Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai kebijakan Sinergi BUMN ditinjau dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, disinyalir memiliki potensi penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi adalah adanya tying product, konglomeriasi, integrasi vertikal dan praktek diskriminasi. Namun diperlukan analisa lebih lanjut untuk melihat apakah Sinergi BUMN benar melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan kebijakan Persaingan Usaha kepada BUMN selain ditinjau dari ketentuan di Indonesia, dilakukan pula perbandingan terhadap Amerika Serikat dan China mengenai penerapan hukum persaingan (antitrust law) pada BUMN-nya, dan pada prakteknya dalam beberapa kasus BUMN dikecualikan dari hukum persaingan selama kegiatan BUMN tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang. Adapun ketentuan Permen BUMN yang mengatur Sinergi BUMN merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (a) UU Nomor 5 Tahun 1999. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif meliputi UU Nomor 5 Tahun 1999, Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Sinergi BUMN.

---

This thesis discusses the policy of State-owned Company's (SOEs) Synergy in terms of antitrust law perspectives in Indonesia. In the mechanism of procurement of goods and services of SOEs based on the provisions of Regulation of the Minister of SOE Number PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for Procurement of Goods and Services of SOE, allegedly has potential abuse and violation of the provisions of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition . Some possible violations are tying products, conglomeration, vertical integration and discriminatory practices. However, further analysis is needed to determine whether SOE Synergy is true in violating the provisions of Law Number 5 Year 1999.

The implementation of Business Competition policy for SOEs other than in Indonesia, comparisons are made to the United States and China regarding the application of antitrust law to its SOEs, and in practice in some cases SOEs are exempt from competition law as long as the SOEs activities are carried out under the law. The provisions of the SOEs Regulation governing the SOEs Synergy constitute the exceptions as referred to in Article 50 (a) of Law Number 5 Year 1999. The methods used in the research are Juridical Normative covering Law Number 5 Year 1999, BUMN Regulation Number PER-05/MBU 2008 and other regulations related to the SOE Synergy policy."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas adalah korporasi komersial berdasarkan hasil penelitian danfakta sejarah adalah subjek hukum yang sering melakukan kejahatan danpelanggaran hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan karena secara“fitrahnya” PT diciptakan oleh hukum berpijak pada tujuan mencari keuntungan.Kejahatan korporasi yang dilakukan PT berkisar pada sektor perekonomian atauorientasi bisnis skala besar. PT pula dalam menyikapi dinamika perekonomianmampu melakukan transformasi diri dengan merger dengan tujuan meningkatkansinergi perusahaaan, nilai perusahaan dan efisiensi. Konsekuensi dari merger inisebagaimana diatur dalam Undnag Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) adalahbubarnya salah satu PT demi hukum dengan mempertahankan PT yang lainnya.Penulisan ini mencoba mencari jawaban dengan bubarnya PT yang telah mergertersebut apakah secara serta merta membuatnya tidak dapat lagi dimintaipetanggungjawaban karena mengikuti ketentuan Pasal 77 KUHP sebagai alasanpenghentian penuntutan terhadap seseorang yang meninggal dunia. Penelitiandilakukan secara yuridis normatif terhadap pandangan doktrin yang berkembangdalam ilmu hukum. Penulis juga melakukan perbandingan hukum dari AmerikaSerikat (common law) dan Belanda (civil law). Hasil penelitian yang penulisdapatkan, doktrin vicarious liability tidak bisa dipergunakan untuk memintaipertanggungjawaban pidana dalam kasus bubarnya PT karena merger, akan tetapipenuntutan dan pertanggungjawaban pidana dapat tetap dilakukan asal HukumPidana Indonesia mau mengadopsi successor liability. Suatu konsep hukum yangbaru berkembang dari Amerika Serikat pada pertengahan abad ke duapuluh.

---

ABSTRACTLimited Liability Company (Co.Ltd or PT) is a commercial corporation based onresearch and historical facts was often committed crimes and violations on criminallaw in Indonesia. Its consequence in his sue generis natural Co.Ltd was created bythe law on purpose for chasing economic gain. Corporate crimes committed byCo.Ltd range in the economic sector or large scale business orientation. Co.Ltd alsoin addressing the dynamics of the economy are able to transform themselves bymerger of firms with the aim of improving synergy, value and efficiency. Theconsequences of this merger as legal action set forth Law of the Republic ofIndonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, The Co.Ltdwill dissolution and the result that the assets and liabilities of the merging Co.Ltdpass by operation of law to the surviving Co.Ltd and thereafter the mergingCompanies’ status as legal entities ceases by operation of law. The Tesis wouldtrying to find an answer to the dissolution of the Co.Ltd having the merger if itnecessarily makes it not longer held liability by following the provisions of Article 77of the Indonesian Criminal Code as a reason for nullify of the prosecution of aperson who died. Normative study of the doctrine of the view that developed in thescience of law. Authors also making a comparison of United States law (commonlaw) with Netherlands (civil law). The results are the authors get, the doctrine ofvicarious liability can not be used to prosecute criminal responsibility in the case ofthe dissolution of the Co.Ltd since the merger, but the prosecution and criminalliability may be possible if the Indonesian Penal Code would adoption successorliability. A new legal concept that evolved from the United States in the mid-twentiethcentury."