan lisensi CC pada kasus Adam Curry vs Audax tanggal 9 maret 2006 oleh pengadilan wilayah Amsterdam di negara Belanda.

Abstrak :
Summary: This will be the first book to attempt to take a 'holistic' approach to security in the Commons (outer space, the atmosphere, the oceans, cyberspace, etc) in that it examines in detail each domain of the commons, identifying and assessing the current and future threats to free international access to the domai